Results for "gubernur"
Gubernur NTB Minta Warga Tak Panik Berlebihan Soal Virus Corona
Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah meminta seluruh masyarakat di provinsi itu tidak panik secara berlebihan menyikapi merebaknya virus Corona.
“China itu negara besar, jangan sampai ada satu kejadian misalnya di Aceh, terus sampai Papua ributnya. Sedangkan, China itu lebih besar dari Indonesia,” ujar dia di Mataram, Senin.
Gubernur menilai masyarakat harus proporsional melihat sebuah peristiwa. Sehingga, ketika terjadi satu atau dua kasus lantas kemudian digeneralisir bahwa akan berimbas kepada yang lebih luas.
“Jangan karena satu atau dua kasus kita menyikapi secara berlebihan seakan-akan runtuh semuanya,” tegasnya.
“Apalagi daerah kita, destinasi wisata. Kalau reaksi kita berlebihan maka takut juga, sehingga belum apa-apa orang tidak jadi datang,” sambung gubernur.
Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menjelaskan, sejak merebak virus Corona melanda China, pemerintah provinsi sudah melakukan antisipasi, sehingga tidak masuk ke NTB. Bahkan, pemerintah pusat pun, kata Bang Zul sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, begitu juga dengan yang dilakukan negara lain.
“Sejak hari pertama ini merebak kita sudah lakukan antisipasi. Namanya virus ini tidak kelihatan. Tapi meski tidak kelihatan kita juga harus hati-hati,” terang gubernur.
Menurut dia, kesiapan pemerintah provinsi (Pemprov) itu mulai pengawasan di pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan dan terminal. Kemudian, penyiapan ruang isolasi di RSUD Provinsi NTB.
“Jadi kita sudah siap dengan kondisi ini,” katanya. (Ant)

Berita Senin, 03 Februari 2020
Gubernur siap jadi penjamin keluarkan tersangka penyerobotan lahan MotoGP dari tahanan


Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah menyatakan bersedia menjadi penjamin dua orang warga yang ditahan karena terlibat dalam kasus penggeregahan lahan sirkuit MotoGP Mandalika.

"Saya siap menjadi penjamin mereka yang di tahan," kata Zulkieflimansyah di Mataram, Kamis.

Gubernur mengaku, sangat menghargai proses hukum yang saat ini sudah berjalan di kepolisian, namun demikian agar persoalan tersebut tidak terus menimbulkan kegaduhan dirinyapun meminta agar status kedua warga yang ditahan pihak kepolisian bisa ditangguhkan.

"Kalau itu bisa, kenapa tidak status tersangka itu bisa ditinjau lagi dan saya siap menjadi penjaminnya langsung," ujarnya.

Diketahui, penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah, saat ini sedang mendalami kasus penggeregahan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Rafles P Girsang mengatakan pendalaman kasus dilakukan untuk menelisik peran tersangka lain.

"Sampai saat ini baru dua orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, tapi kita masih melakukan pengembangan kemungkinan akan adanya tersangka baru," kata Rafles.

Dalam progres penanganannya, memang kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan peran dua tersangka berinisial AM (41), Kepala Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bersama seorang warganya, US (46).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (5/10) lalu dengan tuduhan telah menguasai lahan tanpa izin dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak pengelolaan atas lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Karenanya, kedua tersangka dijerat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Juncto Undang-Undang RI Nomor 1/1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sejauh ini kedua tersangka telah menjalani dua kali pemeriksaan. Pemeriksaan awal pada Kamis (3/10) lalu, saat kedua tersangka masih berstatus saksi, dan terakhir pada Senin (7/10), setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (5/10) lalu.

"Yang jelas dua orang ini diduga kuat ikut terlibat dalam kasus penggeregahan itu," katanya. (PN)









Berita Jumat, 11 Oktober 2019
Silaturahmi Gubernur NTB dengan Forum Pembauran Kebangsaan

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di ruang kerjanya, Jumat (13/09/2019). Dalam agenda bernuansa silaturrahim tersebut, Gubernur mengaku senang dan menyambut baik kedatangan FPK ini. Menurut Gubernur, FPK ini hadir sebagai penjaga persatuan di NTB.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini berharap, FPK bisa menjadi tempat informasi dan konsultasi lintas etnis di tengah masyarakat. Hal ini menurutnya penting untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dalam pembauran kebangsaan.

“Forum ini saya kira bukan hanya pakaiannya yang beragam. Tapi saya yakin hati kita juga beragam. FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain,” ungkap gubernur.
Kehadiran sekitar 10 pengurus FPK yang lengkap dengan pakaian etnis masing-masing ini dipimpin langsung Ketuanya, Ali Ahmad. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kabinda NTB, Tarwo Koesnarno dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i.
Terpisah, Ketua Umum FPK, Ali Ahmad mengaku senang sekali bisa bersilaturrahim bersama Gubernur NTB.
Ali Ahmad, yang sekaligus mewakili etnis mbojo mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan salah satu dari hasil rekomendasi rapat koordinasi FPK NTB.
“Alhamdulillah semua suku maupun etnis yang tergabung dalam FPK ini, bisa bersilaturahim langsung bersama Gubernur NTB,” ungkapnya
Adapun suku-suku dan etnis yang hadir dalam silaturrahim tersebut seperti suku Sasak, Samawa, Mbojo, Betawi, Tionghoa, dan berbagai etnis lain yang ada di Indonesia.
“Semua suku  yang tergabung dalam FPK ini, harapan kami sama, yaitu menghadirkan pembauran dan keharmonisan di daerah kita NTB,” tutupnya. (PN)



Berita Senin, 16 September 2019