Results for "Presiden Jokowi"
Pemerintahan Jokowi Diakui Konsisten Wujudkan Pemerataan Pembangunan

 



Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diakui konsisten dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Sejak periode awal hingga memasuki masa akhir jabatannya, Jokowi terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.


Komitmen Jokowi merealisasikan pemerataan pembangunan ini mendapat banyak apresasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari kalangan akademisi di Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Ridha Ajam.


Ridha melihat bahwa Jokowi sangat memprioritaskan pemerataan pembangunan demi kemajuan bersama. Hal ini mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan juga turut meningkat.


“Kita harus akui bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan demi pemerataan. Sehingga daerah-daerah harus memanfaatkan peluang ini untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Ridha seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).


Ridha juga melihat bahwa Jokowi berhasil menjalankan strategi untuk menghadirkan pemerataan di Tanah Air, yaitu dengan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim tersentuh program pembangunan.


Fokus Pembangunan di Indonesia Timur


Menurut Ridha, kebijakan yang diambil Jokowi tersebut sudah sangat tepat. Sebab pemerataan dapat diwujudkan jika seluruh wilayah di Indonesia dapat tersentuh pembangunan infrastruktur yang memadai.


“Saya melihat sekarang pembangunan supaya ada pemerataan ke depan. Maka oleh pemerintah pusat Pak Jokowi difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Dalam hal ini wilayah timur,” katanya memungkasi.


Sumber

Redaksi Rabu, 23 November 2022
Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Berat


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM berat. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021, di Istana Negara, Jumat (10/12/2021).

“Pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua Tahun 2014,” tuturnya.

Kepala Negara menuturkan, perkembangan revolusi industri 4.0. juga menuntut untuk dapat mengantisipasi beberapa isu HAM, termasuk kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Presiden pun telah menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE.

“Namun, saya juga ingatkan, bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan pembahasan regulasi mengenai hal tersebut.

“Saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR, agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin,” tutur Kepala Negara.

Presiden menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus diikuti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak berkeadilan dalam dunia yang penuh disrupsi seperti sekarang.

“Kita harus selalu berinovasi dalam upaya melindungi hak asasi warga negara Indonesia, terutama kelompok warga yang marjinal. Kita harus membangun Indonesia Maju, dan sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. 


Sumber

Redaksi Jumat, 17 Desember 2021
Bara JP Apresiasi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi

 

Presiden Jokowi. 

JAKARTA - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) memuji capaian kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'aruf Amin.


"Dalam kondisi pandemi, Presiden Jokowi sebagai nakhoda memberikan arah yang jelas dan tegas serta berani mengambil resiko dalam menempuh krisis" kata Ketum Bara JP Gianto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10). Dia menyampaikan pemerintah berhasil mengendalikan pandemi dan menjadi contoh bagi negara lain dalam penanganan covid-19.

"Di bawah satu komando presiden, langsung turun untuk mengontrol program vaksinasi, ketersediaan obat, ruang perawatan, oksigen, distribusi sembako dan bantuan UMKM," ujar Gianto.

Dari sisi ekonomi, Gianto menyampaikan pemerintah berhasil menghadang badai resesi ekonomi dan menekan angka kemiskinan pada saat pandemi. "Efek domino pandemi adalah krisis multidimensi. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan perlindungan sosial berupa program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, prakerja, bantuan UMKM, subsidi kuota" katanya.

Selain itu, Gianto mengatakan kebijakan insentif pajak mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi terkhususnya PPN perumahan. "Bara JP siap bersama masyarakat untuk membantu dan mengawal program kerja Presiden Jokowi hingga tahun 2024," katanya.

Redaksi Kamis, 04 November 2021
Survei: 67,4% Warga Indonesia Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

 


Hasil survei Poltracking menunjukkan, sebanyak 67,4% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir. Secara rinci, 5,6% responden merasa sangat puas dan 61,8% responden cukup puas.

 

Sementara, masih ada 27,8% responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf. Rinciannya, sebanyak 22,9% reponden merasa tidak puas dan 4,9% responden sangat tidak puas. Lalu, sebanyak 4,8% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Poltracking juga melakukan survei terkait kinerja Jokowi-Ma'ruf secara terpisah. Hasilnya, 68,4% responden merasa puas dengan kinerja Jokowi. Rinciannya, 63,1% cukup puas dan 5,3% sangat puas.

