Results for "lombok"
Binda NTB Gencarkan Pemberian Dosis Ketiga Vaksin di Wilayah Lombok Timur

Lombok Timur - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Pemberian vaksinasi kali ini dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Lombok Timur (23/06/22).


Kali ini kegiatan vaksinasi massal diadakan di wilayah Puskesmas Sikur dengan menargetkan masyarakat umum, anak maupun lansia dengan target sasaran sebanyak 100 orang. 


Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB berkomitmen tetap gencarkan vaksinasi guna mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Pemberian dosis ketiga atau booster dan penuntasan dosis primer harus digencarkan agar ketahanan masyarakat menghadapi risiko penularan Covid-19 tetap memadai.


Kabinda NTB, Wara Winahya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta BIN terus melakukan percepatan vaksinasi pada Tahun 2022 dengan target seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo tersebut, Kepala BIN Bapak Jenderal Pol. (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H. M.Si. memerintahkan seluruh Binda untuk melakukan vaksinasi dosis primer hingga booster.


"Hari ini kami menggelar vaksinasi di 30 titik gerai vaksinasi bekerja sama dengan Puskesmas di 10 Kab/Kota se NTB, Kami targetkan setidaknya sebanyak 2000 dosis vaksin dapat diberikan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (22/6).


Kabinda NTB juga mengajak semua masyarakat melangkapi dosis vaksinasi sampai dengan booster. Karena menurutnya dengan vaksinasi lengkap dan booster pandemi Covid-19 dapat segera bertransisi menuju endemic, dengan begitu perekonomian di Provinsi NTB dapat kembali tumbuh. 


"NTB kedepannya akan menyelenggarakan sejumlah event internasional yang skalanya cukup besar dan pasti akan melibatkan massa yang besar. Tanpa adanya perlindungan ekstra dengan vaksin, maka penyebaran covid - 19 varian baru menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat," jelasnya.


Wara merekomendasikan agar orang tua dan orang-orang dalam kelompok berisiko mendapatkan vaksin booster untuk perlindungan ekstra. Pasalnya, kedua varian baru omicron yakni BA.4 dan BA.5 ini mempertajam kemampuannya untuk menghindari antibodi yang ditawarkan oleh vaksin. Maka dari itu, segeralah mendapatkan booster agar NTB semakin siap menyambut kondisi normal kembali.

Redaksi Kamis, 23 Juni 2022
BINDA NTB TERUS GENCARKAN VAKSINASI DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Lombok Timur - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Pemberian vaksinasi kali ini dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Lombok Timur (08/06/22). 


Kali ini kegiatan vaksinasi massal diadakan di wilayah Puskesmas Sikur dengan menargetkan masyarakat umum, anak maupun lansia dengan target sasaran sebanyak 20 orang. Kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi pemerintah guna mencegah munculnya klaster baru Covid-19.


Kepala BIN Daerah (Kabinda) NTB, Wara Winahya mengatakan, kegiatan vaksinasi di provinsi NTB langsung kembali diintensifkan. Kegiatan vaksinasi dimassifkan lagi, baik untuk menuntaskan dosis primer maupun untuk mempercepat kenaikan rasio dosis booster. 


“Tugas kita adalah memastikan capaian vaksinasi tercapai, kekebalan komunal semakin merata dan meningkat kualitasnya di semua wilayah di NTB. Inilah cara kita berkontribusi pada upaya Bangsa lepas dari pandemi," ujarnya.


Tidak ada cara lain, Binda NTB bersama seluruh pihak terkait harus konsisten meningkatkan capaian jumlah dan cakupan vaksinasi. Jika tidak maka pengendalian pandemi Covid-19 yang terus membaik akan sia-sia.


"Kita harus tuntaskan perjuangan kita melawan pandemi, semoga bisa segera berakhir, atau setidaknya bertransisi menjadi endemi," ujarnya 


Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan prokes 5M. Sebab, prokes menjadi sarana pencegahan yang mudah dan murah untuk masyarakat lakukan. Oleh karena itu mari masyarakat untuk vaksin dan memperketat prokes 5M.


sesuai dengan Instruksi Presiden, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa saat ini masyarakat sehat (tidak dalam kondisi sakit flu / batuk) sudah boleh untuk melepas masker di ruang publik. Oleh sebab itu, kegiatan vaksinasi harus terus digencarkan agar masyarakat semakin siap dan tenang saat melepas masker ketika berada di ruang publik.

