Results for "Indonesia"
Kerukunan Jelang Pilkada 2024 Kunci Jaga Iklim Demokrasi Indonesia



 Menjaga kerukunan adalah kunci penting dalam menjalani proses demokrasi, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Saat atmosfer politik semakin memanas, menjaga kedamaian dan persatuan di antara berbagai elemen masyarakat menjadi prioritas utama.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat biasa, sangatlah vital untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai dan berintegritas.

Papua Barat Daya (PBD), sebagai salah satu panggung penting, mendapat sorotan khusus dari Ketua Adat Masyarakat Malamoi, Silas Kalami, S.Sos, MA, dan Ketua Klasis GKI Kota Sorong, Pdt. Jeane Fonataba Haurissa. Keduanya menggumamkan pesan perdamaian, mengajak setiap individu untuk menjadi penjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Pdt. Jeane Fonataba Haurissa menyoroti pentingnya ketertiban dan keamanan di tengah riuhnya suasana politik. Dia menekankan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang indah dan harus dijaga bersama. Bersamaan dengan itu, Ketua Adat Masyarakat Malamoi, Silas Kalami, mengingatkan akan potensi konflik yang muncul di tengah arus politik. Dia mengajak untuk menjauhi isu-isu yang dapat memecah belah, serta memberikan pencerahan positif kepada masyarakat guna menghindari gesekan.

Dalam menghadapi Pilkada 2024, Silas Kalami menyoroti pula adanya propaganda dan isu-isu yang muncul, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kelompok politik tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pesta demokrasi ini bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran bersama untuk menjaga perdamaian. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari provokasi dan bercermin atas dampak yang bisa ditimbulkannya.

Setelah serangkaian pesan peringatan, Silas Kalami mengakhiri dengan doa, mengharapkan damai dan cinta mengiringi perjalanan politik ke depan. Pesan ini memberi penegasan bahwa di tengah dinamika politik yang memanas, kekuatan persatuan dan kepedulian tetap menjadi landasan utama.

Disisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi meluncurkan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), menandai dimulainya proses yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak.

Dalam acara peluncuran yang dihadiri berbagai tokoh dan instansi terkait, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Dr. H. Idham Holik, S.E., M.Si, menegaskan bahwa kesadaran pemilih dan kerukunan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan pesta demokrasi ini.

Idham Holik memastikan bahwa KPU dan pihak terkait telah melakukan evaluasi menyeluruh dari Pemilu sebelumnya, dan kini fokus pada memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan. Dia menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih untuk memastikan keakuratan daftar pemilih tetap (DPT), yang menjadi landasan utama keberlangsungan proses demokrasi.

Sementara itu, Ketua KPU PBD, Andarias Daniel Kambu, menegaskan komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif. Ia menyatakan bahwa tahapan pendaftaran calon perseorangan menjadi titik awal, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam rangkaian tahapan ini, kehadiran "Si Timo" sebagai maskot Pilkada menggambarkan semangat untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan evaluasi dan persiapan yang matang, KPU PBD siap mengemban amanah untuk menggelar Pilkada yang transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Di tengah gejolak politik, peran media menjadi krusial dalam menyampaikan informasi secara obyektif dan berimbang. Dewan Pers mengingatkan insan media akan pentingnya menjaga independensi dalam meliput Pilkada 2024. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta menyediakan informasi yang utuh dan berimbang.

Ninik menyoroti bahwa media masih menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi, oleh karena itu, integritas dan independensi harus dijaga dengan baik. Ia mengajak wartawan untuk kembali mengenang peran mereka sebagai pemberi informasi yang obyektif, terlepas dari afiliasi politik atau kepentingan pribadi.

Tidak hanya sebagai penyampai informasi, media juga memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan memberikan informasi yang akurat dan berimbang, media turut membangun wacana publik yang sehat dan berdemokrasi.

Totok Suryanto dari Dewan Pers menegaskan bahwa independensi media adalah kunci untuk memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang berkualitas dan tidak bias.

Dalam sebuah Pilkada yang dipenuhi dengan dinamika dan ketegangan, kehadiran media yang independen dan bertanggung jawab sangatlah penting. Ini bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi dialog dan pertukaran ide, yang pada akhirnya memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri.

