Vaksinasi Massal di Lombok Barat Kembali digelar Binda NTB

 

Kegiatan vaksinasi di daerah Lombok Barat kembali dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB (07/06/22). Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar dengan menargetkan Dosis l, ll dan III (Booster) bagi masyarakat umum, anak dan Lansia.  

Kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi pemerintah guna mencegah munculnya klaster baru Covid-19.

Meskipun saat ini aturan penggunaan masker sudah dilonggarkan oleh pemerintah, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi sebagai bagian dari ikhtiar untuk bergeser dari pandemi menjadi endemi.

Selain itu, kegiatan vaksinasi massal ini merupakan bentuk realisasi dan dukungan terhadap instruksi Presiden yang tertuang dalam Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BIN NTB dan jajaran dinas kesehatan Provinsi diseluruh kabupaten kota yang ada diwilayah NTB terus bertekad melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat demi tercapainya kekebalan komunal. Walaupun saat ini pemerintah telah melonggarkan aturan bermasker di ruang publik, namun kewaspadaan tetap tidak boleh menurun. Dengan mendapatkan vaksin lengkap (1,2 dan Booster.red) masyarakat akan semakin nyaman dan tenang saat beraktifitas diluar.

Kabinda NTB mengatakan capaian vaksinasi harus tercapai sehingga kualitas kekebalan komunal semakin meningkat dan merata di Provinsi NTB. 

“Tugas kita adalah memastikan capaian vaksinasi tercapai, kekebalan komunal semakin merata dan meningkat kualitasnya di semua wilayah di NTB. Inilah cara kita berkontribusi pada upaya Bangsa lepas dari pandemi," ujarnya

Covid , Covid 19 , masker , Pandemi

Vaksinasi Massal di Lombok Barat Kembali digelar Binda NTB

Redaksi Selasa, 07 Juni 2022

Presiden: Pandemi Mengakselerasi Transformasi di Lingkungan Peradilan

Krisis kesehatan global akibat pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis dan mendorong penerapan cara-cara baru termasuk penyelenggaraan peradilan. Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat dan bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan.

Saat menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa cara kerja baru telah dilakukan pada Mahkamah Agung dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-Court maupun e-Litigation sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas putusan juga tetap terjaga.

"Saya mencatat sebelum pandemi, Mahkamah Agung sudah memiliki rencana besar untuk menggunakan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Datangnya pandemi justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut dan tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Momentum pandemi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental," ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.

Presiden memandang bahwa terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangatlah penting. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.

Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang setingi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memperluasan implementasi e-Court dan e-Litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, serta peningkatan versi direktori putusan.

"Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 meningkat 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation," imbuhnya.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung juga terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima merupakan yang terbanyak dalam sejarah. Perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah. Menurut Presiden, ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan.

"Saya berharap, Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-Verdict, juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus," paparnya.

Presiden berpandangan, upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan. Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

"Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan 'Landmark Decisions' dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang makin terpercaya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan pencari keadilan. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat dan berinovasi untuk melindungi aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

"Di tengah pandemi Mahkamah Agung mengambil langkah cepat dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi elektronik," kata Ketua MA yang menyampaikan laporan dari Gedung Mahkamah Agung.

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sumber

covid-19 , Indonesia , Pandemi

Presiden: Pandemi Mengakselerasi Transformasi di Lingkungan Peradilan

Redaksi Minggu, 21 Februari 2021

Presiden: Mari Bersama Bangun Harapan dan Optimisme dalam Penanganan Pandemi

Presiden Joko Widodo mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun harapan dan optimisme untuk mewujudkan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Hal itu disampaikan olehnya saat hadir secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021, yang digelar pada Selasa, 9 Februari 2021.

"Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Mari bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi, juga meraih banyak lompatan kemajuan," ujarnya.

Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan pers bahwa, meski terkendala oleh situasi pandemi Covid-19, mereka tetap berkomitmen untuk berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Meski demikian, Kepala Negara memahami, insan pers sebagaimana sektor-sektor lainnya turut menghadapi masa sulit di tengah pandemi saat ini. Untuk itu pemerintah berupaya meringankan beban industri media melalui sejumlah insentif yang telah disediakan.

"PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan ke dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," ungkap Presiden.

Insentif-insentif lain bagi industri media di antaranya ialah pengurangan PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, hingga percepatan restitusi yang juga berlaku sampai bulan Juni 2021.

Presiden menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memfokuskan pembelanjaan anggarannya untuk kebijakan vaksinasi Covid-19 secara massal yang diberikan gratis kepada kurang lebih 181,5 juta masyarakat Indonesia. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama bagi kebijakan tersebut pada tahap awal pelaksanaan.

Setelahnya, Kepala Negara memastikan, awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat juga akan turut memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.

"Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers) untuk awal, di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin," tuturnya.

Untuk diketahui, Hari Pers Nasional diselenggarakan tiap tanggal 9 Februari yang bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Penyelenggaraan tersebut digelar secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia tiap tahunnya.

Pada peringatan tahun ini, DKI Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara puncak yang mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan". 

Sumber

Bersatu , covid-19 , Indonesia , Pandemi

Presiden: Mari Bersama Bangun Harapan dan Optimisme dalam Penanganan Pandemi

Redaksi Sabtu, 13 Februari 2021

Presiden dan Sejumlah Gubernur Bahas Langkah Efektifkan Kebijakan Pembatasan untuk Tekan Laju Pandemi

Presiden Joko Widodo telah menggelar pertemuan dengan sejumlah gubernur dalam rangka menekan laju penularan Covid-19 melalui pembatasan kegiatan masyarakat. Kepala Negara mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas soal bagaimana cara untuk mengefektifkan kebijakan pembatasan yang sudah beberapa waktu belakangan berjalan.

"Kemarin (3/2) saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Bali dalam rangka mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 4 Februari 2021.

Menurut Presiden, pembahasan bersama para gubernur tersebut menekankan pada penyempurnaan terhadap detail-detail pelaksanaan kebijakan yang saat awal diterapkan dinilai masih memerlukan perbaikan.

"Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan sehingga saya sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, desa, RW dan RT itu penting. Kuncinya di situ. Urusan lapangan seperti itu yang harus dikerjakan," kata Presiden.

Sementara dari sisi pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pihaknya juga akan memperkuat dalam hal pengujian, pelacakan, hingga perawatan pasien Covid-19. Hal itu memang menjadi perhatian pemerintah yang tengah diupayakan lebih lanjut dalam beberapa waktu ke belakang.

"Kalau tes Covid-19 sudah dilakukan dan ketahuan (terdeteksi), segera dilacak (yang berkontak erat). Paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak. Kalau sudah ketemu, segera dilakukan isolasi. Itu saya tekankan lagi," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga kembali mengingatkan terkait kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, yakni mengenakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan

Sumber

covid-19 , Indonesia , Pandemi

Presiden dan Sejumlah Gubernur Bahas Langkah Efektifkan Kebijakan Pembatasan untuk Tekan Laju Pandemi

Redaksi Sabtu, 06 Februari 2021

Wishnutama: Kita Bisa Atasi Pandemi Asal Tak Ada Ego Sektoral

Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menceritakan obrolannya di helikopter saat perjalanan bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal penanganan pandemi Covid-19. 

Hal itu disampaikan Wishnutama dalam sambutan saat peluncuran aplikasi baru pemesanan tiket kapal feri berbasis online milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang disiarkan secara virtual, Sabtu, 25 Juli 2020.

Wishnutama mengatakan, dalam penanganan pandemi semua lembaga dan Kementerian harus bersinergi agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. "Kita bisa mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik asal kita tak berpikir ego sektoral. Kita tak berpikir di bidang kita masing-masing," kata Wishnutama seraya menirukan omongan Erick di helikopter,  Sabtu, 25 Juli 2020.

Selain tak berpikir ego sektoral, Wishnutama mengatakan, semua pihak, seperti lembaga dan Kementerian harus bisa kerja sama dalam menghadapi pandemi ini. Terlebih, kata dia, di dunia ini tak ada yang tau pasti kapan penyebaran virus Corona ini akan berakhir.

Oleh karena itu, Wishnutama menegaskan semua pihak harus bisa bekerja sama. "Agar kita dapat melalui pandemi dengan baik."

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono juga meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Ia meminta masyarakat tak terlena dengan uji klinis yang dilakukan terhadap kandidat vaksin Covid-19 dari perusahaan cina, Sinovac. “Tetap lakukan yang sudah terbukti bermanfaat, yaitu jaga jarak, pakai masker,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 22 Juli 2020.

Pandu mengatakan pemerintah juga harus terus mempromosikan penerapan protokol kesehatan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus terus meningkatkan kapasitas tes dan penelusuran orang yang terduga terinfeksi. “Jangan ini terdistraksi, seakan nanti dananya habis untuk uji vaksin yang vaksinnya bukan milik kita,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengembangkan vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma dengan Sinovac Biotech. Pengembangan vaksin akan memasuki fase uji klinis pada awal Agustus mendatang. Uji klinis ini merupakan tindak lanjut atas datangnya 2.400 dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke Indonesia.

EKO WAHYUDI l M ROSSENO AJI

ekonomi , Pandemi , PARIWISATA

Wishnutama: Kita Bisa Atasi Pandemi Asal Tak Ada Ego Sektoral

Redaksi Sabtu, 08 Agustus 2020