Tantangan terbesar bagi para pelaku jasa konstruksi saat ini adalah bagaimana melaksanakan proyek pekerjaan infrastruktur dengan cepat dan berkualitas. Mengingat kini pemerintah sedang berupaya mempercepat dan memperbanyak proyek pembangunan infrastruktur sebagai solusi ancaman krisis ekonomi global di Indonesia. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan hal ini pada meresmikan pembukaan Musyawarah Kerja Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) di Jakarta Rabu (11/03).
Untuk itulah pelaku jasa konstruksi nasional harus memiliki kemampuan manajerial atau efisiensi yang tinggi, sekaligus harus menguasai teknologi di bidang infrastruktur. Jangan hanya berhenti pada menang proyek kemudian berbangga diri , tegas Jusuf Kalla. Karena itu LPJKN diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pelaku jasa konstruksi agar memiliki kualitas lebih.
Wakil Presiden juga berharap, percepatan pembangunan infrastruktur akan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan perekonomian terutama dalam menyerap tenaga kerja disaat PHK yang cenderung makin banyak saat ini. Dikatakan, jika sepuluh tahun yang lalu proyek infrastruktur dihentikan karena perekonomian internal di Indonesia memburuk, kini justru proyek infrastruktur diperbanyak karena perekonomian yang memburuk terjadi di luar Indonesia meskipun imbasnya juga dirasakan di dalam negeri.
Karenanya, menurut Menteri PU, infrastruktur harus dijaga sedemikian rupa sehingga mampu berjalan dengan baik. Disinilah peran LPJKN sebagai Lembaga tempat pelaku jasa konstruksi bernaung sangat diharapkan, mulai dari pengawasan jalannya pembangunan, penelitian dan pengembangan bagi sumber daya manusia konstruksi, hingga penjagaan kualitas melalui sertifikasi tenaga kerja dan Badan Usaha yang diakui hingga ke dunia Internasional. (tw/nn)
Tidak ada komentar