Results for "nasional"
Bendera Partai Amien Rais Berkibar di Masjid, Wapres: Tidak Baik Bagi Jemaah


 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengibaran bendera partai politik (parpol) di tempat ibadah, seperti masjid, melanggar aturan dan tidak baik bagi keutuhan jemaah. Hal itu menyusul berkibarnya bendera Partai Ummat besutan Amien Rais di salah satu masjid Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

“Dalam keutuhan jemaah tidak baik, kemudian juga aturan tidak membolehkan,” kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (7/1/2023).

Dalam aturan yang berlaku, tidak boleh melakukan kampanye atau pengibaran bendera maupun pembentangan atribut partai di kantor pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. “Saya kira (aturan) itu sudah ada, karena itu semua partai harus mematuhi itu dan saya dengar sudah diperingatkan,” jelasnya.

Dia mengingatkan masjid memiliki banyak jemaah, dan belum tentu seluruh jemaah memiliki aspirasi politik yang sama. Sehingga pengibaran bendera partai di masjid bisa berdampak tidak baik bagi jemaah.

“Masjid itu kan jamaahnya, aspirasi politiknya belum tentu satu kan. Kalau nanti satu partai (mengibarkan bendera) kemudian terjadi partai lain datang lagi, atau jamaahnya kemudian berantakan, bubar, itu tidak mashlahat,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya bendera Partai Ummat membentang di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cirebon telah meminta keterangan kepada pengurus Partai Ummat terkait peristiwa pengibaran bendera di dalam Masjid Raya At-Taqwa, dan belum bisa menerapkan sanksi.

Joharudin mengatakan, menurut pengurus Partai Ummat pengibaran bendera partai tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, tetapi merupakan aksi spontan. Ketika itu pengurus sedang mengadakan pertemuan dan melakukan sujud syukur setelah partai tersebut dinyatakan lolos.

Redaksi Minggu, 08 Januari 2023
Doa Jokowi Pada Perayaan Natal 2022: Damai, Bahagia, dan Cinta Kasih


 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan ucapan selamat perayaan Natal 2022 melaui laman media sosialnya di Twitter dan Instagram. Dalam ucapannya, Jokowi turut menyampaikan doa dalam momen Natal tahun ini.

"Saudara-saudaraku umat Kristiani yang sedang bersukacita menyambut Hari Raya Natal di mana pun berada. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih senantiasa memayungi langkah kita semua," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman media sosialnya, Ahad, 25 Desember 2022.

Dalam unggahannya, Jokowi juga menyertakan poster ucapan selamat. Dalam poster tersebut, tampak sebuah keluarga yang tengah merayakan Natal lengkap dengan pohon cemara dan berbagai bingkisan.

Nampak pula Jokowi sedang berada di luar rumah memberikan ucapan selamat. Ilustrator juga tak lupa menempatkan kucing oranye atau kucing oyen sebagai hiasan pohon natal. Sosok kucing oyen selalu muncul dalam setiap poster yang Jokowi unggah.

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut menyampaikan selamat Natal. Melalui media sosial pribadinya, Anies berharap natal tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan keteduhan mengiringi umat Kristiani.

"Selamat berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan, keceriaan dan kenangan indah," kata Anies.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut mengucapkan selamat Natal. Ganjar melakukan kunjungan ke gereja di Semarang saat malam perayaan misa Natal.

"Selamat Natal untuk saudara-saudaraku yang merayakan. Semoga bahagia dan damai menyertai. Kita pastikan perayaan Natal ini berlangsung aman dan nyaman," kata Ganjar.

Redaksi Senin, 26 Desember 2022
Pemerataan Infrastruktur Digital oleh Jokowi Sambung Koneksi Masyarakat


 

Koneksi antar masyarakat di daerah telah terbangun melalui pemerataan infrastruktur digital pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
 
Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Iwan Alfanie, menilai langkah Jokowi yang terus mendorong pemerataan infrastruktur digital adalah solusi jitu agar masyarakat dapat saling terhubung.
 
"Bagaimana bahwa Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Bagaimana kita terbatasi oleh akses-akses plosok-plosok. Infrastruktur digital adalah solusi," kata Iwan di Banjarmasin, Rabu, 23 November 2022.

Iwan menjelaskan luas wilayah Indonesia yang begitu besar mengharuskan pemerintah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur digital. Dengan cara tersebut seluruh masyarakat Indonesia bisa saling terkoneksi.

Presiden Jokowi menargetkan pada 2024 sebanyak lebih dari 9 ribu menara BTS dapat terbangun di seluruh daerah. Maka dari itu pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur digital.
 
