Deklarasi KAMI ditengah pandemik akan mengakibatkan ancaman cluster baru Covid-19

Mataram - Ratusan Masyarakat NTB turun aksi menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Taliwang Kota Mataram. Aksi tersebut dilakukan di Islamic Center NTB.

Awalnya deklarasi KAMI direncanakan di Ponpes Islahuddin Kediri namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Deklarasi KAMI dan kedatangan Gatot Nurmantiyo ditolak oleh beberapa kelompok di Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Umum Aksi Penolakan Deklarasi KAMI, Ahyar mengatakan penolakan yang dilakukan berdasarkan kajian dan keresahan yang ada.

"Kami tegas menolak kehadiran KAMI NTB, setelah melakukan kajian bahwasanya kami mengindikasi KAMI bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya. (29/9/20)

Lebih lanjutnya lagi, kehadiran KAMI hadir membuat keresahan bagi masyarakat.

"NTB sudah harmonis, Apalagi pulau Lombok dengan pulau seribu masjid sudah aman. Ini muncul kelompok yang berkedok gerakan moral padahal ada kepentingan dibaliknya," jelasnya.

DEMA UIN Mataram Angkat Bicara Tentang Deklarasi KAMI NTB

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Mataram, Hamidi, mengatakan KAMI penuh dengan pertanyaan.

"KAMI lahir ditengah kondisi negeri sedang bersama saling merangkul untuk melawan Covid-19. Tentu munculnya KAMI ditengah ancaman covid-19 menjadi pertanyaan besar bagi anak Negeri. Saya melihat KAMI serupa dengan gerakan makar dan ingin menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional, hal tersebut menjadi ancaman baru bagi negara kesatuan republik Indonesia. Melihat ancaman ditengah masyarakat maka kami menolak deklarasi KAMI di NTB dengan beberapa alasan. Pertama KAMI merupakan gerakan yang mengancam keberlangsungan NKRI dan dapat memecah belah persatuan umat," ungkap ketua DEMA UIN Mataram.

"Kedua, Deklarasi KAMI ditengah pandemik akan mengakibatkan ancaman cluster baru Covid-19, padahal pemerintah NTB sedang giat melawan covid-19," lanjutnya.

"Ketiga, Narasi yang dibangun KAMI untuk menylamatkan Indonesia tidak jelas, dan sebagai pemuda tentu tidak ingin digiring oleh realitas, namun harus mampu menggiring realitas tersebut sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Pancansila & UUD 1945. Selanjutnya , KAMI merupakan gerakan dibangun oleh mereka yang memiliki dendam politik, tentu saja gerakan ini mengarah kepada politik praktis," terangnya.

Hamidi juga mengatakan bahwa alasannya menolak KAMI yakni kesadaran sebagai pemuda untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Sebagai pemuda yang sadar akan pentingnya keutuhan NKRI siap melwan gerakan yang mengancam keberlangsungan negara sesuai aman yang tertuang dalam pancasila & UUD 1945," pungkasnya.

Aksi penolakan juga dilakukan oleh Aliansi Pemuda Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid.

"Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.

Semantara itu, orator, Solihin mengatakan banyak kelompok yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa," tegasnya.

"Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejabat, kelompok-kelompok kita itu satu. Yaitu bangsa indonesia yang harus kita jaga," lanjutnya.

Senada dengan itu, Sekretaris PGK NTB mengatakan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan sekumpulan orang yang harus ditolak kehadirannya.

"Kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan indoensia, indonesia baik2 saja. KAMI itu kumpulan anak2 yang ingin deklarasi," tegasnya.

Korlap Aksi, Al-mukmin Betika menilai kehadiran KAMI menimbulkan konflik besar di Nusa Tenggara Barat.

"Kepentingan politik, gerakan aksi menyelamatkan indoensia. Keharusan kami di NTB memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB kehadiran KAMI mengatakan KAMI memunculkan konflik besar," ungkapnya.

"NTB Provinsi aman yang tidak mampu dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan," tandasnya. (DZ)

KAMI

Deklarasi KAMI ditengah pandemik akan mengakibatkan ancaman cluster baru Covid-19

Redaksi Selasa, 29 September 2020

Masyarakat NTB Tolak Kehadiran KAMI di NTB

 Mataram - Ratusan Masyarakat NTB turun aksi menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Taliwang Kota Mataram. Aksi tersebut dilakukan di Islamic Center NTB.

