Results for "corona"
Pakar Kesehatan Sebut Hepatitis Akut Misterius pada Anak Bukan Akibat Vaksin Covid-19

 

Guru Besar Kesehatan Anak bidang Gastrohepatologi Hanifah Oswari menuturkan, hepatitis akut misterius bukan disebabkan vaksin Covid-19. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menjelaskan terkait hal itu.

"Kejadian ini dihubung-hubungkan dengan vaksin Covid-19. Itu tidak benar, karena kejadian hepatitis akut saat ini tidak ada bukti kalau itu berhubungan dengan vaksin covid," kata Hanifah dalam webinar Kementerian Kesehatan, Kamis (5/5).

Dia menjelaskan, sempat ada yang mengindikasikan hepatitis akut misterius kali ini berhubungan dengan virus Covid-19, hingga Adenovirus 41. Tetapi hal itu belum dilandasi dengan data yang signifikan.

"Jadi virus-virus tadi yang kita sebutkan itu diduga karena masih mungkin itu kejadian yang bersamaan tetapi bukan penyebab langsungnya. Karena itu, menghubungkan virus covid sendiri saja belum bisa ditentukan apalagi vaksin covidnya pada saat ini, berita seperti itu saya kira perlu diluruskan," bebernya.

Untuk diketahui WHO kali pertama menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya mengenai 10 kasus Hepatitis Akut yang tidak diketahui etiologinya (Acute Hepatitis of Unknown aetiology) pada anak-anak usia 11 bulan hingga 5 tahun pada periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah.

Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Tujuh belas anak di antaranya (10 persen) memerlukan transplantasi hati, dan satu kasus dilaporkan meninggal

Redaksi Sabtu, 07 Mei 2022
SAPMA Pemuda Pancasila Dukung Pilkada 2020 Dilanjutkan


Nasional - Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo untuk tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.

Ketua Umum Pengurus Pusat SAPMA PP, Aulia Arief, menyatakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pilkada di masa pandemi Covid-19 bukan mustahil. Sebab, negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi Covid-19.

"Kami Sapma Pemuda Pancasila siap mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, karena satu juta kader kami akan siap membantu Komisi Pemilihan umum (KPU) menggelar Pilkada," ujarnya di kantor SAPMA PP.

Arief mengungkap, ada 270 Pilkada di tahun 2020 ini, dan Bupati, Walikota serta Gubernur adalah Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Karena itu, diharapkan akan ada gagasan-gagasan yang lahir dari para calon Kepala Daerah dalam menghentikan penyebaran Covid-19 di daerahnya.

"Yang harus dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan dengan tidak berkumpul dalam jumlah besar. Dan yang terpenting bagaimana disiplin protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat,” katanya. “Semua protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, juga harus disertai penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar agar tidak terjadi cluster baru Pilkada," tegas Arief.

Arief yang juga relawan Gugus Tugas Nasional Pemuda Pancasila ini menjelaskan, SAPMA Pemuda Pancasila siap mendukung, mengawal dan mensosialisasikan Pilkada masa pandemi ke masyarakat demi suksesi Pilkada 2020.

“Karena kami mempunyai jaringan kampus, sekolah dan akar rumput di seluruh Indonesia. Bahkan terbukti relawan Gugus Tugas Satgas Pemuda Pancasila bergerak di seluruh pelosok tanah air sampai hari ini,” pungkasnya. (ant/dil/jpnn)

Sumber

Redaksi Minggu, 27 September 2020
Tolak Deklarasi KAMI, Masyarakat NTB : Kami Tidak Mau Terpecah Belah


NTB - Para organisasi kepemudaan (OKP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ramai-ramai menyatakan penolakannya terhadap manuver Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ingin mendeklarasikan diri di wilayah mereka.

Elemen OKP yang tergabung di dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB (PM NTB) Bersatu itu menilai, langkah KAMI yang ingin melakukan deklarasi di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut.

