Results for "Presiden Jokowi"
Pemerintahan Jokowi Diakui Konsisten Wujudkan Pemerataan Pembangunan

 



Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diakui konsisten dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Sejak periode awal hingga memasuki masa akhir jabatannya, Jokowi terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.


Komitmen Jokowi merealisasikan pemerataan pembangunan ini mendapat banyak apresasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari kalangan akademisi di Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Ridha Ajam.


Ridha melihat bahwa Jokowi sangat memprioritaskan pemerataan pembangunan demi kemajuan bersama. Hal ini mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan juga turut meningkat.


“Kita harus akui bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan demi pemerataan. Sehingga daerah-daerah harus memanfaatkan peluang ini untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Ridha seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).


Ridha juga melihat bahwa Jokowi berhasil menjalankan strategi untuk menghadirkan pemerataan di Tanah Air, yaitu dengan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim tersentuh program pembangunan.


Fokus Pembangunan di Indonesia Timur


Menurut Ridha, kebijakan yang diambil Jokowi tersebut sudah sangat tepat. Sebab pemerataan dapat diwujudkan jika seluruh wilayah di Indonesia dapat tersentuh pembangunan infrastruktur yang memadai.


“Saya melihat sekarang pembangunan supaya ada pemerataan ke depan. Maka oleh pemerintah pusat Pak Jokowi difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Dalam hal ini wilayah timur,” katanya memungkasi.


Sumber

Redaksi Rabu, 23 November 2022
Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Berat


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM berat. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021, di Istana Negara, Jumat (10/12/2021).

“Pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua Tahun 2014,” tuturnya.

Kepala Negara menuturkan, perkembangan revolusi industri 4.0. juga menuntut untuk dapat mengantisipasi beberapa isu HAM, termasuk kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Presiden pun telah menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE.

“Namun, saya juga ingatkan, bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan pembahasan regulasi mengenai hal tersebut.

“Saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR, agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin,” tutur Kepala Negara.

Presiden menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus diikuti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak berkeadilan dalam dunia yang penuh disrupsi seperti sekarang.

“Kita harus selalu berinovasi dalam upaya melindungi hak asasi warga negara Indonesia, terutama kelompok warga yang marjinal. Kita harus membangun Indonesia Maju, dan sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. 


Sumber

Redaksi Jumat, 17 Desember 2021
Bara JP Apresiasi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi

 

Presiden Jokowi. 

JAKARTA - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) memuji capaian kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'aruf Amin.


"Dalam kondisi pandemi, Presiden Jokowi sebagai nakhoda memberikan arah yang jelas dan tegas serta berani mengambil resiko dalam menempuh krisis" kata Ketum Bara JP Gianto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10). Dia menyampaikan pemerintah berhasil mengendalikan pandemi dan menjadi contoh bagi negara lain dalam penanganan covid-19.

"Di bawah satu komando presiden, langsung turun untuk mengontrol program vaksinasi, ketersediaan obat, ruang perawatan, oksigen, distribusi sembako dan bantuan UMKM," ujar Gianto.

Dari sisi ekonomi, Gianto menyampaikan pemerintah berhasil menghadang badai resesi ekonomi dan menekan angka kemiskinan pada saat pandemi. "Efek domino pandemi adalah krisis multidimensi. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan perlindungan sosial berupa program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, prakerja, bantuan UMKM, subsidi kuota" katanya.

Selain itu, Gianto mengatakan kebijakan insentif pajak mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi terkhususnya PPN perumahan. "Bara JP siap bersama masyarakat untuk membantu dan mengawal program kerja Presiden Jokowi hingga tahun 2024," katanya.

Redaksi Kamis, 04 November 2021
Survei: 67,4% Warga Indonesia Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

 


Hasil survei Poltracking menunjukkan, sebanyak 67,4% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir. Secara rinci, 5,6% responden merasa sangat puas dan 61,8% responden cukup puas.

 

Sementara, masih ada 27,8% responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf. Rinciannya, sebanyak 22,9% reponden merasa tidak puas dan 4,9% responden sangat tidak puas. Lalu, sebanyak 4,8% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Poltracking juga melakukan survei terkait kinerja Jokowi-Ma'ruf secara terpisah. Hasilnya, 68,4% responden merasa puas dengan kinerja Jokowi. Rinciannya, 63,1% cukup puas dan 5,3% sangat puas.

 

Sebanyak 28,2% responden mengaku tak puas dengan kinerja Jokowi. Sementara, 3,4% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

 

Adapun, responden yang puas dengan kinerja Ma'ruf sebesar 60,3%. Rinciannya, 56,3% responden merasa cukup puas dan 4% responden sangat puas.

