Tembolak News: PAPUA

Results for "PAPUA"

Sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, pada 17 April 2023 lalu, yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Percepatan pembangunan tersebut merupakan upaya serius memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua.

Sebelumnya, keterlambatan dalam pembangunan Papua menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian serius. Ada tiga pendekatan kunci yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu budaya, kesadaran, dan aspek sosial. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang selama ini berfokus pada keamanan. Budaya, kesadaran, dan aspek sosial akan menjadi fondasi kuat yang mendukung perkembangan dan kemajuan Papua.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi menyoroti perlunya memajukan Papua seiring dengan upaya memajukan daerah lain di Indonesia. Papua memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya seperti daerah lainnya.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan Papua yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Banyak generasi muda Papua yang memiliki kapabilitas tinggi dan mereka perlu diberdayakan serta terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat Papua memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan Infrastruktur Papua harus selaras dengan kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat asli Papua tersingkirkan dan tidak bisa ikut andil memajukan kesejahteraan.

Dalam menghadapi tantangan besar seperti ketertinggalan pembangunan, pemberdayaan generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya membangun budaya serta kesadaran yang kuat di masyarakat Papua juga menjadi pondasi utama yang akan membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan upaya mengejar ketertinggalan Papua dengan wilayah lain adalah dengan pemerataan pembangunan. Percepatan pembangunan Papua dilakukan dengan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB). Pemekaran wilayah menjadi 6 Provinsi akan semakin mempermudah pemerintah menjangkau wilayah terpencil dan terisolasi. Sehingga, berbagai pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pihaknya menekankan DOB di Papua harus mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang asli Papua, bukan malah dijadikan ajang korupsi. Menurutnya, Kemendagri juga akan terus memastikan penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB berjalan baik. Langkah ini termasuk memastikan dukungan anggaran dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di masing-masing DOB.

Sementara, Wakil Presiden, Maruf Amin mengatakan melalui Kemen PUPR pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di enam provinsi Papua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Terobosan demi terobosan pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Tujuannya akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan.

Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Adanya DOB baru akan menciptakan kabupaten baru, wilayah administrasi pemerintah baru, sehingga pembangunan di sana lebih masif lagi.

Guna mengefektifkan pembangunan Papua, Wapres Ma’ruf Amin sempat berkantor di Jayapura guna memantau perkembangan pembangunan. Hal itu untuk menujukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agendanya, terutama di dua DOB Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Sementara, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan adanya DOB akan lebih banyak posisi untuk gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Itu bermakna, akan ada jauh lebih banyak politisi lokal Papua yang tertampung dalam kursi kekuasaan. Sehingga, misi otonomi khusus (Otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat akan tercapai secara perlahan.

Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.

Papua memiliki hak yang sama untuk berkembang sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yang terus ditingkatkan perkembangannya. Dalam semangat persatuan, Papua juga harus meraih kemajuan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemda, serta masyarakat Papua sendiri, harus bersatu demi mewujudkan cita-cita ini. Papua yang maju, sejahtera, dan penuh harapan adalah impian yang tak hanya bisa diwujudkan oleh pemerintah, melainkan juga oleh seluruh pemuda Papua yang memiliki potensi besar dan tekad kuat untuk membangun tanah kelahiran mereka sendiri. Semua tangan harus bergandeng tangan untuk mencapai tujuan bersama ini.

PAPUA

Pemerintah Dorong Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pemekaran Wilayah Papua

Redaksi Sabtu, 11 November 2023

Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menduduki markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kali Ei dan Kali Brasa, Yahukimo, Papua Pegunungan. Markas KKB tersebut merupakan pimpinan Elkius Kobak.

Upaya merebut kedua markas tersebut dalam waktu berbeda. Markas di Kali Ei pada Senin, 30 Oktober 2023 dan Kali Brasa pada Sabtu, 4 November 2023. Sejumlah barang butki turut disita dari kedua markas KKB tersebut.

"Bersama-sama dengan rekan TNI Polri baik yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz maupun Satgas yang sudah ada di Yahukimo termasuk dari Polres Yahukimo dan Kodim Yahukimo telah melakukan operasi gabungan di dua tempat," ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Sabtu, 4 November 2023.

