Pemerintah Dorong Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pemekaran Wilayah Papua

Sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, pada 17 April 2023 lalu, yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Percepatan pembangunan tersebut merupakan upaya serius memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua.

Sebelumnya, keterlambatan dalam pembangunan Papua menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian serius. Ada tiga pendekatan kunci yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu budaya, kesadaran, dan aspek sosial. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang selama ini berfokus pada keamanan. Budaya, kesadaran, dan aspek sosial akan menjadi fondasi kuat yang mendukung perkembangan dan kemajuan Papua.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi menyoroti perlunya memajukan Papua seiring dengan upaya memajukan daerah lain di Indonesia. Papua memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya seperti daerah lainnya.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan Papua yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Banyak generasi muda Papua yang memiliki kapabilitas tinggi dan mereka perlu diberdayakan serta terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Masyarakat Papua memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan Infrastruktur Papua harus selaras dengan kemajuan serta kesejahteraan rakyat. Jangan sampai rakyat asli Papua tersingkirkan dan tidak bisa ikut andil memajukan kesejahteraan.

Dalam menghadapi tantangan besar seperti ketertinggalan pembangunan, pemberdayaan generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, dan upaya membangun budaya serta kesadaran yang kuat di masyarakat Papua juga menjadi pondasi utama yang akan membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan upaya mengejar ketertinggalan Papua dengan wilayah lain adalah dengan pemerataan pembangunan. Percepatan pembangunan Papua dilakukan dengan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB). Pemekaran wilayah menjadi 6 Provinsi akan semakin mempermudah pemerintah menjangkau wilayah terpencil dan terisolasi. Sehingga, berbagai pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pihaknya menekankan DOB di Papua harus mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang asli Papua, bukan malah dijadikan ajang korupsi. Menurutnya, Kemendagri juga akan terus memastikan penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB berjalan baik. Langkah ini termasuk memastikan dukungan anggaran dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di masing-masing DOB.

Sementara, Wakil Presiden, Maruf Amin mengatakan melalui Kemen PUPR pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di enam provinsi Papua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Terobosan demi terobosan pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Tujuannya akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan.

Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Adanya DOB baru akan menciptakan kabupaten baru, wilayah administrasi pemerintah baru, sehingga pembangunan di sana lebih masif lagi.

Guna mengefektifkan pembangunan Papua, Wapres Ma’ruf Amin sempat berkantor di Jayapura guna memantau perkembangan pembangunan. Hal itu untuk menujukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agendanya, terutama di dua DOB Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Sementara, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan adanya DOB akan lebih banyak posisi untuk gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Itu bermakna, akan ada jauh lebih banyak politisi lokal Papua yang tertampung dalam kursi kekuasaan. Sehingga, misi otonomi khusus (Otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat akan tercapai secara perlahan.

Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.

Papua memiliki hak yang sama untuk berkembang sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yang terus ditingkatkan perkembangannya. Dalam semangat persatuan, Papua juga harus meraih kemajuan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemda, serta masyarakat Papua sendiri, harus bersatu demi mewujudkan cita-cita ini. Papua yang maju, sejahtera, dan penuh harapan adalah impian yang tak hanya bisa diwujudkan oleh pemerintah, melainkan juga oleh seluruh pemuda Papua yang memiliki potensi besar dan tekad kuat untuk membangun tanah kelahiran mereka sendiri. Semua tangan harus bergandeng tangan untuk mencapai tujuan bersama ini.

 

PAPUA

Pemerintah Dorong Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Kawal Pemekaran Wilayah Papua

Redaksi Sabtu, 11 November 2023

Satgas Damai Cartenz Duduki Dua Markas KKB di Papua Pegunungan

 

Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menduduki markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kali Ei dan Kali Brasa, Yahukimo, Papua Pegunungan. Markas KKB tersebut merupakan pimpinan Elkius Kobak.

Upaya merebut kedua markas tersebut dalam waktu berbeda. Markas di Kali Ei pada Senin, 30 Oktober 2023 dan Kali Brasa pada Sabtu, 4 November 2023. Sejumlah barang butki turut disita dari kedua markas KKB tersebut.

"Bersama-sama dengan rekan TNI Polri baik yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz maupun Satgas yang sudah ada di Yahukimo termasuk dari Polres Yahukimo dan Kodim Yahukimo telah melakukan operasi gabungan di dua tempat," ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Sabtu, 4 November 2023.