 

Sebanyak 28,2% responden mengaku tak puas dengan kinerja Jokowi. Sementara, 3,4% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

 

Adapun, responden yang puas dengan kinerja Ma'ruf sebesar 60,3%. Rinciannya, 56,3% responden merasa cukup puas dan 4% responden sangat puas.

 

Sementara, responden yang tidak puas dengan kinerja Ma'ruf sebanyak 34,1%. Sisanya sebanyak 5,6% responden menjawab tidak tahu/tidak jawab.

 

Adapun, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf paling tinggi pada bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64.1%. Posisinya diikuti bidang sosial budaya dan kesehatan masing-masing sebesar 60.5% dan 60%.

 

Sementara, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah. Persentasenya hanya sebesar 52.8%.

 

Poltracking melakukan survei terhadap 1.220 responden pada 03-10 Oktober 2021 dengan metode multistage random sampling. Tingkat toleransi kesalahan (margin of error) dalam survei ini sebesar 2.8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Redaksi Jumat, 29 Oktober 2021
Masyarakat Apresiasi Presiden Jokowi dan Menkes dalam Penanganan Covid-19

Jakarta, – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan masyarakat mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan (MenkesBudi Gunadi Sadikin dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Jadi konsisten untuk mengatakan bahwa publik mengapresiasi kinerja presiden dan menteri kesehatan dalam menangani Covid-19 pada waktu survei dilakukan di pertengahan September,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam rilis temuan survei “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini”, Minggu (26/9/2021).

Diungkapkannya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, khususnya dalam menangani Covid-19 terjadi peningkatan kepuasan dibandingkan survei yang digelar pada Juli 2021.

Dalam survei September 2021, masyarakat yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja presiden ada sebanyak 4,8% dan cukup puas sebesar 57%. Jika ditotal, masyarakat yang menyatakan puas dan cukup puas ada sebanyak 61,8%. Sementara pada survei bulan Juli tercatat 61%.

“Mayoritas masyarakat yang puas atau sangat puas dengan kerja Presiden menangani wabah Covid-19, tidak berubah dalam dua bulan terakhir,” ujar Burhanuddin Muhtadi.

Kemudian, masyarakat yang menyatakan kurang puas ada 31,8% responden dan tidak puas sama sekali ada 2,9% responden. Sedangkan dalam survei pada Juli 2021, yang menyatakan kurang puas 30,1% dan tidak puas sama sekali 6,4 persen.

“Jadi yang kurang puas dan tidak puas di bulan September mengalami penurunan dibandingkan Juli. Jadi memang ada peningkatan kepuasan meskipun kecil dan penurunan tingkat ketidakpuasan terhadap kerja presiden dalam menangani Covid-19 di September,” terang Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin menduga peningkatan kepuasan publik tersebut dikarenakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menghasilkan dampak positif dari sisi kesehatan.

Selanjutnya, kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencapai 38,1%, dengan rincian cukup percaya sebesar 37,1% dan sangat percaya 1%. Meski, publik yang menyatakan biasa saja terhadap kinerja menteri kesehatan sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 38,3%.

“Tapi kalau dilihat dari trennya masih positif sekali ya. Mereka yang percaya dibandingkan yang tidak percaya yang hanya 11%,” papar Burhanuddin Muhtadi.

Untuk penurunan kasus harian, survei menemukan mayoritas warga tahu atau pernah mendengar tentang penurunan kasus positif harian dan kasus kematian harian Covid-19 di Indonesia. Dari yang tahu tersebut, mayoritas percaya terjadinya penurunan angka penularan dan angka kematian akibat wabah tersebut.

Hal itu dilihat dari ada sebanyak 5,5% warga sangat percaya dan 83,1% percaya terhadap penurunan kasus kematian harian. Kemudian sebanyak 5% responden dan 81,4% percaya pada kasus positif harian yang mengalami penurunan.

Selanjutnya, survei menyebutkan mayoritas warga puas terhadap penerapan protokol kesehatan, dan mayoritas masyarakat menilai pemerintah cukup atau sangat tegas dalam menegakkan kebijakan protokol kesehatan.