 

Sementara, responden yang tidak puas dengan kinerja Ma'ruf sebanyak 34,1%. Sisanya sebanyak 5,6% responden menjawab tidak tahu/tidak jawab.

 

Adapun, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf paling tinggi pada bidang politik dan stabilitas nasional, yakni 64.1%. Posisinya diikuti bidang sosial budaya dan kesehatan masing-masing sebesar 60.5% dan 60%.

 

Sementara, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah. Persentasenya hanya sebesar 52.8%.

 

Poltracking melakukan survei terhadap 1.220 responden pada 03-10 Oktober 2021 dengan metode multistage random sampling. Tingkat toleransi kesalahan (margin of error) dalam survei ini sebesar 2.8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Redaksi Jumat, 29 Oktober 2021
Masyarakat Apresiasi Presiden Jokowi dan Menkes dalam Penanganan Covid-19

Jakarta, – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan masyarakat mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan (MenkesBudi Gunadi Sadikin dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Jadi konsisten untuk mengatakan bahwa publik mengapresiasi kinerja presiden dan menteri kesehatan dalam menangani Covid-19 pada waktu survei dilakukan di pertengahan September,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam rilis temuan survei “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini”, Minggu (26/9/2021).

Diungkapkannya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, khususnya dalam menangani Covid-19 terjadi peningkatan kepuasan dibandingkan survei yang digelar pada Juli 2021.

Dalam survei September 2021, masyarakat yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja presiden ada sebanyak 4,8% dan cukup puas sebesar 57%. Jika ditotal, masyarakat yang menyatakan puas dan cukup puas ada sebanyak 61,8%. Sementara pada survei bulan Juli tercatat 61%.

“Mayoritas masyarakat yang puas atau sangat puas dengan kerja Presiden menangani wabah Covid-19, tidak berubah dalam dua bulan terakhir,” ujar Burhanuddin Muhtadi.

Kemudian, masyarakat yang menyatakan kurang puas ada 31,8% responden dan tidak puas sama sekali ada 2,9% responden. Sedangkan dalam survei pada Juli 2021, yang menyatakan kurang puas 30,1% dan tidak puas sama sekali 6,4 persen.

“Jadi yang kurang puas dan tidak puas di bulan September mengalami penurunan dibandingkan Juli. Jadi memang ada peningkatan kepuasan meskipun kecil dan penurunan tingkat ketidakpuasan terhadap kerja presiden dalam menangani Covid-19 di September,” terang Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin menduga peningkatan kepuasan publik tersebut dikarenakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menghasilkan dampak positif dari sisi kesehatan.

Selanjutnya, kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencapai 38,1%, dengan rincian cukup percaya sebesar 37,1% dan sangat percaya 1%. Meski, publik yang menyatakan biasa saja terhadap kinerja menteri kesehatan sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 38,3%.

“Tapi kalau dilihat dari trennya masih positif sekali ya. Mereka yang percaya dibandingkan yang tidak percaya yang hanya 11%,” papar Burhanuddin Muhtadi.

Untuk penurunan kasus harian, survei menemukan mayoritas warga tahu atau pernah mendengar tentang penurunan kasus positif harian dan kasus kematian harian Covid-19 di Indonesia. Dari yang tahu tersebut, mayoritas percaya terjadinya penurunan angka penularan dan angka kematian akibat wabah tersebut.

Hal itu dilihat dari ada sebanyak 5,5% warga sangat percaya dan 83,1% percaya terhadap penurunan kasus kematian harian. Kemudian sebanyak 5% responden dan 81,4% percaya pada kasus positif harian yang mengalami penurunan.

Selanjutnya, survei menyebutkan mayoritas warga puas terhadap penerapan protokol kesehatan, dan mayoritas masyarakat menilai pemerintah cukup atau sangat tegas dalam menegakkan kebijakan protokol kesehatan.

Sebanyak 71,3% warga menyatakan cukup puas dan 10,2% menyatakan sangat puas terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian kasus Covid-19. Lalu sebanyak 6,2% masyarakat melihat pemerintah sangat tegas dan 71,4% melihat pemerintah cukup tegas dalam menegakkan protokol kesehatan.

 

Redaksi Rabu, 13 Oktober 2021
Presiden: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini


Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (
lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/06/2021).

Presiden mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek. Kepala Negara memandang bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

Redaksi Kamis, 23 September 2021
Presiden: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini


Bogor, Tembolak News- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/06/2021).

Presiden mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek. Kepala Negara memandang bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini karena dinilai bisa mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” imbuhnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tandasnya.

 

Redaksi Kamis, 12 Agustus 2021