Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), mempererat kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, terkait kemitraan pelaksanaan analisis dan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri, termasuk sektor pariwisata.
Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Aset Dedi Priadi, dalam keterangannya, Minggu (1/8/2021) mengatakan, pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai macam tantangan di berbagai sektor kehidupan, yakni sektor kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga sektor pariwisata.
"Dalam masa pembatasan selama pandemi, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tentu saja sektor pariwisata mengalami hambatan yang sangat signifikan," kata Dedi.
Namun di balik semua itu, terdapat optimisme bahwa calon wisatawan dari benua Amerika akan melakukan wisata keluar negeri pada paruh kedua 2021, terutama didorong oleh masifnya program vaksinasi di negara kawasan Amerika.
Ia berharap setelah seremoni penandatanganan naskah kerja sama ini, akan menghasilkan bermacam strategi efektif yang bisa diadopsi pemerintah dan para pelaku UMKM Indonesia, terutama di sektor pariwisata.
"Telah dilakukan juga berbagai kerja sama dalam peningkatan kapasitas antara Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dan BPPK Kemlu khusus pembinaan bagi para generasi diplomat untuk penguatan diplomasi ekonomi Indonesia," katanya.
Kerja sama UI-Kemlu tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu Rektor UI Ari Kuncoro dan Siswo Pramono dan disiarkan secara daring dari kantor kedua belah pihak.
Kerja sama yang dilakukan UI dan BPPK Kemlu RI meliputi pendidikan dan pengajaran, termasuk di antaranya pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi, kuliah umum, dan diskusi; pengkajian dan pelaksanaan analisis ilmiah mengenai isu-isu hubungan internasional, termasuk di antaranya publikasi hasil kajian ilmiah, survei, pooling, dan penyediaan tenaga ahli; pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hubungan internasional; dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk program magang, penyaluran beasiswa, serta konsultasi publik.
"Pesan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa Bali saat itu sudah jauh lebih siap harus kita catat dan perbaiki, bukan berpuas diri dan sekarang menjadi lengah dan tidak siap," kata Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Mahendra Siregar dalam webinar Peluncuran Nota Kesepahaman BPPK, Kemlu dan Universitas Indonesia, di Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Tidak ada komentar