Tembolak News: ekonomi

Results for "ekonomi"

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. Pertemuan tersebut mencermikan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

Dalam agenda ini, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. Dalam keterangannya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan antara keduanya.

“Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat. Salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

“Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat,” katanya.

Menurut Presiden, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat,” lanjutnya. (BPMI Setpres/ABD

ekonomi

Bertemu PM Pakistan, Presiden Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Redaksi Jumat, 20 Desember 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (05/07/2024). Presiden menyatakan bahwa IDTH sebagai fasilitas pengujian perangkat berstandar internasional yang dilengkapi dengan peralatan canggih, nantinya akan digunakan untuk menguji berbagai jenis perangkat digital dari luar dan dalam negeri, mulai dari telpon genggam hingga akses poin televisi digital.

“Dari luar dan dari lokal, semuanya. Untuk semuanya, untuk mobil yang perangkat-perangkat mobil listrik yang perangkat-perangkat digitalnya, sekarang juga sangat canggih, kemudian HP, kemudian bluetooth, kemudian access point, dan barang-barang perangkat lainnya.” jelas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa, ini adalah balai pengujian perangkat digital yang sangat canggih dan penting untuk mengejar kemajuan teknologi digital yang sangat pesat.

“Ini kan kita kejar-kejaran dengan perubahan-perubahan teknologi digital yang sangat cepat. Kalau kita tidak memperbarui untuk tes pengujian perangkat-perangkat teknologi digital ya akan ketinggalan, tapi memang ini adalah balai pengujian perangkat-perangkat telekomunikasi yang sangat canggih, dan memang sangat diperlukan” tegasnya.

Presiden juga mengungkapkan rasa syukurnya terhadap laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh hingga 5,11 persen di kuartal I tahun 2024. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memperlihatkan adanya optimisme di tengah isu resesi yang sekarang dihadapi oleh banyak negara.

“Ya, ini menumbuhkan sebuah optimisme bahwa negara-negara lain, negara-negara besar, satu, dua, tiga sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11 persen” ungkapnya.

Presiden menambahkan, “Ini saya kira patut kita syukuri, karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi. Tetapi juga, didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita.”

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan tanggapan mengenai tutupnya pabrik sepatu di kawasan Purwakarta, Jawa Barat, pada awal tahun 2024.

“Kalau masalah ada pabrik yang tutup, ya sebuah usaha itu naik-turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih in. Saya kira banyak-banyak hal.” ujarnya

Presiden kembali mengungkapkan optimismenya mengenai investasi kendaraan listrik yang dinilainya akan turut meningkat seiring berdirinya IDTH ini. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk sudah banyak dan akan terus bertambah.

“Iya kan, ini juga dalam rangka mendukung ke sana. Misalnya kayak mobil listrik ini sudah produsen yang ada di sini sudah lima perusahaan. Terus, sepeda motor listrik sudah ada 59 perusahaan. Gede banget loh tanpa kita sangka-sangka semuanya sudah. Ini nanti yang baru lagi akan masuk lagi, saya kira ini akan membuat ekosistem mobil listrik akan kita semakin kuat.” ungkapnya.

Dalam acara peresmian tersebut, turut mendampingi Presiden: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Wali Kota Depok Mohammad Idris. (ECH/ABD)

ekonomi , Jokowi

Presiden Sampaikan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen

Redaksi Rabu, 08 Mei 2024

Hari kedua di Provinsi Jambi, pada Kamis (04/04/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, untuk meninjau langsung ketersediaan beras. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima manfaat dan menyapa dengan penuh semangat.

“Pagi-pagi wajahnya cerah semuanya, senyum semuanya, padahal puasa-puasa,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satunya, melalui pemberian bantuan pangan berupa beras.

“Ini yang keempat, nanti akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai bulan Juni,” ungkap Presiden.

Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan bantuan pangan tersebut. Namun, kebijakan tersebut masih akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho,” tutur Presiden.