Dalam menjelang Pilkada 2024, kita diingatkan akan pentingnya menjaga kerukunan sebagai fondasi utama bagi kemajuan dan kedamaian. Setiap ucapan, tindakan, dan keputusan memiliki potensi besar untuk membentuk arah perjalanan bangsa ini.

Mari bersama-sama menciptakan atmosfer yang kondusif, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Marilah kita membangun narasi yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dalam persatuan kita teguh, kita akan mampu mengarungi gelombang politik dengan kokoh dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan Indonesia.

SUMBER

Redaksi Sabtu, 11 Mei 2024
Ayo Vaksin, jadi Jagoan demi Mewujudkan Herd Immunity


 Di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, kita juga bisa menjadi jagoan lho. Selain dengan mematuhi protokol kesehatan, yuk ikut vaksinasi agar membantu pemerintah untuk mempercepat target herd immunity. Kamu sudah divaksin?

Redaksi Minggu, 15 Agustus 2021
PPKM Darurat, Bansos Mulai Disalurkan Paling Lambat Minggu Kedua Juli



Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) menyusul diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penyaluran itu akan dilakukan paling lambat minggu kedua Juli. 

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir saat rapat koordinasi tingkat menteri, dikutip dari siaran pers, Jumat (2/7/2021).


Muhadjir mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait untuk mempercepatnya. 

Selain itu juga sekaligus memastikan penyaluran bansos untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako kepada 18,8 juta KPM, dan perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) periode Mei-Juni kepada 10 juta KPM tepat sasaran. 

"Yang paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos tersebut,” kata Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, percepatan penyaluran bansos juga merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi. 

Hal tersebut untuk mencapai target Susenas pada September 2021 nanti.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, pasca perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa. 

Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan. Penyebabnya antara lain gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkapnya data. 

Data anomali tersebut, kata dia, merupakan data yang telah padan dengan Dukcapil tetapi tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal. 

Di antaranya karena nama yang tidak sesuai format dan sebagainya. 

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” kata Risma.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan diberlakukannya kebijakan PPKM darurat pada Kamis (1/7/2021). 

PPKM darurat tersebut dilaksanakan di Jawa-Bali dan berlaku pada 3-20 Juli 2021. 

Aturan PPKM darurat tersebut dengan mengetatkan berbagai aktivitas untuk beberapa sektor kegiatan.

 Antara lain pelaksanaan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 100 persen untuk sektor non esensial dan 50 persen untuk sektor esensial.



Sumber

Redaksi Kamis, 15 Juli 2021
Kuasa Hukum Akui Munarman, Rizieq dan Petinggi FPI Lainnya Dukung ISIS



Anggota tim kuasa hukum Munarman, Sugito Atmo Prawiro mengakui kliennya dan sejumlah petinggi FPI lainnya, termasuk Rizieq Shihab pernah mendukung ISIS.

Namun, dukungan itu berbalik setelah tahu perjuangan ISIS banyak bertentangan dengan Islam.

"Akhirnya mencabut dukungan terhadap ISIS. Habib Rizieq dan lain-lain secara berurutan menolak keberadaan ISIS," ujar Sugito, Jumat (30/4).

Untuk itu, ia yakin apa yang sebenarnya terjadi terhadap kliennya akan terungkap. Termasuk penyebab Munarman ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Dengan cara-cara seperti teroris pada umumnya," kata Sugito.

Sementara itu, hingga kini ia beserta kuasa hukm lainnya belum bisa bertemu dengan Munarman di Polda Metro Jaya.

"Belum bisa ketemu sama sekali. Keluarga juga sama," jelas Sugito.

Polri sendiri mempersilakan dan menghargai apabila Munarman dan tim kuasa hukum mengajukan gugatan praperadilan.

Sebab, praperadilan merupakan jalur yang tepat jika seseorang menganggap tindakan kepolisian keliru atau menyalahi prosedur.

"Kalau merasa melanggar HAM silakan ajukan, ada tempatnya," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan.

Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4) sore.

Munarman kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Saat Munarman dibawa ke Polda Metro Jaya, Densus 88 Antiteror kemudian melakukan penggeledahan di rumah Munarman serta bekas markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta.