Awalnya deklarasi KAMI direncanakan di Ponpes Islahuddin Kediri namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Deklarasi KAMI dan kedatangan Gatot Nurmantiyo ditolak oleh beberapa kelompok di Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Umum Aksi Penolakan Deklarasi KAMI, Ahyar mengatakan penolakan yang dilakukan berdasarkan kajian dan keresahan yang ada.

"Kami tegas menolak kehadiran KAMI NTB, setelah melakukan kajian bahwasanya kami mengindikasi KAMI bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya. (29/9/20)

Lebih lanjutnya lagi, kehadiran KAMI hadir membuat keresahan bagi masyarakat.

"NTB sudah harmonis, Apalagi pulau Lombok dengan pulau seribu masjid sudah aman. Ini muncul kelompok yang berkedok gerakan moral padahal ada kepentingan dibaliknya," jelasnya.

DEMA UIN Mataram Angkat Bicara Tentang Deklarasi KAMI NTB

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Mataram, Hamidi, mengatakan KAMI penuh dengan pertanyaan.

"KAMI lahir ditengah kondisi negeri sedang bersama saling merangkul untuk melawan Covid-19. Tentu munculnya KAMI ditengah ancaman covid-19 menjadi pertanyaan besar bagi anak Negeri. Saya melihat KAMI serupa dengan gerakan makar dan ingin menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional, hal tersebut menjadi ancaman baru bagi negara kesatuan republik Indonesia. Melihat ancaman ditengah masyarakat maka kami menolak deklarasi KAMI di NTB dengan beberapa alasan. Pertama KAMI merupakan gerakan yang mengancam keberlangsungan NKRI dan dapat memecah belah persatuan umat," ungkap ketua DEMA UIN Mataram.

"Kedua, Deklarasi KAMI ditengah pandemik akan mengakibatkan ancaman cluster baru Covid-19, padahal pemerintah NTB sedang giat melawan covid-19," lanjutnya.

"Ketiga, Narasi yang dibangun KAMI untuk menylamatkan Indonesia tidak jelas, dan sebagai pemuda tentu tidak ingin digiring oleh realitas, namun harus mampu menggiring realitas tersebut sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Pancansila & UUD 1945. Selanjutnya , KAMI merupakan gerakan dibangun oleh mereka yang memiliki dendam politik, tentu saja gerakan ini mengarah kepada politik praktis," terangnya.

Hamidi juga mengatakan bahwa alasannya menolak KAMI yakni kesadaran sebagai pemuda untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Sebagai pemuda yang sadar akan pentingnya keutuhan NKRI siap melwan gerakan yang mengancam keberlangsungan negara sesuai aman yang tertuang dalam pancasila & UUD 1945," pungkasnya.

Aksi penolakan juga dilakukan oleh Aliansi Pemuda Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid.

"Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.

Semantara itu, orator, Solihin mengatakan banyak kelompok yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa," tegasnya.

"Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejabat, kelompok-kelompok kita itu satu. Yaitu bangsa indonesia yang harus kita jaga," lanjutnya.

Senada dengan itu, Sekretaris PGK NTB mengatakan bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan sekumpulan orang yang harus ditolak kehadirannya.

"Kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan indoensia, indonesia baik2 saja. KAMI itu kumpulan anak2 yang ingin deklarasi," tegasnya.

Korlap Aksi, Al-mukmin Betika menilai kehadiran KAMI menimbulkan konflik besar di Nusa Tenggara Barat.

"Kepentingan politik, gerakan aksi menyelamatkan indoensia. Keharusan kami di NTB memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB kehadiran KAMI mengatakan KAMI memunculkan konflik besar," ungkapnya.

"NTB Provinsi aman yang tidak mampu dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan," tandasnya. (DZ)

KAMI

Masyarakat NTB Tolak Kehadiran KAMI di NTB

Redaksi

Dianggap Dapat Memecah Belah Masyarakat NTB, Gatot Nurmantiyo Disambut Masa Aksi Penolakan Deklarasi KAMI

 

Mataram - Aliansi Pemuda NTB Bersatu melakukan aksi demo penolakan dalam menyambut kedatangan Gatot Nurmantiyo untuk menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Nusa Tenggara Barat. Mereka melakukan aksi tersebut di sekitar tempat deklarasi, tepatnya di daerah Jalan Bung Hatta Majelok Mataram.

Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid. "Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.

Selain itu, Solihin salah satu massa aksi mengatakan akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa. Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejahat, dan kelompok-kelompok provokator. Bangsa Indonesia harus kita jaga," ungkapnya.

Massa aksi lainnya, Saidin mengatakan kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan Indoensia (KAMI), karena Indonesia baik - baik saja. "KAMI hanya berisi orang - orangn dengan kepentingan politik saja. Kehadiran KAMI di NTB dikhawatirkan akan memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB menolak dengan tegas kehadiran KAMI. NTB provinsi aman yang tidak akan bisa dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan terselubung di dalam KAMI".

Sampai saat ini para massa aksi masih berada di lokasi dan menyuarakan penolakkan mereka. Para aparat keamanan terlihat menjaga aksi tersebut dan menutup akses jalan karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokkan antara massa aksi yang menolak dengan massa yang akan melakukan deklarasi. (DZ)

KAMI

Dianggap Dapat Memecah Belah Masyarakat NTB, Gatot Nurmantiyo Disambut Masa Aksi Penolakan Deklarasi KAMI

Redaksi

Dianggap Dapat Memecah Belah Masyarakat NTB, Gatot Nurmantiyo Disambut Masa Aksi Penolakan Deklarasi KAMI

 Mataram - Aliansi Pemuda NTB Bersatu melakukan aksi demo penolakan dalam menyambut kedatangan Gatot Nurmantiyo untuk menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Nusa Tenggara Barat. Mereka melakukan aksi tersebut di sekitar tempat deklarasi, tepatnya di daerah Jalan Bung Hatta Majelok Mataram.

Koordinator Aksi, Parwadi mengatakan menolak keras kelompok-kelompok yang mereka nilai memecah belah umat di Pulau Seribu Masjid. "Kami tidak ingin ada kelompok atau aliansi-aliansi yang ingin memecah belah bangsa dan umat. Jika ada yang ingin memecah belah maka langkahi mayat kami," ungkapnya.

Selain itu, Solihin salah satu massa aksi mengatakan akhir-akhir ini ada banyak gerakan yang memprovokasi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Jangan sampai kita terprovokasi dan ikut menjadi kelompok peruntuh bangsa. Nusa Tenggara Barat itu provinsi yang damai dan menjaga persatuan, jangan ada lagi penjahat-pejahat, dan kelompok-kelompok provokator. Bangsa Indonesia harus kita jaga," ungkapnya.

Massa aksi lainnya, Saidin mengatakan kita menolak dengan tegas koalisi aksi menyelamatkan Indoensia (KAMI), karena Indonesia baik - baik saja. "KAMI hanya berisi orang - orangn dengan kepentingan politik saja. Kehadiran KAMI di NTB dikhawatirkan akan memunculkan konflik besar. Kami dari Aliansi Pemuda Bersatu NTB menolak dengan tegas kehadiran KAMI. NTB provinsi aman yang tidak akan bisa dipecahkan oleh kepentingan politik yang berkedok kepentingan moral. Kehadiran Gatot hari ini membuktikan ada kepentingan terselubung di dalam KAMI".

Sampai saat ini para massa aksi masih berada di lokasi dan menyuarakan penolakkan mereka. Para aparat keamanan terlihat menjaga aksi tersebut dan menutup akses jalan karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokkan antara massa aksi yang menolak dengan massa yang akan melakukan deklarasi. (DZ)

KAMI

Dianggap Dapat Memecah Belah Masyarakat NTB, Gatot Nurmantiyo Disambut Masa Aksi Penolakan Deklarasi KAMI

Redaksi

TGH Ma’arif Tolak KAMI

 