Melihat hal tersebut, Iwan mengatakan pemerataan infrastruktur digital merupakan wujud keadilan yang sukses direalisasikan oleh Jokowi. Sebab seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat merasakan fasilitas yang sama.
 
"Ini merupakan keadilan yang direalisasikan oleh Pak Jokowi sehingga kemajuan teknologi hari ini masuk hingga ke plosok," jelas Iwan.

Redaksi Sabtu, 26 November 2022
Sri Mulyani: Selama 15 Tahun Investasi Pemerintah Capai Rp 695,6 Triliun


Pemerintah mencatat investasi pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 695,6 triliun. Adapun penambahan modal ini terhitung sejak 2005 sampai 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan investasi pemerintah diberikan sebesar Rp 361,3 triliun atau 51,8 persen kepada BUMN dan sebesar Rp 334,3 triliun atau 48,13 persen kepada BLU.

"Investasi pemerintah terutama terakselerasi semenjak 2015, yaitu saat program Nawacita yang meminta banyak BUMN dalam melakukan banyak sekali kegiatan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual, Kamis (15/12).

Menurutnya penambahan modal kepada BUMN diberikan tiga tujuan, yakni pertama pendirian BUMN sebesar Rp 3 triliun yang meliputi pembiayaan dan penjaminan infrastruktur sebesar Rp 2 triliun, serta pembiayaan perumahan sebesar Rp 1 triliun.

Kedua pemberian investasi kepada BUMN merupakan restrukturisasi sebesar Rp 12,7 triliun bagi perusahaan pelat merah yang sempat mengalami kesulitan, antara lain PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp 3,99 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 440 miliar, PT Garuda Indonesia sebesar Rp 1 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp 1,34 triliun.

"Ke depan, saya akan meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengevaluasi restrukturisasi ini," ucapnya.

Ketiga, pemberian investasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN senilai Rp 345,6 triliun, seperti pembiayaan ekspor sebesar Rp 23,7 triliun, penyediaan kredit mikro sebesar Rp 24,01 triliun, kedaulatan pangan sebesar Rp 11,45 triliun, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 184,17 triliun.

Kemudian, kemandirian energi sebesar Rp 56,31 triliun, pembiayaan perumahan sebesar Rp 12,3 triliun, peningkatan industri strategis sebesar Rp 15,73 triliun, dan penguatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 12,83 triliun.

Sedangkan pemberian investasi kepada BLU ditujukan untuk mengoptimalisasi aset negara sebesar Rp 1,5 triliun, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 81,11 triliun, penguatan kerja sama internasional sebesar Rp 6,3 triliun, serta dukungan pembiayaan sebesar Rp 245,4 triliun.

Dukungan pembiayaan BLU diberikan dalam bentuk pembiayaan perumahan sebesar Rp 66,7 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 137,1 triliun, kemandirian energi sebesar Rp 10,63 triliun, dan penyediaan kredit mikro sebesar Rp 30,96 triliun.

Redaksi Selasa, 21 Desember 2021
Elemen Masyarakat di Denpasar Bali Gencar Tolak Keras Radikalisme

 


Perkembangan sejumlah kasus radikalisme di lingkungan masyarakat, menjadikan beberapa kelompok masyarakat mengambil langkah tegas.

Salah satunya memasang spanduk yang menyatakan bahwa menolak radikalisme karena membahayakan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Pemasangan spanduk tersebut  dengan tujuan agar masyarakat membaca dan meresapi makna yang terkandung dalam isi tulisan tersebut.

Spanduk yang menyatakan menolak Radikalisme tersebut diketahui terpasang di beberapa lokasi seputar Kota Denpasar Bali seperti yang terpasang di Jalan Pulau Galang, Denpasar.

Pemasangan spanduk ini mendapat tanggapan positif  dari sejumlah warga. Diantaranya yang diungkapkan Gede Wijaya Saputra, menyampaikan bahwa pemasangan spanduk tersebut dimungkinkan untuk mengajak masyarakat agar menolak radikalisme di lingkungannya.

"Hal ini untuk mengantisipasi bahaya radikalisme yang nantinya bisa mengarah pada gerakan terorisme," ujar Gede.

Gede melanjutkan Bali memiliki sejarah kelam terhadap aksi terorisme beberapa tahun yang lalu. Dimana wilayah Bali diguncang oleh ledakan bom sebanyak dua kali sehingga menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa lebih dari ratusan orang.

"Setiap orang dengan berbagai latar belakang berpotensi terpapar paham radikal. Paham radikal tak memandang status sosial maupun profesi dalam mengajak orang ke gerakan terorisme," imbuhnya.

Dikatakannya juga bahwa penyebaran radikalisme dan terorisme saat ini semakin masif dilakukan melalui di media sosial. Berbagai konten seperti tulisan, gambar, audio, dan audio visual tentang propaganda bertebaran di media sosial.

