Penambahan 4 daerah otonomi baru (DOB) Papua membawa banyak kemajuan, terutama di bidang infrastruktur. Dengan adanya provinsi baru maka pembangunan di seluruh wilayah Papua makin masif. Kemudian, akan ada pemerataan kemajuan baik di Indonesia barat maupun timur, sehingga menjadi pondasi kemajuan negeri.
Saat ini di Papua ada 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Setelah ada penambahan DOB maka pemerintah mulai membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Provinsi-provinsi baru sangat butuh sentuhan pembangunan agar makin modern dan memudahkan mobilitas warga. Selain itu, infastruktur juga dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat Papua.
Pembangunan infrastruktur di 4 DOB sangat penting demi memajukan Papua. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menyatakan bahwa keberadaan 4 DOB membawa sinergi dan membangun pondasi yang kuat bagi pembangunan Papua.
Dalam artian, 4 DOB akan memajukan Papua melalui pembangunan infrastruktur. Kemudian, infrastruktur yang akan dibangun di 4 DOB antara lain jalan raya, jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi, serta infrastruktur kelistrikan. Poembangunan tersebut didukung penuh oleh rakyat karena kehidupan mereka akan lebih maju lagi. Masyarakat bisa menikmati aliran listrik dan jalan penghubung yang representative, sehingga mempermudah kehidupan mereka.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran 2023-2024 sebesar Rp 6,6 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur di 4 provinsi baru di Tanah Papua.
Ketika ada pembangunan di 4 DOB maka menjadi pondasi Indonesia maju, karena ada pemerataan kemajuan di negeri ini. Keberadaan infrastruktur tidak hanya ada di kota atau kabupaten besar, tetapi merata sampai ke pelosok Bumi Cendrawasih. Pemekaran wilayah akan memperpendek jalur logistik, di mana Papua secara geografis penuh dengan tantangan alam.
Jika ada penambahan DOB maka dibangun pula infrastruktur berupa jalan raya dan jembatan yang representatif. Dengan begitu maka akan menambah jalur darat dan masyarakat tak lagi terhalangi oleh kondisi geografis alam Papua. Jika ketika logistik lebih mudah maka akan lebih cepat, murah, dan efisien.
Penambahan DOB akan memperpendek jarak antara kantor pemerintah provinsi dengan rakyat Papua. Ketika wilayah seluas Papua ada 6 provinsi, akan mempermudah pengaturan administrasi dan memudahkan rakyat. Dalam pengaturan dan koordinasi dari Pemerintah Provinsi juga lebih mudah karena jaraknya lebih dekat.
Keberadaan 4 DOB akan menjadi pondasi bagi kemajuan Indonesia, karena ada pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tak hanya Jawa atau Sumatera, tetapi juga Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan merasakan kemajuan berkat adanya 4 provinsi baru di wilayah mereka dan merasakan modernitas juga.
Pemerataan memang harus dilakukan agar negeri ini tetap maju. Bayangkan jika yang dibangun hanya di Jawa saja, maka yang maju adalah orang-orang yang hidup di sana. Padahal masyarakat di Papua juga punya potensi besar. Oleh karena itu mereka bisa maju ketika ada pemerataan pembangunan.
Ketika ada pembangunan yang jawasentris maka akan ada banyak kerugian dan bisa menimbulkan rasa iri. Jangan sampai rasa iri ini bisa memicu konflik akibat SARA. Oleh karena itu harus ada pemerataan modernisasi di seluruh Indonesia, karena pemerintah mengimpelementasikan sila pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memang sejak zaman penjajahan Belanda, Jawa seolah-olah menjadi pusat nusantara, apalagi ibukota ada di Batavia (nama Jakarta pada zaman dulu). Akan tetapi kita jangan meneruskan pembangunan hanya di Jawa saja, karena jika hanya pusat yang diperhatikan, sebuah negara tidak akan maju. Warisan dari zaman feodal jangan ditelan mentah-mentah.
Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di Papua amat penting untuk menghapus stigma jawasentris. Papua adalah bagian dari Indonesia. Oleh karena itu wajib mendapatkan pemerataan pembangunan sehingga berdampak positif terhadap kemajuan rakyatnya.
Masyarakat Papua berhak mendapatkan pemerataan pembangunan agar kehidupan mereka makin baik. Hanya dengan pembangunan maka Papua akan makin maju.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerataan pembangunan menjadi faktor utama dibentuknya daerah pemekaran di ujung timur Indonesia. Papua memiliki wilayah yang luas hampir 3 hingga 4 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta. Luas wilayahnya menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan.
Di Indonesia pembangunan yang masif dilakukan tak hanya di masa Orde Baru tetapi juga di Orde reformasi. Pembangunan terus dilakukan agar memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang ada di Papua.
Pembangunan infrastruktur di Papua dibutuhkan demi kemajuan wilayah Bumi Cendrawasih. Dengan pembangunan maka masyarakatnya akan lebih maju. Kemudian, ketika ada pemerataan pembangunan maka juga ada pemerataan modernitas di Indonesia timur, sehingga menjadi pondasi bagi Indonesia maju.
Tidak ada komentar