Tembolak News: pembangunan

Results for "pembangunan"

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diakui konsisten dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Sejak periode awal hingga memasuki masa akhir jabatannya, Jokowi terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Komitmen Jokowi merealisasikan pemerataan pembangunan ini mendapat banyak apresasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari kalangan akademisi di Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Ridha Ajam.

Ridha melihat bahwa Jokowi sangat memprioritaskan pemerataan pembangunan demi kemajuan bersama. Hal ini mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan juga turut meningkat.

“Kita harus akui bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pembangunan demi pemerataan. Sehingga daerah-daerah harus memanfaatkan peluang ini untuk membangun daerahnya sendiri,” ujar Ridha seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).

Ridha juga melihat bahwa Jokowi berhasil menjalankan strategi untuk menghadirkan pemerataan di Tanah Air, yaitu dengan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim tersentuh program pembangunan.

Fokus Pembangunan di Indonesia Timur

Menurut Ridha, kebijakan yang diambil Jokowi tersebut sudah sangat tepat. Sebab pemerataan dapat diwujudkan jika seluruh wilayah di Indonesia dapat tersentuh pembangunan infrastruktur yang memadai.

“Saya melihat sekarang pembangunan supaya ada pemerataan ke depan. Maka oleh pemerintah pusat Pak Jokowi difokuskan kepada daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Dalam hal ini wilayah timur,” katanya memungkasi.

Sumber

infrastruktur , pembangunan , Presiden Jokowi

Pemerintahan Jokowi Diakui Konsisten Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Redaksi Rabu, 23 November 2022

MATARAM - Pengurus Koordinator Cabang Pergrakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusa tenggara menggelar diskusi online dengan tema “Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Sebagai perekat dan Pemersatu bangsa” lewat media meeting online zoom.com dan live facebook, Sabtu(20/06/2020/).

Diskusi via daring ini diadakan guna mengedukasi umtuk masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur dapat dijadikan sebagai media dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Indonesia. Faktanya saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan khusunya pada wilayah Indonesia Timur.

Akademisi UIN Mataram, Dr. Kadri, M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu bentuk komunikasi non-verbal yang digunakan oleh pemerintah sebagai perhatian kepada masyarakat.

“Tanpa mengesampingkan NTB, di Papua saat ini sudah banyak pembangunan. Hal ini maksudkan bahwa pemerintah sangat perhatian terhadap Papua yang dimana infrastruktur ditujukan sebagai bentuk perbaikan dalam proses akses komunikasi dan mempermudah hubungan antar masyarakat.” Ujar salah satu dosen Komunikasi di UIN Mataram ini.

Dalam ilmu Komunikasi, dengan adanya pembangunan ini, juga ditujukan sebagai bentuk ekspresi adanya perasaan peduli, empati, dan pemahaman terhadap suatu daerah yang dilakukan sebagai aksi nyata pemberian perhatian. Sebuah wilayah akan berkembang dengan bagus, apabila ada kesamaan visi dan misi oleh Pemerintah dengan masyarakat di daerahnya.

Kegiatan diskusi ini memiliki makna untuk menumbuhkan kecintaan pada NKRI. Tidak hanya berfokus pada NTB juga pada Papua. Dimana saat ini terdapat isu ketimpangan pembangunan di Papua yang mana sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi karena sudah banyak sekali dana yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut, penegasan Ketua DPRD Prov. NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Kaban Kesbangpoldagri NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan guna menjaga hubungan kebangsaan yang baik di tengah banyaknya isu mengenai rasisme yang berdampak pada kesatuan Bangsa Indonesia dan terkesan terkotak kotak serta tidak bersatu.

“Perlunya diingat kembali, terwujudnya kemerdekaan di Indonesia ini merupakan bentuk dari adanya persatuan begitupun sebaliknya bisa runtuh kembali akibat adanya persatuan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai alat perekat persatuan. Semangat pembangunan ini perlunya dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia agar memiliki nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari.

Terlepas itu semua, Pembangunan harus berjalan secara berkesimnambungan dengan memperhatikan faktor dan kondisi keadaan saat ini. Sesuai dengan tupoksi Kesbangpoldagri, pihaknya akan memfasilitasi setiap adanya pendapat maupun keperluan lain seperti kepelatihan terhadap para pemuda dan mahasiswa lainnya untuk membantu menumbuhkan rasa persatuan.

Setelah selesai dengan penjelasan, kegiatan diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara audien dengan nerasumber diskusi. Salah satu peserta diskusi, Jhoni Sutanggang bertanya terkait apa yang menjadi faktor kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Kepada narasumber.

Ibu Isvie menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan itu berlandaskan keadilan. Tidak ada namanya kesenjangan antara pembangunan di Pulau Sumbawa maupun di pulau Lombok. Tentunya, pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa akan lebih memperhatikan aspek kebutuhan yang ada dan porsi anggarannya akan lebih besar dibandingka Pulau Lombok.

Selanjutnya, salah satu peserta diskusi, Suaeb Qury (Ketua LTNU NTB) juga bertanya mengenai apa yang menjadi perhatian dalam dalam komunikasi pembangunan antara komunikasi antar legislatif dan eksekutif. mengatakan untuk komunikasi antar tingkat eksekutif terdapat beberapa forum seperti OPD dan Forkopimda yang di dalamnya terdapat Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta jajaran lainnya sebagai pengambil keputusan.

