Most Recent

Pemerintah Promosi Paviliun RI ke Sekolah Jepang, Sambil Intip MBG


Pemerintah melangsungkan promosi Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka ke sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Saat promosi, pemerintah juga mengintip proses penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa di Jepang.

Hal ini disampaikan Taufik Hanafi Perencanaan Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kepada CNBC Indonesia di paviliun Indonesia, Osaka, Sabtu (19/4/2025).

"Kami juga berkesempatan berkunjung ke salah satu sekolah SD SMP di kota. Kebetulan waktu kita berkunjung, kita melihat program MBG," jelasnya.

Taufik juga berbincang banyak dengan salah satu Kepala Sekolah mengenai program MBG. Indonesia sendiri sudah menjalankan MBG sejak Januari 2025. Program ini masih terus berlanjut dan terus dievaluasi hingga menjangkau seluruh target.

"Kita akhirnya bisa belajar banyak dari mereka," terangnya.

Kunjungan pemerintah ke sekolah tersebut memang membuahkan hasil. Beberapa waktu lalu, banyak siswa siswi dari sekolah di Osaka, Jepang yang mampir ke paviliun Indonesia.

"Kita lihat ketika mereka datang, ekspresinya yang menarik, rasa ingin tahu terhadap budaya Indonesia," kata Taufik.

Paviliun Indonesia juga menyajikan berbagai pertunjukan seperti tarian untuk menarik pengunjung. Pengunjung menyusuri tiga area utama: Nature, Culture, dan Future. Dari hutan tropis mini yang juga menampilkan karya seni berbentuk hewan endemik dari berbagai seniman kebanggaan tanah air dan perjalanan sinematik lintas lanskap Indonesia, hingga pameran budaya

Pameran tersebut antara lain fotografi Wajah Nusantara, senjata tradisional, pertunjukan seni Jaipong dan Pencak Silat, dan representasi nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk arah masa depan bangsa. Pada bagian akhir, pengunjung akan ditawarkan produk UMKM Indonesia.

Redaksi Sabtu, 19 April 2025
Buka Pintu untuk Investor Australia, NTB Tawarkan Peluang Pengembangan Pariwisata

  

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan kehormatan Konsul Jenderal Australia untuk Bali Jo Stevens di ruang kerjanya, Kamis (10/4). Ia meyakini, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia akan memperkuat kerja sama NTB dengan sejumlah sister province di Negeri Kangguru.


Dalam pertemuan itu, Miq Iqbal menawarkan peluang investasi bagi pengusaha Australia di sektor pariwisata, industri, pertanian, dan subsektor lainnya. Ia juga berharap pemerintah Australia dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, baik bagi masyarakat maupun aparatur di NTB.


“Pemprov NTB akan memberi dukungan penuh jika ada investor yang tertarik pada pengembangan pariwisata berkualitas, seperti pembangunan vila dan hotel mewah di NTB,” kata Miq Iqbal kepada Jo Stevens.


Miq Iqbal juga menyampaikan rencana peningkatan konektivitas jalur udara. Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan volume ekspor-impor untuk menambah kapasitas kargo pesawat.


Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu turut memperkenalkan konsep honorary guest bagi warga dari sister province NTB di Australia. Ia menegaskan, siapa pun yang datang dari daerah mitra tersebut akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan.


“Mereka akan mendapat potongan harga spesial di hotel dan restoran, antara 5 hingga 10 persen,” jelasnya.


Dalam upaya mempererat hubungan budaya, Miq Iqbal juga menawarkan program relawan pertukaran budaya ke sekolah-sekolah di NTB. Program ini memberi kesempatan pelajar untuk berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa Inggris, sekaligus memberi pengalaman budaya bagi para relawan.


Jo Stevens menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Miq Iqbal sebagai Gubernur NTB pada Februari lalu. Ia optimistis, pengalaman Miq Iqbal sebagai diplomat akan membawa NTB lebih dikenal di dunia internasional.


“Anda pernah menjadi diplomat. Selamat atas pelantikan Anda sebagai Gubernur. Ini adalah proyeksi karier yang sangat mengesankan,” ucap Jo Stevens sambil tersenyum.

Redaksi Selasa, 15 April 2025
Eksportir NTB Didorong Cari Alternatif Pasar Selain Amerika, Gubernur Siap Turun Membantu

 

Rencana kebijakan perang dagang Amerika Serikat (AS) membuat pelaku usaha ekspor atau eksportir NTB resah.


Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, pelaku usaha ekspor didorong untuk menyiapkan alternatif pasar selain AS.


Berdasarkan kebijakan Presiden Donald Trump, barang-barang dari Indonesia dikenakan tarif 32 persen.


Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, Presiden Prabowo telah menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang negosiasi dengan Pemerintah AS.


Pihaknya berharap komunikasi yang baik bisa mengatasi persoalan tersebut.


“Karena kita non-blok, mudah-mudahan tidak terlalu terpengaruh dengan kebijakan ini. Karena, dia (Trump, Red) emosinya kan ke negara-negara tertentu,” ujarnya.


Namun jika negosiasi tidak berhasil, Pemprov NTB dan pelaku usaha harus mencari alternatif lain.


Salah satunya, Seperti mencari pasar di negara-negara lain yang tidak terlalu mengenakan pajak tinggi.


Salah satu pasar ekspor yang bisa menjadi pilihan potensial ada di Benua Afrika.


Sejauh ini, peluang pasar tersebut belum dimanfaatkan maksimal oleh pelaku ekspor NTB.


“Kami yakin komoditas ekspor NTB dengan kualitas yang sangat bagus ini dibutuhkan oleh banyak negara lain,” sambungnya.


Selain itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga dikabarkan akan turun membantu pelaku usaha ekspor NTB.


Yakni dengan memanfaatkan jaringannya saat menjadi duta besar untuk mencari pasar ekspor bagi komoditas NTB.


“Pak gubernur juga pasti akan memanfaatkan jaringannya, bukan hanya di sektor pendidikan, tapi juga perdagangan,” tandasnya.

Redaksi Senin, 14 April 2025
RUU Polri Dorong Penguatan Kelembagaan dan Perjelas Kewenangan Tugas

 


Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.


RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengingat dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Pembaruan regulasi ini sangat penting agar Polri semakin relevan dan efektif dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Seiring dengan perkembangan ancaman keamanan, mulai dari kejahatan transnasional, ancaman siber, hingga konflik sosial yang semakin kompleks, regulasi kepolisian yang lebih modern menjadi kebutuhan mendesak.


Salah satu poin utama dalam RUU Polri adalah penguatan kelembagaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan peran institusional Polri dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pelayanan publik. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, Polri dapat lebih optimal dalam menangani kejahatan siber, terorisme, hingga konflik sosial secara profesional dan terukur. Penguatan ini juga bertujuan untuk memastikan Polri mampu menjawab tantangan zaman dengan meningkatkan kapabilitas personel dan infrastruktur yang lebih modern.


Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Abdullah Kelrey, menyambut baik RUU Polri karena akan menciptakan sistem rekrutmen, pendidikan, dan promosi jabatan yang lebih transparan serta berbasis meritokrasi. Hal ini memastikan bahwa Polri tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Transparansi dalam rekrutmen akan mencegah praktik korupsi dan nepotisme yang selama ini menjadi tantangan dalam institusi kepolisian.


RUU ini juga mendorong pembentukan satuan-satuan khusus guna menangani isu tertentu dengan lebih fokus, sehingga fungsi preventif dan penegakan hukum semakin efektif dan tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. Dengan demikian, Polri dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang dan mampu mengantisipasi ancaman sejak dini.


Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto, menegaskan bahwa tindakan kepolisian harus selalu berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, hukum nasional, serta etika profesi. Dalam penanganan demonstrasi, misalnya, Polri tetap diberi kewenangan untuk menjaga ketertiban, namun dengan pendekatan humanis melalui dialog dan mediasi. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.


Di era digital, tantangan yang dihadapi Polri semakin kompleks. RUU Polri juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi kepolisian dalam menindak kejahatan siber, penyebaran hoaks, serta pelanggaran di ruang digital. Hal ini penting agar Polri bisa melindungi masyarakat dari ancaman digital tanpa melanggar kebebasan berekspresi. Dengan semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, Polri perlu memiliki regulasi yang lebih jelas untuk menangani kejahatan di dunia maya.


Selain itu, peningkatan kapasitas dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi juga menjadi fokus utama dalam RUU ini. Penguatan forensik digital, pelatihan bagi personel, serta pengembangan sistem keamanan siber nasional menjadi elemen penting yang diatur dalam regulasi ini. Dengan adanya regulasi yang lebih modern, diharapkan Polri dapat menghadapi kejahatan digital dengan lebih efektif dan efisien.