Lanjut Bayu Suseno, sejumlah anggota KKB melarikan diri tunggang-langgang saat markasnya berhasil direbut aparat gabungan. Penggerebekan terhadap markas KKB, kata dia akan terus digencarkan.

"Dari hasil penggerebekan sejumlah anggota KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapan pun," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah barang bukti yang disita berupa solarsel empat unit dan mesin genset enam unit. Selain itu, sejumlah senjata tajam berupa parang dan panah serta jubi.

Barang bukti lainnya, kata dia dua HT, alat pengeca HT, dua unit senapan angin dan satu stel pakaian loreng khas KKB.

Selain itu terdapat juga barang bukti berupa suntikan dan beberapa botol ampul serta sejumlah obat-obatan yang diduga hasil rampasan dari tenaga kesehatan di Puskesmas Amuma Yahukimo yang beberapa waktu lalu dianiaya KKB. "Kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti," ucapnya.

PAPUA

Satgas Damai Cartenz Duduki Dua Markas KKB di Papua Pegunungan

Redaksi Minggu, 05 November 2023

ANTARA/HUMAS POLDA PAPUA Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawa menggunakan truk menuju pesawat saat evakuasi di Intan Jaya, Papua.

NIAT buruk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin terbuka seiring berjalannya waktu. Demi ambisi akan kekuasaan, mereka tidak segan-segan mengorbankan apa pun, termasuk menyengsarakan warga masyarakat Papua.

Hal tersebut diungkapkan pengamat birokrasi yang juga Wakil Sekjen LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Varhan Abdul Azis, Jumat (12/11. Menurut Varhan kedok perjuangan KKB yang katanya untuk menegakkan hak-hak asasi warga Papua hanya slogan. Terbukti, alih-alih menegakkan hak asasi, merekajustru membuat rakyat Papua sengsara dengan membakar gedung-gedung sekolah dan membunuh rakyat tidak berdosa.

“Sebenarnya bukti sudah menggunung bahwa KKB hanya memperjuangkan ambisi politik mereka sendiri untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa,” kata Varhan. Tidak hanya membunuhi rakyat dan para tokoh masyarakat Papua, mereka juga tega membunuh para guru, tokoh yang berperan membebaskan masyarakat Papua dari keterbelakangan dan buta huruf.

“Lihat saja kelakuan mereka. Apakah menembak mati Oktovianus Rayo dan Yonatan Randen, para guru honorer di SD Impres Beoga, yang tengah berjuang membebaskan warga Papua dari buta huruf itu perjuangan? Apakah membakari sekolah, menembaki klinik dan rumah-rumah warga itu perjuangan?” kata Varhan.

Yang terjadi, kata Varhan, KKB menutup rapat-rapat peluang kemajuan bagi anak-anak muda Papua. Mereka membakar enam ruang kelas SMP, satu ruang laboratorium, satu ruangan perpustakaan, yang selama ini menjadi tempat belajar anak-anak muda Papua.

Belum lagi yang mereka lakukan sebelum dan sesudah peristiwa itu. “Apa yang mereka katakan sebagai perjuangan demi warga Papua itu terbukti hanya omong kosong. Yang mereka lakukan di lapangan justru menyengsarakan rakyat.” Penilaian Varhan tersebut sejalan dengan apa yang dirasakan warga asli Papua sendiri, termasuk Kepala Suku Dani di Kabupaten Puncak Ilaga, Jembatan Murib.

“Mereka selama ini justru lebih sering mengacau dan menebar teror bagi warga Bumi Cendrawasih, ketimbang berjuang untuk kesejahteraan rakyat Papua seperti yang sering mereka jadikan dalih,” kata Jembatan Murib.

KKB , PAPUA , teroris

KKB Papua Dinilai hanya Sengsarakan Masyarakat

Redaksi Senin, 15 November 2021

Mimika - Masyarakat Mimika bangga daerah mereka dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu tempat pelaksanaan PON XX Papua yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021.

"Kami sangat bersuka ria Mimika bisa mengadakan acara sebesar ini. Papua, torang (kita-red) bisa!" ujar warga Mimika Simon Natipia kepada Antara di Mimika, Selasa.

Simon yang bersuku Kamoro, juga merasa yakin PON XX Papua dapat berjalan lancar hingga tuntas.

Hal itu lantaran adanya kerja sama dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, panitia hingga TNI-Polri yang membuat kegiatan demi kegiatan berjalan dengan baik.