“Sampai saat ini pemuda Indonesia masih mencari cara agar COVID-19 tidak meluas penyebarannya, akan tetapi ada kelompok KAMI yang justru melakukan deklarasi dan ini sangat kontra produktif,” kata koordinator lapangan PM NTB, Isnaini dalam orasinya di depan gedung Bank Indonesia (BI) Mataram, NTB, Kamis (17/9/2020).

Pengurus dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) itu memandang, bahwa kehadiran KAMI juga menjadi sumbangsih dari kegaduhan masyarakat.

“Mahasiswa dan Pemuda NTB siap bersatu menolak deklarasi KAMI karena hanya akan mengundang kegaduhan di tengah-tengah masyarakat NTB,” tegasnya.

Oleh karena itu, Isnaini bersama dengan elemennya menyatakan penolakannya terhadap kehadiran KAMI di NTB.

“Kami, masyarakat NTB tidak mau terpecah belah atas kehadiran KAMI di wilayah NTB dan kami meminta Pemprov NTB untuk tidak memberikan izin terhadap kelompok KAMI yang akan deklarasi kapanpun dan dimanapun, apalagi menggunakan fasilitas negara,” tuntutnya.

Sekaligus, ia juga mengajak kepada masyarakat agar fokus bagaimana bersama-sama berupaya menghadapi situasi pandemi agar segera usai.

“Mengajak semua masyarakat NTB tetap patuhi protokol COVID-19 demi keselamatan masyarakat NTB,” serunya.

Terakhir, Isnaini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk cermat dalam menyerap informasi yang didapat, sehingga tidak mudah disetir atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu demi memuluskan kepentingan politik praktis mereka saja.

“Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih cermat dalam menanggapi isu yang beredar di nasional maupun daerah,” tutupnya. [REL]

Sumber

Redaksi Jumat, 18 September 2020
Alhamdulillah, Kesembuhan Pasien Covid-19 Terus dan Terus Meningkat


 

Mataram- Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Provinsi NTB terus dan terus meningkat. Per tanggal 16 Mei 2020, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB melaporkan adanya penambahan sembuh baru sebanyak 19 orang. Pasien yang sembuh berasal dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah.

"Hari ini terdapat penambahan 19 orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, " kata Sekda NTB sekaligus Ketua Pelakana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si Sabtu (16/05/2020).

Dengan adanya tambahan 19 sembuh baru, maka total jumlah pasien yang sembuh sebanyak 219 orang. Sementara pada hari ini terkonfirmasi adanya tambahan tujuh kasus baru  positif Covid-19.

" Maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini (16/5/2020) sebanyak 365 orang, dengan perincian 219 orang sudah sembuh, tujuh meninggal dunia, serta 139 orang masih positif dan dalam keadaan baik," terangnya.

Lalu Gita merincikan, ke 19 orang pasien yang sembuh itu adalah ;

1. Pasien nomor 42, an. Tn. A, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Nipah, Kecamatan 
Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
2. Pasien nomor 72, an. Tn. M, laki-laki, usia 59 tahun, penduduk Kelurahan Praya, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pasien nomor 87, an. Tn. A, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Aik Darek, Kecamatan 
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Pasien nomor 153, an. An. F, perempuan, usia 12 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
5. Pasien nomor 168, an. Ny. M, perempuan, usia 75 tahun, penduduk Desa Sepakek, 
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
6.Pasien nomor 179, an. Tn. LS, laki-laki, usia 66 tahun, penduduk Kelurahan Monjok Barat, 
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 290, an. Tn. IKGH, laki-laki, usia 53 tahun, penduduk Kelurahan Karang 
Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
8. Pasien nomor 291, an. An. RS, laki-laki, usia 16 tahun, penduduk Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Pasien nomor 303, an. Tn. FCU, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara 
Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 304, an. Tn. DMS, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
11. Pasien nomor 306, an. Ny. R, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
12. Pasien nomor 314, an. Tn. S, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Timur, 
Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
13. Pasien nomor 316, an. Tn. AR, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Bertais, 
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
14. Pasien nomor 317, an. Ny. AB, perempuan, usia 40 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
15. Pasien nomor 319, an. Ny. RDA, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
16. Pasien nomor 320, an. Ny. JA, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
17. Pasien nomor 322, an. Tn. RSS, laki-laki, usia 18 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
18. Pasien nomor 323, an. Ny. H, perempuan, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
19. Pasien nomor 324, an. Tn. IWS, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Jempong 
Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

"Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap 
melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi 
positif," katanya.

