Results for "keamanan"
Mahfud ke TP3: Sampaikan Kalau Ada Bukti Km 50 Pelanggaran HAM Berat



Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI meminta peristiwa di Km 50 ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pemerintah meminta TP3 menyampaikan bukti, bukan hanya keyakinan.

Hal itu dibicarakan saat TP3 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pagi ini. Menko Polhukam, Mahfud Md, ikut serta dalam pertemuan singkat yang tak lebih dari 15 menit itu. Dari TP3, ada Amien Rais hingga Marwan Batubara yang hadir.

"Presiden menyatakan bahwa presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan independen dan menyampaikan kepada presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah," kata Mahfud dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/3/2021).

Seperti diketahui, Komnas HAM telah merampungkan investigasi dan menyerahkan laporannya kepada Presiden Jokowi. Dalam kesimpulannya, Komnas HAM tidak menyatakan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat.

Mahfud menuturkan Marwan Batubara lalu menegaskan keyakinan mereka bahwa peristiwa itu ialah pelanggaran HAM berat. Dia membalas bahwa status 'pelanggaran HAM berat' harus disertai bukti, bukan hanya keyakinan.

"Marwan Batubara menyampaikan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia, kita juga yakin. Mereka juga orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin telah terjadi pelanggaran HAM berat," ungkap Mahfud.

"Saya katakan, pemerintah terbuka kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya, mana sampaikan sekarang. Atau kalau tidak nanti sampaikan menyusul kepada presiden. Bukti, bukan keyakinan," sambungnya.





Sumber

Redaksi Selasa, 27 April 2021
Intan Jaya Tak Ada Pengungsi, Jangan Dipolitis !!!



Di Kabupaten Intan Jaya tidak ada pengungsi melainkan warga masyarakat yang ketakutan sehingga lari mengamankan diri bersama keluarga dan lainnya. Untuk itu, jangan dipolitisir terkait hal tersebut. Saat ini di Intan Jaya berangsur mulai aman dan kondusif. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya Yoakim Mujizau, S.STP melalui siaran persnya, Senin (1/3/2021).

Dalam keterangan, Ketua Tim Pemulihan Pasca Konflik di Intan Jaya itu mengatakan, di Intan Jaya benar ada penegakkan hukum oleh TNI/Polri terhadap TPN/OPM. Sehingga menimbulkan konflik di wilayah hukum Intan Jaya, yang membuat masyarakat tidak bisa bergerak atau nyaman beraktifitas seperti biasa, berkebun dan kegiatan kemasyarakatan lainnya termasuk perkantoran aktivitas pemerintah dan sekolah-sekolah.

Lanjut Kepala DPMK Intan Jaya itu, namun yang menjadi pertanyaan kami bahwa di Intan Jaya banyak masyarakat yang mengungsi, baik mengungsi ke Timika (Mimika, red), Paniai dan Nabire.

Kata mengungsi ini jadi pertanyaan bagi saya, kata Yoakim, yang mengungsi itu dimana tendanya, di Kabupaten Nabire poskonya dimana, di Timika juga dimana pos koordinasinya pengungsi dan tempat lainnya yang ditempati masyarakat dari Intan Jaya. Siapa pula yang mengontrol atau mengkordinir mereka, karena setau kami pemerintah daerah tidak pernah memindahkan masyarakatnya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya berstatus pengungsi.

Saya sendiri kemarin ada di Intan Jaya dan waktu itu kami tidak memindahkan masyarakat dari Kampung Ndugusiga, Titigi, Hitadipa, Mamba dan Bilogai ke Nabire, Timika dan Paniai tidak, justru karena ada penegakkan hukum dan terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dengan TPN/OPM, sehingga masyarakat mengalami ketakutan seketika TNI/Polri melakukan penyisiran, seperti masyarakat di kampung Bilogai, Kumbalagupa dan Baitapa yang lari mengamankan diri di pastoran maka pastor, TNI/Polri dan pemerintah sudah memberikan perhatian cukup kepada masyarakat yang mengalami ketakutan tersebut.