"Jadi, tak ada keraguan, misalnya soal keamanan. Kami masyarakat Papua akan menyelenggarakan PON XX dengan sukses," tutur Simon.

Warga Mimika lain, Anggelina Muyapa, juga menyambut baik dilaksanakannya PON XX Papua di Mimika.

Sebagai pelajar, perempuan yang berasal dari suku Mee itu menilai PON XX Papua dapat berdampak positif bagi dia dan teman-teman sepantarannya.

"Dengan PON XX ini kami sebagai pelajar bisa mengembangkan bakat dan kreativitas kami," kata Anggelina.

Seperti diketahui, pelaksanaan PON XX Papua dipusatkan di empat wilayah yakni klaster Kota Jayapura, Klaster Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

Di Mimika, dilaksanakan pertandingan 12 cabang olahraga yaitu aeromodeling, terbang layang, terjun payung, atletik, bola basket 5x5, bola basket 3x3, panjat tebing, biliar, bola tangan, futsal, judo dan tarung derajat.

SUMBER

mimika , PAPUA , PON XX

Warga Mimika bangga daerah mereka dipercaya selenggarakan PON XX

Redaksi Rabu, 06 Oktober 2021

Tagar “Demi Papua Maju” menjadi salah satu trending topic di media sosial Twitter pada hari Jumat, 26 Februari 2021 ini.

Setelah ditelusuri, rupanya tagar tersebut cukup ramai dicuitkan dengan beragam unggahan perihal Gubernur Papua, yakni Lukas Enembe, yang diduga terlibat kasus korupsi dana otsus.

“Indonesia bukan milikmu bapak. Koruptor harus ditindak tegas, tangkap lukas enembe! #DemiPapuaMaju,” tulis akun @Ayu_Fara_.

“Provokator, Koruptor, Main Kotor. Bagaimana negara mau maju. Musnahkan saja oknum Busuk seperti itu #DemiPapuaMaju,” timpal akun @andrikaharu seraya menyertakan foto Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Parah nih. Pantes ya rakyat Papua gak merasakan dampak positif Otsus, ternyata dikorupsi ama dia. Keserakahan Lukas Enembe. Dana Otsus pun dia embat #DemiPapuaMaju,” ujar akun @BaraOrlando1.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan mengoordinasikan aparat penegak hukum (APH) terkait pengusutan dugaan penyelewengan anggaran dalam otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat.

Adapun pengusutan tersebut rencananya akan dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejagung, dan KPK.

“Nanti akan ada semacam pengarahan dari beliau (Mahfud MD) bahwa pengusutan korupsi terkait otsus harus dijalankan oleh tiga lembaga: Polri, kita (Kejagung) sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono, di Jakarta, pada hari Kamis 25 Februari 2021 kemarin.

Sumber

korupsi , Lukas Enembe , PAPUA

Gubernur Papua Diduga Korupsi Dana Otsus, Netizen Super Geram: Koruptor Harus Ditindak Tegas, Tangkap Lukas Enembe!

Redaksi Rabu, 28 Juli 2021

Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan pergi ke Vanimo, Papua Nugini, melalui jalur tradisional atau secara ilegal. Ia bersama kerabatnya Hedrik Abodondifu, serta seorang wanita yang belum diketahui identitasnya kembali ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura. Gubernur menyeberang ke Indonesia dengan didampingi Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata, Jumat (2/4/2021).

Gubernur Lukas Enembe sempat melalui pemeriksaan kesehatan di PLBN Skouw. Saat dimintai keterangan, Lukas Enembe mengakui bila ia pergi ke Vanimo dengan melalui jalur tradisional sejak Rabu (31/3/2021).

"Saya pergi untuk terapi saraf kaki, kalau saraf otak kita sudah terapi di Jakarta. Sama-sama konsul saya di sana, sejak hari pertama," ujar Lukas.

Ia mengaku pergi ke PNG dengan menggunakan ojek melalui jalur tradisional di belakang Pasar Skouw. "Saya naik ojek ke sana, sebenarnya itu salah, saya tahu karena orang lain tidak urus saya sehat," kata Lukas.