Sementara itu, Khoirul Anwar, salah seorang warga penerima manfaat, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut sangat membantu saat harga beras sedang naik.

“Ya sangat membantu, soalnya sekarang posisi harga beras melambung tinggi kan, jadi (bantuan) ini cukup membantu kita. Ini sudah keempat kalinya, alhamdulillah sungguh-sungguh sangat membantu,” ucap Khoirul Anwar.

Senada, Asmirawati, warga lainnya, juga turut berbagi kebahagiaan. Melalui bantuan pangan tersebut, anggarannya untuk membeli beras dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

“Beras di pasar naik meningkat, uangnya tidak mampu untuk membeli. Sekarang sudah dapat beras ya syukur alhamdulillah kita tidak beli lagi,” tutur Asmirawati.

Asmirawati turut berharap bantuan yang diberikan dapat terus berlanjut. Hal tersebut karena bantuan pangan dinilai memberikan banyak manfaat nyata bagi dirinya dan masyarakat lain.

“Mudah-mudahan minta sama Pak Jokowi untuk yang akan datang bantuannya tidak akan habis-habis, dapat bantuan terus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Bupati Bungo Mashuri. (BPMI SETPRES/AIT)

ekonomi , Jokowi

Presiden Jokowi Tinjau Stok Beras dan Serahkan Bantuan Pangan di Kabupaten Bungo

Redaksi Minggu, 07 April 2024

Dalam kunjungannya ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (21/03/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons keluhan sebagian masyarakat mengenai kesulitan akses modal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Sebetulnya kita ini kan punya skema yang macam-macam. Untuk yang sampai Rp500 juta ada yang namanya KUR bunganya pun hanya 6 persen per tahun, KUR bisa Rp25 juta sampai Rp500 juta ke bank pemerintah,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selain KUR, ada berbagai pilihan lain dalam pembiayaan, misalnya program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Program tersebut menyediakan pinjaman hingga Rp10 juta yang dirancang untuk usaha mikro dengan sistem yang memudahkan peminjaman.

“Yang kedua, kita juga punya yang namanya PNM Mekaar itu yang untuk pinjaman sampai Rp10 juta, dua juta, lima juta, tujuh juta dengan sistem gandeng renteng, ada semuanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyebut program UMi yang menyediakan pinjaman lebih kecil lagi untuk mendukung usaha yang sangat kecil atau ultra mikro. Presiden menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk dapat diakses tanpa agunan, memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dukungan modal.

Namun, Presiden Jokowi mengakui bahwa perlu upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut.

“Hanya masyarakat mungkin belum terinformasi dengan baik. Ini sebetulnya bisa ke bank, bisa ke lembaga PNM Mekaar, bisa ke UMi, banyak sekali yang bisa asal usahanya produktif, tanpa agunan. Yang untuk PNM Mekaar dan UMi itu tanpa agunan,” jelasnya. (BPMI SETPRES/AIT)

ekonomi , Jokowi

Tanggapi Keluhan Akses Modal KUR, Presiden Dorong Masyarakat Manfaatkan Ragam Skema Pembiayaan

Redaksi Senin, 01 April 2024

Pada periode tahun 2016 hingga Februari 2024 pemerintah telah menuntaskan pembangunan sebanyak 195 proyek strategis nasional (PSN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PSN yang dibangun dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

“Secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan Februari 2024 sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh, dengan nilai sebesar Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi ataupun produksi sebagian atau operasi sebagian nilainya Rp2.960,7 triliun,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pada tahun ini, kata Airlangga, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian 5 proyek ditargetkan selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

“Dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders,” ujarnya.

Di dalam ratas, kata Airlangga, juga dibahas mengenai pembangunan 14 PSN baru yang seluruhnya akan dibiayai oleh sektor swasta. Airlangga menekankan, pembangunan PSN tersebut akan memicu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Dilaporkan kepada Bapak Presiden 14 PSN yang baru, pembiayaannya murni dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN, dan ini disetujui oleh Pak Presiden,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya ketersediaan lahan yang clean and clear terkait dengan pembangunan PSN.

“Prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat lebih bagus, tetapi kita juga harus menyakinkan bahwa tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Jadi, statusnya harus clean and clear untuk tanah yang akan digunakan,” kata Agus. (TGH/RF/UN)

ekonomi

Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 195 Proyek Strategis Nasional Senilai 1,519 Triliun

Redaksi Rabu, 27 Maret 2024

Dalam rangka bulan Ramadan dan persiapan Lebaran, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Kamis (21/03/2024), untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Presiden mencatat bahwa meskipun terdapat kenaikan pada beberapa bahan pokok, namun situasi harga di pasar masih dalam kondisi stabil.

“Ini masuk ke bulan Ramadan, akan masuk ke Lebaran jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik tapi saya lihat enggak banyak,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga mengatakan bahwa harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar, dengan beras medium berada di harga Rp13.000 dan beras SPHP Rp10.800. Sementara itu, harga bawang merah dan putih juga terpantau stabil.

“Saya kira juga sama seperti yang ada di Jawa,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut terkait harga telur, Presiden mengatakan bahwa harga telur di Kabupaten Sekadau lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan faktor ongkos transportasi.

“Yang naiknya dibanding Jawa agak tinggi telur, itu saja,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengamati harga daging ayam yang berkisar antara Rp45.000 hingga Rp48.000. Menurut Presiden, harga tersebut masih dianggap wajar mengingat lokasi geografis Sekadau yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi.

“Tadi saya lihat harga daging ayam 45 (ribu) sampai 48 (ribu) juga masih kurang lebih masih dengan Jawa masih di atas dikit, tapi masih wajar karena kan butuh ongkos transportasi,” ucap Presiden.

Salah satu pedagang beras di Pasar Sungai Ringin, Afung, menyampaikan bahwa harga beras saat ini cukup terjangkau untuk masyarakat. Afung juga menjelaskan bahwa harga beras Bulog di pasaran dijual dengan harga Rp58.000 per 5 kilogram.

“Jadi masyarakat sangat terbantu dengan harga-harga (beras) yang di sana mahal sekali karena mungkin gagal panen katanya dulu ya. Tapi sekarang Puji Tuhan sudah panen semuanya dan mulai juga turun (harga) berasnya,” kata Afung.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kondisi panen di daerah yang telah membaik sehingga berkontribusi pada penurunan harga beras. Afung, turut menyampaikan terima kasih atas kunjungan Presiden dan berharap bantuan modal yang diberikan dapat meningkatkan usahanya.

“Bagus katanya kalau di kampung sudah panen. Terima kasih kunjungannya dan (bantuannya) untuk menambah modal,” ucap Afung.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, serta Bupati Sekadau Aron. (BPMI SETPRES/AIT)

ekonomi , Jokowi

Presiden Jokowi Pantau Stabilitas Harga di Pasar Sungai Ringin Sekadau Saat Ramadan

Redaksi Selasa, 26 Maret 2024

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo merupakan sebuah solusi terbaik untuk bisa mengatasi adanya krisis ekonomi di tengah berbagai macam krisis global yang saat ini tengah melanda dunia.

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa risiko besar yang akan dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2023 ini hingga setidaknya sampai dua tahun mendatang. Risiko tersebut beberapa diantaranya adalah terdapat krisis utang, kemudian adanya tekanan inflasi yang berlangsung dalam waktu lama hingga adanya permasalahan konflik geopolitik.

Risiko pertama yang akan menghadang dunia adalah terkait dengan krisis utang. WEF sendiri menempatkan bahwa risiko ini terdapat dalam posisi teratas bagi Indonesia. Kemudian untuk dalam tingkatan global, risiko krisis utang dalam jangka pendek berada pada posisi kesebelas, sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri menempati posisi keempat belas.

