JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah pemerintah memilih pendekatan keamanan guna meredam konflik di Papua. " Pemerintah selama ini sebenarnya menggunakan pendekatan komprehensif, bukan pendekatan keamanan," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers virtual pada Kamis (1/10/2020). Mahfud MD menyebut bahwa aparat keamanan turun justru untuk mengatasi kekacauan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, belakangan ini. Menurut dia, penurunan aparat keamanan di Papua sebagaimana hari-hari biasanya. Bukan hal yang khusus .
"Sebenarnya itu rutin saja, sebenarnya seperti dilakukan di daerah lain juga, keamanan itu berjalan," kata dia. Kendati demikian, Mahfud MD mengklaim pemerintah akan melaksanakan modifikasi penanganan konflik di Papua secara holistik-komprehensif. "Kita akan melakukan modifikasi melalui konsep penanganan Papua secara holistik-komprehensif, bukan berubah materinya, karena selama ini juga sudah dilakukan," kata dia. Pada Senin (14/9/2020), diberitakan dua pengemudi ojek di pangkalan Kabupaten Intan Jaya, tewas. Korban pertama adalah Laode Anas (34) yang dibunuh saat pulang ke Supaga sepulang dari mengantar penumpang di Kampung Titigi, sekitar pukul 11.15 WIT.
Beberapa menit kemudian, Fatur Rahman (23) juga ditewas di lokasi yang sama sepulang dari Kampung Titigi. Korban kedua itu tewas setelah ditembak dari ketinggian.
Selang beberapa hari kemudian, Badawi tukang ojek yang tewas dibacok oleh orang tak dikenal pada Kamis (17/9/2020). Ia meninggal di belakang SD YPPK Santo Mikael, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Tiga jam kemudian, sekitar pukul 14.20 WIT, Serka Sahlan, anggota Koramil Persiapan Hitadipa, meninggal karena ditembak. TNI menyebut Pratu Dwi gugur setelah terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata pada Sabtu (19/9/2020).
Kasus terakhir, yakni penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani. Ia tewas di Kampung Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu (19/9/2020) sekitar pukul 18.00 WIT. Pendeta Yeremia Zanambani merupakan masyarakat asli Suku Moni yang juga berperan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Moni. Dalam kasus ini, TNI menyebut Pendeta Yeremia tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambon mengatakan, korban tewas dibunuh aparat TNI. Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal membantah tuduhan bahwa TNI menjadi pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia.
Kamal beralasan, tidak ada pos TNI di Hitadipa. Menurut Kamal, pernyataan Jubir TPNPB tidak berdasar dan hanya ingin memperkeruh suasana. Sementara itu, lembaga pengawas HAM, Imparsial mendesak pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Desakan ini dikeluarkan menyusul tewasnya Pendeta Yeremia. "Harusnya ini menjadi dasar pemerintah untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam penyelesaian masalah di Papua," ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam konferensi pers virtual yang digelar Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Senin (28/9/2020).
Sumber
Tidak ada komentar