Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks
Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemilihan serentak 2024. IKP merupakan upaya untuk
melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam pemilu.
Grand launching IKP digelar di Redtop Hotel &
Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022). Grand
launching dihadiri oleh seluruh jajaran anggota Bawaslu.
Selain itu acara juga turut dihadiri anggota KPU
dan DKPP. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk
melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia.
"IKP ini adalah program turunan dari
2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program
prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita
semua," kata Bagja dalam sambutannya.
Bagja mengatakan IKP merupakan sebagai program
pencegahan kerawanan pada pemilu 2024. Dia menyebut IKP diluncurkan sebab telah
ditetapkannya partai peserta pemilu 2024.
"IKP kita mulai pada pemilu 2024 dan kita
launching pada kali ini kenapa? Karena teman-teman parpol sudah ditetapkan
sebagai peserta pemilu, selamat kepada peserta pemilu yang sudah ditetapkan,
ini keberhasilan teman-teman semua, ini perjuangan teman-teman semua dalam
memasuki arena kompetensi pemilu," ujarnya.
Lebih lanjut, Bagja mengimbau para lembaga
penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus tetap saling berkoordinasi. Hal
itu, agar menciptakan demokrasi yang gembira dan lancar.
"Yang paling utama saat ini adalah
pencegahan, dan yang paling utama kita harapkan demokrasi kita, pesta demokrasi
kita, ajang demokrasi kita adalah ajang demokrasi yang kompetitif tinggi, tapi
tetap dalam suasana gembira dan juga suasana kerangka Republik Indonesia,"
katanya.
Bagja mengatakan peserta pemilu untuk tidak
menggunakan politisasi sara atau hoax. Bagja berharap pemilu 2024 dapat
menciptakan demokrasi yang diharapkan.
"Kami menekankan kepada peserta demokrasi ke
depan adalah pesta demokrasi yang diharapkan tidak ada lagi persaingan yang
ketat, dan menggunakan isu-isu tidak benar, politisasi sara. Pada saat kami
melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Presiden Jokowi, hal itu beliau tekankan,"
tuturnya.
Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (Anggi-detikcom)
Sementara itu, Anggota KPU Mochammad Afifuddin
mengatakan IKP menjadi salah satu mitigasi program untuk mencegah kerawanan
pemilu. Menurutnya, program IKP hanya ada di Indonesia.
"Di launchingnya IKP ini, pada saat yang
bersamaan kami akan memakainya sebagai cara pandang, sebagai masukan mitigasi
proses untuk melaksanakan tahapan pemilu kami di tahapan-tahapan
selanjutnya," katanya.
"Tentu IKP ini akan menjadi sangat bermanfaat
untuk semua pihak, untuk mengantisipasi adanya kerawanan-kerawanan yang mungkin
muncul, apalagi Bawaslu sudah menyampaikan tekatnya bahwa salah satu yang akan
dimaksimalkan oleh Bawaslu adalah pencegahan,"
Tidak ada komentar