Lanjut Bayu Suseno, sejumlah anggota KKB melarikan diri tunggang-langgang saat markasnya berhasil direbut aparat gabungan. Penggerebekan terhadap markas KKB, kata dia akan terus digencarkan.

"Dari hasil penggerebekan sejumlah anggota KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapan pun," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah barang bukti yang disita berupa solarsel empat unit dan mesin genset enam unit. Selain itu, sejumlah senjata tajam berupa parang dan panah serta jubi.

Barang bukti lainnya, kata dia dua HT, alat pengeca HT, dua unit senapan angin dan satu stel pakaian loreng khas KKB.

Selain itu terdapat juga barang bukti berupa suntikan dan beberapa botol ampul serta sejumlah obat-obatan yang diduga hasil rampasan dari tenaga kesehatan di Puskesmas Amuma Yahukimo yang beberapa waktu lalu dianiaya KKB. "Kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti," ucapnya.

PAPUA

Satgas Damai Cartenz Duduki Dua Markas KKB di Papua Pegunungan

Redaksi Minggu, 05 November 2023

KKB Papua Dinilai hanya Sengsarakan Masyarakat

ANTARA/HUMAS POLDA PAPUA Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawa menggunakan truk menuju pesawat saat evakuasi di Intan Jaya, Papua.   

NIAT buruk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin terbuka seiring berjalannya waktu. Demi ambisi akan kekuasaan, mereka tidak segan-segan mengorbankan apa pun, termasuk menyengsarakan warga masyarakat Papua.

Hal tersebut diungkapkan pengamat birokrasi yang juga  Wakil Sekjen LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Varhan Abdul Azis, Jumat (12/11. Menurut  Varhan kedok perjuangan KKB yang katanya untuk menegakkan hak-hak asasi warga Papua hanya slogan. Terbukti, alih-alih  menegakkan hak asasi, merekajustru membuat rakyat Papua sengsara dengan membakar gedung-gedung sekolah dan membunuh rakyat tidak berdosa.

“Sebenarnya bukti sudah menggunung bahwa KKB hanya memperjuangkan ambisi politik mereka sendiri untuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa,” kata Varhan. Tidak hanya membunuhi rakyat dan para tokoh masyarakat Papua, mereka juga tega membunuh para guru, tokoh yang berperan membebaskan masyarakat Papua dari keterbelakangan dan buta huruf. 

“Lihat saja kelakuan mereka. Apakah menembak mati Oktovianus Rayo dan Yonatan Randen, para guru honorer di SD Impres Beoga, yang tengah berjuang membebaskan warga Papua dari buta huruf itu perjuangan? Apakah membakari sekolah, menembaki klinik dan rumah-rumah warga itu perjuangan?” kata Varhan.     

Yang terjadi, kata Varhan, KKB menutup rapat-rapat peluang kemajuan bagi anak-anak muda Papua. Mereka membakar enam ruang kelas SMP, satu ruang laboratorium, satu ruangan perpustakaan, yang selama ini menjadi tempat belajar anak-anak muda Papua. 

Belum lagi yang mereka lakukan sebelum dan sesudah peristiwa itu. “Apa yang mereka katakan sebagai perjuangan demi warga Papua itu terbukti hanya omong kosong. Yang mereka lakukan di lapangan justru menyengsarakan rakyat.” Penilaian Varhan tersebut sejalan dengan apa yang dirasakan warga asli Papua sendiri, termasuk Kepala Suku Dani di Kabupaten Puncak Ilaga, Jembatan Murib. 

“Mereka selama ini justru lebih sering mengacau dan menebar teror bagi warga Bumi Cendrawasih, ketimbang berjuang untuk kesejahteraan rakyat Papua seperti yang sering mereka jadikan dalih,” kata Jembatan Murib.

 

KKB , PAPUA , teroris

KKB Papua Dinilai hanya Sengsarakan Masyarakat

Redaksi Senin, 15 November 2021

Warga Mimika bangga daerah mereka dipercaya selenggarakan PON XX

Mimika - Masyarakat Mimika bangga daerah mereka dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu tempat pelaksanaan PON XX Papua yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021.

"Kami sangat bersuka ria Mimika bisa mengadakan acara sebesar ini. Papua, torang (kita-red) bisa!" ujar warga Mimika Simon Natipia kepada Antara di Mimika, Selasa.

Simon yang bersuku Kamoro, juga merasa yakin PON XX Papua dapat berjalan lancar hingga tuntas.