RUU Polri juga memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja Polri, sehingga semakin akuntabel dan profesional. Secara internal, mekanisme pengawasan diperketat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam tubuh institusi Polri. Sedangkan secara eksternal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diberi peran lebih luas dalam mengawasi dan memberikan masukan strategis terhadap kebijakan Polri.


Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa proses pembahasan RUU ini harus terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, regulasi ini akan benar-benar mencerminkan kebutuhan reformasi Polri sekaligus menjaga keamanan nasional. Keterbukaan dalam proses legislasi akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.


Selain Kompolnas, penguatan fungsi pengawasan eksternal juga perlu melibatkan Ombudsman dan Komnas HAM untuk memastikan bahwa seluruh tindakan kepolisian berada dalam koridor hukum dan hak asasi manusia. Transparansi dalam kinerja Polri juga perlu ditingkatkan dengan sistem pelaporan yang lebih terbuka kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat.


RUU Polri merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat Polri sebagai institusi penegak hukum yang lebih kuat, profesional, dan berpihak pada rakyat. Keberadaannya bukan sekadar pengganti regulasi lama, tetapi menjadi simbol perubahan nyata dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan standar profesionalisme, serta sistem pengawasan yang lebih transparan, Polri diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan lebih baik.


Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada regulasi semata, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih jelas dan modern, diharapkan Polri dapat semakin dekat dengan masyarakat, menjadi institusi yang terpercaya, serta mampu menjaga stabilitas nasional dengan lebih efektif. Keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik dari internal Polri sendiri, legislatif, maupun masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Redaksi Minggu, 13 April 2025
Program Makan Bergizi Gratis Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu memberikan dampak luas, tidak hanya dalam hal peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam membuka peluang pasar baru sekaligus mendorong konsumsi produk dalam negeri.

“Program Makan Bergizi Gratis berperan dalam meningkatkan permintaan pasar, menciptakan ruang baru bagi produk lokal, serta menjadi pembeli utama atas hasil produksi dalam negeri,” kata Dadan.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan MBG akan membuka lapangan kerja secara masif serta menciptakan peluang bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Dadan juga menilai bahwa Program MBG dapat memperkuat rantai produksi dan distribusi pangan dalam negeri.

“Implementasi MBG dipercaya akan menimbulkan dampak berantai yang menguntungkan bagi perekonomian, sekaligus meningkatkan produktivitas di berbagai daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan potensi kewirausahaan dan perputaran ekonomi menjadi hasil dari pelaksanaan program tersebut. Selain itu, MBG dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah sejak dini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi optimal pada anak-anak.

“Pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia,” ucapnya.

Sejak 6 Januari 2025, terdapat 191 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat di setiap titik. Setiap satuan mendapatkan alokasi dana tahunan sebesar Rp8 hingga Rp10 miliar, dengan 85 persen anggaran digunakan untuk membeli bahan baku, dan 95 persen dari bahan tersebut berasal dari produk pertanian lokal.

“Sebanyak 32 ribu SPPG ditargetkan beroperasi hingga akhir November 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima MBG, dengan estimasi anggaran yang terserap mencapai Rp1 triliun setiap harinya,” ujarnya.

Pada Agustus 2025, sebanyak 7.000 SPPG ditargetkan aktif dengan anggaran Rp7 triliun per bulan. Kemudian, pada September 2025 akan melayani 42 juta penerima MBG dengan serapan anggaran Rp14 triliun, dan Oktober 2025 meningkat menjadi 66 juta penerima dengan dana Rp21 triliun per bulan.

Dengan cakupan dan target sebesar itu, program MBG diharapkan menjadi kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional. 

Redaksi Jumat, 11 April 2025
OJK dan Pemkab Lotim Bersinergi , Perkuat Peran BUMD dan Pengembangan Ekonomi Daerah

 

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) berkomitmen untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.


Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Timur di Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis, 13 Maret 2025.


Rudi menegaskan bahwa OJK di daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Daerah.


“Koordinasi antara OJK dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor keuangan serta menyinergikan program-program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal,” ujar Rudi.


Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa penguatan sinergi ini juga bertujuan untuk memperdalam akses keuangan di Lombok Timur, termasuk melalui kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.


Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional pada tahun 2023 tercatat masing-masing sebesar 65,43 persen dan 75,02 persen.


Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan inklusi keuangan, Kabupaten Lombok Timur telah ditunjuk sebagai salah satu dari empat lokasi piloting Market Research Inklusi Keuangan tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2025. Program ini akan melibatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam melakukan riset dan self-assessment terkait kondisi akses keuangan di daerah.


“TPAKD Kabupaten Lombok Timur memiliki program unggulan Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga), yang telah membawa Lombok Timur meraih penghargaan TPAKD Award. Program ini berjalan dengan baik, dengan total realisasi hingga akhir 2024 mencapai Rp200,57 miliar dan telah disalurkan kepada 15.123 debitur,” jelas Rudi.


Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan program unggulan TPAKD.


“Kami berharap program Lotim Berkembang dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur,” ujarnya.


Selain itu, Haerul juga menyoroti potensi pengembangan komoditas unggulan di Lombok Timur, khususnya di sektor perikanan seperti udang dan lobster. Ke depan, OJK akan mendukung pengembangan sektor ekonomi unggulan di Lombok Timur melalui partisipasi industri jasa keuangan yang lebih prudent dan bertanggung jawab.

Redaksi Sabtu, 29 Maret 2025
Gubernur Iqbal Beri Perhatian Serius pada Potensi Agromaritim

 

Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal memberi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh terhadap potensi agromaritim yang dimiliki NTB baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Gubernur Iqbal bahkan memberi  prioritas untuk pembangunan agromaritim, sebagai salah satu program unggulannya dalam lima tahun ke depan.


Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si kepada suarantb.com, Kamis, 27 Maret 2025, terkait dengan kebijakan dan arahan Guburnur Iqbal yang memberi prioritas untuk pembangunan NTB Agromaritim sebagai salah satu program unggulan pasangan Gubernur NTB-Wakil Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal-Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.I.P (Iqbal-Dinda) dalam lima tahun  ke depan.


Dijelaskan Iswandi, agromaritim meliputi empat sektor. Pertama, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan). Ke dua, kehutanan (hutan produksi alam, hutan tanaman industri, dan beragam produk non kayu). Ke tiga, perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Dan ke empat, maritim (blue ekonomi), termasuk industri bioteknologi kelautan, ESDM dan laut, pariwisata bahari, perhubungan laut, coastal forestry serta industri dan jasa maritim.


‘’Gubernur Iqbal memberikan prioritas agro maritim untuk memacu pertumbuhan ekonomi non tambang NTB. Karena ada beberapa alasan,’’ kata Iswandi. Alasan pertama, NTB sebagai Provinsi Kepulauan memiliki potensi agraris dan maritim yang sangat kaya. ‘’Ada potensi yang sangat besar yang belum dioptimalkan,’’ katanya.


Kemudian alasan ke dua, agromaritim merupakan sumber produksi aneka pangan yang menjadi bahan penting kebutuhan manusia. ‘’Pangan sangat menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia,’’ ujar Iswandi.


Alasan ketiga, kebutuhan manusia akan berbagai jenis komoditas, produk dan jasa agromaritim akan terus meningkat. ‘’Sehingga ini suatu peluang bagi NTB untuk terus meningkatkan produksinya secara berkelanjutan guna mendukung aktivitas hilirisasi dan industrialisasi produk agromaritim yang juga terus meningkat,’’ paparnya.


Kemudian alasan keempat, sektor agromaritim menyerap banyak tenaga kerja serta menghasilkan nilai tambah yang besar dan dampak pengganda yang luas. Sehingga dapat mendatangkan investasi yang besar dan pada gilirannya dapat menghapus kemiskinan di NTB dengan lebih cepat.


Alasan kelima menurut Iswandi, dengan memberi prioritas pada sektor agromaritim untuk memacu pertumbuhan ekonomi dapat mengakselerasi pertumbuhan di wilayah pedesaan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sehingga dapat mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.


Ditegaskan Iswandi, untuk mengoptimalkan potensi agromaritim yang demikian besar itu agar semakin optimal. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi NTB sampai 8 persen terutama dari lapangan usaha non tambang. Dalam waktu dekat Pemprov NTB Bappeda akan menyiapkan peta jalan pembangunan agromaritim yang holistik dan menjadi pedoman implementasi secara berkesinambungan.

Redaksi