Mendikbud Nadiem Makarim, menyatakan tujuan Ujian Nasional (UN) adalah penilaian terhadap sistem pendidikan. Menurutnya, UN untuk mengevaluasi sekolah maupun sistem pendidikannya, bukan untuk menentukan prestasi siswa, karena kata dia tidak mungkin prestasi siswa ditentukan pada tes pilihan ganda.
Sebelumnya, Nadiem Makarim mengumumkan bakal mengganti ujian nasional dengan asesmen terhadap siswa pada 2021 mendatang. Pelaksanaan ujian nasional terakhir bakal dilakukan pada 2020.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim telah melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan ujian nasional sebelum diminta oleh Komisi X DPR saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu.
Nadiem meyakini bahwa ujian nasional selama ini kerap membebankan siswa.
Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana menuturkan, kajian yang dilakukan Kemendikbud sudah bagus dan baik. Sehingga dapat segera dipaparkan.
“Kajian ini kan terus intensif dilakukan oleh tim khusus. Ketika Pak Menteri langsung maraton. Kajian ini melibatkan berbagai stakeholder. Dari PGRI, termasuk asosiasi guru yang lain,” ungkap Ade di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Menurut dia, semua masukan pasti dikaji. Sehingga nanti dirumuskan.
“Jadi bagaimana semua informasi, semua dokumen, semua hal, dan kebijakan-kebijakan masa lalu harus kita lihat,” jelas dia.
Ditengah pro kontra penghapusan UN, Menteri Pendidikan Malaysia, Dr Mazlee Bin Malik justru mengapresiasi langkah Mendikbud Nadiem Makarim.
“Saya kira itu tindakan wajar dan bijak dari Kemendikbud Indonesia dan ini bukan sesuatu yang baru karena di negara-negara maju sudah lama dilaksanakan demikian pula di Malaysia dan Singapura,” ujar Mazlee ketika diwawancarai di Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya, Jumat (13/12).
Mazleen melihat pembinaan holistik para pelajar sebagai tolak ukur yang paling penting.
“Seorang pelajar itu harus menargetkan karirnya untuk lulus bukan hanya dilihat dari ujiannya semata-mata namun juga pencapaian kemahiran aktivitas dan juga ruang kreativitas serta inovasi,” jelasnya.
Dia mengatakan, di Malaysia akan menggunakan big data dan kecerdasan buatan (artificial inteleligent) untuk memprofil setiap murid.
“Berdasarkan ini ketika mereka dihadapkan untuk mengambil jurusan ada informasi awal hingga penghujungnya yang bisa memberitahu bidang mana yang paling cocok. Ini akan diberlakukan satu tahun lagi,” ucapnya.
Kemudian untuk menggalakkan budaya membaca ia meminta kepada semua pihak kementerian untuk melakukan penilaian kepada pejabatnya bahwa untuk kenaikan pangkat harus disertai bahan bacaan.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyebut penghapusan UN merupakan keputusan yang tepat. Di era sekarang sudah saatnya pelajar dididik dengan cara memberi mereka kebebasan berpikir untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Sumber: https://bidikdata.com/
Tidak ada komentar