Sebanyak 71,3% warga menyatakan cukup puas dan 10,2% menyatakan sangat puas terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian kasus Covid-19. Lalu sebanyak 6,2% masyarakat melihat pemerintah sangat tegas dan 71,4% melihat pemerintah cukup tegas dalam menegakkan protokol kesehatan.

 

Redaksi Rabu, 13 Oktober 2021
Presiden: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini


Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (
lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/06/2021).

Presiden mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek. Kepala Negara memandang bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

Redaksi Kamis, 23 September 2021
Presiden: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini


Bogor, Tembolak News- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/06/2021).

Presiden mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek. Kepala Negara memandang bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

 

Redaksi Kamis, 12 Agustus 2021
Presiden: Indonesia Gunakan Vaksin COVID-19 yang Teruji dan Halal



Vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi massal secara gratis beberapa waktu mendatang telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, vaksin juga terlebih dahulu melalui proses uji untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan HUT ke-48 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,  Minggu (10/01/2021).

“Saya tegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara, terbukti aman, dan nantinya mendapat rekomendasi BPOM, serta dinyatakan halal oleh MUI,” ujarnya.

Kepala Negara menjelaskan, pihaknya akan segera memulai program vaksinasi setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keselamatan masyarakat penerima vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki tiga juta dosis vaksin siap pakai yang sebagiannya telah terdistribusi ke daerah-daerah. Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, pemerintah memprioritaskan kurang lebih 1,6 juta tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Jumlah dosis vaksin yang akan dimiliki Indonesia juga akan semakin meningkat. Rencananya, akan ada pengiriman vaksin dari sejumlah sumber seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, hingga COVAX/GAVI setiap bulannya hingga akhir tahun.

“Hingga awal tahun depan, insyaallah akan tiba sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insyaallah ini sudah cukup untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal adalah sebanyak kurang lebih 182 juta,” imbuhnya.

Kepala Negara mengharapkan agar program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dalam kurun waktu 15 bulan atau bahkan diupayakan agar selesai lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil terdampak pandemi. Bantuan akan diberikan di antaranya melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, diskon listrik, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha.

“Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.




Sumber

Redaksi Rabu, 13 Januari 2021
Jokowi: Butuh Beberapa Bulan Suntik Vaksin Covid-19

 


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa vaksinasi covid-19 akan dilakukan secara bertahap. Dimana tahap pertama akan dilakukan pada bulan Januari 2021.

“Memang perlu tahapan-tahapan. Nanti Januari berapa juta, Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta,” katanya saat membagikan bantuan modal kerja (BMK) di Halaman Istana Negara, Rabu (16/12/2020).

Dia mengatakan vaksinasi memang membutuhkan waktu. Pasalnya untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity minimal 70% masyarakat harus divaksinasi covid-19.

“Artinya berapa? 182 juta yang harus divaksin. Bayangkan nyuntik orang, nyuntik vaksin 182 juta orang. Sehari bisa dapat berapa butuh berapa bulan,” tuturnya.

Maka dari itu dia mengatakan masih butuh waktu untuk kembali pada kondisi normal.

“Sehingga kita tetap masih menunggu waktu untuk kembali pada posisi normal lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menggratiskan vaksinasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Setelah sebelumnya ada dua skema vaksinasi yakni mandiri dan gratis.

“Dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan bahwa vaksin covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” pungkasnya.

(rzy)

Sumber : https://economy.okezone.com/read/2020/12/16/320/2328919/jokowi-butuh-beberapa-bulan-suntik-vaksin-covid-19?page=1

Redaksi Rabu, 16 Desember 2020
Jokowi Harap Perjanjian Dagang RCEP Bantu Pulihkan Ekonomi

 


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penandatanganan perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dapat membantu pemulihan ekonomi yang terperosok akibat pandemi virus corona (covid-19).


Penandatanganan perjanjian yang telah digodok selama kurang lebih delapan tahun itu berlangsung dalam Konferensi Tingkat Tinggi RCEP ke-4 yang dilakukan secara virtual, Minggu (15/11).

Dalam KTT tersebut, Jokowi menganggap perjanjian dagang yang melibatkan 10 negara ASEAN dan lima negara mitra itu bisa membantu meningkatkan kembali kepercayaan dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas industri dan rantai pasok regional serta global.

