Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara (HMI Badko Bali Nusra) menggelar dialog publik bertajuk ‘NTB Sebagai Sentral Pemilu Damai?, Mempertegas Netralitas ASN, TNI/Polri) yang digelar, Selasa 26 Desember 2023 di Kedai Tuwa Kawa Kota Mataram.
Ketua Umum HMI MPO Badko Bali Nusra Abdul Halik menjelaskanbdalam sambutannya, dengan kondisi politik jelang Pilpres 2024 mempertanyakan netralitas ASN, TNI dan Polri. Dimana, ASN khususnya menjadi barang ‘renyah’ mendulang suara.
“Ini kondisi dan fakta hari ini, dimana ASN dijadikan sebagai komoditas politik yang renyah untuk para kepala daerah yang berafiliasi dengan para Caleg dan Capres tertentu,” ungkap Halik.
ASN yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat sambung Halik, justru terlibat dalam politik praktis. Pihaknya berharap kepada Bawaslu NTB dan jajarannya untuk menindak tegas jika ada ASN yang terlibat di dalam politik praktis sesuai dengan UU.
“Saya berharap Bawaslu tidak pandang bulu, baik terhadap ASN maupun terhadap TNI dan Polri, tidak diskriminasi menegakkan aturan,” tegasnya.
Dialog yang dihadiri puluhan audiens tersebut mengahadirkan sejumlah pembicara yaitu Danrem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti, Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB Abdul Haris Mewakili Dir Intelkam dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB Ruslan Abdul Gani.
Sementara dari unsur penyelenggara Pemilu, hadir sebagai narasumber yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri serta Perwakilan dari KPU NTB Aresa Reza.
Brigjen TNI Agus Bhakti menegaskan bahwa TNI sebagai penjaga teritorial RI berkomitmen untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 nantinya. Bukti komitmen TNI netral tersebut, TNI katanya sudah membuat posko pengaduan jika ada oknum anggota yang terlibat mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu. “Jika ada anggota kami yang terlibat dalam hal itu silahkan diadukan ke posko itu,” katanya.
Kepala Kesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani, bahwa ASN harus netral dan punya integritas etika dan moral. “Tentunya netralitas ASN dengan TNI dan Polri berbeda, kalau netralitas ASN itu bisa memilih namun dia tidak boleh berpihak kepada golongan atau partai politik tertentu,” jelasnya.
Begitun dengan seluruh anggota Polri. Bahwa anggota Polri menurut Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB Abdul Haris berkomitmen untuk tetap netral dalam pemilu 2024 nanti sesuai dengan amanat UU dan Peraturan Kapolri.
Sementara Perwakilan dari KPU NTB Aresa Reza menegaskan bahwa di dalam politik 5 tahun sekali ini adalah sarana yang sah untuk pergantian kekuasaan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat NTB untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya.
“Saya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani,” ajaknya.
Pembicara terakhir yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri. Hasan menegaskan untuk mengahasilkan pemilu damai ada empat syarat yaitu regulasi yang ber-integrity, penyelenggara, peserta pemilu pemerintah di antaranya ASN, TNI dan Polri serta masyarakat harus memiliki integrity.
“Jika semua syarat itu terpenuhi maka saya yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan baik,” katanya. (Iba)