Sebagaimana paparan Forum Ekonomi Dunia, adanya risiko krisis utang ini mencuat setelah pemerintah di berbagai negara memanfaatkan dana murah dalam bentuk utang publik dari rendahnya suku bunga selama merebaknya pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan, utamanya untuk menstabilkan sistem keuangan, hingga melakukan dukungan fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat dan pelaku bisnis saat itu.

Akan tetapi, karena telah terjadi normalisasi kebijakan moneter yang cepat setelah pandemi COVID-19 mulai mereda dan dapat dikendalikan, ditambah dengan adanya penguatan dolar AS maka semakin meningkatkan kerentanan terhadap tingkat utang pada beberapa negara, termasuk Indonesia dalam jangka waktu panjang.

Kemudian risiko kedua adalah terkait dengan lonjakan inflasi, meningkatnya risiko inflasi ini menjadi sebuah risiko secara luas bagi negara-negara di dunia, termasuk Tanah Air. WEF memberikan kategori bahwa risiko inflasi yang berpotensi naik cepat dan berkelanjutan ini sebagai bagian dari lima besar risiko yang akan dihadapi oleh 89 negara selama dua tahun ke depan.

Permasalahan inflasi yang berisiko naik cepat ini dipicu oleh komoditas pangan dan energi sebagai senjata dalam konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta merupakan efek samping dari dampak pandemi COVID-19. Konsekuensi dari adanya peningkatan inflasi adalah terjadinya stagflasi karena pertumbuhan ekonomi juga masih belum pulih akibat kebijakan moneter yang ketat sehingga memunculkan krisis biaya hidup.

Dengan adanya berbagai krisis dan risiko ekonomi global tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja merupakan sebuah langkah untuk mengantisipasi dan menghadapi segala krisis global.

Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini merupakan sebuah langkah preventif dala mengatasi berbagai risiko yang berpotensi berdampak pada Tanah Air. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini telah banyak negara yang sudah mengalami krisis ekonomi hingga krisis energi karena mereka gagal dalam melakukan antisipasi awal. Sehingga memang Perppu Cipta Kerja sendiri sangat penting dan bermanfaat.

Urgensitas dari penerbitan Perppu Cipta Kerja sendiri menurut Sekjen PDIP tersebut karena telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah RI ini dinilai sudah sangat tepat.

Sementara itu, Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra dengan tegas membantah bahwa seolah-olah Perppu tentang Cipta Kerja ini diterbitkan secara mendadak. Sebab, menurutnya penerbitan aturan tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang akan sulit pada tahun 2023 ini.

Dhahana Putra juga menambahkan bahwa pada saat ini, Indonesia sendiri dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang sulit, seperti terjadinya pelemahan pertubuhan ekonomi yang berdamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi), kemudian ada pula permasalahan terkait supply chain atau mata rantai pasokan yang akan berdampak pada keterbatasan suplai, utamanya pada barang-barang pokok seperti makanan dan energi.

Lantaran perekonomian Indonesia sendiri juga akan terancam akan adanya risiko akibat stagflasi global yang kini sudah terlihat itu, maka jelas sekali penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi sangat amat penting untuk dilakukan demi menjawab segala tantangan tersebut. Dengan demikian, menurutnya adanya aturan itu juga mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.

Berbagai macam krisis global yang terjadi, termasuk juga pada krisis ekonomi yang kini tengah terjadi di dunia menjadi sebuah hal yang memang harus mampu untuk sesegera mungkin dihadapi dan diantisipasi. oleh karena itu dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang merupakan langkah sangat strategis dari Pemerintah RI, menjadi solusi sangat tepat dalam menjawab seluruh tantangan kondisi ekonomi global saat ini.

ekonomi

Perppu Cipta Kerja Solusi Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Krisis Global

Redaksi Sabtu, 28 Januari 2023

Langganan: Postingan ( Atom )