Sementara Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata mengaku baru mengerahui keberadaan Gubernur Papua Lukas Enembe di Vanimo pada Kamis (1/4/2021). "Beliau dua hari di sana, saya baru tahu kemarin," kata dia. Sebelum menyeberang kembali ke Indonesia, Lukas Enembe cukup lama berada di titik batas PNG, ia menunggu di dalam mobil. Informasi mengenai Gubernur Papua Lukas Enembe berada di PNG beredar sejak Kamis malam melalui media sosial. Dalam foto yang tersebar, Lukas Enembe terlihat berada di depan Medallion Hotel Vanimo.

Sumber

Indonesia , Lukas Enembe , PAPUA

Gubernur Papua Lukas Enembe Pergi ke Papua Nugini Secara Ilegal, Lewat Jalan Tikus

Redaksi Jumat, 02 April 2021

Di Kabupaten Intan Jaya tidak ada pengungsi melainkan warga masyarakat yang ketakutan sehingga lari mengamankan diri bersama keluarga dan lainnya. Untuk itu, jangan dipolitisir terkait hal tersebut. Saat ini di Intan Jaya berangsur mulai aman dan kondusif. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya Yoakim Mujizau, S.STP melalui siaran persnya, Senin (1/3/2021).

Dalam keterangan, Ketua Tim Pemulihan Pasca Konflik di Intan Jaya itu mengatakan, di Intan Jaya benar ada penegakkan hukum oleh TNI/Polri terhadap TPN/OPM. Sehingga menimbulkan konflik di wilayah hukum Intan Jaya, yang membuat masyarakat tidak bisa bergerak atau nyaman beraktifitas seperti biasa, berkebun dan kegiatan kemasyarakatan lainnya termasuk perkantoran aktivitas pemerintah dan sekolah-sekolah.

Lanjut Kepala DPMK Intan Jaya itu, namun yang menjadi pertanyaan kami bahwa di Intan Jaya banyak masyarakat yang mengungsi, baik mengungsi ke Timika (Mimika, red), Paniai dan Nabire.

Kata mengungsi ini jadi pertanyaan bagi saya, kata Yoakim, yang mengungsi itu dimana tendanya, di Kabupaten Nabire poskonya dimana, di Timika juga dimana pos koordinasinya pengungsi dan tempat lainnya yang ditempati masyarakat dari Intan Jaya. Siapa pula yang mengontrol atau mengkordinir mereka, karena setau kami pemerintah daerah tidak pernah memindahkan masyarakatnya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya berstatus pengungsi.

Saya sendiri kemarin ada di Intan Jaya dan waktu itu kami tidak memindahkan masyarakat dari Kampung Ndugusiga, Titigi, Hitadipa, Mamba dan Bilogai ke Nabire, Timika dan Paniai tidak, justru karena ada penegakkan hukum dan terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dengan TPN/OPM, sehingga masyarakat mengalami ketakutan seketika TNI/Polri melakukan penyisiran, seperti masyarakat di kampung Bilogai, Kumbalagupa dan Baitapa yang lari mengamankan diri di pastoran maka pastor, TNI/Polri dan pemerintah sudah memberikan perhatian cukup kepada masyarakat yang mengalami ketakutan tersebut.

Lalu, tambah Yoakim, setelah tiga hari dan telah disepakati bersama antara pemerintah dan TNI/Polri untuk tidak melakukan penyisiran serta dinyatakan aman oleh semua pihak di Intan Jaya. Masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai menerima bantuan bahan makanan dan arahan dari Bupati, Kapolres dan Dandim sebelumnya.

Berikut, pada tanggal 15 Februari 2021 lalu kembali terjadi kontak tembak yang menyebabkan satu anggota TNI gugur dan pihak TNI melakukan penyisiran ke arah dimana TPN/OPM lari. Saat itu masyarakat ketakutan jadi diperintahkan berkumpul di Gereja Tanah Putih dan saya sendiri mengangkut korban kena tembak bersama masyarakat dari Gereja Tanah Putih, Barak Pemda dan Barak DPR ke Gereja Katolik St. Misael Bilogai di Sugapa.

Selanjut, dirinya bersama Bupati, Kapolres Intan Jaya dan Dandim 1705/Nabire yang berada juga di lokasi bersepakat untuk memberikan bantuan Bahan Makanan kepada masyarakat yang saat itu kami amankan di Rumah Bina dan Pastoran Bilogai karena mengalami ketakutan akan adanya penyisiran lagi namun nyatanya tidak, dan setelah tiga atau empat hari berikutnya masyarakat sudah boleh pulang dan penyampaian ini langsung disampaikan oleh Bupati Intan Jaya dalam arahan kepada masyarakat di halaman Gereja Bilogai.