Lebih lanjut Sekda NTB juga mengatakan, meskipun semakin banyak kesembuhan baru, namun masyarakat diminta tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19 seperti menerapkan jaga jarak (physical distancing) minimal dua meter, tetap di rumah, mengenakan masker saat keluar rumah, cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menjaga kesehatan.

"Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada petugas kesehatan yang tanpa lelah memberikan pelayanan, baik pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat maupun pelayanan pengobatan kepada pasien positif Covid-19 di rumah sakit," katanya.

Hingga saat ini, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 850 orang, dengan perincian 381 orang (45%) PDP masih dalam pengawasan, 469 orang (55%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.320 orang, terdiri dari 301 orang (6%) masih dalam pemantauan dan 5.019 orang 
(94%) selesai pemantauan. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 4.867 orang, terdiri dari 1.961 orang (40%) masih dalam pemantauan dan 2.906 orang (60%) selesai pemantauan.(HumasNTB/LNG04)

Redaksi Rabu, 09 September 2020
Pemprov NTB Ajak Pemda Turun Bersama Sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

 



Mataram - Pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020, tentang Penanggulangan Penyakit menular akan dimulai pada tanggal 14 September 2020, atau tinggal 11 hari lagi. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk turun bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat.


"Kita sudah mulai melakukan sosialisasi, bersama aparat, Pol PP, TNI dan Polri sampai dengan tanggal 13 September, " ujar Asisten I Provinsi NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, didampingi Kasat Pol PP dan Karo Hukum, saat melakukan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 4 September 2020.


Ia menjelaskan bahwa dasar dari terbitnya Perda itu, karena masih terjadinya penambahan kasus Covid-19 di NTB. Dimana hal itu disebabkan salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi imbauan Pemerintah terkait penerapan protokol Covid-19.


Untuk itu lanjutnya, Pemprov NTB membuat Perda yang mengatur pemberian sanksi bagi yang melanggar. Harapnya dengan adanya sanksi tersebut akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol Covid-19, terutama dalam menggunakan masker. 


Diungkapkan Baiq Eva, setelah tahap sosialisasi ini selesai pada tanggal 13 September, maka mulai tanggal 14 september 2020 akan diberlakukan sanksi denda sesuai yang diatur dalam Perda dan Peraturan Gubernur, sebesar 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker di ruang- ruang publik.


"Sekarang tinggal kita pilih, mau pakai masker atau denda," ujarnya.


Untuk itu ia mengajak pemda kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda Nomor 7 tahun 2020. Lebih jauh ia juga meminta Pemda dalam melakukan sosialisasi, agar menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. 


"Seperti yang kita lakukan saat ini, turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker," ungkapnya.


Untuk lebih memaksimalkan tahapan sosialisasi, Pemda juga diminta untuk memanfaatkan semua platform yang ada secara maksimal. Misalnya sosialisasi melalui media cetak, elektronik, spanduk, baliho dan banner yang dipasang di hampir semua sudut di Provinsi dan Kabupaten/kota.


