Tembolak News

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perdagangan yang terbuka, teratur, namun tetap adil dalam Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2024 yang digelar di Lima, Peru. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada awak media usai menghadiri rangkaian KTT APEC, Sabtu (16/11/2024).

Menurut Presiden Prabowo, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antarnegara di kawasan Asia-Pasifik. “Ya, saya kira kesempatan yang baik APEC ya, kita meneruskan suatu jaringan, network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah di mana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka tapi adil. Saya kira itu, kesempatan yang baik,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia untuk terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka, dan adil.

“Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil,” tegasnya.

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan dalam perdagangan global. Dalam KTT APEC kali ini, Presiden Prabowo mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain, termasuk membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dagang, meningkatkan investasi, dan menjajaki kerja sama baru yang saling menguntungkan.

KTT APEC 2024 di Lima juga menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan perdagangan inklusif yang memberikan manfaat tidak hanya bagi negara-negara besar, tetapi juga ekonomi kecil dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui menghadiri sesi Leaders Retreat KTT APEC 2024 yang digelar di Lima Convention Center, Peru. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Peru, Dina Boluarte. (BPMI Setpres/DNS)

prabowo

Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia Terhadap Perdagangan Terbuka dan Adil di APEC 2024

Redaksi Rabu, 20 November 2024

Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengemukakan pengusulan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di urutan ke-5 dari 40 usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 merupakan bukti serius pemerintah melawan korupsi.

"Menempatkan RUU Perampasan Aset di posisi lima besar menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memahami urgensi instrumen ini dalam memberantas korupsi. Ini bukan hanya simbolis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum kita," ujar Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, ia memberikan apresiasi atas langkah pemerintah tersebut sebagai sinyal kuat pemberantasan korupsi secara sistematis.

Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan elemen krusial untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pidana panjang.

Model tersebut, yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), kata dia, telah terbukti efektif di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Menurutnya, Indonesia harus segera mengadopsi mekanisme itu untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan para koruptor.

Dengan regulasi yang jelas, negara pun bisa mengambil kembali kekayaan publik yang telah diselewengkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Sebelumnya, pada Senin (18/11), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menempatkan usulan RUU Perampasan Aset di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029.

Supratman mengatakan pemerintah yang lalu juga telah mengusulkan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode sebelumnya, namun pembahasan itu terganjal dinamika politik hingga akhirnya tidak tuntas di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kini, pemerintah kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas agar RUU tersebut dapat dibahas hingga akhirnya bisa disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang (UU) oleh DPR.

Hardjuno memandang pengusulan ulang RUU itu sebagai bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak gentar menghadapi tantangan politik yang sebelumnya menggagalkan pembahasan RUU tersebut di periode lalu.

"Keberanian ini patut diapresiasi. Ini bukan sekadar janji, tetapi bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo dalam memberikan efek jera bagi koruptor," katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa regulasi seperti RUU Perampasan Aset bukan hanya soal pengembalian aset, tetapi juga tentang memperkuat supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan dorongan politik yang kuat, dirinya meyakini RUU tersebut akan segera disahkan menjadi UU.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya implementasi yang hati-hati agar regulasi tersebut tidak disalahgunakan, seperti halnya penerapan prinsip kehati-hatian di Inggris.

Untuk itu, ia berpendapat RUU Perampasan Aset harus diterapkan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Hardjuno pun berharap DPR dapat menunjukkan komitmen yang sama dengan pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

"DPR harus sejalan dengan visi pemerintah. Jangan biarkan kesempatan ini terbuang lagi seperti periode sebelumnya," tutur Hardjuno.

Pengusulan RUU Perampasan Aset Bukti Serius Lawan Korupsi

Redaksi Selasa, 19 November 2024

Presiden Prabowo Subianto mendukung terjadinya sinergi ekonomi antara Indonesia dan Brasil lewat Indonesia-Brazil Business Forum yang dilangsungkan di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11) waktu setempat.

Forum itu menjadi wadah menghubungkan para pelaku usaha dari Indonesia dan Brasil untuk membahas peluang kerja sama ekonomi strategis, termasuk di sektor energi, industri, dan kemaritiman.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia- Brasil memiliki banyak kesamaan, dan hal tersebut dapat menciptakan sinergi yang baik antar kedua negara.

"Indonesia dan Brasil adalah negara besar dengan populasi yang besar pula. Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Brasil sudah maju dalam industrinya, sementara Indonesia sedang berusaha menyusul melalui industrialisasi. Saya yakin, kita bisa menciptakan sinergi yang baik dan hubungan yang saling menguntungkan," ujar Presiden Prabowo, Senin (18/11/24).

Membahas peran Brasil sebagai salah satu anggota kunci BRICS, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya terhadap Brasil karena mampu menciptakan organisasi ekonomi yang semakin berpengaruh dalam kancah global.