Lalu, tambah Yoakim, setelah tiga hari dan telah disepakati bersama antara pemerintah dan TNI/Polri untuk tidak melakukan penyisiran serta dinyatakan aman oleh semua pihak di Intan Jaya. Masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai menerima bantuan bahan makanan dan arahan dari Bupati, Kapolres dan Dandim sebelumnya.

Berikut, pada tanggal 15 Februari 2021 lalu kembali terjadi kontak tembak yang menyebabkan satu anggota TNI gugur dan pihak TNI melakukan penyisiran ke arah dimana TPN/OPM lari. Saat itu masyarakat ketakutan jadi diperintahkan berkumpul di Gereja Tanah Putih dan saya sendiri mengangkut korban kena tembak bersama masyarakat dari Gereja Tanah Putih, Barak Pemda dan Barak DPR ke Gereja Katolik St. Misael Bilogai di Sugapa.

Selanjut, dirinya bersama Bupati, Kapolres Intan Jaya dan Dandim 1705/Nabire yang berada juga di lokasi bersepakat untuk memberikan bantuan Bahan Makanan kepada masyarakat yang saat itu kami amankan di Rumah Bina dan Pastoran Bilogai karena mengalami ketakutan akan adanya penyisiran lagi namun nyatanya tidak, dan setelah tiga atau empat hari berikutnya masyarakat sudah boleh pulang dan penyampaian ini langsung disampaikan oleh Bupati Intan Jaya dalam arahan kepada masyarakat di halaman Gereja Bilogai.

Bupati Intan Jaya bersama Forkopimda termasuk saya dari tim pemulihan pasca konflik menemui masyarakat di halaman Gereja Katolik/Pastoran menemui masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan. Namun setelah kami meminta masyarakat balik, khusus dari keluarga korban 3 orang yang meninggal masih bertahan di pastoran dengan alasan trauma, takut dan masih berduka sampai dengan kemarin, Sabtu, 27 Februari mereka bakar batu, tutup duka dan kemarin sore berangsur mulai balik ke rumah masing-masing dan melakukan aktifitas. Itu khusus keluarga korban, sementara masyarakat sebelumnya sudah balik setelah diminta balik, tandasnya.

Jadi, tekan Yoakim pada kesempatan itu mewakili pemerintah dan tim pemulihan, bahwa di Intan Jaya tidak ada pengungsi, yang ada itu pengungsian secara parsial atau tertutup mereka sendiri yang datang di suatu tempat yang dianggap aman, seperti di Nabire, Timika dan paniai. Mereka tidak mau dikatakan mereka itu mengungsi, tidak. Mereka datang karena takut sehingga tinggal sementara di keluarga seperti di Nabire. Kalau pengungsi itu datang dan tinggal di tenda atau tempat yang disediakan entah oleh pemerintah, yayasan atau lembaga peduli kemanusaian dan terdata. Yang terjadi sebenarnya kan tidak demikian.

Ditambahkan, menjadi perhatian kami ketika ada masyarakat umum mau peduli terhadap masyarakat Intan Jaya, dimohon kalau ada perhatian Bantu kepada masyarakat yang ada di Intan Jaya, karena di Intan Jaya itu terjadi konflik akibat penegakkan hukum, sehingga sekarang masyarakat di kampung-kampung yang langsung kena dampak Komfilk bersenjata ini sedang kesusahan atau bisa katakan dilanda kelaparan.

Sekarang ini yang melanda masyarakat Intan Jaya itu kelaparan, bukan pengungsian. Hal ini terjadi karena terjadi konflik sehingga masyarakat tidak bisa ke kebun mencari/ambil bahan makanan, mencari kayu bakar dan masyarakat tinggal saja di rumah. Mau berkebun nanti ketemu OPM bilang ini mata-mata TNI/Polri, sebaliknya kalau berkebun dan pulang dari kebun nanti pas balik ke rumah ketemu TNI/Polri disangka mata-mata OPM, hal ini menjadi dilema bagi masyarakat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Masyarakat Intan Jaya kenyataan saat ini beda dengan masyarakat yang di kota, bisa beli makan di pasar atau di toko, sehingga ketika ada kepedulian pihak lain sebaiknya langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di kampung-kampung yang mengalami dampak konflik, imbuhnya.