Di hadapan peserta Rakor, Baiq Eva juga mengingatkan, kepada kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar tetap menerapkan Protokol Covid-19 dalam semua tahapan proses yang ada. "Jangan ada kerumunan massa yang melanggar protokol Covid-19, terutama saat pendaftaran," tutupnya. (Humas NTB/LNG04) 

Sumber



Redaksi Sabtu, 05 September 2020
Seskab: Iduladha di Masa Pandemi Jadi Lebih Bermakna karena Berkurban Untuk Umat


Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung Wibowo, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha atau Idul Kurban 1441H.
Hal tersebut disampaikan Seskab saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Seskab berharap  bahwa Iduladha atau Idul Kurban kali ini lebih bermakna.
“Semoga Idul Kurban dalam kondisi pandemi Covid-19 ini benar-benar lebih bermakna karena kita berkurban bersama untuk umat manusia. Selamat Hari Raya Iduladha,” pungkas Seskab.
Sebagai Informasi, Iduladha atau Hari Raya Kurban ini ditandai dengan penyembelihan hewan kurban di seluruh dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, daging kurban itu kemudian disalurkan kepada masyarakat umum yang masuk kategori membutuhkan. (RSF/EN)

Redaksi Jumat, 31 Juli 2020
Presiden: Hasil Uji ‘Swab’ Saya dan Ibu Negara Negatif


Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabarkan bahwa hasil uji swab bersama Ibu Negara Iriana menunjukan negatif Covid-19 dan kondisinya saat ini dalam keadaan prima serta sehat.
“Alhamdulillah sehat-sehat saja. Pagi hari ini saya berolahraga, bersepeda, agar badan lebih sehat lagi sehingga imunitas tubuh menjadi lebih baik,” ujar Presiden usai berolahraga di area Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (25/7).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan berkalanya yang dilakukan kemarin sore juga menyertakan uji swab test.
“Tadi malam sudah keluar hasil tes swab-nya. Alhamdulillah negatif. Ibu (Iriana) juga negatif,” Presiden menegaskan.
Di tengah pandemi yang melanda di setidaknya 215 negara, Presiden kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Presiden, perilaku disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan turut berperan penting dalam mempercepat penanganan pandemi oleh pemerintah.
“Saya berulang-berulang mengajak masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sehabis aktivitas, jangan masuk ke dalam kerumunan, dan jaga jarak. Itu yang paling penting harus kita jaga terus,” ucapnya. (BPMI/EN)

Redaksi Minggu, 26 Juli 2020
Presiden: Jadikan Hasil Pemeriksaan BPK Parameter Perbaikan Pengelolaan Anggaran


Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai parameter perbaikan dan parameter reform dan parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
”Alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016 sampai 2019 pemerintah pusat dapat mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat dari 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 di tahun 2019,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (20/7).
Kepada kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan opini WTP, Presiden minta untuk pertahankan, tapi juga tetap melakukan reform. Ia menambahkan agar yang belum baik segera diperbaiki. ”Untuk kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan mendapatkan opini TMP/Disclaimer, (Tanpa Menyatakan Pendapat) agar secepat-cepatnya segera melakukan perbaikan, melakukan terobosan dan melakukan langkah-langkah perubahan yang signifikan,” jelas Presiden.
Kepala Negara mengaku akan mengikuti, memonitor terus dari waktu ke waktu apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan kepala lembaga. ”Langkah perbaikan betul-betul harus konkret, harusnya nyata, sehingga setiap uang rakyat yang dikeluarkan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Presiden.
Pada bagian akhir, Presiden sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK telah menyelesaikan LHP LKPP. ”Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh pimpinan, anggota dan jajaran BPK dalam menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2019,” pungkas Presiden. (FID/EN)