LOMBOK TENGAH | TGH Ma’arif Makmun menegaskan menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang direncanakan di laksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Lombok Tengah itu menilai, kritikan -kritikan yang disampaikan KAMI terhadap pemerintah Republik Indonesia.”Saya tidak tahu menahu masalah KAMI. Dari segi pribadi, saya sudah jelas selaku NU, sudah ada komando, menilai kurang pas terhadap kritikaan yang disampaikan KAMI terhadap Pemerintah yang sah. Kritik boleh, tapi jangan sampai merongrong wibawa Pemerintah. Boleh menyampaikan kritikan terhadap pemerintah, tetapi keberhasilan dan kebaikan pemerintah juga harus ditonjolkan, terlebih lagi saat ini Pemerintah sedang berjuang menghadapai Pandemi Covid-19,”ucap TGH Ma’arif Makmun saat ditemui suaralomboknews.com, Senin (28/9/2020).
Pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah itu mengaku tidak setuju jika Pemerintah melarang pemutaran Film G30S PKI yang diputar setiap tanggal 30 September dan tidak setuju jika Pemerintah menghapus mata pelajaran Sejarah seperti yang banyak diperbincangkan akhir – akhir ini oleh sejumlah pihak.”Masalah menghapus mata pelajaran Sejarah dan larangan pemutaran Film G30S PKI, saya sebagai seorang NU sangat tidak setuju. Dan kritikan – kritikan yang disampaikan oleh KAMI ada benarnya, tetapi keritikan – kritikan oleh KAMI kepada pemerintah itu juga harus berimbang, dan kritikan bisa disapaikan dengan baik, terlebih lagi banyak masyarakat di Desa – Desa tidak tahu apa itu KAMI, karena seburuk -buruknya Pemerintah,kita harus taat terhadap pemerintah yang sah. Jadi kritik boleh, tetapi kebaikan dan keberhasilan pemerintah juga harus disampaikan,”ungkap TGH Ma’arif

TGH Ma’arif menegaskan, dirinya bersama seluruh Warga NU tidak akan hadir jika diundang Deklarasi KAMI, baik Deklarasi ditingkat Kabupaten maupun Provinsi.
TGH Ma’arif juga mengimbau kepada seluruh Tokoh Agama baik itu dari NU, NW dan Muhamadiyah termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk tidak ikut dalam Deklarasi KAMI di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.”Jika diundang Deklarasi KAMI, saya tidak akan hadir, dan mungkin saya tidak akan diundang karena tidak sejalan dengan KAMI, sampai dengan hari ini (Senin,28/9) tidak ada undangan Deklarasi dari KAMI. Untuk itu saya mengimbau, mari NU berjalan sesuai dengan pemikiran NU, NW berjalan sesuai dengan pemikiran NW dan Muhamadiyah berjalan sesuai dengan dengan pemikiran Muhamadiyah, jangan dirasuki pemikiran Baru. Dan Khusus untuk seluruh warga NU untuk tidak hadir atau ikut dalam kegiatan Deklarasi KAMI,”imbaunya. [slNews – rul] Sumber  : suaralomboknews.com

KAMI

TGH Ma’arif Tolak KAMI

Redaksi Senin, 28 September 2020

Rawan Provokasi dan Perpecahan Antar Anak Bangsa, KAMI Ditolak Di NTB

 

Nasional, KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia. Namun sayangnya hanya angin surga, karena akal bulusnya sudah terlihat. Mereka ingin membawa kembali negeri ini ke masa orde baru yang mengerikan, karena ingin pemilihan presiden dilakukan oleh anggota MPR, bukan oleh rakyat.

Masyarakat masih ingat akan masa orde baru yang memilukan karena kebebasan bersuara dibungkam. Rakyat juga tak bebas berbisnis karena perizinannya harus melewati banyak pintu dan memberi sogokan. Ketika era reformasi dibuka, semua bernapas lega. Sekarang saat semuanya sudah enak, KAMI malah mengajak untuk bernostalgila lewat aturan masa orde baru.

Salah satu bukti bahwa KAMI ingin mengajak rakyat Indonesia untuk kembali ke masa orde baru adalah usulan untuk menghapus Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. UU ini memperbolehkan rakyat memilih sendiri Presidennya secara langsung, lewat pemilu. Jadi nantinya jika usulan diterima, presiden akan dipilih oleh anggota MPR, bukan lagi oleh rakyat.

Usulan ini sangat mengerikan karena demokrasi jadi tercederai. Bagaimana masa depan Indonesia jika presiden tidak dipilih langsung oleh rakyatnya? Anggota MPR hanya ada 711 orang, tidak bisa benar-benar mewakili suara warga negara yang berjumlah ratusan juta orang. Seharusnya anggota KAMI berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, agar tidak di-bully.