Sebagai bentuk dukungan, Indonesia telah berkomitmen menjadi anggota BRICS. Langkah tersebut merupakan salah satu bagian dari strategi memperkuat ekonomi Indonesia.

"Saya telah mengirim Menteri Luar Negeri untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, hanya sehari setelah kabinet saya dilantik. Indonesia ingin bergabung dengan Brasil dan negara anggota BRICS lainnya," ungkap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengungkapkan ada banyak hal yang bisa dipelajari Indonesia dari Brasil termasuk salah satunya program terkait ketahanan pangan yang menjadi fondasi utama pembangunan sebuah negara.

Ia menggarisbawahi program pemberian makanan gratis untuk anak-anak Indonesia sebagai prioritas pemerintahannya, turut akan mempelajari keberhasilan dari Brasil dalam program serupa.

"Saya juga ingin belajar dari program Brasil yang telah sukses, dan saya telah meminta tim saya untuk mengatur kerja sama lebih lanjut dengan Duta Besar Brasil di Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Dalam bidang energi, Presiden Prabowo menyoroti peluang besar kerja sama dengan Brasil, terutama dalam pengembangan biofuel dan energi terbarukan.

Indonesia berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50 persen pada 2025, dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

Sementara itu, di sektor kemaritiman, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia memiliki cadangan perikanan terbesar kedua atau ketiga di dunia, tetapi kekurangan 40.000 kapal penangkap ikan berkapasitas 150-300 GT.

Presiden Prabowo pun mengundang pelaku usaha Brasil untuk berinvestasi di sektor ini, sekaligus mendukung program hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

Presiden Prabowo Dukung Sinergi Ekonomi antara Indonesia-Brasil

Redaksi Senin, 18 November 2024

Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden dan Wapres RI, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB menggelar kegiatan Panen Raya kangkung sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, Kamis (14/11).

Kepala Lapas (Kalapas) Lombok Barat M. Fadli menyatakan, panen raya hasil pertanian berupa kangkung di luas lahan 5 (lima) are ini merupakan bukti nyata kontribusi Lapas Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pemberdayaan warga binaan asimilasi.

“Alhamdulillah hari ini kita bersama warga binaan asimilasi melaksanakan panen raya, di lahan sarana asimilasi dan edukasi (SAE) kita, ada kangkung, sawi dan sayuran lainnya,” terang Kalapas Fadli.

Fadli menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan produktif yang menitikberatkan pada kemandirian dan kontribusi positif bagi Warga Binaan.

“Tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga membangun mental positif bagi Warga Binaan, Warga Binaan juga diajarkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan kemandirian,” tambah Fadli.

Hasil panen akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung ketahanan pangan internal Lapas, serta sebagian akan disalurkan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial.

Di lahan SAE dengan luas 3,8 Hektare, Lapas Lombok Barat telah memaksimalkan lahan tersebut dengan tanaman Padi, kangkung, bayam, terong, pepaya, singkong dan tanaman holtikultura lainnya.

Tentu saja, program ini sejalan dengan arahan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang menginstruksikan jajarannya untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden dan Wapres RI.

"Selain menambah keterampilan dan daya saing Warga Binaan Pemasyarakatan, kiat ini tentunya dalam rangka mensukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas serta menjaga stabilitas ekonomi daerah," jelas Parlindungan dalam kesempatan terpisah.

Dukung Program Ketahanan Pangan, Lapas Lobar Kanwil Kemenkumham NTB Panen Raya Kangkung

Redaksi Minggu, 17 November 2024

KPU NTB menetapkan hanya ada tiga lembaga survei yang terdaftar. Namun, jelang pemungutan suara untuk pilkada serentak ini, beredar hasil survei pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur dari berbagai lembaga survei.

Terkait itu, KPU NTB tidak bisa memastikan untuk memberikan sanksi. “Untuk saat ini di undang-undang memang tidak ditegaskan sanksinya apa. KPU pun tidak bisa menjamah itu,” kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman, Jumat (15/11).

Hilman mengaku belum mengetahui pasti aturan dan legal standing terkait lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU. Sehingga yang dapat diberikan tindakan atau sanksi oleh KPU hanya lembaga survei yang terdaftar di KPU.

Sebelumnya, KPU NTB telah menetapkan tiga lembaga survei yang terdaftar. Yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), dan Puspoll Indonesia.

“Yang terdaftar ini terikat aturan agar tetap objektif, tidak memanipulasi data. Memang sepatutnya jika ingin melakukan aktivitas survei harus mendaftar di KPU karena ini berkaitan dengan etika,” terangnya.

Hilman mengimbau untuk setiap paslon dan para pendukung menghormati hasil lembaga survei. Karena masing-masing lembaga survei menggunakan metode dan hasil yang berbeda-beda.

“Yang paling terpenting publik harus menghormati hasil lembaga survei selama itu dilakukan secara objektif,” tandasnya.