Ditambahkan Ketua DPD KNPI Intan Jaya ini, kalau boleh saat ini masyarakat Intan Jaya yang diatas dibantu dalam bentuk BAMA, tidak/atau jangan dalam bentuk uang. sebab, masyarakat ini tidak terorganisir disatu tempat atau kampung, lantaran tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika ada sumbangan bisa diserahkan ke mereka yang mengalami ketakutan tidak biasa buat sesuatu di Intan Jaya, jangan yang di kota-kota lainnya.

Kita harus dapat membedakan pengungsi dan datang karena takut juga karena ada kepentingan pribadi di Nabire dan Timika. Ini yang kami ingin luruskan agar opini tidak melebar atau bahkan sampai dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan lain hingga menyangkut masalah politik. Sekali lagi kami minta soal pengungsian di Intan Jaya tidak ada dan hal ini jangan dipolitisir berlebihan. Perlu diketahui, bahwa situasi dan kondisi di Intan Jaya berangsur mulai kondusif, pungkasnya.





Sumber

Redaksi Rabu, 03 Maret 2021
Sadis, Sejak Januari 2021 OPM Sudah 8 Kali Serang Warga Sipil dan TNI



Aksi brutal Kelompok Kriminal Bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Tanah Papua ternyata sudah semakin menjadi-jadi.

Gerombolan bersenjata OPM ini ternyata tidak hanya menargetkan aparat TNI dan Polri saja sebagai sasarannya, tapi mereka juga menargetkan warga sipil yang dianggap tidak mendukung dengan gerakan mereka.

Perwira Penerangan (Papen) Kogabwilhan III, Lekol Laut Deni Wahidin menyatakan, dalam dua bulan terakhir kelompok bersenjata KKB atau OPM begitu aktif mengganggu pos TNI-Polri di Intan Jaya.

Menurut Letkol Deni, mereka tidak hanya menembaki pos TNI-Polri, mereka juga mengganggu aktivitas masyarakat. Total ada delapan kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB atau OPM sejak Januari hingga Februari.

“Mereka itu aktif menembaki pos kita, selain itu mereka kerap mengintimidasi masyarakat dan pejabat Pemda Intan Jaya,” kata Papen Kogabwilhan III Letkol Laut Deni Wahidin dalam keterangannya, Senin, 22 Februari 2021.

Dia menambahkan, sejak Januari 2021 hingga hari ini setidaknya telah terjadi delapan kasus kontak senjata yang melibatkan para gerombolan bersenjata OPM itu.

Pada tanggal 6 Januari 2021, kelompok OPM telah melakukan penyerangan dan pembakaran satu buah pesawat misionaris milik PT MAF di Kampung Pagamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Untungnya tidak ada korban jiwa atas insiden itu, karena Sang Pilot bernama Alex Luferchek yang merupakan warga negara Amerika Serikat berhasil melarikan diri sebelum pesawat tersebut habis dilahap si-jago merah.

Pada tanggal 30 Januari 2021, gerombolan OPM itu juga kembali menembak seorang warga sipil yang bernama Boni Bagau. Boni Bagau adalah warga Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ini, dia tewas ditembak oleh kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya di perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo. Boni ditembak karena dituduh sebagai mata-mata dari aparat keamanan TNI-Polri.

Kemudian nasib yang sama dialami oleh Ramli. Warga Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya itu juga tewas ditangan OPM pada hari Senin 8 Februari 2021 atau satu minggu setelah kematian Boni Bagau.

Selain itu, sejak Januari 2021, lima orang prajurit terbaik TNI telah tewas akibat serangan OPM, mereka adalah:

1. Almarhum Prada Agus Kurniawan.
Prada Agus Kurniawan terkena tembakan dari kelompok OPM pada tanggal 10 Januari 2021. Kontak tembak antara sejumlah prajurit Satgas Pamtas Mobile RI-PNG itu dengan kelompok OPM terjadi sekitar pukul 11.40 WIT ketika prajurit TNI AD tengah melakukan patroli rutin di Distrik Titigi, Intan Jaya, Papua. Prada Agus tewas setelah peluru OPM menembus bagian punggungnya.