Jangan sampai kita kembali ke masa orde baru karena akan ada banyak tangisan kesedihan karena mundurnya situasi politik di Indonesia. Bukankah semua orang ingin maju, bukannya mundur? Alih-alh membuat usulan yang menguntungkan di masa depan, KAMI hanya bisa menjual kenangan masa orde baru yang mungkin manis bagi sedikit orang tapi pahit bagi banyak orang.

Politisi Ahmad Basarah mengkritik pernyataan anggota KAMI yang menginginkan Indonesia kembali ke masa orde baru. Karena saat itu kepemimpinan sangat otoriter, bahkan seorang Presiden memimpin selama 32 tahun. Hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat era milenial, karena reformasi adalah antitesa dari kritik terhadap kekuasaan pemerintah masa orba.

Jika ada yang mengutip candaan piye kabare, enak jamanku? (bagaimana kabarmu, lebih enak jamanku?) yang dikeluarkan dari tokoh orde baru, maka perlu diingat bahwa saat itu kebahagiaan hanya ada di permukaan. Ada subsidi sembako, listrik, dll tapi hutang negara sangat banyak, sehingga jadi bom waktu yang membuat Indonesia nyaris bangkrut.

Jangan ada lagi nostalgila bersama masa orde baru dan berpikir bahwa usulan KAMI benar adanya. Karena pers juga selalu dibungkam, dengan cara membreidel koran atau majalah yang dianggap terlalu ‘keras’ memberitakan seorang pejabat. Penjahat bromocorah langsung didor oleh petrus, dan masih banyak kengerian lainnya.

Bagaimana rakyat bisa berpikir kritis dan berpendapat dengan bebas, jika dibayangi ketakutan seperti itu? Di era reformasi sudah enak dan bebas, tak usah dilempar-lempar lagi ke masa lalu. Daripada hanya bisa mengingat yang dulu, lebih baik anggota KAMI berpikir cara menyelamatkan Indonesia lewat karya dan kerja.

Sudahlah, jangan beri lagi sebuah panggung ke KAMI. Karena mereka tak sadar bahwa deklarasi tambahan di daerah selalu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat dan ada unjuk rasa untuk melarang kedatangannya. Bahkan untuk mendapatkan izin deklarasi juga sulit, karena tidak diberi oleh pihak berwajib. Selain dikhawatirkan mengundang massa, juga masih pandemi.

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mendukung KAMI karena mereka hanya bisa memberi mimpi dan angin surga, tanpa ada realisasi yang pasti. Usulan mereka tentang kembalinya Indonesia ke masa orde baru membuat banyak orang terhenyak dan ketakutan, karena ketiadaan kebebasan. Pikir dengan akal dan hati, jangan mau terbujuk KAMI.

Sumber

Daerah , KAMI , Lokal

Rawan Provokasi dan Perpecahan Antar Anak Bangsa, KAMI Ditolak Di NTB

Redaksi Rabu, 23 September 2020

Menag Sebut Radikalisme dari Orang Good Looking, Gatot Nurmantyo: Dialah Penyebar Virus Sebenarnya

 

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengunggah sebuah rekaman video pada kanal YouTube-nya yang membahas salah satu isu terhangat saar ini dan masih hangat dibicarakan.

Isu tersebut berangkat dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid lewat masyarakat yang berpenampilan good looking. Hal itu membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo marah terkait pernyataan Menteri Agama tersebut dalam sebuah rekaman video berdurasi 15 menit lebih 19 detik.

“Pernyataan Fachrul Razi, Menteri Agama, soal good-looking (adalah) orang yang mengajarkan, menyebarkan virus radikalisme di masjid-masjid” ujarnya dalam kalimat pembuka dalam kanal YouTube Refly Harun yang dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 8 September 2020.

Pernyataan Fachrul Razi itu lantas dengan cepat mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, salah satunya mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Kritikan Gatot Nurmantyo itu bahkan menjadi judul video ulas berita Refly Harun.

"GATOT NURMANTYO: TANGKAP SAYA, SAYALAH YANG MAKAR!!" demikian judul video pada kanal YouTube Refly Harun.

Refly Harun menilai bahwa pernyataan Menteri Agama tentang hafiz, radikalisme, dan  good-looking adalah pernyataan yang tidak produktif.

Kritikan Gatot Nurmantyo itu bahkan menjadi judul video ulas berita Refly Harun.