Redaksi Rabu, 08 Juni 2022
BINDA NTB TERUS LAKUKAN VAKSINASI MASSAL DI LOMBOK TIMUR



Lombok Timur - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) NTB terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan wilayah NTB untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Pemberian vaksinasi kali ini dilakukan di setiap Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur dengan masing-masing target sebanyak 30 orang, pada (18/05/2022).

Kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi pemerintah guna mencegah munculnya transmisi Covid-19.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) NTB, Wara Winahya mengatakan, seusai Lebaran ini, kegiatan vaksinasi di provinsi NTB langsung kembali diintensifkan. Kegiatan vaksinasi dimassifkan lagi, baik untuk menuntaskan dosis primer maupun untuk mempercepat kenaikan rasio dosis booster. 

“Tugas kita adalah memastikan capaian vaksinasi tercapai, kekebalan komunal semakin merata dan meningkat kualitasnya di semua wilayah di NTB. Inilah cara kita berkontribusi pada upaya Bangsa lepas dari pandemi," ujarnya.

Tidak ada cara lain, Binda NTB bersama seluruh pihak terkait harus konsisten meningkatkan capaian jumlah dan cakupan vaksinasi. Jika tidak maka pengendalian pandemi Covid-19 yang terus membaik akan sia-sia.

"Kita harus tuntaskan perjuangan kita melawan pandemi, semoga bisa segera berakhir, atau setidaknya bertransisi menjadi endemi," kata Wara.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan prokes 5M. Sebab, prokes menjadi sarana pencegahan yang mudah dan murah untuk masyarakat lakukan. Oleh karena itu mari masyarakat untuk vaksin dan memperketat prokes 5M.


Redaksi Rabu, 18 Mei 2022
Bandara Lombok NTB mulai berlakukan tes GeNose C19


Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok menerapkan layanan tes kesehatan GeNose C19 bagi penumpang untuk melakukan perjalanan dengan transportasi udara mulai terhitung Kamis (29/4/2021). ANTARA/Nur Imansyah/am.
Proses keseluruhan tes GeNose C19 dari mulai pendaftaran hingga penumpang mendapatkan hasil kira-kira membutuhkan waktu 30 menit, belum termasuk antrean untuk melakukan tesnyaLombok Tengah (ANTARA) - Manajemen Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok mulai Kamis ini, menghadirkan layanan tes GeNose C19 untuk semakin memudahkan para pengguna jasa dalam melengkapi persyaratan dokumen kesehatan saat melakukan perjalanan dengan transportasi udara.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Nugroho Jati mengatakan penggunaan GeNose C19 sebagai salah satu dokumen untuk melakukan perjalanan ini mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Keberadaan layanan GeNose C19 di Bandara Lombok ini merupakan layanan pemeriksaan kesehatan tambahan sebagai alternatif bagi calon penumpang pesawat udara dalam melengkapi dokumen persyaratan perjalanannya, selain layanan rapid tes antigen dan RT-PCR yang telah ada sebelumnya," ujar Nugroho Jati di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Ia menjelaskan sebelum diimplementasikan, layanan GeNose C19 ini telah diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik. Uji coba diikuti oleh para petugas Bandara Lombok beserta komunitas bandara, Senin (26/4).

"Bagi calon penumpang yang akan menggunakan layanan tes GeNose C19, diimbau untuk tiba di lokasi layanan yang berada di area parkir mobil sisi barat Bandara Lombok ini setidaknya 2 jam sebelum waktu keberangkatan," ucapnya.

Selain itu, calon penumpang dilarang makan atau minum (kecuali minum air putih) dan tidak merokok 30 menit sebelum melakukan tes GeNose C19.

"Proses keseluruhan tes GeNose C19 dari mulai pendaftaran hingga penumpang mendapatkan hasil kira-kira membutuhkan waktu 30 menit, belum termasuk antrean untuk melakukan tesnya," terang Nugroho Jati.

Menurutnya, apabila ada calon penumpang yang teridentifikasi positif setelah melakukan tes GeNose C19, petugas layanan akan segera berkoordinasi dengan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk kemudian disampaikan penyebabnya.

Setelah itu, calon penumpang disarankan untuk melakukan tes kesehatan rapid antigen atau RT-PCR dengan biaya pribadi sesuai tarif yang berlaku. Jika hasil rapid antigen atau RT-PCR negatif, maka calon penumpang bisa melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya jika positif, maka akan akan dievakuasi dan diharuskan melakukan isolasi mandiri.

"Hasil positif tes GeNose C19 bukan serta-merta orang tersebut positif COVID-19, namun bisa juga karena calon penumpang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelum melakukan tes GeNose C19, misalnya makan, minum, serta merokok dalam kurun waktu kurang dari 30 menit sebelum tes. Sehingga untuk memastikannya, perlu dilakukan tes rapid antigen atau RT-PCR," jelas Nugroho Jati.

