MATARAM-Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mendapat alokasi tambahan dana pengembangan sebesar Rp 1,9 triliun dari pemerintah pusat. Dana tambahan tersebut akan tersedia dalam APBN tahun 2020, menyusul ditetapkannya Mandalika sebagai destinasi pariwisata nasional super prioritas. Tahun depan, segala hal yang terkait dengan infrastruktur pendukung Mandalika sudah harus tuntas.
Dana tambahan untuk Mandalika tersebut di luar dana pembangunan jalan bypass dari Lombok International Airport (LIA) ke Mandalika sepanjang 17,39 kilometer yang nilainya mencapai Rp 2 triliun hingga 2020. Juga di luar anggaran pengembangan Bandara Internasional Lombok dan sejumlah anggaran infrastruktur pelabuhan untuk kapal pesiar di Lombok Barat.
Kepastian dana tambahan untuk KEK Mandalika di APBD 2020 tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas yang berlangsung di Jakarta, kemarin (11/9).
Ada lima destinasi yang ditetapkan sebagai super prioritas pariwisata nasional. Selain Mandalika, empat destinasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara.
Rakor tersebut dihadiri para gubernur di mana lokasi destinasi pariwisata super prioritas itu berada. Untuk NTB, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah hadir dan secara khusus menyampaikan presentasi progress terkini pengembangan KEK Mandalika dan upaya dan dukungan yang dilakukan pemeirntah daerah.
Dalam pemaparannya, Menteri Arief Yahya mengungkapkan, total disiapkan dana tambahan Rp 6,4 triliun di APBD 2020 untuk lima destinasi super prioritas ini. Dana tersebut akan tersebar di enam kementerian dan lembaga. Yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Sebanyak Rp 1,9 triliun dari Rp 6,4 triliun anggaran tambahan tersebut kata Menteri Arief akan diperuntukkan bagi Mandalika. Sebagian besar dana digunakan untuk menopang infrastruktur pendukung kawasan.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden, infrastruktur pendukung ke Mandalika harus sudah tuntas pada tahun 2020,” kata Menteri Arief.
Dalam dokumen pemaparan Menteri Pariwisata yang salinannya didapat Lombok Post kemarin, dirinci bahwa dana Rp 1,9 triliun itu akan dimanfaatkan untuk infrastruktur. Kementerian PUPR rencananya akan menyiapkan infrastruktur pengendali banjir untuk Mandalika. Antara lain dengan membangun DAM Sabo, DAM Nangka, embung, dan menormalisasi aliran sungai. Selain itu akan dibangun pula sistem jaringan air baku, dan jalan ke arena rumah susun yang disiapkan khusus untuk pekerja pariwisata di sekitar Mandalika.
Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyiapkan dukungan sarana prasarana untuk destinasi wisata pendukung Mandalika. Yakni di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, TWA Gunung Tunak, Bangko-Bangko, TWA Tanjung Tampa, dan di Tambora.
Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan fokus pada pengembangan dan revitalisasi desa adat di Lombok. Bersanding dengan program pemberdayaan desa wisata yang disiapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sedangkan Badan Ekonomi Kreatif akan meyiapkan sarana ruang kreatif dan Creative Training and Education di dalam kawasan. Dan Kementerian Pariwisata meyiapkan dukungan anggaran untuk promosi.
Menteri Arief menekankan, pengembangan Mandalika saat ini memang menjadi prioritas pemerintah karena pada 2021, Mandalika sudah akan mulai menjadi tuan rumah event balap motor paling akbar di dunia, MotoGP. Itu sebabnya, seluruh insfrastruktur pendukung Mandalika sudah harus tuntas pada 2020.
Progress InfrastrukturUntuk saat ini, di Mandalika kata Menteri Arief, sedang berlangsung pembangunan Sirkuit Mandalika untuk event MotoGP 2021. Sirkuit ini dirancang menjadi sirkuit jalan raya, yang merupakan satu-satunya di dunia untuk event MotoGP. Saat ini, sirkuit jalan raya baru hanya digunakan di event balap mobil Formula Satu atau F-1. Sirkuit jalan raya untuk F-1 antara lain ada di Monaco, Singapura, dan di Kota Baku, ibu kota Azerbaijan.
Sementara untuk pembangunan jalan bypass dari LIA ke Mandalika seanjang 17,39 kilometer, saat ini kata Menteri Arief sedang dalam proses. Untuk tahun 2019 ini, Kementerian PUPR telah menyiapkan dana Rp 1,45 triliun. Sampai akhir 2020, dana infrastruktur jalan ini akan digenapkan menjadi Rp 2 triliun. Dana ini, di luar tambahan Rp 1,9 triliun yang sudah disiapkan di APBN 2020 pula.