Jika tidak bijak, bukan tidak mungkin generasi muda khususnya sebagai pengakses media sosial dapat terpapar paham radikal dan masuk ke dalam gerakan terorisme. Karena itu, kelompok masyarakat yang ada di Denpasar ikut serta menghimbau semua pihak untuk waspada serangan radikal kepada generasi muda milenial.

Untuk itu, masyarakat harus ikut serta menggencarkan perlawanan terhadap paham-paham radikalisme dan terorisme di media sosial. Agar paham tersebut tak dapat berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya Provinsi Bali. ***

Redaksi Selasa, 23 November 2021
Ulama, Tokoh Lintas Agama Dan Santri Dukung Vaksinasi


Vaksinasi massal Ulama, Tokoh Lintas Agama dan Santri Provinsi Jawa Tengah, di Aula Masjid Agung Provinsi Jawa Tengah Semarang, 10 Maret 2020. Setiap peserta sudah mendapat vaksinasi oleh petugas kesehatan sejak pukul 08.00 secara bergantian hingga siang. Pengaturan ini ditegakkan untuk memastikan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Diantara yang sudah mendapat vaksin yaitu, Saccapiyo sebagai Bhikkhu, Wakil padesanayaka, wilayah Sulawesi tenggara. Menurutnya vaksinasi covid 19 sangat penting untuk memutus rantai penularan covid 19 yang masih terus terjadi.

“Saya sebagai warga negara Indonesia tentu patuh dengan anjuran pemerintah untuk mengikuti program vaksinasi covid 19 yang sedang digencarkan saat ini”, kata Saccapiyo.

Bhikkhu Wakil Padesanayaka Wilayah Sulawesi Tenggara ini juga mengajak seluruh masyarakat tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi covid 19 guna melindungi diri, keluarga dan anggota masyarakat lainnya dari penularan covid 19.

” Saya yakin pemerintah telah melakukan berbagai penelitian sehingga vaksin covid 19 aman dan halal dan tidak mungkin pemerintah ingin menjerumuskan anggota masyarakatnya sendiri”, tegas Saccapiyo.

Dukungan yang sama juga disampaikan Arifin, tokoh dari Kepercayaan Saptadarma, Semarang. Arifin mengatakan bahwa dirinya orang yang takut jarum suntik, tapi setelah divaksin tidak terasa sakit, hanya seperti digigit semut saja, cepat sekali selesai hanya hitungan detik.

” Sebab itu, saya mengajak masyarakat mendukung dan mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Mari dukung pemerintah, apa yang pemerintah serukan kita patuhi, agar pandemi covid 19 ini segera selesai. Untuk itu kepada seluruh teman teman jangan takut untuk vaksin 19″, ujar Arifin.

Sebagaimana halnya disampaikan Anak Agung Ketut Darmaja, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia, Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program mulia pemerintah tetang vaksinasi covid 19 ini.

” Kami sudah mensosialisasi program vaksinasi ini keseluruh Kabupaten Kota, Provinsi Jawa Tengah, umat Hindu tidak ada yang menolak. Sudah dengan berbagai pose untuk mendukung vaksinasi, sebagai bakti kepada pemerintah”, ujar Anak Agung.

Menurut Ketua Majelis Agama Hindu ini, walau sudah mendapatkan vaksin covid 19, harus tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak dengan menghindari kerumunan.

Dari Ulama, Ustd Abu Choir Sesjen Assosiasi Pesantren NU Jawa Tengah, menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah, NU Jawa Tengah, kami telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, melakukan pendataan tokoh pesantren untuk terlibat dalam vaksinasi, termasuk kepada para santri.

” Pandemi sebagai masalah bersama, maka mengatasi harus secara bersama. Semua harus proaktif dan berkolaborasi mengatasi pademi. Pesantren akan berhasil mengatasi pandemi, bila dilakukan secara bersama”, ujar ustd choir.

Sesjen Assosiasi Pesantren ini mengingatkan agar masyarakat percaya pada informasi yang benar, jangan percaya informasi hoak. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti aman dan halal, maka iangan menolak vaksin, agar pandemi covid 19 segera berakhir.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (PRA)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

Redaksi Sabtu, 09 Oktober 2021
Kepala BIN : Vaksinasi Covid-19 Minimalkan Risiko Kematian

Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Dinas Kesehatan Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kota Semarang kembali melakukan vaksinasi untuk pelajar dan warga di Kota Semarang.

Vaksinasi pelajar kali ini dipusatkan di SMP 1 Kota Semarang, sementara vaksinasi door to door masyarakat di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang.