2. Almarhum Pratu Roy Vebrianto.
Pratu Roy adalah Anggota Yonif Raider 400/Banteng Raider yang bertugas sebagai Satgas Pamtas RI-PNG. Dia tewas pada hari Jum’at pagi, 22 Januari 2021 usai melaksanakan salat subuh di Pos Titigi, Intan Jaya, Papua. Pratu Roy langsung tersungkur setelah timah panas menerjang dada kanannya dari jarak kejauhan.

3. Almarhum Pratu Dedi Hamdani.
Pratu Dedi Hamdani adalah prajurit TNI AD yang berasal dari Yonif Raider 408/SBH yang bertugas bersama Yonif Raider 400/BR di bawah komando Kodam IV/Diponegoro. Pratu Dedi tewas pada hari Jum’at, 22 Januari lalu.

Pratu Dedi dikabarkan tewas setelah mengejar para pelaku penembakan terhadap Pratu Roy Vebrianto di wilayah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

4. Almarhum Praka Hendra Sipayung. Praka Hendra tewas ditembak dari jarak dekat oleh OPM pada hari Jum’at, 12 Februari 2021 lalu. Praka Hendra adalah prajurit TNI AD dari Satuan Tugas (Satgas) Aparat Teritorial (Apter) Kodim Persiapan Intan Jaya. Dia tewas ketika tengah berada di sebuah warung milik warga Papua yang bernama Kevin yang letaknya tidak jauh dari Kodim Persiapan Intan Jaya.

5. Terakhir, Almarhum Prada Ginanjar Arianda. Prada Ginanjar tewas tertembak pada Senin pagi, 15 Februari 2021, sekitar pukul 08.23 WIT, ketika berada di Pos Peninjauan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.





Sumber

Redaksi Jumat, 26 Februari 2021
Presiden Jokowi Ingin Bakamla Jadi Embrio ‘Indonesian Coast Guard’


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla. ”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya  bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Presiden Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/2). 

Sementara itu, Kepala Bakamla yang baru dilantik, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya diperairan Indonesia ini merupakan tantangan dan ini yang harus dijawab. ”Yang kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut,” ujarnya.

Menurut Kepala Bakamla, untuk menjawab tantangan masalah maritim yang sekarang masih hangat khususnya di Natuna akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla. ”Karena perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sumber daya manusia yang ada di Bakamla ini sources-nya atau masukannya beda-beda. Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya,” tambahnya. 

Untuk itu, Kepala Bakamla ingin membuat standardisasi sehingga begitu dia masuk Bakamla mereka pengetahuannya, contoh tentang hukum laut, hukum internasional, dan penegakan hukumnya harus sama semua. Terakhir, Kepala Bakamla akan meningkatkan peralatan dan tentunya masalah alutsista. ”Kalau ditanya kurang, iya kurang. Tapi saya selaku KaBakamla tidak langsung angkat tangan, justru ini tantangan bagi saya bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara,” pungkas Kepala Bakamla seraya mengajak wartawan untuk ikut ke Natuna. (FID/EN) Berita Terbaru






Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ingin-bakamla-jadi-embrio-indonesian-coast-guard/

Berita Rabu, 12 Februari 2020
Danrem 162/WB Ingatkan Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