“Pengukuran tanah dan bangunan sudah dituntaskan oleh BPN,” kata Menteri Arief. Setelah itu, dalam waktu dekat, konstruksi pun akan segera dimulai.
Khusus untuk pengembangan bandara LIA, pemerintah menargetkan pembenahan besar-besaran hingga 2020. Rencananya, landasan pacu bandara akan diperpanjang menjadi 3.330 meter. Sementara luas terminal akan dikembangkan lagi sehingga menjadi 40 ribu meter persegi. Dengan luas terminal ini, bandara LIA sudah mampu menampung tujuh juta penumpang dalam setahun. Meningkat seratus persen dibanding saat ini, di mana daya tampung terminal bandara maksimal 4 juta penumpang dalam setahun.
Hingga Desember 2019 ini, di LIA juga sedang berlangsung pembangunan paralel taxiway bandara yang totalnya akan mencapai 1.512×44 meter. Pembangunan paralel taxiway ini akan menjadikan ruang penambahan slot penerbangan di LIA akan semakin besar.
Ditegaskan Menteri Arief, pembangunan sektor pariwisata akan turut menggerakkan ekonomi daerah. Termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saat ini saja, untuk Lombok Tengah, telah menikmati peningkatan lonjakan PAD yang sangat tinggi. Dari tahun 2015 hingga 2018, telah terjadi lonjakan PAD di Gumi Tatas Tuhu Trasna hingga 166,91 persen.
Pada 2015, PAD Loteng hanya 70,814 miliar. Namun, tahun 2018, jumlah tersebut telah melonjak menjadi Rp 189,01 miliar. Dengan pengembangan Mandalika, Lombok Tengah di masa datang, diyakini akan mengikuti jejak Kabupaten Badung di Bali, yang menjadi kabupaten dengan PAD tertinggi di Indonesia yang berasal dari sektor pariwisata. Nilainya bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun setahun, yang sebagian besar berasal dari pajak hotel dan restoran.
Secara keseluruhan, Menteri Arief menjelaskan, di Indonesia saat ini, nilai tambah dari sektor pariwisata telah mencapai 19,2 miliar dolar AS. Meningkat pesat dibanding tahun 2011 lalu yang saat itu masih 11,1 milair dolar AS.
Sementara itu, sektor pariwisata saat ini sudah mampu menyerap tenaga kerja hingga 12,8 juta orang. Meningkat dibanding tahun 2014 lalu di mana saat itu sudah menyerap 10,1 juta tenaga kerja.
Untuk kunjungan wisatawan, tahun 2018, ada 15,8 juta wisatwan asing. Meningkat pesat dari kunjungan 9,43 juta wisatawan asing pada tahun 2014. Sementara tahun ini ditargetkan angka kunjungan mencapai 17,5 juta orang.
Sedangkan untuk perjalanan wisatawan nusantara juga melonjak drastis. Tahun 2018 tercatat ada 303 juta perjalanan wisatawan nusantara. Melonjak drastis dari 251,2 juta perjalanan wisatawan nusantara pada 2014.
Di tempat yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, tahun ini, untuk NTB, selain mulai membangun akses jalan bypass LIA-Mandalika selebar 25 meter dengan anggaran Rp 1,45 triliun, pihaknya juga akan membangun promendede dengan anggaran Rp 20 miliar, pengembangan kawasan tiga gili di Lombok Utara sebesar 50 miliar, dan pengembangan Geopark Rinjani dengan anggaran Rp 30 miliar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, untuk tahun ini, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 353,99 miliar pada tahun ini untuk destinasi super prioritas nasional. Antara lain pihaknya akan memanfaatkannya untuk subsidi operasional angkutan antarmoda dan angkutan penyeberangan. Juga untuk pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan.
Untuk transportasi udara disiapkan untuk perpanjangan runway dan apron bandara, membuka jalur penerbangan internasional, dan peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata.
Presentasi WagubPada kesempatan tersebut, di hadapan para menteri, Gubernur Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan NTT, Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, secara khsus menyampaikan presentasi terkait capaian pembangunan infrastruktur pendukung Mandalika.
Diungkapkan Wagub, khusus untuk pengembangan bandara LIA, pada 2019 ini telah selesai pembangunan apron yang mampu menampung 4 pesawat wide body sekelas Boeing 747 atau Airbus A300. Juga akan tuntas pembangunan taxiway paralel bagian barat. Juga perkuatan daya dukung taxiway alpha.