Redaksi Selasa, 21 Juli 2020
Perang Melawan Hoax Tentang Covid-19 di Indonesia
Dr. Rohadi Sp.BS, FICS, FINPS (Ketua IDI Kota Mataram, Ketua BSMI Provinsi NTB)
REPUBLIKA.CO.ID, Kehadiran media sosial seperti facebook, instagram, line, whatsaap membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi ketimbang dari media cetak seperti Koran dan majalah. Namun kemudahan yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi tempat yang sumber tumbuhnya Hoax.
Hoax merupakan berita bohong yang merugikan orang lain. Hal itu disebabkan informasi tersebut dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya Sejak Virus corona yang menjangkit Negara china dan sebagian besar Negara-negara didunia termasuk Indonesia. Banyak sekali temuan berita mengenai virus tersebut yang ternyata merupakan informasi palsu.
Dari sinilah sesungguhnya peran kaum terpelajar Indonesia untuk tidak mudah tergiring oleh opini yang beredar di media sosial. Tidak mudah percaya pada informasi yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Sebab kaum terpelajar ini memiliki sikap kritis dalam melihat setiap persoalan yang terjadi di sekelilingnya. Tidak boleh apatis atau menerima apa adanya tanpa menganalisis, menelaah terlebih dahulu setiap berita yang dikonsumsinya.
Sudah menjadi kewajiban besar kaum terpelajar ini membawa masyarakat menuju perubahan kearah yang lebih baik. Dalam Menjaga kenyamanan masyarakat terkait maraknya hoax virus tersebut ada beberapa hal yang perlu mereka lakukan bukan sebaliknya ikut menyebarkan dan menulis Hoax.
Pertama ialah bijak dalam memanfaatkan internet. Gunakanlah internet secukupnya saja. Melihat begaimana media sosial saat ini menjadi ladang subur tumbuhnya hoax, maka untuk mencegah peluang besar kita terpengaruh sebaiknya membatasinya dengan kegiatan yang lebih positif, seperti membaca buku dan sebagainya.
Kedua adalah membudayakan membaca yang baik dan benar. Agar mendapatkan inti sari dari sebuah berita, kita dituntut teliti memahami keseluruhan teks tersebut. Maka jangan membaca hanya sepenggal tetapi secara utuh mulai dari judul sampai kalimat akhir. Supaya tidak mudah terpedaya oleh judul-judul berita yang isinya bisa jadi merupakan provokasi.
Ketiga ialah jangan menyebarluaskan konten hoax. Jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan.Bahaya betul jika seorang yang kita anggap terpelajar malah ikut-ikutan dalam menyebarluaskan sebuah hoax. Oleh karena itu kawan-kawan kaum terpelajar Indonesia harus benar-benar menjadi filter ditengah-tengah masyarakat. Memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Menjadi tameng dalam menjegah hoax corona yang mencoba merusak ketertiban masyarakat Indonesia.
Disinilah peran kaum terpelajar ini sebagai agen perubahan dan sebagai agen control sosial masyarakat dapat memberikan suasana disiplin, aman, tentram ditengah maraknya hoax corona. Demi membantu mewujudkan Negara Indonesia yang lebih baik lagi.
Wahai kawan-kawan tenaga medis dan paramedis, hendaknya memberikan informasi apapun yang berhubungan dengan kesehatan harus berdasarkan kaidah ilmiahnya…Harus berdasarkan Evidence Base Medicine dan Value Base Medicine, Bukan Testimoni Base MedicineEvidence-based medicine (EBM) adalah suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita.
Dengan demikian, dalam praktek, EBM memadukan antara kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah terkini yang paling dapat dipercaya. EBM merupakan keterpaduan antara Best research evidence dan Clinical expertise. Identifikasi evidence yang lebih baru yang mungkin bisa berbeda dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya, juga untuk menjamin agar intervensi yang akhirnya diputuskan betul-betul memberi manfaat yang lebih besar dari resikonya (“do more good than harm”).
Demikian pula menulis opini yang berarti akan menyebarluaskan gagasan ke ruang publik dimanapun termasuk koran cetak, koran online maupun media lain. Menulis opini berarti memberikan wawasan dan pengetahuan untuk orang lain. Berbagai informasi, data, juga pengalaman.  Karena itulah, kegiatan menulis opini mestinya kegiatan yang dilakukan dengan hati-hati. Bikinlah Opini sesuai kaidah ilmiah dan ada patokan ilmiahnya. Beropinilah sesuai Bidang yang di Kuasai..Jangan mengeluarkan opini yang bukan bidangnya.
Hoax yang beredar dari berbagai Daerah. Yang terbaru dari Manado dan Mataram ini sangat menggangu dan menyakiti tenaga medis yang sudah berpeluh melawan Covid-19. Ayo Masyarakat jangan Mudah termakan Hoax…ini membahayakan.  (Dirangkum dari Berbagai Sumber).