Sebagai informasi, saat ini telah disiapkan 2 unit mesin pemeriksaan GeNose C19, 2.000 kantong sample pemeriksaan GeNose C19, 500 unit filter udara, 4 bilik pemeriksaan, serta 1 bilik isolasi. Ada 4 tenaga kesehatan, 2 tenaga admin, dan 4 orang tenaga operasional untuk layanan ini. Layanan GeNose C19 di Bandara Lombok beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WITA dengan biaya Rp40 ribu untuk calon penumpang yang membawa tiket pesawat dan Rp50 ribu untuk masyarakat umum.

Selain layanan GeNose C19, di area Bandara Lombok juga tersedia layanan rapid antigen yang beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00-16.00 WITA dengan biaya Rp170 ribu (untuk calon penumpang dengan menunjukkan tiket pesawat yang telah direservasi) dan layanan RT-PCR yang juga beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00-16.00 WITA dengan biaya Rp950 ribu.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Redaksi Sabtu, 01 Mei 2021
Press Rilis Sangkep 6 Oktober 2020 - Festival Rinjani

Mataram, 4 Oktober 2020 - Membicarakan kawasan Rinjani sejatinya kita tengah membicarakan hal yang sangat kompleks. Rinjani menaungi berbagai macam hal penting di Pulau Lombok. Kebudayaan, Keberagaman, Keanekaragaman hayati dan hajat hidup orang banyak. Maka membicarakan Rinjani kita perlu menyediakan ruang dan waktu yang khusus bersama tokoh-tokoh masyakarat dan banyak elemen masyarakat di pulau Lombok agar tercipta sebuah kesepakatan dan keputusan yang tepat serta berkelanjutan. Maka Sangkep (Musyawarah) yang merupakan rangkaian dari Festival Rinjani adalah salah satu upaya yang tepat untuk itu. Sangkep (musyawarah), biasanya dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, dan para tetua dengan tujuan untuk memformulasikan dari apa yang diwariskan scara turum menurun. Sangkep pada kegiatan ini dilakukan secara online (virtual) dan offline. Menyesuaikan keadaan yang sedang dilanda pandemi.

Sangkep Pertama di sebut Sangkep Multi Pihak berlangsung baik pada  tanggal 26 September 2020 di Bayan, Lombok Utara yang disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Santiri Foundation dan Aplikasi Zoom Meeting. Sangkep ini ditujukan agar Piagam Palagan Hati dan Piagam Rinjani bisa lebih memasyarakat dan sekaligus agar ada rancangan konseptual dan programatik bagaimana kedua piagam tersebut dapat diimplementasikan secara kolaboratif, fungsional, dan sinergik sehingga Rinjani yang lestari dan berkemanfaatan secara adil bisa diwujudkan.

Sangkep Beleq yang bertema “Palagan Hati : Piagam Lintas Agama untuk Hutan Tropis” di hadiri oleh Pemangku Adat (Masyarakat Adat) Kabupaten Lombok Utara, 10 orang masyarakat adat dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan penyelenggara Festival Rinjani IV serta Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud Sjamsul Hadi, SH, MM yang mewakili Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang akan kembali dimantapkan pada Sangkep Beleq Penutup. Dalam sangkep ini, hasil-hasil dan rumusan sangkep terarah disampaikan oleh masing masing perwakilan. Rumusan-rumusan tersebut selanjutnya akan dibahas dan dipertajam bersama sehingga menjadi rencana programatik garis besar. Formulasi konseptual (hasil Sangkep Beleq Pertama) dan programatik ini kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan untuk direkomendasikan kepada para pengampu dan pemangku amanah di berbagai level dan sektor. Di dalamnya termasuk rekomendasi kelembagaan inklusif yang menaunginya dan kesepakatan untuk menindaklanjuti dengan menyusun dan memberlakukan Awiq awiq (Komunitas adat dan Lokal) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (Peraturan Desa, Peraturan antar Desa Lingkar Rinjani, Peraturan Daerah Provinsi, dan/atau Peraturan Bersama antar Kepala Daerah di Lingkar Rinjani (Pulau Lombok), serta kesepakatan bersama antar Pemangku amanah Rinjani (MoU)

Hasil Sangkep akan diserahkan kepada para pengampu di level desa, kabupaten kota, propinsi, dan nasional pada saat puncak acara Festival Rinjani, untuk dijadikan landasan bersama secara kolaboratif maupun sendiri-sendiri.