Hal itu lantaran adanya kerja sama dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, panitia hingga TNI-Polri yang membuat kegiatan demi kegiatan berjalan dengan baik.

"Jadi, tak ada keraguan, misalnya soal keamanan. Kami masyarakat Papua akan menyelenggarakan PON XX dengan sukses," tutur Simon.

Warga Mimika lain, Anggelina Muyapa, juga menyambut baik dilaksanakannya PON XX Papua di Mimika.

Sebagai pelajar, perempuan yang berasal dari suku Mee itu menilai PON XX Papua dapat berdampak positif bagi dia dan teman-teman sepantarannya.

"Dengan PON XX ini kami sebagai pelajar bisa mengembangkan bakat dan kreativitas kami," kata Anggelina.

Seperti diketahui, pelaksanaan PON XX Papua dipusatkan di empat wilayah yakni klaster Kota Jayapura, Klaster Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

Di Mimika, dilaksanakan pertandingan 12 cabang olahraga yaitu aeromodeling, terbang layang, terjun payung, atletik, bola basket 5x5, bola basket 3x3, panjat tebing, biliar, bola tangan, futsal, judo dan tarung derajat.

SUMBER

mimika , PAPUA , PON XX

Warga Mimika bangga daerah mereka dipercaya selenggarakan PON XX

Redaksi Rabu, 06 Oktober 2021

Gubernur Papua Diduga Korupsi Dana Otsus, Netizen Super Geram: Koruptor Harus Ditindak Tegas, Tangkap Lukas Enembe!

 Tagar “Demi Papua Maju” menjadi salah satu trending topic di media sosial Twitter pada hari Jumat, 26 Februari 2021 ini. 

Setelah ditelusuri, rupanya tagar tersebut cukup ramai dicuitkan dengan beragam unggahan perihal Gubernur Papua, yakni Lukas Enembe, yang diduga terlibat kasus korupsi dana otsus. 

“Indonesia bukan milikmu bapak. Koruptor harus ditindak tegas, tangkap lukas enembe! #DemiPapuaMaju,” tulis akun @Ayu_Fara_.

“Provokator, Koruptor, Main Kotor. Bagaimana negara mau maju. Musnahkan saja oknum Busuk seperti itu #DemiPapuaMaju,” timpal akun @andrikaharu seraya menyertakan foto Gubernur Papua, Lukas Enembe. 

“Parah nih. Pantes ya rakyat Papua gak merasakan dampak positif Otsus, ternyata dikorupsi ama dia. Keserakahan Lukas Enembe. Dana Otsus pun dia embat #DemiPapuaMaju,” ujar akun @BaraOrlando1.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan mengoordinasikan aparat penegak hukum (APH) terkait pengusutan dugaan penyelewengan anggaran dalam otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat.

Adapun pengusutan tersebut rencananya akan dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Polri, Kejagung, dan KPK. 

“Nanti akan ada semacam pengarahan dari beliau (Mahfud MD) bahwa pengusutan korupsi terkait otsus harus dijalankan oleh tiga lembaga: Polri, kita (Kejagung) sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono, di Jakarta, pada hari Kamis 25 Februari 2021 kemarin.

Sumber

korupsi , Lukas Enembe , PAPUA

Gubernur Papua Diduga Korupsi Dana Otsus, Netizen Super Geram: Koruptor Harus Ditindak Tegas, Tangkap Lukas Enembe!

Redaksi Rabu, 28 Juli 2021

Gubernur Papua Lukas Enembe Pergi ke Papua Nugini Secara Ilegal, Lewat Jalan Tikus

Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan pergi ke Vanimo, Papua Nugini, melalui jalur tradisional atau secara ilegal. Ia bersama kerabatnya Hedrik Abodondifu, serta seorang wanita yang belum diketahui identitasnya kembali ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura. Gubernur menyeberang ke Indonesia dengan didampingi Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata, Jumat (2/4/2021).

Gubernur Lukas Enembe sempat melalui pemeriksaan kesehatan di PLBN Skouw. Saat dimintai keterangan, Lukas Enembe mengakui bila ia pergi ke Vanimo dengan melalui jalur tradisional sejak Rabu (31/3/2021).

"Saya pergi untuk terapi saraf kaki, kalau saraf otak kita sudah terapi di Jakarta. Sama-sama konsul saya di sana, sejak hari pertama," ujar Lukas.