Kegiatan vaksinasi massal untuk pelajar dan masyarakat secara door to door dihadiri langsung Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan, S.H., M.Si, Ph.D.

Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan, SH, M.Si, Ph.D saat meninjau vaksinasi di SMP 1 Semarang mengatakan vaksinasi pelajar diharapkan dapat memutus rantai penularan Covid-19, khususnya di klaster keluarga.

Menurut Budi Gunawan, kasus Covid-19 yang mengena kepada anak- anak dan pelajar meningkat. Satu dari tujuh orang yang terkena Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak.

"Yang perlu diketahui bagi anak-anak kita, insyaallah yang sudah divaksin minimal terhindar dari risiko kematian," kata Budi Gunawan di SMP 1 Semarang, Jalan Ronggolawe Timur, Semarang Barat, Rabu 21 Juli 2021.

Masih menurut Budi Gunawan, anak-anak dan pelajar menyumbang angka sampai dengan 9 persen dari seluruh angka positif Covid-19 di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangannya, anak-anak juga sudah menjadi salah satu sumber penular, khususnya di klaster rumah tangga.

"Itu sumbernya dari klaster rumah tangga, sehingga vaksinasi kepada anak-anak menjadi prioritas karena mereka sebagai generasi penerus dan tulang punggung bangsa Indonesia ke depannya," terangnya.

Budi Gunawan melanjutkan, seseorang yang sudah melakukan vaksin dan terkena Covid-19, maka masih bisa diselamatkan dan mudah untuk disembuhkan.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada orang tua dan para siswa agar segera mengikuti program vaksinasi.

"Kami menghimbau agar segera ikuti program vaksinasi. Hanya dengan inilah untuk mencegahnya. Semua ini kami lakukan untuk menjadikan Indonesia sehat dan hebat," imbuhnya.

Budi Gunawan juga berpesan agar masyarakat tidak termakan berita - berita bohong soal vaksin yang menyesatkan.

Karena sudah terbukti, satu-satunya di dunia ini obat untuk Covid-19 adalah dengan vaksinasi. Di samping menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan orang lain.

Kepala SMP N 1 Semarang, Nining Sulistyaningsih, S.Pd, M.Pd yang mendampingi Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan keliling meninjau pelaksanaan vaksinasi menyampaikan rasa terima kasih kepada BIN.

Menurutnya, kehadiran BIN di tengah masyarakat, khususnya di tengah kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan.

"Terimakasih pak Kepala BIN atas bantuan vaksinasi untuk pelajar, semoga para siswa semakin sehat seusai divaksin," katanya.

Salah satu siswa, Ahmad Hanif mengaku tidak merasakan sakit yang berarti saat disuntik vaksin. Dia berharap, seusai mengikuti vaksin kekebalan tubuh semakin meningkat dan sehat.

"Yang tak kalah penting ialah mudah-mudahan pembelajaran tatap muka segera dapat dilakukan," katanya.

Hal sama dikatakan, siswa lainnya, Niken Widya Mahdalena. Niken berharap, setelah mengikuti vaksinasi kondisi akan lebih aman dan nyaman.

Niken berpesan meski sudah melakukan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Peserta vaksinasi pelajar yang dipusatkan di SMP 1 Semarang ini diikuti siswa SMP 1 Semarang, SMP 30 Semarang, SMP 25 Semarang, dan siswa SMP 40 Semarang.

Pada kesempatan itu, BIN mentargetkan vaksinasi kepada 3.000 orang yang terdiri dari pelajar dan warga di Semarang.

BIN juga memberikan 3.000 paket sembako saat vaksinasi door to door kepada warga terdampak Covid-19 di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara dan warga Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari.

Redaksi Sabtu, 25 September 2021
Indonesia Ternyata Pemain Global Ekonomi Syariah, Ini Buktinya

 



JAKARTA - Indonesia sedang berbenah diri di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat, Indonesia berkomitmen untuk menjadi salah satu pemain utama dari ekonomi keuangan syariah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, dalam lima tahun terakhir pemerintah bersama stakeholder terkait melakukan beberapa hal untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Dan hasilnya pun mulai terlihat karena Indonesia masuk ke dalam 10 pemain besar daam ekonomi dan keuangan syariah.

“Selama lima tahun terakhir ini, capaian sudah mulai terlihat. Seperti saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu player di ekonomi keuangan syariah,” ujarnya dalam acara Webinar Syariah Series KAFEGAMA 2020, di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report terbaru periode 2020-2021, Indonesia berhasil masuk 10 besar pemain global. Bahkan yang lebih menggembirakan, peringkat Indonesia naik dari nomor 5 menjadi 4.