Sementara untuk tuntas pada 2021, yaitu pembangunan taxiway paralel timur, kemudian pembangunan apron untuk mampu menampung dua peasawt narrow body sekelas Boeing 737. Lalu perluasan terminal penmpang hingga 100 persen dari luas terminal yang ada saat ini, dan akan dibangun ases ke kargo, areal parkir, dan anjungan pengunjung.
Dilanjutkan pula dengan perpanjangan landasan pacu 550 meter, sehingga Bandara LIA akan memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter. Dengan landasan pacu ini, Bandara LIA sudah mampu didarati pesawat terbesar di dunia saat ini yakni Airbus A380.
Terkait fasiltias dan prasarana, Wagub juga mengungkapkan sejumlah hal yang sudah dilakukan pemerintah. Antara lain pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja terampil, peningkatan kualitas akomodasi, atraksi, dan pelayanan wisata. Juga telah dibenahi manajemen transportasi dan lalulintas skala massif.
Pemerintah juga kata Wagub, menggalakkan kampanye peningkatan layanan dan jaminan keamanan. Juga manajemen energi dan pengendalian sampah.
Secara khusus pula, Wagub menjelaskan secara rinci soal penambahan lampu penerangan jalan di destinasi-destinasi pariwisata unggulan NTB. “Kita akan memasang 2.572 unit fasilitas penerangan jalan umum,” kata Wagub.
Sepanjang 2019 hingga 2021, pemerintah kata Wagub menyiapkan anggaran sebesar Rp 173 miliar untuk fasilitas penerangan jalan ini. Fasilitas tersebut akan dipasang di empat kawasan. Yakni jalan menuju kawasan wisata tiga gili, jalan menuju kawasan Rinjani, jalan menuju kawasan wisata di Sekotong, dan kawasan menuju Mandalika.
Akses Penerbangan Untuk akses penerbangan dari dan menuju Lombok, Wagub secara khusus menjelaskan perkembangan penerbangan rute Lombok-Perth yang dilayani maskapai AirAsia empat kali dalam sepekan semenjak 9 Juni 2019.
Wagub mengungkapkan, dalam enam bulan pertama ini, jumlah wisatawan Australia yang menggunakan penerbangan langsung Lombok-Perth ditargetkan mencapai 10.935 orang. Saat ini, rata-rata dalam setiap penebangan baik dari Lombok maupun dari Perth, tingkat keterisian pesawat mencapai 80 persen. Rute ini dilayani AirAsia dengan pesawat Airbus A320 dengan kapasitas penumpang 180 orang.
Dalam enam bulan kedua mulai awal tahun depan, Wagub mengungkapkan, penerbangan Lombok-Perth akan bisa membawa sedikitnya 12.393 wisatawan Australia. Sehingga, setidaknya dalam setahun pertama penerbangan AirAsia dari Lombok-Perth, akan ada 23.328 wisatawan Australia yang datang dengan penerbangan langsung. Saat ini, kata Wagub, setiap wisatawan memiliki lama tinggal di Lombok bisa mencapai lima hari.
Dengan estimasi tersebut, jika setiap hari wisatawan membelanjakan dana Rp 175 dolar AS, maka hingga pertengahan tahun depan, perputaran uang dari wisatawan Australia yang datang dengan AirAsia bisa mencapai 31,3 juta dolar AS atau setara dengan Rp 438,2 miliar.
Untuk menambah rute internasional, saat ini pemerintah tengah menjajaki penerbangan untuk rute Lombok-Darwin dan juga dari Lombok ke Tiongkok. Jika dua rute ini terealisasi, maka arus wisatawan asing ke NTB dipastikan akan kian deras.
Pada kesempatan yang sama, Wagub juga memaparkan pengembangan desa wisata di sejumlah daerah baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Hingga tahun 2024, NTB menargetkan memiliki 14 desa wisata berbasis ekonomi kreatif, 14 desa wisata berbasis budaya, 24 desa berbasis wisata alam, 18 desa berbasis agro, dan 34 desa wisata bahari. Wagub juga mempromosikan kalender event pariwisata NTB yang masih akan berlangsung tahun 2019 ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL Mohammad Faozal yang mendampingi Wagub dalam rakor ini kepada Lombok Post melalui sambungan telepon mengungkapkan, dipimpin Gubernur dan Wagub, Pemprov NTB saat ini memang intensif melakukan lobi-lobi anggaran ke pemerintah pusat. Sebab, keterbatasan anggaran yang dimiliki NTB menjadikan sektor pariwisata tak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan dana dari daerah.
“Dana Rp 1,9 triliun tahun 2020 tersebut adalah buah dari perjuangan,” kata Faozal. (kus/JPG/r6)