Ia mengaku pergi ke PNG dengan menggunakan ojek melalui jalur tradisional di belakang Pasar Skouw. "Saya naik ojek ke sana, sebenarnya itu salah, saya tahu karena orang lain tidak urus saya sehat," kata Lukas.

Sementara Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata mengaku baru mengerahui keberadaan Gubernur Papua Lukas Enembe di Vanimo pada Kamis (1/4/2021). "Beliau dua hari di sana, saya baru tahu kemarin," kata dia. Sebelum menyeberang kembali ke Indonesia, Lukas Enembe cukup lama berada di titik batas PNG, ia menunggu di dalam mobil. Informasi mengenai Gubernur Papua Lukas Enembe berada di PNG beredar sejak Kamis malam melalui media sosial. Dalam foto yang tersebar, Lukas Enembe terlihat berada di depan Medallion Hotel Vanimo.

Sumber

Indonesia , Lukas Enembe , PAPUA

Gubernur Papua Lukas Enembe Pergi ke Papua Nugini Secara Ilegal, Lewat Jalan Tikus

Redaksi Jumat, 02 April 2021

Intan Jaya Tak Ada Pengungsi, Jangan Dipolitis !!!

Di Kabupaten Intan Jaya tidak ada pengungsi melainkan warga masyarakat yang ketakutan sehingga lari mengamankan diri bersama keluarga dan lainnya. Untuk itu, jangan dipolitisir terkait hal tersebut. Saat ini di Intan Jaya berangsur mulai aman dan kondusif. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya Yoakim Mujizau, S.STP melalui siaran persnya, Senin (1/3/2021).

Dalam keterangan, Ketua Tim Pemulihan Pasca Konflik di Intan Jaya itu mengatakan, di Intan Jaya benar ada penegakkan hukum oleh TNI/Polri terhadap TPN/OPM. Sehingga menimbulkan konflik di wilayah hukum Intan Jaya, yang membuat masyarakat tidak bisa bergerak atau nyaman beraktifitas seperti biasa, berkebun dan kegiatan kemasyarakatan lainnya termasuk perkantoran aktivitas pemerintah dan sekolah-sekolah.

Lanjut Kepala DPMK Intan Jaya itu, namun yang menjadi pertanyaan kami bahwa di Intan Jaya banyak masyarakat yang mengungsi, baik mengungsi ke Timika (Mimika, red), Paniai dan Nabire.

Kata mengungsi ini jadi pertanyaan bagi saya, kata Yoakim, yang mengungsi itu dimana tendanya, di Kabupaten Nabire poskonya dimana, di Timika juga dimana pos koordinasinya pengungsi dan tempat lainnya yang ditempati masyarakat dari Intan Jaya. Siapa pula yang mengontrol atau mengkordinir mereka, karena setau kami pemerintah daerah tidak pernah memindahkan masyarakatnya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya berstatus pengungsi.

Saya sendiri kemarin ada di Intan Jaya dan waktu itu kami tidak memindahkan masyarakat dari Kampung Ndugusiga, Titigi, Hitadipa, Mamba dan Bilogai ke Nabire, Timika dan Paniai tidak, justru karena ada penegakkan hukum dan terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dengan TPN/OPM, sehingga masyarakat mengalami ketakutan seketika TNI/Polri melakukan penyisiran, seperti masyarakat di kampung Bilogai, Kumbalagupa dan Baitapa yang lari mengamankan diri di pastoran maka pastor, TNI/Polri dan pemerintah sudah memberikan perhatian cukup kepada masyarakat yang mengalami ketakutan tersebut.

Lalu, tambah Yoakim, setelah tiga hari dan telah disepakati bersama antara pemerintah dan TNI/Polri untuk tidak melakukan penyisiran serta dinyatakan aman oleh semua pihak di Intan Jaya. Masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai menerima bantuan bahan makanan dan arahan dari Bupati, Kapolres dan Dandim sebelumnya.

Berikut, pada tanggal 15 Februari 2021 lalu kembali terjadi kontak tembak yang menyebabkan satu anggota TNI gugur dan pihak TNI melakukan penyisiran ke arah dimana TPN/OPM lari. Saat itu masyarakat ketakutan jadi diperintahkan berkumpul di Gereja Tanah Putih dan saya sendiri mengangkut korban kena tembak bersama masyarakat dari Gereja Tanah Putih, Barak Pemda dan Barak DPR ke Gereja Katolik St. Misael Bilogai di Sugapa.