Berita Sabtu, 06 Juni 2020
Pelaku perjalanan tanpa gejala di KSB dijemput petugas untuk diisolasi


Bhabinkamtibmas Desa Belo, Kecamatan Jereweh bersama Babinsa, pemerintah desa dan kecamatan setempat, menjemput seorang pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG), Rustam Efendi warga asal Dusun Mekar Desa Belo untuk dikarantina di rumah isolasi khusus Tanakakan, Rabu (3/6).

Rustam Efendi yang juga menjabat sebagai ketua Badan Permusyawarayan Desa (BPD) Desa Belo pernah melakukan perjalanan ke luar Sumbawa Barat.

Ia dijemput karena tidak mematuhi protokol kesehatan saat isolasi mandiri di rumahnya.

Kapolres Sumbawa Barat, melalui PS Paur Subbag Humas Bripka Mayadi Iskandar, di Taliwang, Rabu, mengatakan, Bhabinkamtibmas Desa Belo, Bripka I Nengah melakukan pengamanan dan pengawalan bersama Babinsa saat Rustam dijemput di kediamannya.

"Rustam ini tidak mengikuti protokol kesehatan, dalam masa isolasi mandiri ia melakukan perjalanan ke Sumbawa Besar sebanyak dua kali," jelasnya.

Rustam juga selalu keluar ke sawah, menjenguk kerabat bahkan mengikuti rapat di Kecamatan Jereweh.

"Sesuai aturan, pelaku perjalanan harus diisolasi selama 14 hari dan tidak boleh ke luar kemana-mana," katanya.

Rustam Efendi langsung dibawa oleh petugas ke lokasi karantina khusus PPTG Tanakakan.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas mengimbau warga agar tidak panik dan tidak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar di media sosial tentang Corona yang belum jelas sumbernya.

"Tetap jaga kesehatan patuhi imbauan pemerintah, pakai masker dan jaga jarak," katanya.

Ia juga mengimbau warga jika terjadi gangguan kambtibmas agar segera menghubungi Polsek setempat. [ant]

Berita Kamis, 04 Juni 2020
Forkopimda-MUI Kota Mataram Mengeluarkan Imbauan Tidak Shalat Berjamaah


Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram mengeluarkan pernyataan bersama tentang imbauan masyarakat untuk tidak melaksanakan salat berjamaah atau aktivitas lainnya di masjid sementara waktu selama pendemi COVID-19.

Pernyataan itu disampaikan secara resmi Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, Kapolresta Kota Mataram, Dandim 1606 Lobar, Ketua MUI Kota Mataram, dan Kemenag Kota Mataram, di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahad.

Dalam pernyataan bersama tersebut, wali kota menyampaikan saat ini Kota Mataram telah masuk daerah dengan status tanggap darurat dan berada dalam zona merah COVID-19, karena itu masyarakat diharapkan mengganti dengan ibadah di rumah.

Hal tersebut sekaligus , dalam rangka upaya mencegah, memutus rantai penyebaran wabah COVID-19, dimana dari hari ke hari masyarakat yang terpapar positif COVID-19 di Kota Mataram semakin bertambah. Terlebih saat ini telah terjadi transmisi lokal penyebaran virus di Kota Mataram.

"Apalagi, Kota Mataram sudah dinyatakan sebagai daerah dengan status tanggap darurat dan berada dalam zona merah, sehingga perlu penanganan lebih maksimal," katanya.

Sehubungan dengan itu, wali kota bersama Forkopimda dan MUI Kota Mataram, meminta kepada seluruh warga masyarakat kaum muslimin muslimat di Kota Mataram untuk, meniadakan shalat Jumat dan menggantikan dengan shalat dzuhur di rumah.