(Perjanjin RCEP juga diharapkan) menunjukkan dukungan kawasan untuk sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan," ujar Jokowi melalui pernyataan yang dirilis Sekretariat Presiden pada Minggu (15/11).

RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas di kawasan yang melibatkan 15 negara termasuk Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk membuka akses pasar, menyediakan fasilitas perdagangan dan investasi, serta mempromosikan integrasi ekonomi regional.

Selain KTT RCEP, Jokowi juga menghadiri penutupan rangkaian KTT ASEAN ke-37. Pada upacara penutupan tersebut juga akan ada serah terima keketuaan ASEAN dari Vietnam kepada Brunei Darussalam.

Rangkaian KTT ke-37 ASEAN telah berlangsung sejak Kamis (12/11) di mana Vietnam sebagai ketua ASEAN tahun ini menjadi tuan rumah.

Rangkaian KTT tersebut membahas langkah bersama untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih luas dari pandemi covid-19 bagi kawasan. 

Para kepala negara ASEAN juga membahas prioritas pengembangan ekonomi di kawasan dengan negara-negara mitra untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi, termasuk membahas peluang dibukanya koridor perjalanan atau travel bubble sesama negara Asi Tenggara.


Jokowi kembali menekankan urgensi membuka travel bubble antara sesama negara ASEAN karena dinilai merupakan salah satu cara memberdayakan kembali konektivitas di kawasan yang dapat membantu memulihkan kembali ekonomi akibat terdampak pandemi virus corona.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201115105325-532-569919/jokowi-harap-perjanjian-dagang-rcep-bantu-pulihkan-ekonomi

Redaksi Selasa, 17 November 2020
Ini Sederet Catatan Emas Jokowi Selama 6 Tahun

 


JAKARTA-Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98 (RNA98 ), Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) menilai Presiden Joko Widodo menoreh catatan emas di usia 6 tahun kepemimpinannya.

Catatan keberhasilannya tidak hanya dalam hal perbaikan kondisi dalam negeri, bahkan juga banyak menciptakan prestasi di luar negeri.

SJR mengatakan, deretan prestasi yang membanggakan tersebut di antaranya adalah, Jokowi masuk 5 besar pemimpin dunia paling disukai di Facebook, kemudian Jokowi masuk dalam daftar 50 kepemimpinan terhebat versi Fortune.

Selanjutnya, Jokowi masuk jajaran 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2015 versi Time.

Tak hanya itu, Presiden kelahiran Solo ini masuk dalam deretan nama muslim paling berpengaruh di dunia, dan Jokowi masuk Leading Global Thinkers of 2013.

“Selama 6 tahun Jokowi menjadi presiden, jika kita hitung dari 2014, banyak hal yang berhasil dituntaskan, masalah kemiskinan, pembangunan, kemudian perbaikan pendidikan, jaminan kesehatan, pemberantasan korupsi, masalah stunting, bisa kita lihat hal-hal yang yang sangat luar biasa. Belum lagi peretasi di luar negeri yang cukup banyak, sehingga Indonesia semakin dikenal lebih baik di kancah internasional, yang membawa nama Indonesia menuju Indonesia gemilang dan terbilang” kata Sayed yang juga lulusan UPN Veteran Jakarta dan UI ini, Rabu (21/10/2020).

Jika dilihat secara khusus pada pembangunan infrastruktur dikatakan Sayed, terdapat jalur kereta api yang kalau diakumulasikan sudah cukup banyak yang terbangun, belum lagi 10 rel kereta api, 11 bandara baru, 357 jalan terus beroperasi, belum lagi MRT.

“Khususnya lagi di kampung saya, selama ini cuma mimpi ada jalan tol dari Dumai ke Pekanbaru, kita cuma bisa menghayalkan, yang biasa kita naik mobil tuh 6 jam, sekarang 1,5 jam sampai 2 jam sampai Pekanbaru,” ujarnya.

Bahkan ditargetkan pada akhir tahun 2023 juga ditargetkan tuntasnya tol dari Lampung Bakauheni yang tembus langsung ke Dumai, ini sudah proses luar biasa.