Selanjut, dirinya bersama Bupati, Kapolres Intan Jaya dan Dandim 1705/Nabire yang berada juga di lokasi bersepakat untuk memberikan bantuan Bahan Makanan kepada masyarakat yang saat itu kami amankan di Rumah Bina dan Pastoran Bilogai karena mengalami ketakutan akan adanya penyisiran lagi namun nyatanya tidak, dan setelah tiga atau empat hari berikutnya masyarakat sudah boleh pulang dan penyampaian ini langsung disampaikan oleh Bupati Intan Jaya dalam arahan kepada masyarakat di halaman Gereja Bilogai.

Bupati Intan Jaya bersama Forkopimda termasuk saya dari tim pemulihan pasca konflik menemui masyarakat di halaman Gereja Katolik/Pastoran menemui masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan. Namun setelah kami meminta masyarakat balik, khusus dari keluarga korban 3 orang yang meninggal masih bertahan di pastoran dengan alasan trauma, takut dan masih berduka sampai dengan kemarin, Sabtu, 27 Februari mereka bakar batu, tutup duka dan kemarin sore berangsur mulai balik ke rumah masing-masing dan melakukan aktifitas. Itu khusus keluarga korban, sementara masyarakat sebelumnya sudah balik setelah diminta balik, tandasnya.

Jadi, tekan Yoakim pada kesempatan itu mewakili pemerintah dan tim pemulihan, bahwa di Intan Jaya tidak ada pengungsi, yang ada itu pengungsian secara parsial atau tertutup mereka sendiri yang datang di suatu tempat yang dianggap aman, seperti di Nabire, Timika dan paniai. Mereka tidak mau dikatakan mereka itu mengungsi, tidak. Mereka datang karena takut sehingga tinggal sementara di keluarga seperti di Nabire. Kalau pengungsi itu datang dan tinggal di tenda atau tempat yang disediakan entah oleh pemerintah, yayasan atau lembaga peduli kemanusaian dan terdata. Yang terjadi sebenarnya kan tidak demikian.

Ditambahkan, menjadi perhatian kami ketika ada masyarakat umum mau peduli terhadap masyarakat Intan Jaya, dimohon kalau ada perhatian Bantu kepada masyarakat yang ada di Intan Jaya, karena di Intan Jaya itu terjadi konflik akibat penegakkan hukum, sehingga sekarang masyarakat di kampung-kampung yang langsung kena dampak Komfilk bersenjata ini sedang kesusahan atau bisa katakan dilanda kelaparan.

Sekarang ini yang melanda masyarakat Intan Jaya itu kelaparan, bukan pengungsian. Hal ini terjadi karena terjadi konflik sehingga masyarakat tidak bisa ke kebun mencari/ambil bahan makanan, mencari kayu bakar dan masyarakat tinggal saja di rumah. Mau berkebun nanti ketemu OPM bilang ini mata-mata TNI/Polri, sebaliknya kalau berkebun dan pulang dari kebun nanti pas balik ke rumah ketemu TNI/Polri disangka mata-mata OPM, hal ini menjadi dilema bagi masyarakat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Masyarakat Intan Jaya kenyataan saat ini beda dengan masyarakat yang di kota, bisa beli makan di pasar atau di toko, sehingga ketika ada kepedulian pihak lain sebaiknya langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di kampung-kampung yang mengalami dampak konflik, imbuhnya.

Ditambahkan Ketua DPD KNPI Intan Jaya ini, kalau boleh saat ini masyarakat Intan Jaya yang diatas dibantu dalam bentuk BAMA, tidak/atau jangan dalam bentuk uang. sebab, masyarakat ini tidak terorganisir disatu tempat atau kampung, lantaran tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika ada sumbangan bisa diserahkan ke mereka yang mengalami ketakutan tidak biasa buat sesuatu di Intan Jaya, jangan yang di kota-kota lainnya.

Kita harus dapat membedakan pengungsi dan datang karena takut juga karena ada kepentingan pribadi di Nabire dan Timika. Ini yang kami ingin luruskan agar opini tidak melebar atau bahkan sampai dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan lain hingga menyangkut masalah politik. Sekali lagi kami minta soal pengungsian di Intan Jaya tidak ada dan hal ini jangan dipolitisir berlebihan. Perlu diketahui, bahwa situasi dan kondisi di Intan Jaya berangsur mulai kondusif, pungkasnya.

Sumber

Indonesi , keamanan , PAPUA

Intan Jaya Tak Ada Pengungsi, Jangan Dipolitis !!!

Redaksi Rabu, 03 Maret 2021