Results for "PEMILU"
Terus Bergulir Wacana Jokowi 3 Periode, Sekretaris Kabinet dan KSP Angkat Bicara

 


Jakarta - Wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode terus bergulir. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim menampung aspirasi masyarakat tentang wacana Jokowi 3 periode.


Wacana Jokowi 3 periode

1. Jokowi menegur menteri


Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur menterinya yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Teguran ini Jokowi sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri hingga kepala lembaga. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan, ndak!” kata Jokowi, pada Rabu, 6 April 2022.


2. Moledoko minta semua pihak berhenti bahas wacana Jokowi 3 periode


Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar semua pihak berhenti membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Moeldoko, Jokowi sudah memiliki sikap yang jelas akan taat konstitusi. Ia melarang berbagai pihak berpolemik tentang jabatan presiden menjadi tiga periode.


“Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu (taat konstitusi). Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas,” kata Moeldoko, Rabu, 6 April 2022.


3. Mahasiswa diizinkan demonstrasi


Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk demonstrasi menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Faldo meminta demonstran tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dan ketertiban.


“Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja, tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi,” katanya, Selasa 5 April 2022.


4. Tiga bahaya isu Jokowi 3 Periode terus digulirkan


CEO Narasi Institute sekaligus pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menjelaskan, tiga dampak berbahaya jika isu perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 periode terus digulirkan. Propaganda Jokowi 3 periode, kata Achmad, akan membahayakan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.


“Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan,” katanya, Selasa, 5 April 2022.


5. Jokowi telah empat kali menyatakan taat konstitusi


Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi telah empat kali menyatakan sikap taat konstitusi. “Jadi saya yakin, apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” kata Pramono saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, 4 April 2022


Redaksi Jumat, 08 April 2022
Jaringan Kampung Pengawasan Pemilu di NTB Dibentuk

PortalNTB.com – Pilkada serentak 2020 akan berlangsung di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Pilkada akan berlangsung di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumabawa, Dompu dan Kabupaten Bima.
Mempersiapkan Pilkada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk jaringan kampung pengawasan pemilu partisipatif. Kampung pengawasan disosialisasikan di Mataram, Sabtu, 7 Desember 2019.
Jaringan kampung pengawasan tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Dengan terbentuknya jaringan kampung pengawasan ini diharapkan adanya partisipatif masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pemilu sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil atau jurdil.
“Dengan adanya jaringan kampung pengawasan ini akan membantu Bawaslu meningkatkan pengawasan,” kata Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid.
Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan, karena masyarakat bisa melaporkan bila terjadinya pelanggaran. Kampung pengawasan ini  juga bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran
“Jadi tidak hanya pada penindakan juga di utama pencegahan terjadinya pelanggaran,” ujarnya.
TGH Syubki Sasaki mengatakan penting Bawaslu masuk ke pondok pesantren untuk melakukan sosialisasi atau melibatkan pondok pesantren dalam pengawasan dan peningkatan angka partisipatif pemilu.
Pesantren mempunyai tradisi muzakarrah atau diskusi sehingga Bawaslu bisa menggelar workshop, seminar atau diskusi sehingga bisa mengelaborasi antara pola pikir antara Bawaslu dan para santri di pesantren.
“Kebiasaan duduk bersama di Ponpes itu bukan untuk mencari hasil tetapi proses itulah yang sangat penting, Bawaslu harus bermitra dengan ponpes untuk mensosialisasikan programnya,” ujar TGH Syubki.
Setali tiga uang dengannya, Pendeta Hasanema Wau mengatakan peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu partisipatif sangat penting. Karena tokoh agama menjadi salah satu kunci angka partispatif pemilu.
“Bayangkan dengan jumlah pengikut atau jamaahnya tokoh agama menjadi salah satu kunci berhasilnya pengawasan pemilu partisipatif, pengaruh tokoh agama bisa mempengaruhi jalannya pemilu,” kata Pendeta Hasan sapaanya.
Dia menjelaskan pengawasan penting dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran. Ada beberapa jenis potensi yang harus diantisipasi pertama politik uang, isu yang sudah biasa muncul di kalangan masyarakat. Kedua isu sara, sesuatu yang subur untuk bermunculan lantaran lantaran politik identitas.
Ketiga muncul konflik karena beda pilihan terakhir pengawasan dilakukan untuk membendung hoax. Budayawan NTB, Lalu Sadarudin menyebutkan pemilu itu gawe besar bersama. Momentum menentukan pemimpin lima tahun ke depan. (PN)








Berita Senin, 09 Desember 2019
KPU Mataram menggelar sosialisasi PKPU 15/2019


Mataram  - Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 sebagai bagian kegiatan pra-Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M. Husni Abidin di Mataram, Rabu, mengatakan bahwa peserta sosialisasi PKPU 15/2019 terdiri atas pimpinan partai politik dan unsur media massa.

"Jadi, yang disampaikan dalam sosialisasi itu sesuai dengan isi PKPU tersebut, yakni tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota pada tahun 2020," ujarnya.



Menyinggung tentang penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kota Mataram untuk kegiatan Pilkada 2020 sebesar Rp25 miliar, Husni mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pasti.

Namun, dia berharap penandatangan NPHD sebelum 23 September 2019 atau paling lambat 25 September 2019 karena penandatangan NPHD ini menjadi tahapan pertama Pilkada 2020.

"Tahapan pemilu serentak secara nasional akan di-launching pada tanggal 23 September 2019 di Jakarta," ujarnya.

Ia menyebutkan dana hibah untuk kegiatan Pilwakot Mataram 2020 sebesar Rp25 miliar itu telah disepakati sebesar Rp1 miliar pada tahun anggaran 2019, dan sisanya Rp24 miliar pada bulan Januari atau Februari 2020.



"Dana pilkada tahun 2019 sebesar Rp1 miliar tersebut akan digunakan sosialisasi penuh untuk tahapan pilkada," katanya.

Bentuk sosialisasi yang akan dilakukan selama 4 bulan terakhir pada tahun ini, antara lain, berbagai produk kebijakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan menyasar berbagai pemangku kepentingan hingga ke tingkat lingkungan.

Untuk sosialisasi tentang pasangan calon, lanjut dia, dilakukan pada bulan Juni 2020, pemutakhiran data pemilih direncanakan pada bulan Maret hingga April 2020.

"Untuk pemungutan suara pemilu serentak dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, sedangkan pendaftaran pasangan calon dari partai politik dijadwalkan pada bulan Juni 2020," katanya.


Akan tetapi, untuk pendaftaran calon independen dimulai Desember 2019, termasuk mengumpulkan persyaratan berupa kartu tanda penduduk (KTP) elektronik calon pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,5 persen atau sekitar 24.900 keping KTP.

Pendaftaran dan pengumpulan persyaratan bagi calon independen ini memang dipercepat karena butuh persiapan panjang untuk verifikasi data dan lainnya. Pasalnya, waktu pengajuan calon independen ini hampir 4 bulan, mulai dari Desember 2019 hingga Maret 2020.

"Perlu diingat, usulan pendaftaran calon independen harus dalam bentuk satu paket tidak perseorangan," kata Husni. (PN)













Berita Kamis, 19 September 2019