PortalNTB.com – Pilkada serentak 2020 akan berlangsung di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Pilkada akan berlangsung di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumabawa, Dompu dan Kabupaten Bima.
Mempersiapkan Pilkada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk jaringan kampung pengawasan pemilu partisipatif. Kampung pengawasan disosialisasikan di Mataram, Sabtu, 7 Desember 2019.
Jaringan kampung pengawasan tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Dengan terbentuknya jaringan kampung pengawasan ini diharapkan adanya partisipatif masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pemilu sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil atau jurdil.
“Dengan adanya jaringan kampung pengawasan ini akan membantu Bawaslu meningkatkan pengawasan,” kata Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid.
Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan, karena masyarakat bisa melaporkan bila terjadinya pelanggaran. Kampung pengawasan ini juga bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran
“Jadi tidak hanya pada penindakan juga di utama pencegahan terjadinya pelanggaran,” ujarnya.
TGH Syubki Sasaki mengatakan penting Bawaslu masuk ke pondok pesantren untuk melakukan sosialisasi atau melibatkan pondok pesantren dalam pengawasan dan peningkatan angka partisipatif pemilu.
Pesantren mempunyai tradisi muzakarrah atau diskusi sehingga Bawaslu bisa menggelar workshop, seminar atau diskusi sehingga bisa mengelaborasi antara pola pikir antara Bawaslu dan para santri di pesantren.
“Kebiasaan duduk bersama di Ponpes itu bukan untuk mencari hasil tetapi proses itulah yang sangat penting, Bawaslu harus bermitra dengan ponpes untuk mensosialisasikan programnya,” ujar TGH Syubki.
Setali tiga uang dengannya, Pendeta Hasanema Wau mengatakan peran tokoh agama dalam pengawasan pemilu partisipatif sangat penting. Karena tokoh agama menjadi salah satu kunci angka partispatif pemilu.
“Bayangkan dengan jumlah pengikut atau jamaahnya tokoh agama menjadi salah satu kunci berhasilnya pengawasan pemilu partisipatif, pengaruh tokoh agama bisa mempengaruhi jalannya pemilu,” kata Pendeta Hasan sapaanya.
Dia menjelaskan pengawasan penting dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran. Ada beberapa jenis potensi yang harus diantisipasi pertama politik uang, isu yang sudah biasa muncul di kalangan masyarakat. Kedua isu sara, sesuatu yang subur untuk bermunculan lantaran lantaran politik identitas.
Ketiga muncul konflik karena beda pilihan terakhir pengawasan dilakukan untuk membendung hoax. Budayawan NTB, Lalu Sadarudin menyebutkan pemilu itu gawe besar bersama. Momentum menentukan pemimpin lima tahun ke depan. (PN)
