Results for "MUI"
MUI Sebut Langkah Pemerintah Sudah Tepat Terapkan PPKM Darurat

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan dukungannya atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Adapun, PPKM Darurat dilakukan mulai dari 3 sampai 20 Juli 2021.

Tombolaknews.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan dukungannya atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Adapun, PPKM Darurat dilakukan mulai dari 3 sampai 20 Juli 2021.

“Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM, karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara Covid-19 ini terus bertambah,” jelas dia kepada JawaPos.com, Jumat (2/7).

Masalah Covid-19 ini, selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa, sehingga tujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak bisa dilakukan. Malah akibat dari Covid ini, jumlah orang miskin di negeri ini jangankan akan menurun, tapi malah semakin bertambah.

“Untuk itu supaya negeri ini tidak semakin dalam terpuruknya pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang jelas dan tegas,” tutur dia.

Pemerintah pun juga harus bisa menumbuhkan trust dari masyarakat yang menurutnya sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan, misalnya rakyat dilarang mudik sementara, namun penerapan kebijakannya setengah-setengah.

“Mari kita singkirkan terlebih dahulu perbedaan-perbedaan yang ada diantara kita dan kita fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan PPKM itu sendiri, karena itulah yang terbaik untuk kita semua,” imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa sukses dan tidaknya sebuah program tergantung kepada dukungan dari masyarakat itu sendiri, apakah mereka mendukungnya atau tidak. Pemerintah juga harus mendengar suara dan masukan dari masyarakat untuk kemudian bersama masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi serta advokasi secara intensif agar PPKM ini benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

“Dengan kata lain kalau kita mau PPKM ini sukses maka kita harapkan dia harus bisa menjadi gerakan yang menasional terutama untuk daerah Jawa dan Bali yang telah menjadi sasaran pertama dari perhatian pemerintah tersebut,” pungkasnya.

 

Redaksi Kamis, 08 Juli 2021
Lalu Winengan: Kedatangan KH Ma’ruf Amin di Lombok Jadi Berkah

Mataram - KH Ma’ruf Amin mengunjungi PWNU NTB untuk Tasyakuran, silaturahim lintas agama sekaligus grounbreaking pembangunan kantor PWNU NTB, Kamis, 10 Oktober 2019.
Ketua Panitia Pelaksana Lalu Wingenan mengatakan kedatangan KH Ma’ruf Amin menjadi berkah bagi NU NTB.
“Semoga kedatangan Kiyai Ma’ruf menjadi berkah untuk NU dan UNU NTB. Kedatangan beliau menjadi berkah bagi NU NTB dan UNU NTB.
Winengan berharap di bawah kepemimpinan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, Indonesia lebih sejahtera.
“Indonesia dipimpin bagian dari ulama kita berharap bahwa negeri ini akan lebih sejahtera lebih baik dan lebih mulia,” ujarnya.
Winengan mengatakan agar mengantisipasi gerakan anti ulama yang mengancam ulama seperti kejadian yang menimpa Menko Polhukam Wiranto.
“Yang perlu kita antisipasi adalah gerakan anti anti ulama, itu yang kita antisipasi hari ini kejadian adalah terjadinya penusukan yang dilakukan oleh oknum atau masyarakat yang melakukan penusukan terhadap Wiranto itu menunjukkan bahwa ini ada satu gerakan ingin mencoba untuk negara ini tidak tapi dengan adanya ulama menjadi pemimpin di negeri ini insyaallah akan menjadi baik,” katanya.
Ketua Tanfidziyah PWNU NTB Prof. Masnun Tahir mengajak semua jama’ah Nahdliyyin untuk menyambut dengan suka cita kedatangan Kiyai Ma’ruf.
“Mari kita menyambut dengan suka cita dan bersama-sama ulama kita, Wapres terpilih, Musytasar PBNU, Zhuriyat dari Syehk An-Nawai al-Bantani ini bentuk apresiasi kita kepada ulama.” ungkapnya.
“Kita mendoakan mudah-mudahan beliau diamanahkan jadi wapres ini diberikan kesehatan keafiatan jasamani dan rohani, semoga menjadi kebanggaan  bagi NU dan bangsa.” ungkapnya. (PN)




Berita Sabtu, 12 Oktober 2019
MUI mendorong NTB jadi pusat destinasi wisata halal dunia


Mataram - Masjelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pusat dan destinasi wisata halal terbesar di dunia.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Muhyiddin Junaidi mengatakan peluang Indonesia dan NTB menjadi pusat destinasi wisata halal dunia terbuka lebar, sebab Indonesia didukung dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan sumber daya alam (SDA) khususnya destinasi wisatanya yang indah, termasuk di NTB.

