Bertujuan untuk memastikan agar
seluruh masyarakat di Papua mampu menerima dampak positif akan pembangunan yang
digencarkan oleh Pemerintah RI dan juga keberlakuan pemekaran wilayah melalui
adanya Otonomi Khusus (Otsus), maka pendataan bagi seluruh warga hingga tingkat
kampung terus digencarkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo mengatakan bahwa data
kependudukan, khusunya pada warga asli Papua, memang harus mampu tersedia
dengan baik. Maka dari itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan dinas teknis
terkait untuk melakukan pengumpulan data itu.
Dalam rangka untuk semakin
memaksimalkan adanya pendataan dari seluruh penduduk, khususnya di Provinsi
Papua Barat, pihaknya juga melakukan rekrutmen pada kader kampung di setiap
wilayah Kabupaten atau Kota di daerah tersebut. Kemudian seluruh kader kampung
yang sudah direkrut itu memiliki tugas untuk menyiapkan data pada tingkat
kampung dan akan dilakukan penginputan di SAIK, sehingga data yang terhimpun
akan bisa semakin optimal.
Tentu saja bukan tanpa alasan
mengapa data akan seluruh penduduk asli Papua harus mampu tercatat dan
terkumpulkan dengan baik. Pasalnya, dengan adanya pengumpulan data yang
optimal, juga sebagai bentuk komitmen kuat dari DPMK Papua Barat untuk berjalan
dan menegakkan amanat konstitusi.
Pasalnya, seluruhnya sudah tertuang
dan termaktub di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus). Karena, seluruh
data mengenai semua penduduk asli Papua akan dijadikan sebagai perhitungan
alokasi dan juga akan semakin memaksimalkan pula penerimaan akan manfaat dari
adanya pembangunan di wilayah tersebut.
Karena seluruhnya memang sudah
diatur dan diamanatkan oleh Undang-Undang, maka tentunya seluruh pihak harus
benar-benar mampu memastikan supaya penduduk yang merupakan asli Papua sendiri
mampu merasakan dampak yang snagat positif dari hasil pemekaran wilayah dan
juga adanya Otonomi Khusus yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat pada
wilayah Papua.
Sebagai informasi, program SAIK
sendiri merupakan sebuah aplikasi penjaring data kampung dan juga kelurahan di
seluruh wilayah Papua Barat. Adanya program tersebut sangat berfungsi untuk
mampu meningkatkan kualitas akan pengelolaan data dan juga informasi dasar di
kampung sehingga juga dapat semakin mendukung bagaimana administrasi
pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar dan juga pengembangan
kegiatan ekonomi di masyarakat kampung.
Maka dari itu, dengan adanya
program SAIK tersebut jelas merupakan salah satu solusi untuk bisa melakukan
pembangunan di setiap persoalan yang akan dihadapi ke depannya oleh masyarakat
di Papua Barat, khususnya mengenai soal kemiskinan ekstrem, kemudian adanya
angka inflasi yang terus melonjak hingga terjadinya stunting pada anak-anak di
sana serta mampu menjadi pencatatan pada berbagai macam indikator akan
pembangunan lainnya, bukan hanya secara fisik dan infrastruktur saja, melainkan
juga terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sehingga, tidak bisa dipungkiri
bahwa seluruh hal mengenai program SAIK memang hatus mampu sesegera mungkin
dituntaskan, utamanya terkait dengan data dari tingkat kampung karena memang
seluruhnya menjadi skala prioritas di DPMK. Untuk sementara ini, progres yang
digencarkan tersebut hanya tinggal menunggu adanya undangan dari pihak Biro
Hukum untuk bisa difasilitasi dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub).
Ketika sudah ada undangan dari Biro
Hukum dan kemudian mampu difasilitasi ke Mendagri mengenai bagaimana peraturan
Gubernur (Pergub) tersebut, maka itu semua akan menjadi dasar hukum untuk bisa
dipakai dan diterapkan di seluruh Kabupaten atau Kota setempat.
Tatkala seluruhnya sudah disahkan,
maka semua kader akan juga dituangkan ke dalam Pergub itu untuk melakukan
pengangkatan rekrutmen kader di setiap kampung dengan target minimal ada dua
orang dengan ketentuan bahwa misalnya kampung tersebut memiliki penduduk lebih
dari 100 orang, maka minimal kader di dalamnya setidaknya ada dua orang.
Dampak positif lainnya yang mampu
dirasakan oleh masyarakat Orang Asli Papua dari adanya rekrutmen kader kampung
itu adalah jelas sekali yakni mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka
untuk semakin memberdayakan anak-anak asli di Tanah Papua, sehingga mereka juga
bisa memiliki pendapatan.
Terlebih lagi, seluruh kader
kampung itu akan tetap dikawal dan juga dilatih sampai mereka semua mumpuni.
Sehingga sudah jelas sekali bahwa reskrutmen tersebut juga merupakan sebuah hal
yang sangat penting lantaran menjadikan para kader kampung bisa melakukan
penginputan secara sistematis dan juga tepat sasaran.
Dengan kata lain, jika para kader
kampung sudah terlatih, maka penginputan data semua masyarakat Indonesia,
khususnya penduduk asli Papua juga akan maksimal dan optimal, sehingga juga
kebermanfaatan akan percepatan pembangunan yang digencarkan oleh Pemerintah RI
akan benar-benar mampu dirasakan dampak baiknya oleh seluruh masyarakat.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua
Tinggal di Kalimantan
Tidak ada komentar