“Kemudian setahun terakhir ini kalau kita mau lihat lagi, juga luar biasa penanganan pandemi global yang dilakukan, yang mampu menekan angka kematian. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang maju seperti Amerika, Italia, dan lainnya, yang meninggal kita meminimalisir korban ini adalah upaya yang paling maksimal dan paling luar biasa,” paparnya.

Belum lagi upaya mempermudah masuknya investasi ke dalam negeri melalui undang-undang Cipta Karya, dengan mempermudah birokrasi dan ketertarikan pihak luar untuk turut melakukan investasi di Indonesia.

“Ibarat seperti api, kita pegang dulu dan terasa panas. Jangan cuma dilihat aja gitu kalau kita mau tahu panas apa dingin tapi harus kita coba dulu aja, baru kita tahu ya panas atau dingin, jadi kita berpikir jernih saja, Jokowi hari ini membawa kita kepada masa gemilang dan terbilang,” ujarnya. https://www.beritamoneter.com/

Redaksi Minggu, 25 Oktober 2020
Serahkan Bantuan Modal Kerja, Presiden: Jangan Patah Semangat


Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil pada Selasa, 29 September 2020. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Saat berbincang dengan para pelaku usaha kecil tersebut, Presiden menjelaskan bahwa situasi yang tengah dihadapi mereka saat ini juga dihadapi oleh para pelaku usaha kecil lain maupun besar. Baik di Indonesia maupun di setidaknya 215 negara di dunia yang ikut terdampak Covid-19.

"Kita tahu bahwa sekarang ini memang baru pada kondisi pandemi Covid, semuanya merasakan termasuk Bapak/Ibu semuanya, ini terjadi tidak hanya di Indonesia. Terjadi di 215 negara. Kondisinya sama persis, kesulitan-kesulitannya, semuanya sama," ujarnya.

Menurutnya, dalam situasi saat ini, seluruh pihak harus dapat bertahan dan bekerja lebih keras dari sebelumnya.

Kepala Negara memahami bahwa keuntungan dan omzet para pelaku usaha mengalami penurunan di tengah pandemi saat ini. Namun, Presiden mengajak agar seluruh pihak tidak patah semangat.

"Saya harapkan semangatnya jangan kendur," tuturnya.

Aman Nurmansyah, seorang pedagang kaki lima yang sehari-harinya berjualan kaki lima di sekitar jalan Pajajaran, Kota Bogor, berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden itu.

"Saya berterima kasih kepada Bapak dapat bantuan ini. Setidaknya kita bisa bertambah lagi  (kemampuan) untuk berjalan ke depannya," kata Aman yang biasa berjualan cakwe dan odading ini.

Ia juga bercerita bahwa meski sempat mengalami penurunan hasil penjualan di tengah pandemi ini, dirinya terus berjuang dan tidak patah semangat. Aman Nurmansyah juga bersyukur masih tetap dapat melanjutkan usahanya.

"Saya jualan cakwe dan odading di Jalan Pajajaran. Sebelumnya saya sudah banyak usaha, tapi ya itu jatuh-bangun. Saya tidak menyerah, terus berjalan. Alhamdulillah sekarang tetap lanjut walaupun omzetnya menurun. Yang penting kita bertahan buat sehari-hari," ungkapnya.

Oleh karenanya, bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta yang diserahkan langsung tersebut diharapkan dapat meringankan beban para pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi. Kepada mereka Presiden mengingatkan agar dapat menggunakan bantuan tersebut dengan optimal.

"Kalau ada sisa, jangan sampai kemudian dibelikan ke hal-hal yang konsumtif," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga mengajak dan mengingatkan para pelaku usaha kecil dan mikro tersebut untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas menjajakan barang dagangannya.

"Hati-hati betul, kalau berjualan pakai masker. Apalagi yang berjualan makanan, sering cuci tangan. Memberikan dagangannya juga jaga jarak, kalau bisa jangan sampai bersentuhan," ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak 63 pelaku usaha mikro dan kecil yang berasal dari sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bogor hadir dalam dua sesi penyerahan untuk menghindari kerumunan dan memudahkan penerapan ketat protokol kesehatan.

Hadir dalam acara penyerahan bantuan modal kerja tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. 





Redaksi Kamis, 01 Oktober 2020