Masyarakat juga diminta meniadakan shalat Tarawih di masjid dan di mushala, meniadakan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, yang melibatkan jamaah

"Melalui pernyataan bersama ini, kami berharap masyarakat memaklumi dan mau mengikuti anjuran yang dibuat pemerintah," katanya.

Berdasarkan data terakhir Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Mataram, Minggu (26/4-2020) pukul 12.00 Wita, tercatat jumlah kasus positif COVID-19 Kota Mataram secara kumulatif sebanyak 68 orang.

Sebanyak 68 orang yang dinyatakan positif itu, 55 orang di antaranya masih dirawat, 11 orang sembuh dan 2 orang meninggal dunia. Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 118 orang dan orang dalam pengawasan (ODP) 65 orang serta orang tanpa gejala tercatat 332 orang. [ant]

Berita Senin, 27 April 2020
Presiden Ajak Seluruh Pihak Bersinergi Redam Dampak Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Presiden Joko Widodo meminta Bank Indonesia untuk fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri agar lebih terkendali di tengah gejolak pasar keuangan akibat pandemi global Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Negara juga telah berbicara dengan pihak Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Saya minta sinergi kebijakan antara otoritas baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus diperkuat. Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan, dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin," kata Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 20 Maret 2020.

Di bidang perbankan, Presiden telah meminta OJK untuk fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang dapat memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak pandemi global Covid-19, utamanya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal. Kebijakan stimulus tersebut diperlukan agar aktivitas produksi dapat terus berjalan.

"OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM, yang terkena dampak dari Covid-19. Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini juga dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih diintensifkan dan dieksekusi seluas-luasnya untuk menjaga sekaligus memberdayakan UMKM.

Presiden juga meminta dukungan dari seluruh elemen dunia usaha untuk bergotong royong menghadapi dan menjawab tantangan ekonomi utamanya di tengah pandemi global Covid-19.

"Saya minta dukungan dari seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat pekerja, serikat buruh, serta himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan," kata Presiden.







Berita Jumat, 20 Maret 2020
Kementerian PUPR Siapkan 4 Tower Wisma Atlet Kemayoran Sebagai RS Darurat Covid-19

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah mulai melaksanakan perbaikan dan perapihan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19. Perbaikan dilakukan sebagai respon atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Perbaikan dan perapihan akan dilaksanakan selama 4 hari mulai Rabu malam (18/3) dan ditargetkan selesai pada Sabtu malam (21/3).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Ratas Evaluasi Penanganan COVID-19 pagi ini mengenai rencana  perbaikan Wisma Atlet Kemayoran untuk bisa dimanfaatkan sebagai RS Darurat COVID-19. Pada hari Kamis (19/3/2020) sore, Menteri Basuki juga melakukan sidak lapangan ke Wisma Atlet didampingi Dirjen Perumahan Khalawi AH, Kasdam Jaya, Brigadir Jenderal TNI M. Saleh Mustafa, Direktur Rumah Susun M. Hidayat, dan beberapa Direksi BUMN Karya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan perbaikan dilakukan pada fisik bangunan, instalasi air minum, listrik dan lift. "Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19/Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian BUMN dan pihak terkait agar RS Darurat COVID-19 ini cepat selesai. Jika memang diperlukan penyesuaian atau pembongkaran fisiknya, kita siap" kata Khalawi pada Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19, di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Dari 10 tower yang ada, Kementerian PUPR menyiapkan 4 tower untuk digunakan sebagai RS Darurat yakni tower 1, 3, 6 dan 7 yang semuanya berada di Blok D10. Tower 6 secara utuh mulai lantai 1 hingga 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien. Kapasitas yang tersedia adalah 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang.

“Satu kamar diperkirakan dapat menampung dua hingga tiga orang pasien," terang Khalawi.

Adapun tower 7 akan dibagi menjadi beberapa fungsi. Pada lantai 1 akan digunakan sebagai IGD, lantai 2 untuk ICU, lantai 3 untuk ruang refreshing. Sedangkan lantai 4 - 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien.