Soal Lembaga Survei yang Tak Terdaftar, KPU NTB Sebut Belum Ada Aturan Sanksi

Redaksi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB mengumpulkan seluruh jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 10 kabupaten/kota.

Konsolidasi PPK se-NTB itu dilakukan dengan menggelar Apel Kesiapan Pilkada NTB serentak 2024 di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, Selasa (12/11).

Ketua KPU NTB M Khuwailid menerangkan kegiataan tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh jajarang PPK menghadapi pilkada serentak 2024 yang tinggal menghitung hari.

Kehadiran seluruh jajarang PPK dari 10 kabupaten/kota dalam satu barisan yang dirangkai dengan jalan kaki dari Taman Sangkareang ke Hotel Lombok Raya itu dilakukan juga untuk menunjukkan pada publik kesiapan penyelenggaraan pilkada dengan baik.

“Hari ini kita berkumpul menyatakan kesiapan bersama, agar publik mengetahui kesiapan dan kesanggupan kita untuk melaksanakan Pilkada serentak ini,” kata Khuwailid dalam pidatonya.

Dalam kesempatan yang sama, Khuwailid juga menuturkan banyak hal yang mesti dipastikan siap oleh jajarang PPK sebelum 27 November 2024 mendatang.

“Kalau kita ambil contoh, tadi ada atraksi dari marching band. Seluruh atraksi tidak mungkin teman-teman dari STPDN bisa lakukan dengan bati, jika tidak berlatih. Karena itulah, dalam Pilkada serentak 2024 ini, tidak mungkin kita sukses jika kita tidak mempersiapkan setiap tahapan dengan matang,” pesannya.

Di sisi lain, ia juga memberikan motivasi pada jajaran PPK untuk dapat menjadikan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara dengan baik. Sebab pekerjaan tersebut merupakan tugas mulia karena pelaksanaan Pilkada serentak 2024 menentukan pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan.

Khuwailid meminta seluruh jajaran PPK memandang tugas sebagai penyelenggara sebagai suatu ijtihad bersama. “Semua kita memiliki tanggung jawab sebagai warga negara untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengingatkan PPK untuk memastikan beberapa hal krusial jelang pemilihan. Salah satunya mitigasi bencana di tengah musim penghujan.

“Semua harus kerja esktra. Pilkada kali ini jatuh di musim penghujan. Sehingga jajaran PPK dan KPPS kita ingatkan untuk bersiap dengan mitigasi,” kata Agus.

KPU NTB Matangkan Persiapan Panitia Pemilihan Kecamatan

Redaksi Kamis, 14 November 2024

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan situasi di Papua relatif aman selama tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berkat kolaborasi antara pihak keamanan dengan elemen masyarakat.

“Pihak keamanan melaporkan situasi yang relatif aman selama tahapan kampanye berkat kolaborasi dengan elemen masyarakat dan dukungan pengamanan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Ace Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Ace Hasan mengatakan kewaspadaan di wilayah Papua tetaplah tinggi, mengingat potensi gangguan dari kelompok radikal dan ancaman terhadap integritas pemilu.

Selain itu, Ace Hasan juga menyoroti adanya upaya peringatan Papua Merdeka pada bulan Desember.

“Papua menjadi salah satu daerah rawan yang saat ini masih dapat dikendalikan,” kata Ace.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, situasi dan kondisi ketahanan nasional menjelang Pilkada 2024 berada dalam kategori cukup tangguh.

Akan tetapi, Indeks Ketahanan Nasional pada gatra politik relatif kurang tangguh. Dari 14 variabel yang diukur dalam gatra politik, terdapat 9 variabel yang relevan dalam penyelenggaraan pilkada.

Variabel tersebut meliputi kapasitas pemerintah, hubungan pusat dan daerah, fungsi pengawasan, kepastian hukum, sistem kepartaian dan kapasitas kepartaian, media massa, serta ormas pemuda dan masyarakat awam. Berdasarkan pengukuran Lemhannas, variabel kapasitas pemerintah memperoleh 1,8 poin; hubungan pusat dan daerah 1,94 poin; fungsi pengawasan 2,33 poin; dan variabel kepastian hukum 2,1 poin.

“Kondisi ini dapat bergerak maju (menjadi) semakin tangguh atau bergerak mundur menjadi rawan apabila tantangan yang menyertai pilkada tidak dideteksi, diantisipasi, serta dicegah secara dini,” kata Ace Hasan.

Ace Hasan menyinggung bahwa ancaman keamanan siber masih sangat relevan terkait dengan pentingnya menjaga keamanan data dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjut dia, telah memperkuat upaya mitigasi dengan membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas mengamankan data dan memonitor ancaman siber.

“Namun, penting untuk dilakukan audit dan pembaruan sistem keamanan guna mencegah kemungkinan kebocoran data di masa yang akan datang,” ucapnya.