Bupati Intan Jaya bersama Forkopimda termasuk saya dari tim pemulihan pasca konflik menemui masyarakat di halaman Gereja Katolik/Pastoran menemui masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan. Namun setelah kami meminta masyarakat balik, khusus dari keluarga korban 3 orang yang meninggal masih bertahan di pastoran dengan alasan trauma, takut dan masih berduka sampai dengan kemarin, Sabtu, 27 Februari mereka bakar batu, tutup duka dan kemarin sore berangsur mulai balik ke rumah masing-masing dan melakukan aktifitas. Itu khusus keluarga korban, sementara masyarakat sebelumnya sudah balik setelah diminta balik, tandasnya.

Jadi, tekan Yoakim pada kesempatan itu mewakili pemerintah dan tim pemulihan, bahwa di Intan Jaya tidak ada pengungsi, yang ada itu pengungsian secara parsial atau tertutup mereka sendiri yang datang di suatu tempat yang dianggap aman, seperti di Nabire, Timika dan paniai. Mereka tidak mau dikatakan mereka itu mengungsi, tidak. Mereka datang karena takut sehingga tinggal sementara di keluarga seperti di Nabire. Kalau pengungsi itu datang dan tinggal di tenda atau tempat yang disediakan entah oleh pemerintah, yayasan atau lembaga peduli kemanusaian dan terdata. Yang terjadi sebenarnya kan tidak demikian.

Ditambahkan, menjadi perhatian kami ketika ada masyarakat umum mau peduli terhadap masyarakat Intan Jaya, dimohon kalau ada perhatian Bantu kepada masyarakat yang ada di Intan Jaya, karena di Intan Jaya itu terjadi konflik akibat penegakkan hukum, sehingga sekarang masyarakat di kampung-kampung yang langsung kena dampak Komfilk bersenjata ini sedang kesusahan atau bisa katakan dilanda kelaparan.

Sekarang ini yang melanda masyarakat Intan Jaya itu kelaparan, bukan pengungsian. Hal ini terjadi karena terjadi konflik sehingga masyarakat tidak bisa ke kebun mencari/ambil bahan makanan, mencari kayu bakar dan masyarakat tinggal saja di rumah. Mau berkebun nanti ketemu OPM bilang ini mata-mata TNI/Polri, sebaliknya kalau berkebun dan pulang dari kebun nanti pas balik ke rumah ketemu TNI/Polri disangka mata-mata OPM, hal ini menjadi dilema bagi masyarakat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Masyarakat Intan Jaya kenyataan saat ini beda dengan masyarakat yang di kota, bisa beli makan di pasar atau di toko, sehingga ketika ada kepedulian pihak lain sebaiknya langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di kampung-kampung yang mengalami dampak konflik, imbuhnya.

Ditambahkan Ketua DPD KNPI Intan Jaya ini, kalau boleh saat ini masyarakat Intan Jaya yang diatas dibantu dalam bentuk BAMA, tidak/atau jangan dalam bentuk uang. sebab, masyarakat ini tidak terorganisir disatu tempat atau kampung, lantaran tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika ada sumbangan bisa diserahkan ke mereka yang mengalami ketakutan tidak biasa buat sesuatu di Intan Jaya, jangan yang di kota-kota lainnya.

Kita harus dapat membedakan pengungsi dan datang karena takut juga karena ada kepentingan pribadi di Nabire dan Timika. Ini yang kami ingin luruskan agar opini tidak melebar atau bahkan sampai dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan lain hingga menyangkut masalah politik. Sekali lagi kami minta soal pengungsian di Intan Jaya tidak ada dan hal ini jangan dipolitisir berlebihan. Perlu diketahui, bahwa situasi dan kondisi di Intan Jaya berangsur mulai kondusif, pungkasnya.

Sumber

Indonesi , keamanan , PAPUA

Intan Jaya Tak Ada Pengungsi, Jangan Dipolitis !!!