"Kapasitas di tower 7 adalah 886 unit. Jika satu unit dapat menampung dua atau tiga orang maka kapasitas ruang rawat maksimun adalah 2.458 pasien," ucapnya.

Untuk dokter dan petugas medis akan menggunakan Tower 1 lantai 1 - 24 dengan kapasitas 650 unit dan dapat menampung maksimum 1.750 orang. Sedangkan Tower 3 lantai 1 - 24 direncanakan untuk Posko Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Jumlah unit yang tersedia sebanyak 650 unit dan dapat menampung maksimal 1.750 orang.

"Kami siap melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia," tandasnya.

Sebagai informasi, Wisma Atlet Kemayoran memiliki 10 tower dimana 7 tower berada di Blok D10 dan 3 tower berada di Blok C dengan total jumlah hunian sebanyak 7.426 unit yang dapat menampung  22.276 orang. Luas bangunan di Wisma Atlet Kemayoran adalah 468.700 meter persegi.

Di Blok C yang berada dekat dengan pintu tol Ancol terdapat tiga tower dengan kapasitas 1.932 unit hunian. Sedangkan di Blok D10 yang berada di belakang RS Mitra Kemayoran, terdapat 7 tower dengan total hunian sebanyak 5.494 unit. Proses pembangunan Wisma Atlet Kemayoran selesai pada November 2017 lalu dan menjadi hunian bagi para atlet yang bertanding dalam ajang Asian Games 2018 lalu.









Sumber: https://setneg.go.id/baca/index/kementerian_pupr_siapkan_4_tower_wisma_atlet_kemayoran_sebagai_rs_darurat_covid_19

Berita
Soal Wabah Korona, MUI NTB : Waspada Boleh, tapi Jangan Panik!


MATARAM-Pemprov NTB telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona (covid-19). Terkait itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengajak masyarakat tidak panik. “Waspada boleh, tapi jangan panik,” kata Ketua MUI NTB Prof H Saiful Muslim pada Lombok Post, kemarin (16/3).
Dia mengajak, seluruh masyarakat mengikuti imbauan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Yakni, tidak berpergian keluar rumah jika tidak begitu penting. Mengingat, penyebaran virus ini kian cepat. “Ini semata-mata untuk diri kita juga,” ujarnya.
Sebelumnya, pemprov meliburkan sekolah se-NTB selama 14 hari.  Pemprov juga meminta kepada kabupaten/kota meliburkan sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD). Hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Instruksi ini juga berlaku untuk perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta, serta pondok pesantren termasuk MI/MTs/MA.
“Ini adalah musibah, jadi, kita harus lakukan antisipasi, bukannya ketakutan. Caranya dengan menerapkan hidup bersih, dan mendengarkan anjuran dari ahli kesehatan,” ujar Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.
“Kalau keluar rumah, cuci tangan, cuci kaki. Intinya, semua badan harus bersih,” jelasnya.
Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas berbasis massa. Seperti berkumpul dengan banyak orang, atau nongkrong di tempat yang berpeluang besar penyebaran virus korona.
“Kalau gak terlalu penting, lebih baik di rumah saja. Hindari kerumunan,” terangnya.
Selain itu, ia meminta agar masyarakat di perkotaan tidak melakukan buying panic. Sehingga, menimbulkan kepanikan yang besar di masyarakat lainnya. Mengingat, persediaan masker dan hand sanitizer mendadak ludes.
“Kami minta, masyarakat di kota jangan membeli sesuatu secara panik. Kalau panik, warga yang lain juga akan ikut-ikutan, intinya waspada dan tetep tenang,” tutur dia.
Di sisi lain, Prof Muslim meminta setiap warga untuk sama-sama menjaga diri sendiri maupun keluarga. “Imbauan dari gubernur kan hanya sementara, jadi kami minta umat muslim dan yang lainnya bisa saling melindungi. Dan yang tak kalah pentingnya, mari kita berdoa, agar permasalahan ini cepat selesai,” tutupnya. (tea/r5)

Berita Rabu, 18 Maret 2020