PortalNTB.com – Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, sebagai salah satu pembicara dalam halaqah (ceramah) kebangsaan yang diselenggarakan Badan Ekskutif Mahasiswa Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Ponpes Qomarul Huda Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Senin, 14 Oktober 2019.
Dalam halaqah tersebut hadir pula sebagai pembicara Kapolda NTB yang diwakili Kabag Binmas Polda NTB AKBP Saparuddin dan pembina Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu TGH Lalu Muhamad Turmuzi Badarudin.
Dalam paparannya, Danrem 162/WB memberikan apresiasi langkah positif BEM IAIQH yang memiliki ide brilian dengan menyelenggarakan kegiatan Halaqah Kebangsaan dan bersinergi dengan semua pihak baik dari kalangan Pemerintah, TNI, Polri dan Mahasiwa dari semua Perguruan Tinggi di NTB khususnya wilayah Pulau Lombok sembari berdoa semoga menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang.
Menurutnya, Ponpes telah banyak mencetak para pemimpin bangsa dari sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang.
“Mulai dari Pemimpin ditingkat daerah maupun dipusat baik dilembaga pemerintah maupun swasta dan lainnya,” kata Danrem.
Danrem meminta kepada seluruh peserta yang hadir agar dalam menyuarakan hati nurani di depan umum atau menggelar demonstrasi dengan cara-cara terhormat dan beradab, jangan sampai berujung pada tindakan anarkis.
“Sangat disayangkan kalau kejadiannya berakhir anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum yang dapat merugikan semua pihak,” ungkapnya.
Selain itu, pria kelahiran Jakarta tersebut juga mengajak agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak berdampak pada nama baik pribadi dan keluarga, nama baik Mahasiswa maupun kampus, teruslah belajar dan belajar karena masa depan bangsa berada ditangan adik-adik semua.
“Mari kita rekatkan kembali kebersamaan dan rasa persaudaraan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” pungkasnya.
Senada dengan Danrem 162/WB, Kabag Binmas Polda NTB meminta agar seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara baik dan bijak mengingat institusi Polri sudah membentuk Tim Cyber Crime untuk mengungkap propaganda, penyebaran berita-berita hoax dan hal-hal yang bersifat memecah belah persatuan bangsa.
“Kita ketahui bahwa negara kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya telah diatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara dimana TNI sebagai kekuatan utama dan masyarakat sebagai komponen cadangan dan Pendukung ,” terang Saparuddin.
Halaqoh kebangsaan mengangkat tema “Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Menuju Indonesia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur” diisi dengan pengajian dan doa bersama yang dipimpin pembina Ponpes Qomarul Huda TGH Lalu Muhammad turmuzi Badarudin. (PN)




Berita Selasa, 15 Oktober 2019
Aksi unjuk rasa di Wamena Papua berlangsung anarkis


Jayapura - Demonstrasi yang berlangsung di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin, berlangsung anarkis.

Kapolres Jayawijaya AKBP Toni
Ananda ketika dihubungi Antara dari Jayapura mengatakan, situasi keamanan saat ini belum terkendali.

“Sabar Mbak masih chaos,” ujar Toni sambil mematikan saluran telekomunikasinya. 

Dari  data yang dihimpun terungkap sejumlah bangunan dibakar dan dirusak para pendemo hingga menyebabkan otoritas Bandara Wamena menutup operasional bandara sejak pukul 10.30 WIT. (PN)










Berita Senin, 23 September 2019
Polda NTB Jamin Keamanan Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika

MATARAM, Polda Nusa Tenggara Barat ( NTB) menjamin keamanan pembangunan sirkuit MotoGP yang akan dibangun di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Purnama mengatakan, hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman pemberian bantuan pengamanan dalam proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika.


Nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani Kapolda NTB Irjen Nana Sudjana dan Presiden Direktur PT ITDC Abdulbar M Mansoer di hadapan pejabat utama Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, Jajaran Direksi dan Manajemen PT ITDC, Rabu (4/9/2019).


Kapolda mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan bantuan Polri kepada pihak PT ITDC yang memiliki arti penting bagi terselenggaranya tujuan negara, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Nota kesepahaman tersebut berisi kegiatan pertukaran data dan/atau informasi, jasa pengamanan, kontinjensi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional, khususnya faktor keamanan dalam pembangunan perekonomian di wilayah NTB. 

Salah satunya mengawal pembangunan destinasi pariwisata super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk mendukung kelancaran proses pembangunan infrastruktur sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika. KEK Mandalika merupakan salah satu dari empat destinasi wisata unggulan yang masuk dalam program percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. "Saya berkomitmen terhadap keamanan orang asing atau turis sehingga tidak menjadi korban kejahatan. 

Kami maksimalkan langkah-langkah pencegahan. Rasa memiliki juga ada pada kami sebagai bagian dari warga NTB," kata Kapolda Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2019). Nana mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, menjadi tanda dimulainya kerja sama yang berpedoman pada prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta akuntabel. 


Hal ini berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitas dan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Kapolda NTB juga memberikan penekanan dengan harapan nota kesepahaman ini nantinya lebih diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan nyata. (PN)









Berita Rabu, 18 September 2019