Redaksi Rabu, 03 Maret 2021

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah pemerintah memilih pendekatan keamanan guna meredam konflik di Papua. " Pemerintah selama ini sebenarnya menggunakan pendekatan komprehensif, bukan pendekatan keamanan," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers virtual pada Kamis (1/10/2020). Mahfud MD menyebut bahwa aparat keamanan turun justru untuk mengatasi kekacauan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, belakangan ini. Menurut dia, penurunan aparat keamanan di Papua sebagaimana hari-hari biasanya. Bukan hal yang khusus .

"Sebenarnya itu rutin saja, sebenarnya seperti dilakukan di daerah lain juga, keamanan itu berjalan," kata dia. Kendati demikian, Mahfud MD mengklaim pemerintah akan melaksanakan modifikasi penanganan konflik di Papua secara holistik-komprehensif. "Kita akan melakukan modifikasi melalui konsep penanganan Papua secara holistik-komprehensif, bukan berubah materinya, karena selama ini juga sudah dilakukan," kata dia. Pada Senin (14/9/2020), diberitakan dua pengemudi ojek di pangkalan Kabupaten Intan Jaya, tewas. Korban pertama adalah Laode Anas (34) yang dibunuh saat pulang ke Supaga sepulang dari mengantar penumpang di Kampung Titigi, sekitar pukul 11.15 WIT.

Beberapa menit kemudian, Fatur Rahman (23) juga ditewas di lokasi yang sama sepulang dari Kampung Titigi. Korban kedua itu tewas setelah ditembak dari ketinggian.

Selang beberapa hari kemudian, Badawi tukang ojek yang tewas dibacok oleh orang tak dikenal pada Kamis (17/9/2020). Ia meninggal di belakang SD YPPK Santo Mikael, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Tiga jam kemudian, sekitar pukul 14.20 WIT, Serka Sahlan, anggota Koramil Persiapan Hitadipa, meninggal karena ditembak. TNI menyebut Pratu Dwi gugur setelah terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata pada Sabtu (19/9/2020).

Kasus terakhir, yakni penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani. Ia tewas di Kampung Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu (19/9/2020) sekitar pukul 18.00 WIT. Pendeta Yeremia Zanambani merupakan masyarakat asli Suku Moni yang juga berperan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Moni. Dalam kasus ini, TNI menyebut Pendeta Yeremia tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambon mengatakan, korban tewas dibunuh aparat TNI. Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal membantah tuduhan bahwa TNI menjadi pelaku penembakan terhadap Pendeta Yeremia.

Kamal beralasan, tidak ada pos TNI di Hitadipa. Menurut Kamal, pernyataan Jubir TPNPB tidak berdasar dan hanya ingin memperkeruh suasana. Sementara itu, lembaga pengawas HAM, Imparsial mendesak pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Desakan ini dikeluarkan menyusul tewasnya Pendeta Yeremia. "Harusnya ini menjadi dasar pemerintah untuk mengevaluasi berbagai persoalan dalam penyelesaian masalah di Papua," ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam konferensi pers virtual yang digelar Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Senin (28/9/2020).

Sumber

INdonesia Hebat , Otsus , PAPUA

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Redaksi Jumat, 02 Oktober 2020

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan persoalan di Papua akan diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan dari berbagai aspek.

"Kita melakukan penekanan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah akan melakukan pendekatannya komprehensif," katanya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu saat "Ngobrol Santai Bareng Media" di Bakso Boedjangan, Jakarta.

Menurut dia, pendekatan yang dilakukan terutama pendekatan secara ekonomi, kemudian kebudayaan, pendidikan, dan hukum akan lebih disinergikan, apalagi selama ini anggaran besar.

Namun, kata dia, pendekatan keamanan harus tetap dilakukan untuk melindungi rakyat, sebab tidak mungkin meniadakan personel kepolisian untuk menjamin keamanan.

"Negara seaman seperti New Zealand pun di mana-mana ada polisi. Masa lalu tidak boleh menggunakan keamanan? bukan negara namanya," kata Mahfud.

Namun, Mahfud mengatakan pendekatan keamanan itu dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan melindungi rakyat.

Ia menegaskan sikap pemerintah terhadap persoalan Papua tetap mendasarkan konsensi internasional, yakni Resolusi PBB Nomor 2504 pada 19 November 1969 bahwa Papua bagian yang sah dari negara Republik Indonesia.