"GATOT NURMANTYO: TANGKAP SAYA, SAYALAH YANG MAKAR!!" demikian judul video pada kanal YouTube Refly Harun.

Refly Harun menilai bahwa pernyataan Menteri Agama tentang hafiz, radikalisme, dan  good-looking adalah pernyataan yang tidak produktif.

“Radikalisme itu adalah suatu yang sifatnya hipotetis,” ucapnya

Refly Harun kemudian mengajak penonton untuk membandingkan data jumlah kasus radikalisme dengan kasus korupsi.

Ia bahkan menyantumkan data ICW tahun 2019 yang mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK.

Jumlahnya pun tak main-main, tersangka korupsi ada 580 orang, kerugian negara Rp8,4 triliun, jumlah suap Rp200 miliar, pungutan liar Rp3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang Rp108 miliar.

“Bisnis dan kekuasaan bergandeng tangan, lalu korupsi merajalela. Itulah yang harus kita takutkan,” katanya menekankan.

Berdasarkan penuturannya, Revisi Undang-undang KPK, pengesahan produk UU Minerba, pengesahan UU MK yang memberikan jabatan panjang bagi Hakim Konstitusi, dan Perppu Corona adalah produk-produk yang berpikir untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. 

Dalam kaitannya dengan kritikan, lanjut Refly Harun, pemerintah seharusnya tidak boleh menganggap kritikan sebagai bentuk radikalisme. Menurutnya, kritikan saat ini semakin sempit ruangnya sebab selalu dianggap bentuk radikalisme. 

"Saya bisa saja dianggap radikal karena selalu mengkritik pemerintah, padahal bukan pemerintahannya yang dikritik tapi perilaku buruknya," ujar Refly Harunlagi.***

Sumber : https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12727245/menag-sebut-radikalisme-dari-orang-good-looking-gatot-nurmantyo-dialah-penyebar-virus-sebenarnya

KAMI

Menag Sebut Radikalisme dari Orang Good Looking, Gatot Nurmantyo: Dialah Penyebar Virus Sebenarnya

Redaksi Sabtu, 19 September 2020

Tolak Deklarasi KAMI, Masyarakat NTB : Kami Tidak Mau Terpecah Belah

NTB - Para organisasi kepemudaan (OKP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ramai-ramai menyatakan penolakannya terhadap manuver Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ingin mendeklarasikan diri di wilayah mereka.

Elemen OKP yang tergabung di dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB (PM NTB) Bersatu itu menilai, langkah KAMI yang ingin melakukan deklarasi di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut.

“Sampai saat ini pemuda Indonesia masih mencari cara agar COVID-19 tidak meluas penyebarannya, akan tetapi ada kelompok KAMI yang justru melakukan deklarasi dan ini sangat kontra produktif,” kata koordinator lapangan PM NTB, Isnaini dalam orasinya di depan gedung Bank Indonesia (BI) Mataram, NTB, Kamis (17/9/2020).

Pengurus dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) itu memandang, bahwa kehadiran KAMI juga menjadi sumbangsih dari kegaduhan masyarakat.

“Mahasiswa dan Pemuda NTB siap bersatu menolak deklarasi KAMI karena hanya akan mengundang kegaduhan di tengah-tengah masyarakat NTB,” tegasnya.

Oleh karena itu, Isnaini bersama dengan elemennya menyatakan penolakannya terhadap kehadiran KAMI di NTB.

“Kami, masyarakat NTB tidak mau terpecah belah atas kehadiran KAMI di wilayah NTB dan kami meminta Pemprov NTB untuk tidak memberikan izin terhadap kelompok KAMI yang akan deklarasi kapanpun dan dimanapun, apalagi menggunakan fasilitas negara,” tuntutnya.

Sekaligus, ia juga mengajak kepada masyarakat agar fokus bagaimana bersama-sama berupaya menghadapi situasi pandemi agar segera usai.

“Mengajak semua masyarakat NTB tetap patuhi protokol COVID-19 demi keselamatan masyarakat NTB,” serunya.

Terakhir, Isnaini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk cermat dalam menyerap informasi yang didapat, sehingga tidak mudah disetir atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu demi memuluskan kepentingan politik praktis mereka saja.

“Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih cermat dalam menanggapi isu yang beredar di nasional maupun daerah,” tutupnya. [REL]

Sumber

corona , Daerah , KAMI , Lokal

Tolak Deklarasi KAMI, Masyarakat NTB : Kami Tidak Mau Terpecah Belah

Redaksi Jumat, 18 September 2020

Pemuda dan Mahasiswa Demonstrasi Menolak Deklarasi KAMI Di NTB

MATARAM - Puluhan orang yang tergabung dalam Pemuda dan Mahasiswa Bersatu NTB menggelar aksi didepan Islamic Center/Perempata BI, Mataram. Mereka menolak rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di tanah Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Kamis, 17/09/2020.

Puluhan masa aksi ini datang dengan berjalan kaki, dipimpin oleh koordinator umum Sadam Husen dan koordinator lapangan Isnaini. Dalam aksinya, masa membentang spanduk dan pamflet yang berisikan penolakan terhadap acara deklarasi tersebut.

"Kami menolak deklarasi KAMI yang akan digelar di NTB", kata koordinator aksi isnaini dalam orasinya.

Menurutnya, kegiatan deklarasi KAMI rawan memicu kerumunan masa, padahal pandemi COVID-19 di NTB masih belum berakhir.

"Jangan ada deklarasi yang memicu kerumunan masa, karena kita sedang ditimpa wabah menular covid-19", tambahnya.

Untuk itu masa aksi meminta kepada pemerintah NTB untuk ikut menolak kegiatan deklarasi KAMI.

"Kami menuntut pihak pemerintah provinsi NTB untuk menolak kegiatan tersebut, selain karena alasan Covid19, dan juga kegiatan deklarasi itu hanya kepentingan politik saja", Ungkap Sadam Husen selaku koordinator umum.

Mereka juga meminta kepada aparat kepolisian, satgas covid19, dan pemprov NTB, agar mementingkan kepentingan rakyat.

"Kepentingan rakyat di NTB yang paling utama, bukan deklarasi, bukan kepentingan kelompok dan individu, tapi menyelamatkan indonesia yang sebenarnya di masa pandemi saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, bukan deklarasi politik kepentingan",Kata hendra dalam orasinya.

Usai menggelar orasi di Perempatan Bank Indonesia Mataram, Mereka membubarkan diri dan mendiskusikan kembali apa yang sudah disuarakan. (DZ)

Sumber: https://www.lombokfokus.com/2020/09/pemuda-dan-mahasiswa-demonstrasi.html

KAMI

Pemuda dan Mahasiswa Demonstrasi Menolak Deklarasi KAMI Di NTB

Redaksi Kamis, 17 September 2020

Ahli Hukum: KAMI Lahir Karena Kekalahan Politik dan Sarat akan Kepentingan Politis

JAKARTA – Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya, perlu dicermati secara mendalam.

Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia, akan kolaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto mengatakan, sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu, segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi. Dalam diskusi yang bertajuk “AKSI SELAMATKAN INDONESIA SELAMATKAN DARI APA” ini menyoal dibentuknya KAMI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Oleh Din Syamsudin mantan ketua Muhammadiyah.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8/2020) petang.

Namun, di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi Covid-19, bukan yang lainnya.

Oleh sebab itu, semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini, di masa pandemi yang luar biasa dampaknya, sebab tidak hanya masalah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya, kita terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” tegas Wawan.

Sementara itu, Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera menilai pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas.

Pasalnya, saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan, dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Kapitra membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi Covid-19, namun lebih ke arah politik.

Ia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu.

Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya. Kalau kita cinta pada negeri ini, ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi Covid ini. Ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” pintanya.

Di tempat yang sama, pakar politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya.

Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu, untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi Covid-19.

Sementara hal terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara, khususnya terkait dengan pandemi Covid-19 diperlukan kerja sama dari seluruh pihak.

Bahkan diperlukan kerja sama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut.

Anggoro melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut.

Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukasnya.

Lebih lanjut pengamat politik Universitas Nasional, Roby Nurhadi berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI, diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi Covid-19.

Ia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, yang menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi Covid-19.

Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi Covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu, nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” pungkasnya.

Sumber : https://loperberita.com/ahli-hukum-kami-lahir-karena-kekalahan-politik-dan-sarat-akan-kepentingan-politis/

KAMI

Ahli Hukum: KAMI Lahir Karena Kekalahan Politik dan Sarat akan Kepentingan Politis

Redaksi Kamis, 20 Agustus 2020