“Peringkat tahun ini naik dari nomor 5 menjadi nomor 4,” ucapnya.

Secara spesifik, Perry menambahkan, untuk industri makanan halal, Indonesia berada di peringkat 4. Kemudian untuk industri fashion muslim, Indoneska berada di peringkat 3 hanya kalah dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki.

Kemudian untuk industri kosmetik halal, Indonesia masih jauh berada di peringkat 6. Begitupun juga dengan industri pariwisata halal dan keuangan syariah yang saat ini masih berada di peringkat 6.

“Bidang Keuangan Islamic Finance top ten dan kita nomor 6 dan sejak 2015 kembangkan perbankan keuangan syariah kembangkan ekonomi dan terus lakukan edukasi literasi keuangan syariah,” ucapnya.

(dni)https://economy.okezone.com/read/2020/11/30/320/2318770/indonesia-ternyata-pemain-global-ekonomi-syariah-ini-buktinya?page=2

Redaksi Senin, 30 November 2020
Ini Sederet Catatan Emas Jokowi Selama 6 Tahun

 


JAKARTA-Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98 (RNA98 ), Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) menilai Presiden Joko Widodo menoreh catatan emas di usia 6 tahun kepemimpinannya.

Catatan keberhasilannya tidak hanya dalam hal perbaikan kondisi dalam negeri, bahkan juga banyak menciptakan prestasi di luar negeri.

SJR mengatakan, deretan prestasi yang membanggakan tersebut di antaranya adalah, Jokowi masuk 5 besar pemimpin dunia paling disukai di Facebook, kemudian Jokowi masuk dalam daftar 50 kepemimpinan terhebat versi Fortune.

Selanjutnya, Jokowi masuk jajaran 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2015 versi Time.

Tak hanya itu, Presiden kelahiran Solo ini masuk dalam deretan nama muslim paling berpengaruh di dunia, dan Jokowi masuk Leading Global Thinkers of 2013.

“Selama 6 tahun Jokowi menjadi presiden, jika kita hitung dari 2014, banyak hal yang berhasil dituntaskan, masalah kemiskinan, pembangunan, kemudian perbaikan pendidikan, jaminan kesehatan, pemberantasan korupsi, masalah stunting, bisa kita lihat hal-hal yang yang sangat luar biasa. Belum lagi peretasi di luar negeri yang cukup banyak, sehingga Indonesia semakin dikenal lebih baik di kancah internasional, yang membawa nama Indonesia menuju Indonesia gemilang dan terbilang” kata Sayed yang juga lulusan UPN Veteran Jakarta dan UI ini, Rabu (21/10/2020).

Jika dilihat secara khusus pada pembangunan infrastruktur dikatakan Sayed, terdapat jalur kereta api yang kalau diakumulasikan sudah cukup banyak yang terbangun, belum lagi 10 rel kereta api, 11 bandara baru, 357 jalan terus beroperasi, belum lagi MRT.

“Khususnya lagi di kampung saya, selama ini cuma mimpi ada jalan tol dari Dumai ke Pekanbaru, kita cuma bisa menghayalkan, yang biasa kita naik mobil tuh 6 jam, sekarang 1,5 jam sampai 2 jam sampai Pekanbaru,” ujarnya.

Bahkan ditargetkan pada akhir tahun 2023 juga ditargetkan tuntasnya tol dari Lampung Bakauheni yang tembus langsung ke Dumai, ini sudah proses luar biasa.

“Kemudian setahun terakhir ini kalau kita mau lihat lagi, juga luar biasa penanganan pandemi global yang dilakukan, yang mampu menekan angka kematian. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang maju seperti Amerika, Italia, dan lainnya, yang meninggal kita meminimalisir korban ini adalah upaya yang paling maksimal dan paling luar biasa,” paparnya.

Belum lagi upaya mempermudah masuknya investasi ke dalam negeri melalui undang-undang Cipta Karya, dengan mempermudah birokrasi dan ketertarikan pihak luar untuk turut melakukan investasi di Indonesia.

“Ibarat seperti api, kita pegang dulu dan terasa panas. Jangan cuma dilihat aja gitu kalau kita mau tahu panas apa dingin tapi harus kita coba dulu aja, baru kita tahu ya panas atau dingin, jadi kita berpikir jernih saja, Jokowi hari ini membawa kita kepada masa gemilang dan terbilang,” ujarnya. https://www.beritamoneter.com/

Redaksi Minggu, 25 Oktober 2020
BPJS Kesehatan Perkuat Langkah Promotif Preventif FKTP

BPJS Kesehatan menyebut peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus diperkuat, khususnya untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat dalam penerapan Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan. Pasalnya, FKTP dinilai sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan publik.
"Dalam Rapat Terbatas (Ratas) 13 Juli 2020 lalu, Presiden menekankan pentingnya kita semua secara masif untuk melakukan Gerakan Nasional Displin Protokol Kesehatan. Dalam hal ini, FKTP menjadi instrumen strategis yang berperan besar untuk menumbuhkan aktivitas Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan di tengah masyarakat," kata Direktur Utama Fachmi Idris dalam acara pengumuman pemenang Lomba Vlog FKTP, Kamis (27/8).