"Bahwa timbul gerakan atau separatis namanya, ya, kita hadapi. Yang separatis dihadapi sebagai separatis kan gitu," katanya.

Untuk rakyat yang selama ini tidak tahu apa-apa dan kerap dibawa-bawa ke dalam persoalan, kata dia, harus diberikan perlindungan hukum dan HAM. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/94043/mahfud-memastikan-penyelesaian-papua-secara-komprehensif

PAPUA

Mahfud memastikan penyelesaian Papua secara komprehensif

Berita Jumat, 27 Desember 2019

Lombok - Dinamika yang hangat di Papua memicu beberapa insiden kesalahpahaman yang merenggut nyawa. Pemerintah Indonesia kini melakukan berbagai cara untuk membuat Papua menjadi kondusif.

Bicara Papua, tentu ini menjadi atensi beberapa negara yang menduga ada pelanggaran HAM di sana. Terlebih lagi banyak aktivis HAM sering bicara Papua di dunia internasional.

Salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman kini berada di Australia. Dia secara resmi ditetapkan tersangka oleh polisi Indonesia dengan tuduhan provokator. Meskipun demikian Veronica tegas mengatakan sikapnya membela masyarakat Papua karena ada diskriminasi bagi masyarakat di sana.

Dia tetap berada di Australia dengan status tersangka dari Indonesia. Bahkan, Pemerintah Indonesia membuka peluang kerjasama dengan interpol untuk menangkap Veronica.

Pemerintah Australia dikenal konsen terhadap masalah HAM. Indonesia sering dibuat repot dengan itu. Apalagi saat Timor Leste masih dalam NKRI, Australia dikenal eksis mengangkat masalah Timor Leste.

Namun, untuk bicara masalah Papua, Australia tidak dapat berbuat banyak. Telah ada perjanjian kedua negara untuk sama-sama tidak mencampuri urusan negara masing-masing. Perjanjian tersebut dikenal dengan Lombok Treaty atau Kesepakatan Lombok.

erjanjian itu dibuat pada 13 November 2006 di Mataram menyusul terjadinya serangan bom Bali yang menewaskan banyak warga Australia. Perjanjian tersebut menitikberatkan kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, kontra terorisme, maritime security, dan intelijen.

Perjanjian itu kemudian diratifikasi menjadi sebuah undang-undang nomor 47 tahun 2007 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan.

Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral

kedua negara adalah:

a. kesetaraan dan saling menguntungkan

b. saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayahkesatuan nasional, dan kemerdekaan politik

c. tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing

d. tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan,baik yang dilakukan oleh orang dan/atau lembaga, yang mengancamstabilitas, kedaulatan dan/atau integritas wilayah Pihak lain, termasukmenggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme

e. menyelesaikan sengketa secara damai; dan

f. tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan

terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik pihak lain.

Yang dicakup dalam perjanjian ini meliputi kerja sama dalam

bidang:

a. pertahanan;

b. penegakan hukum;

c. pemberantasan terorisme;

d. intelijen;

e. keamanan maritim;

f. keselamatan dan keamanan penerbangan;

g. proliferasi senjata pemusnah masal;

h. tanggap darurat;

i. pada organisasi multilateral mengenai keamanan; dan

j. peningkatan saling pengertian antarperseorangan dan

antarmasyarakat.

(PN)

Sumber: https://koranntb.com/

PAPUA

Kesepakatan Lombok Jadi Alasan Australia Tidak Ikut Campur Masalah Papua

Berita Senin, 07 Oktober 2019

Mataram,- Di tengah memanasnya suasana Papua yang tidak menentu akhir-akhir ini hingga menyebabkan banyak jatuh korban jiwa, Universitas Mataram (Unram) berinisiatif mengumpulkan mahasiswa Papua untuk berdiskusi tentang banyak hal.

Wakil Rektor III Unram, Prof Dr M Natsir menjelaskan, pertemuan bertajuk ‘Persiapan Menghadapi Ujian untuk Meningkatkan Prestasi Akademik dan Pembinaan Karakter’ tersebut dalam rangka memotivasi mahasiswa Papua termasuk kiat-kiat untuk berkuliah di Unram.