Dari Petamburan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa bahan-bahan peledak. Bahan yang ditemukan di antaranya botol-botol berisi serbuk dan cairan TATP yang tergolong sebagai high explosive atau berdaya ledak tinggi.

Selain bahan-bahan peledak, di bekas markas FPI itu ditemukan beberapa atribut organisasi masyarakat terlarang serta sejumlah dokumen. (Knu)





Sumber

Redaksi Minggu, 02 Mei 2021
Mahfud ke TP3: Sampaikan Kalau Ada Bukti Km 50 Pelanggaran HAM Berat



Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI meminta peristiwa di Km 50 ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pemerintah meminta TP3 menyampaikan bukti, bukan hanya keyakinan.

Hal itu dibicarakan saat TP3 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pagi ini. Menko Polhukam, Mahfud Md, ikut serta dalam pertemuan singkat yang tak lebih dari 15 menit itu. Dari TP3, ada Amien Rais hingga Marwan Batubara yang hadir.

"Presiden menyatakan bahwa presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan independen dan menyampaikan kepada presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah," kata Mahfud dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/3/2021).

Seperti diketahui, Komnas HAM telah merampungkan investigasi dan menyerahkan laporannya kepada Presiden Jokowi. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM tidak menyatakan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat.

Mahfud menuturkan Marwan Batubara lalu menegaskan keyakinan mereka bahwa peristiwa itu ialah pelanggaran HAM berat. Dia membalas bahwa status 'pelanggaran HAM berat' harus disertai bukti, bukan hanya keyakinan.

"Marwan Batubara menyampaikan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia, kita juga yakin. Mereka juga orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin telah terjadi pelanggaran HAM berat," ungkap Mahfud.

"Saya katakan, pemerintah terbuka kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya, mana sampaikan sekarang. Atau kalau tidak nanti sampaikan menyusul kepada presiden. Bukti, bukan keyakinan," sambungnya.





Sumber

Redaksi Selasa, 27 April 2021
Gubernur Papua Lukas Enembe Pergi ke Papua Nugini Secara Ilegal, Lewat Jalan Tikus


Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan pergi ke Vanimo, Papua Nugini, melalui jalur tradisional atau secara ilegal. Ia bersama kerabatnya Hedrik Abodondifu, serta seorang wanita yang belum diketahui identitasnya kembali ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura. Gubernur menyeberang ke Indonesia dengan didampingi Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata, Jumat (2/4/2021).

Gubernur Lukas Enembe sempat melalui pemeriksaan kesehatan di PLBN Skouw. Saat dimintai keterangan, Lukas Enembe mengakui bila ia pergi ke Vanimo dengan melalui jalur tradisional sejak Rabu (31/3/2021).

"Saya pergi untuk terapi saraf kaki, kalau saraf otak kita sudah terapi di Jakarta. Sama-sama konsul saya di sana, sejak hari pertama," ujar Lukas.

Ia mengaku pergi ke PNG dengan menggunakan ojek melalui jalur tradisional di belakang Pasar Skouw. "Saya naik ojek ke sana, sebenarnya itu salah, saya tahu karena orang lain tidak urus saya sehat," kata Lukas.

Sementara Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata mengaku baru mengerahui keberadaan Gubernur Papua Lukas Enembe di Vanimo pada Kamis (1/4/2021). "Beliau dua hari di sana, saya baru tahu kemarin," kata dia. Sebelum menyeberang kembali ke Indonesia, Lukas Enembe cukup lama berada di titik batas PNG, ia menunggu di dalam mobil. Informasi mengenai Gubernur Papua Lukas Enembe berada di PNG beredar sejak Kamis malam melalui media sosial. Dalam foto yang tersebar, Lukas Enembe terlihat berada di depan Medallion Hotel Vanimo.




Sumber

Redaksi Jumat, 02 April 2021
Sadis, Sejak Januari 2021 OPM Sudah 8 Kali Serang Warga Sipil dan TNI



Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Tanah Papua ternyata sudah semakin menjadi-jadi.

Gerombolan bersenjata OPM ini ternyata tidak hanya menargetkan aparat TNI dan Polri saja sebagai sasarannya, tapi mereka juga menargetkan warga sipil yang dianggap tidak mendukung dengan gerakan mereka.