Fachmi mengatakan, FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki daftar nama-nama peserta JKN-KIS yang dapat dijadikan target sosialisasi dan edukasi upaya promotif preventif untuk menekan pertambahan angka kasus Covid-19. Ia meminta FKTP terlibat bergotong royong memberi pencerahan kepada peserta JKN-KIS yang terdaftar di masing-masing FKTP tentang penerapan protokol kesehatan di segala aktivitas.
BPJS Kesehatan menyebut peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus diperkuat, khususnya untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat dalam penerapan Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan. Pasalnya, FKTP dinilai sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan publik.
"Dalam Rapat Terbatas (Ratas) 13 Juli 2020 lalu, Presiden menekankan pentingnya kita semua secara masif untuk melakukan Gerakan Nasional Displin Protokol Kesehatan. Dalam hal ini, FKTP menjadi instrumen strategis yang berperan besar untuk menumbuhkan aktivitas Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan di tengah masyarakat," kata Direktur Utama Fachmi Idris dalam acara pengumuman pemenang Lomba Vlog FKTP, Kamis (27/8).
Fachmi mengatakan, FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki daftar nama-nama peserta JKN-KIS yang dapat dijadikan target sosialisasi dan edukasi upaya promotif preventif untuk menekan pertambahan angka kasus Covid-19. Ia meminta FKTP terlibat bergotong royong memberi pencerahan kepada peserta JKN-KIS yang terdaftar di masing-masing FKTP tentang penerapan protokol kesehatan di segala aktivitas.

Redaksi Sabtu, 29 Agustus 2020
Kiai NU Pasuruan Ingatkan Gerakan Baru Eks HTI

Wakil MWC NU Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Kiai Muhammad Zuhdi memberikan pesan khusus kepada para jamaah Istighosah ranting NU Grogol agar jangan sampai lengah terhadap kelompok yang ingin mengganti ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila.
Dalam penyampaian tausiah singkatnya, Kiai Zuhdi menekankan agar selalu waspada baik paham komunis ataupun pengusung khilafah misalnya eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang meskipun telah dibubarkan organisasinya oleh negara melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun mereka masih eksis dalam membuat gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila.
Dalam perkembangan akhir akhir ini kelompok eks HTI di Indonesia justru terlihat cukup aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan meskipun tidak lagi menggunakan nama HTI.
“Oleh karena itu masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati. Jangan sampai tertipu dengan majelis majelis yang tidak jelas,” kata Kiai Zuhdi dalam kegiatan Haul KH Muhammad Ke 72 di mushola Baitul Mutta’alimin, Kamis 23 Juli 2020 malam.
Kemudian, ia juga menyebut bahwa gerakan eks HTI dalam melakukan aktivitas propagandanya sering kali menyeret label Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan menyeret label Nahdlatul Ulama (NU). Sayangnya, label-label itu hanya sebatas kedok semata.
“Bahkan ada juga komunitas atau forum yang menggunakan nama aswaja padahal itu hanya taktik mereka untuk mengelabui kita, ujung-ujungnya mereka mengusung ide untuk mengganti Pancasila dengan khilafah,” ujarnya.
Oleh karena itu Kiai Zuhdi menekankan pada jamaah agar warga Nahdliyin harus mampu terus menjadi garda bagi keutuhan NKRI dan tanggap terhadap gerakan dari kelompok lama dengan bentuk dan taktik baru yang ingin merusak keharmonisan kehidupan berbangsa belakangan ini.
Seiring di berlakukan adaptasi kebiasaan baru kegiatan keagamaan yang bersifat perkumpulan di desa Grogol kecamatan Gondang Kabupaten Pasuruan khususnya oleh warga Nahdliyin secara bertahap sudah mulai berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. []

Redaksi Minggu, 23 Agustus 2020
Din Syamsuddin: Calon jamaah perlu diyakinkan terkait penundaan haji


Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyarankan pemerintah meyakinkan para calon jamaah haji terkait keputusan pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 ini.

"Jelaskan secara persuasif, yakinkan kepada para calon jamaah karena tentu sebagian dari mereka sangat kecewa," kata Din melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Din Syamsuddin mengatakan dirinya dapat memahami keputusan Menteri Agama yang membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 H ini.