“Adik-adik Papua saya ajak diskusi dalam rangka pembinaan tentang kegiatan akademik mengenai kiat-kiat dan motifasi untuk mencapai sukses kuliah di Unram dan menanamkan nilai pancasila dan wawasan kebangsaan serta pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,” terang pria yang dikenal tegas ini, Rabu (3/10) di Ruang Sidang Senat Unram lantai 3 Rektorat.

Selain itu tambahnya, memberikan motivasi menjadi mahasiswa yang berkarakter, disiplin, taat hukum serta pentingnya persaudaraan dan gotong royong.

Diakuinya, sejumlah mahasiswa yang berasal dari matahari terbit tersebut berkeinginan untuk tinggal di asrama mahasiswa.

“Mereka merespon dengan baik bahkan ada 16 orang (mahasiswa) siap tinggal di asrama Unram,” akunya ditemani Kabag Kemahasiswaan, Zainal Abidin, SH., M.Si bersama Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa), Dedy Solly Yesnat.

Pihak Unram juga siap memberi ruang berolahraga kepada mereka sesuai bakat dan minatnya masing-masing seperti di bidang sepak bola, volly ball, basket dan sejumlah minat lainnya.

Selain itu, ketua Rukun Keluarga Bima (RKB) Pulau Lomnok ini juga mengingatkan, agar hati-hati dengan provokatar melalui medsos, berita-berita bohong atau hoax yang dapat mengganggu proses belajar mereka.

Pertemuan tersebut berlangsung khidmat dan kekeluargaan, di sesi terakhir terlihat mereka berfoto bersama mengabadikan momen tersebut. (PN)

Sumber: https://www.detikntb.com/peristiwa/prof-natsir-beri-motivasi-mahasiswa-papua-kuliah-di-unram/#.XZVTYUYzaUl

mahasiswa , PAPUA , unram

Prof Natsir (Rektor Unram) Beri Motivasi Mahasiswa Papua Kuliah di Unram

Berita Kamis, 03 Oktober 2019

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat evakuasi 153 jiwa warga NTB di Wamena, Papua yang mengungsi akibat kerusuhan di daerah tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, di Mataram, Jumat, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi dari warga NTB yang terjebak di daerah tersebut.

Informasi ini pun telah disampaikan kepada Gubernur NTB. Atas informasi tersebut, Gubernur sendiri langsung memerintahkan agar ditempuh upaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi warga NTB di daerah tersebut, ujarnya.

Untuk itu, Pemprov NTB langsung sigap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Polda NTB untuk bisa segera memulangkan mereka yang terjebak.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih Dradjadiah menegaskan, sejumlah upaya serius telah ditempuh untuk mempercepat evakuasi.

"Kami menaruh atensi terhadap kondisi mereka. Dan saat ini kami dengan berbagai pihak, sedang diupayakan jalan keluar yang aman untuk mereka," jelasnya.

Informasi adanya warga NTB korban kerusuhan di Wamena ini telah berhasil terkonfirmasi melalui panggilan telepon dengan Mazhari, Guru Kontrak asal Soromandi Bima dan Suhardin, Guru Kontrak asal Rada, Bolo, Bima.

Berdasarkan keterangan keduanya, diketahui adanya 153 jiwa warga NTB korban kerusuhan.

Dari jumlah tersebut, 40 orang sudah dievakuasi ke Sentani, Jayapura dengan pesawat komersial, dibantu oleh Rukun Keluarga Bima (RKB) Jayapura. Saat ini, 48 orang lainnya sedang mengungsi. Mereka menunggu Pesawat Hercules di Bandara AU/Polri.

"Sisanya masih bertahan di rumah-rumah mereka, menjaga harta benda yang masih tersisa," ujarnya.

Warga NTB yang tengah mengungsi di bandara, kini tengah berharap adanya bantuan komunikasi, fasilitasi dari Pemda Bima.

"Pemprov NTB kini mengupayakan agar mereka diprioritaskan untuk dievakuasi. Warga Bima di Sentani Jayapura standby menunggu mereka," ujar Wismaningsih.

Ia menambahkan, saat ini Ketua RKB di Jayapura juga tengah membantu warga yang sudah dievakuasi.

Pemprov NTB juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan RKB di Jayapura terkait upaya evakuasi tersebut. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/80052/gubernur-perintahkan-percepat-evakuasi-seratusan-warga-ntb-di-wamena

kerusuhan , PAPUA