            Sangkep Beleq Penutup dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 di Taman Narmada, Lombok yang dimana taman Narmada di bangun oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727 masehi. Nama taman ini diambil dari sebuah sungai suci di india, yaitu sungai Narmanadi. Taman ini dimaksudkan sebagai miniatur Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak.

Kegiatan yang dihadiri dan diikuti oleh 60 peserta baik mengikuti secara online (virtual) dan offline dengan protap Covid-19 ini akan fokus berdiskusi tentang Palagan Hati. Peserta meliputi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Instansi swasta, Peguruan Tinggi, Masyarakat Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan penyelenggara Festival Rinjani IV. 



Redaksi Minggu, 04 Oktober 2020
Penolakan Nama Bandara Dianggap Pengalihan Isu Dam Mujur Gagal

PortalNTB.COM – Gonjang-ganjing penolakan pergantian nama bandara internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, dianggap hanya pengalihan isu gagalnya pembangunan Dam Mujur.
Ketua Dewan Pembina LSM Kasta NTB, Lalu Wink Haries menegaskan, Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir dan Wakil Bupati H. Lalu Pathul Bahri hanya habiskan waktu dan pemikiran dengan hal yang remeh-temeh dan tidak urgen bagi pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati kita ini sok sibuk dengan urusan yang tidak penting. Seakan nama bandar udara lebih penting daripada pembangunan Dam Mujur,” cetus Lalu Wink Haries dihubungi di Praya, Minggu (24/11/2019).
Menurut Wink Haries, seharus pemerintah Kabupaten Lombok Tengah fokus mengurus pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
Soal pergantian nama bandara, kata Lalu Wink Haris, sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian nama yang ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungi RI hanya penghargaan terhadap pahlawan nasional yang berasal dari Lombok.
“Itu sudah biasa dan lumrah sebagaimana yang dilakukan bandar udara di daerah lain. Sudahlah, jangan urus itu lagi. Fokus saja ke pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti Dam Mujur,” kata Lalu Wink Haries.
Lalu Wink Haries mengaku sangat prihatin dan kecewa mendengar gagalnya pembangunan Dam Mujur oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah terkesan tidak ada upaya memperjuangkan Dam Mujur. Padahal, Dam Mujur sangat dinanti-nantikan oleh maayarakat untuk memenuhi ketersediaan air saat musim kemarau di daerah tadah hujan tersebut.
“Pak Bupati dan Wakil Bupati tau tidak bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Janapria, Praya Timur Praya Tengah dan Pujut, disana tidak ada air kalau musim kemarau. Selama ini, kami masyarakat di wilayah itu hanya menunggu belas kasihan dari aliran Dam Pandanduri Lombok Timur,” kata Lalu Wink Haris.
Proses pembangunan Dam Mujur, lanjut Lalu Wink Haris, sudah dimulai meski baru beberapa tahapan dan masih terkendala pembebasan lahan. Karenanya, proses yang sudah berjalan itu harus dilanjutkan.
Lalu Wink Haries menyebutkan, pada tahun anggaran 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menganggarkan biaya larap pembangunan Dam Mujur sebesar Rp 5 miliar, namun dana yang sangat besar itu dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
“Itu akibat OPD terkait tidak becus mengeksekusi anggaran tersebut, sehingga dikembalikan lagi ke kas daerah,” kata Wink Haries.
Pria asal Kecamatan Praya Timur itu menilai, dimunculkannya dana sebesar Rp 5 miliar tersebut hanya dijadikan sebagai alat barter untuk meloloskan anggaran hutang sebesar Rp 79 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang.
“Ini membuktikan kalua Dam Mujur hanya alat tawar politik penganggaran untuk tujuan meloloskan program lain yang lebih menjanjikan fee dan dana segar yang lebih besar,” sebut Lalu Wink Haries.




Berita Senin, 25 November 2019
Gubernur NTB memastikan sinergitas daerah dan pusat

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah memastikan sinergitas antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Rapat koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin," kata Gubernur NTB dalam keadaan keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis.
Gubernur NTB menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11). Kegiatan itu dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Bang Zul menerangkan, Rakornas ini merupakan satu langkah yang sangat baik. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dapat membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Terlebih lagi, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para peserta Rakornas untuk terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.
"Selesai Rakornas, kami bersama Forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi untuk mendukung pembangunan di NTB," katanya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, apabila melihat ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.

"Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi," tegas Presiden Jokowi.
Rakornas kepala daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.
Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.





Berita Jumat, 15 November 2019