Hal itu dilakukan guna membatasi kemungkinan penyebaran virus SARS-CoV-2 di tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara.

"Karena memang sangat berisiko sehubungan dengan persebaran pandemi COVID-19 yang masih tinggi," katanya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar nisbah atau bunga dari setoran calon jamaah yang disimpan di bank konvensional minimal satu tahun ini untuk diberikan kepada pemiliknya.

Saran tersebut disampaikan mengingat masa pandemi yang telah melumpuhkan perekonomian sehingga hampir semua orang membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

"Mereka sangat membutuhkannya, apalagi di tengah pandemi COVID-19," kata Din Syamsuddin.

Redaksi Kamis, 04 Juni 2020
Peringatan HUT Ke-70 SatPol-PP dan HUT ke-58 Sat-Linmas Tahun 2020 Akan Dipusatkan di Mataram


Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahunnya menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Pada tanggal 3 Maret, Satpol PP menginjak usianya yang ke-70 tahun, sementara Linmas tepat berusia ke-58 tahun pada tanggal 19 April. Puncak kegiatan HUT akan dilaksanakan secara terpusat di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dengan tema “Peningkatan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Menuju Indonesia Maju.” Kenapa tema ini diambil? Karena tugas Pol PP saat ini sangat berat, menyambut Pilkada Serentak 2020, kita juga menyiapkan Linmas di setiap TPS untuk persiapan Pilkada,” kata Direktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kemendagri Arief M. Edie di dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Command Centre Gedung B Lantai 2, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (26/02/2020).

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi.

“Nanti Satpol PP akan membantu Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye, dan kami tempatkan juga minimal 2 orang Linmas di setiap TPS untuk menjamin kesuksesan Pilkada,” ujarnya.

Peringatan HUT Ke-70 SatPol-PP dan HUT ke-58 Sat-Linmas Tahun 2020 juga akan diisi dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pola operasi bagi Satpol PP di daerah melalui kerjasama sinergis dalam menunjang terciptanya situasi kondusif, baik sebelum, maupun sesudah Pilkada.

“Rakornas ini akan menyamakan persepsi dari Sabang sampai Merauke, untuk tetap menjalin hubungan dari Pemerintah Pusat sampai Kabupaten/Kota, menyamakan persepsi, gerak langkah, untuk Pol PP lebih maju lagi. Disampaikan juga Pol PP bukan dibentuk untuk bertempur dengan rakyatnya sendiri, tetapi penyeimbang yang nantinya akan menunjukkan representasi negara hadir di kehidupan masyarakat,” tegas Arief.

Pada pelaksanaan Rakornas, juga akan dirangkaikan dengan pemberian tanda penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang berkomitmen dan peduli dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai dedikasi dan integritas tinggi dalam peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya mendukung kelancaran pemerintah daerah.(LNG04)

Berita Jumat, 28 Februari 2020
Rakornas GP Anshor Hasilkan Komitmen Perangi Radikalisme

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan seluruh pimpinan wilayah GP Ansor se-Indonesia. GP Ansor bertekad menjaga NKRI dan memerangi radikalisme di Indonesia.

"Indonesia adalah negara demokrasi yang berideologi Pancasila dengan bingkai NKRI, bukan negara agama maupun negara sekuler. Sehingga, jika ada orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengubah menjadi bentuk Iain, baik menjadi negara agama, daulah islamiyah atau khilafah, maupun sekuler, maka sudah menjadi kewajiban GP Ansor berada di garis terdepan melawan dan berjihad menjaga NKRI dan Pancasila," ujar Ketua PW GP Ansor Papua Amir Matupun saat membacakan sikap GP Ansor di kantornya, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat (7/11/2019).

Amir juga menyinggung soal perkembangan paham radikal di Indonesia saat ini. Dia menegaskan GP Ansor akan menjadi garda terdepan dalam melawan paham tersebut.

"Radikalisme agama yang berkembang belakangan ini--minimal 8 tahun terakhir--sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini bagi GP Ansor sangat berbahaya. GP Ansor melihat bahwa negara sudah dalam kategori darurat radikalisme. Hal inilah yang membuat GP Ansor dan Banser prihatin dan berusaha senantiasa dalam garda terdepan untuk melawannya," lanjutnya.

Amir menilai negara mempunyai kewajiban memberantas radikalisme. Namun, Amir menegaskan GP Ansor siap meringankan tugas negara tersebut.

"Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Hal ini bagi GP Ansor dan Banser merupakan berkah karena tugas GP Ansor dan Banser dalam melawan radikalisme menjadi lebih ringan," imbuh Amir.