"Indonesia memiliki mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia, begitu juga dengan NTB. Ini merupakan modal sekaligus peluang yang harus dikembangkan oleh pemerintah pusat dan khususnya NTB sudah memulai itu sejak awal," kata Muhyiddin Junaidi disela-sela acara Konfrensi Internasional Pariwisata Halal di Kota Mataram, NTB, Jumat.

Ia mengakui, MUI melihat NTB berhasil mengembangkan pariwisata halal. Ini terbukti jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke NTB setiap tahun menunjukkan peningkatan. Salah satunya dari negara - negara Timur Tengah yang notabenenya merupakan pasar wisata halal. Belum lagi sejumlah penghargaan destinasi halal sudah di raih oleh NTB.

"Pemprov NTB sudah berhasil menarik wisatawan baik domestik dan internasional. Semoga ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan," ucapnya.

Muhyiddin Junaidi menegaskan walaupun NTB berhasil mendatangkan wisatawan domestik dan internasional, namun untuk dapat menjadi pusat wisata halal dunia tentu bukan tugas yang ringan, sebab jika berbicara konsep pariwisata halal maka bukan saja pada aspek makanan dan minuman, dan fashion. Tapi pariwisata halal juga berkaitan dengan fasilitas, lingkungan yang bersih, kebutuhan manusia saat berada di destinasi halal, seperti transportasi, hotel, rumah sakit, dan destinasi yang bersih serta lainnya.

"Jadi masih banyak yang tidak memahami apa itu pariwisata halal, dikira wisata halal itu bagaimana membatasi gerak gerik wisatawan. Padahal tidak, tapi bagaimana soal higienis, menghindari perbuatan melawan hukum seperti narkoba. Ada aturan-aturan yang perlu dijaga, hotel memiliki tempat ibadah dan sebagainya. Jadi  jangan kira wisatawan mancanegara datang kemudian tidak berpakaian lantas kita tekan karena tidak halal. Tapi bagaimana dengan wisata hala itu mereka menghargai kearifan lokal daerah setempat," kata Muhyiddin Junaidi.

Selain berkaitan dengan urusan makanan dan minuman dan pengelolaan destinasi. Pariwisata halal juga berkaitan bagaimana di destinasi wisata halal terdapat perbankan syariah atau pengelolaan keuangan bersyariah. Bahkan, bila perlu nanti ada paket tour wisata syariah, pemandu yang bersertifikasi.

"Nah ini yang sedang kita dorong agar pemerintah ikut mengembangkan perbankan dan pengelolaan keuangan bersyariah di seluruh destinasi. Karena ini penting, apalagi ekonomi dunia sudah bergerak ke ekonomi syariah dan Indonesia berpeluang menjadi pengelola keuangan syariah terbesar di dunia," katanya.

Di samping itu, kata dia, yang tidak kalah penting dari pariwisata halal bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, terutama dari sampah. Sebab, diakui Muhyiddin kekurangan destinasi wisata di Indonesia yang tergambarkan oleh wisawatan tidak bersih dan tidak terawat. Salah satunya toilet.

"Kebersihan toilet ini harus menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah tapi seluruh pihak. Termasuk, soal kedisiplinan dan pelayanan baik di bandara maupun tempat umum lainnya," ujarnya.

Karena itu, menurutnya, konfrensi Internasional Pariwisata Halal yang di ikuti 300 peserta dari seluruh daerah termasuk sejumlah perwakilan luar negeri tersebut memiliki posisi penting bagi Indonesia dan NTB khususnya sebagai tuan rumah.

"Dari konfrensi inilah kita mendapatkan sebuah gambaran, masukan dan saran untuk kita jadikan sebagai bahan perbaikan dalam pengembangan pariwisata halal baik di daerah dan nasional," katanya. (PN)









Berita
MUI Kutuk Penyerangan ke Wiranto, Minta Polisi Usut Tuntas

Mataram - MAJELIS Ulama Indonesia mengutuk keras peristiwa penikaman yang terjadi pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam kunjungannya ke Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).
Wakil Ketua Umum MUI Zaiinut Tuhid Sa'adi mengatakan, apa pun alasannya tindakan brutal tersebut tidak dapat ditolerir. Ajaran agama mana pun tidak membenarkan tindakan kekerasan, menebar ketakutan, mencelakai orang yang tidak berdosa apalagi membunuh pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas.
"Tindakan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan jauh dari nilai-nilai ajaran agama," katanya dalam keterangan tertulis.
MUI, lanjut Zainut, sepaham dengan pemerintah, bawah  elaku adalah anggota dari jaringan terorisme yang masih beroperasi di Indonesia.
"Hal ini menyadarkan kepada kita bahwa gerakan paham radikal dan terorisme masih aktif di Indonesia sehingga menuntut kewaspadaan kita bersama," ujarnya.
MUI, kata Zainut, meminta kepada kepolisian untuk mendalami perkara tersebut sehingga diketahui motif pelakunya dan mengungkap jaringannya agar dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. (PN)

Berita Jumat, 11 Oktober 2019