Perwira Penerangan (Papen) Kogabwilhan III, Lekol Laut Deni Wahidin menyatakan, dalam dua bulan terakhir kelompok bersenjata KKB atau OPM begitu aktif mengganggu pos TNI-Polri di Intan Jaya.

Menurut Letkol Deni, mereka tidak hanya menembaki pos TNI-Polri, mereka juga mengganggu aktivitas masyarakat. Total ada delapan kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB atau OPM sejak Januari hingga Februari.

“Mereka itu aktif menembaki pos kita, selain itu mereka kerap mengintimidasi masyarakat dan pejabat Pemda Intan Jaya,” kata Papen Kogabwilhan III Letkol Laut Deni Wahidin dalam keterangannya, Senin, 22 Februari 2021.

Dia menambahkan, sejak Januari 2021 hingga hari ini setidaknya telah terjadi delapan kasus kontak senjata yang melibatkan para gerombolan bersenjata OPM itu.

Pada tanggal 6 Januari 2021, kelompok OPM telah melakukan penyerangan dan pembakaran satu buah pesawat misionaris milik PT MAF di Kampung Pagamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Untungnya tidak ada korban jiwa atas insiden itu, karena Sang Pilot bernama Alex Luferchek yang merupakan warga negara Amerika Serikat berhasil melarikan diri sebelum pesawat tersebut habis dilahap si-jago merah.

Pada tanggal 30 Januari 2021, gerombolan OPM itu juga kembali menembak seorang warga sipil yang bernama Boni Bagau. Boni Bagau adalah warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ini, dia tewas ditembak oleh kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya di perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo. Boni ditembak karena dituduh sebagai mata-mata dari aparat keamanan TNI-Polri.

Kemudian nasib yang sama dialami oleh Ramli. Warga Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya itu juga tewas ditangan OPM pada hari Senin 8 Februari 2021 atau satu minggu setelah kematian Boni Bagau.

Selain itu, sejak Januari 2021, lima orang prajurit terbaik TNI telah tewas akibat serangan OPM, mereka adalah:

1. Almarhum Prada Agus Kurniawan.
Prada Agus Kurniawan terkena tembakan dari kelompok OPM pada tanggal 10 Januari 2021. Kontak tembak antara sejumlah prajurit Satgas Pamtas Mobile RI-PNG itu dengan kelompok OPM terjadi sekitar pukul 11.40 WIT ketika prajurit TNI AD tengah melakukan patroli rutin di Distrik Titigi, Intan Jaya, Papua. Prada Agus tewas setelah peluru OPM menembus bagian punggungnya.

2. Almarhum Pratu Roy Vebrianto.
Pratu Roy adalah Anggota Yonif Raider 400/Banteng Raider yang bertugas sebagai Satgas Pamtas RI-PNG. Dia tewas pada hari Jum’at pagi, 22 Januari 2021 usai melaksanakan salat subuh di Pos Titigi, Intan Jaya, Papua. Pratu Roy langsung tersungkur setelah timah panas menerjang dada kanannya dari jarak kejauhan.

3. Almarhum Pratu Dedi Hamdani.
Pratu Dedi Hamdani adalah prajurit TNI AD yang berasal dari Yonif Raider 408/SBH yang bertugas bersama Yonif Raider 400/BR di bawah komando Kodam IV/Diponegoro. Pratu Dedi tewas pada hari Jum’at, 22 Januari lalu.

Pratu Dedi dikabarkan tewas setelah mengejar para pelaku penembakan terhadap Pratu Roy Vebrianto di wilayah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

4. Almarhum Praka Hendra Sipayung. Praka Hendra tewas ditembak dari jarak dekat oleh OPM pada hari Jum’at, 12 Februari 2021 lalu. Praka Hendra adalah prajurit TNI AD dari Satuan Tugas (Satgas) Aparat Teritorial (Apter) Kodim Persiapan Intan Jaya. Dia tewas ketika tengah berada di sebuah warung milik warga Papua yang bernama Kevin yang letaknya tidak jauh dari Kodim Persiapan Intan Jaya.

5. Terakhir, Almarhum Prada Ginanjar Arianda. Prada Ginanjar tewas tertembak pada Senin pagi, 15 Februari 2021, sekitar pukul 08.23 WIT, ketika berada di Pos Peninjauan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.





Sumber

Redaksi Jumat, 26 Februari 2021