Rakornas GP Ansor tersebut berlangsung pada 6-7 November di kantor PP GP Ansor, Jakarta Pusat. Rakornas dihadiri ketua pimpinan wilayah GP Ansor seluruh Indonesia. [dtk]

Berita Kamis, 07 November 2019
Gubernur NTB Himbau Masyarakat NTB Untuk Menerima Hasil Pemilu 2019 Dan Jaga Kondusifitas Wilayah

Portal NTB - Mataram, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin mengungguli perolehan suara atas pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di pilpres 2019. Hasil pilpres itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional di gedung KPU Jakarta Pusat Selasa (21/05/2019) dini hari.

Atas keputusan KPU tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras KPU menuntaskan perhitungan suara lebih kurang sebulan terakhir. Doktor Zul, sapaan akrabnya, juga meminta seluruh pihak menerima dengan legowo, ikhlas dan lapang dada serta menghormati keputusan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara transparan dan terbuka tersebut. Usai pilpres, saatnya untuk membangun rekonsiliasi seluruh anak bangsa demi membangun dan memajukan Indonesia lebih baik.

“Terhadap pihak yang belum menerima keputusan atau merasa dirugikan, Gubernur Zul meminta menggunakan jalur-jalur konstitusional atau jalur hukum yang diatur oleh undang-undang ataupun konstitusi” ungkapnya. 

Dan terakhir, Gubernur Zulkieflimansyah mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin yang telah memenangi kontestasi Pilpres 2019, untuk memegang amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Terpisah, Kabinda NTB, Tarwo Kusnarno SE., M.Si juga menyampaikan himbaun serupa kepada masayrakat menyikapi hasil Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, agar tetap menjaga kondusiftias wilayah. 

“Siapapun yang terpilih menjadi presiden dan anggota legislatif, semuanya harus kita hormati sebagai proses dari hasil Demokrasi melalui Pileg dan Pilpres” ungkapnya (www.infontbnow.blogspot.com).

Berita Selasa, 21 Mei 2019
Ini 7 Poin Seruan Damai Gubernur NTB Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019

Portal NTB - Mataram, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, menerbitkan seruan damai untuk seluruh warga NTB jelang pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019. Seluruh warga NTB diharapkan tetap menjaga kondusivitas daerah, khususnya sebelum dan setelah diumumkannya hasil Perolehan Suara dari KPU RI tanggal 22 Mei 2019 mendatang.
Melalui surat imbauan bernomor 720/101/V/BKBPDN/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Gubernur mengingatkan perlunya upaya untuk terus menerus merawat keberagaman dan persatuan yang sudah terjaIin. Terutama sehubungan dengan terlaksananya pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTB serta DPRD di 10 Kabupaten, Kota pada 17 April 2019 yang lalu.
“Demi kemajuan pembangunan Provinsi NTB ke depan, perlu adanya upaya untuk terus menerus merawat keberagaman dan persatuan yang sudah terjaIin sebagai modal sosial berharga bagi daerah dan bangsa,” ujar Gubernur NTB.
Untuk itulah, Pemprov NTB menyerukan sejumlah imbauan kepada masyarakat NTB. Pertama, Pemprov NTB mengimbau semua pihak tetap menjaga persatuan, kesatuan dan keamanan serta rasa persaudaraan di NTB. Meskipun berbeda pilihan baik dalam Pilpres maupun pemiIihan anggota legislatif.
Kedua, warga NTB juga diimbau untuk menghindari gerakan inkonstitusional dalam bentuk gerakan people power yang merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ketiga, Gubernur juga mengajak semua pihak, Tim Sukses Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik serta Calon Legislatif agar menahan diri dan tidak memprovokasi pendukung, sebelum dan sesudah KPU RI menyelesaikan sidang pleno penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR DPD RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Keempat, Gubernur mengajak seluruh peserta Pemilu untuk mengedepankan proses hukum dan tidak mengambil tindakan sendiri yang mengganggu kondusivitas wilayah dalam menyikapi adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
Kelima, Gubernur mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat NTB untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, kondusivitas di lingkungan sekitar selama proses tahapan rekapitulasi Pemilihan Umum oleh KPU RI sampai dengan selesai.
Keenam, Gubernur mengajak para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda NTB serta Organisasi Kemasyarakatan untuk bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menangkal berita-berita hoaks dan ujaran kebencian yang memicu perpecahan bangsa.
Ketujuh, Gubernur menegaskan dukungannya atas terciptanya situasi damai di semua waktu dan tempat. Khususnya pada momen bulan suci Ramadan. “Demikian imbauan ini disampaikan dalam rangka mewujudkan suasana Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan berintegritas,” pungkas Gubernur. (Iba, www.detikntb.com)

Berita