Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Tak hanya itu, IKN yang berkonsep Smart City tersebut diyakini mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional.
Doktor Ilmu Hukum sekaligus Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan bahwa pembangunan IKN sendiri telah tertuang ke dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang menjadi landasan berpikir serta landasan hukum jelas.
Kebijakan tersebut sendiri dibuat oleh Legislatif dan Presiden Republik Indonesia (RI), yang mana tentu melalui sebuah proses cukup panjang dengan penuh dinamika lantaran dalam pembangunan IKN Nusantara menawarkan banyak sekali terobosan baru di dalam aturannya. Maka dari itu, untuk bisa mendalami mengenai IKN Nusantara, hendaknya masyarakat harus memahami pula dan membaca secara lengkap Undang-Undang tersebut agar tidak mudah untuk digiring oleh isu apapun yang tidak benar dari luar sana.
Pemerintah berupaya membangun konsep Ibu Kota Nusantara dengan mengembangkan Smart Sustainable Foresity, yang artinya di dalamnya akan dibangun Kota Hutan Cerdas dan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa cita-cita itu sangat besar dan bahkan belum ada di dunia ini terkait dengan Kota Hutan Cerdas dan berkelanjutan.
Selama ini, konsep Smart City sendiri mungkin bisa dikatakan sudah banyak diterapkan di dunia, akan tetapi untuk konsep Smart Sustainable Foresity sendiri, IKN Nusantara yang menjadi pertama di dunia. Tentunya dalam hal tersebut, Pemerintah RI tidak hanya sekedar membangun Ibu Kota Negara saja, melainkan juga menjadi bagian dari visi besar Pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 kelak.
Pada tahun 2045 nanti, yang mana merupakan 100 tahun setelah kemerdekaan bangsa ini, diprediksi akan terjadi sebuah bonus demografi, sehingga dengan keberadaan IKN Nusantara tentu akan sangat membantu pemanfaatan bonus demografi tersebut.
Tidak hanya itu, namun dengan dibangunnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu juga mampu menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Pasalnya, Pemerintah sangat menyadari bahwa Ibu Kota Indonesia yang saat ini, yakni Jakarta sudah sangat berat untuk menanggung beban pertumbuhan ekonomi dengan penduduknya yang sangat padat.
Bahkan, di Pulau Jawa sendiri memang menjadi pulau di mana Jakarta berada, telah lebih dari 56 persen penduduk Tanah Air tinggal di sana. Padahal sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sangat luas, yakni memiliki 17 ribu pulau, namun justru lebih dari 50 persen penduduk hanya berada di satu pulau saja, itu pun mayoritas penduduk bangsa ini berada pada wilayah yang bukan menjadi pulau terbesar.
Sehingga, jelas sangat wajar jika DKI Jakarta memiliki jumlah pertumbuhan dan penduduk yang terlalu padat. Maka tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana kondisi wlayah itu dalam 23 tahun ke depan karena saat ini saja sudah sangat sesak. Maka dari itu, Pemerintah RI kemudian berupaya untuk menciptakan pemerataan.
Menurut Achmad Jaka Santos Adiwijaya, filosofi berpikir itu harus dipahami terlebih dahulu oleh seluruh masyarakat. Kemudian perpindahan Ibu Kota Negara dipilih di Pulau Kalimantan, seluruhnya juga telah terdapat di dalam naskah akademik maupun penjelasan dalam Undang-Undang, bukan hanya itu, namun pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga sudah banyak.
Tentunya dalam pembangunan IKN Nusantara ini Pemerintah juga menghadapi banyak macam tantangan. Bahkan perpindahan Ibu Kota jika melebihi 1 Kilometer (Km) saja sudah banyak tantangan, apalagi dalam perpindahan ini menjadi berbeda pulau, yang mana memang belum pernah ada negara di dunia yang melakukannya.
Indonesia dalam hal itu terus banyak belajar kepada negara-negara maju. Terlebih, karena Indonesia ini memiliki riwayat sebagai kerajaan yang berjaya, yakni Sriwijaya, sehingga tentunya untuk membangun sesuatu yang besar bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh Tanah Air sepanjang seluruh pihak mampu percaya diri dan terus komitmen serta memiliki konsistensi dan persisten, pastinya tujuan besar tersebut akan bisa tercapau.
Dalam pembangunan IKN Nusantara sangat memerlukan adanya seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder agar saling bergandengan tangan untuk membangun. Karena dengan adanya semangat bersama itu, maka konsep hutan cerdas dan berkenaljutan akan mampu tercapai dan Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bagaimana Mega Project terbesar dunia.
Pembangunan IKN Nusantara sendiri dilakukan dengan konsep hanya menggunakan 20 persen saja dari APBN, kemudian 80 persen sisanya harus dengan inisiatif pembinaan lainnya seperti investasi baik dari swasta ataupun negara lain. Sehingga salah satu tantangan adalah bagaimana caranya untuk menarik pihak sebanyak mungkin dalam menanamkan modal, yang mana hal yang penting untuk dibangun adalah kepercayaan dan kredibilitas.
Pada tahun 2024 ini, Pemerintah memiliki target untuk bisa menyelesaikan fase pertama, yakni nukleus dari kawasan inti pusat pemerintah. Nukleus sendiri merupakan kota inti, sehingga kota inti dari kawasan inti pusat pemerintah Ibu Kota, maka area yang dibangun tersebut ekosistemnya juga harus lengkap, mulai dari kantor pemerntahan yang akan beroperasi hingga infrastruktur sosial lainnya termasuk kelayakan rumah sakit, sekolah, infrastruktur berupa hiburan dan sebagainya, yang mana itu berkaitan untuk bisa menarik investasi swasta.
Dengan adanya percepatan pembangunan yang digencarkan oleh Pemerintah RI tersebut terkait dengan infrastruktur awal, utamanya dalam kota inti, maka jelas sangat mampu menarik banyak minat investor, baik dari dalam negeri sendiri ataupun dari luar negeri. Hal tersebut sekaligus menjadikan IKN Nusantara sebagai kekuatan baru bagi ekonomi nasional dengan konsep kota hutan cerdas berkelanjutan yang pertama di dunia.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
Tidak ada komentar