Forum tersebut ditujukan sebagai penyalur aspirasi dimana apabila terdapat permasalahan akan segera ditindak lanjuti dan dievaluasi seperti isu-isu pembangunan di daerah dan isu nasional lainnya penjelasan salah satu narasumber diskusi, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si.

Acara diskusi diakhiri dengan kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur utamanya infrastruktur di papua merupakan bentuk niat baik pemerintah dalam membangun dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber: https://www.lombokfokus.com/2020/06/pmii-pkc-bali-nusra-bahas-pentingnya.html

pembangunan

PMII PKC Bali Nusra Bahas Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa

Berita Sabtu, 20 Juni 2020

Mataram - General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Rudi Purnomoloka menyebutkan rasio elektrifikasi di NTB sudah mencapai 99,49 persen hingga September 2019.

"Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, hingga akhir September 2019, rasio elektrifikasi di NTB telah mencapai 99,49 persen," kata Rudi di Mataram, Jumat.

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah kepala keluarga berlistrik dengan jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di satu wilayah.

Rudi menyebutkan jumlah rumah tangga berlistrik di NTB saat ini telah mencapai 1.428.043 rumah tangga. Sebanyak 1.385.946 merupakan pelanggan PLN dan 42.097 rumah tangga memperoleh aliran listrik non-PLN.

Sementara itu jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data proyeksi jumlah penduduk NTB milik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang didasarkan pada hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

Pihaknya mentargetkan rasio elektrifikasi NTB mencapai 99,9 persen hingga akhir 2019, meskipun pada awalnya ditargetkan sebesar 99 persen.

Untuk mencapai 99,9 persen, meski persentase kekurangannya terlihat kecil, yaitu hanya 0,51 persen, tapi menjadi tantangan besar bagi PLN, karena lokasinya berada di daerah terpencil.

"Meski tinggal sedikit, ini butuh kerja keras lebih karena lokasi yang belum terlistriki berada di daerah-daerah terpencil. Kendala terbesarnya adalah akses ke desa-desa tersebut sulit, beberapa bahkan tidak bisa diakses kendaraan," ujarnya.

Meski demikian, Rudi memastikan PLN tetap berkomitmen untuk mencapai rasio elektrifikasi 99,9 persen pada akhir 2019. Salah satu upayanya, PLN melalui program Listrik Desa (Lissa) terus membangun jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil.

Pada 2019, PLN Unit Induk Wilayah NTB akan membangun jaringan listrik di 34 lokasi terpencil.

Selain program Lissa, PLN memiliki program "One Man One Hope" (OMOH), sebuah gerakan penggalangan dana untuk menyokong program pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

Dana yang dikumpulkan dari gerakan tersebut digunakan untuk penyambungan listrik gratis masyarakat tidak mampu.

"Salah satu masalahnya adalah daya beli masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, kami mencoba membantu dan kami berharap semakin banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan sambungan gratis listrik," ucap Rudi.

Selain program OMOH dan CSR, PLN Unit Induk Wilayah NTB juga sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan bantuan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, diantaranya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi NTB, PT Angkasa Pura II (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Pada 2019, rencananya PLN akan memasang listrik untuk 6.529 rumah tangga hasil dari program bantuan pasang baru listrik. Hingga Oktober 2019, total 1.850 rumah tangga telah terpasang listrik dan sebanyak 4.679 rumah tangga dalam proses penyambungan. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

infrastruktur , pembangunan

PLN: sampai 2019 rasio elektrifikasi NTB capai 99,49 persen

Berita Sabtu, 26 Oktober 2019

Mataram - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, pembangunan rumah tahan gempa (RTG) baik jenis rumah instan sederhana sehat maupun rumah konvensional untuk 1.149 kepala keluarga kategori rusak berat telah rampung.

"Tersisa sebanyak 157 KK yang saat ini statusnya sedang berproses. Dengan demikian, kita bisa katakan realisasi pembangunan RTG di Mataram mencapai 85 persen," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Jumat.

Menurutnya, berdasarkan laporan terakhir dari koordinator fasilitator rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Kota Mataram, menyebutkan rumah kategori rusak berat tercatat sebanyak 1.437 kepala keluarga (KK), dengan 114 kelompok masyarakat (Pokmas).

Dari 1.437 KK tersebut yang memilih pembangunan RTG jenis Risha (rumah instan sederhana sehat) sebanyak 589 KK dengan 51 pokmas. Dari jumlah itu, tercatat 433 KK atau 35 pokmas telah dinyatakan selesai 100 persen.

"Sedangkan 155 KK atau 16 pokmas, masih sedang berproses yakni dengan pemasangan atap dan lain-lain," katanya.

Menurutnya, pemasangan atap untuk Risha akan dilakukan setelah dilaksanakan uji teknis panel Risha yang direncanakan mulai pada Senin (28/10), yang akan dilakukan oleh tim teknis dan fasilitator.

"Mereka akan bergerilia ke rumah warga yang memilih Risha untuk dilakukan uji teknis memastikan panel Risha tahan gempa, termasuk rumah-rumah yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat akan diuji," katanya.

Sementara dari 1.437 KK yang rusak berat, warga yang memilih rumah tahan gempa jenis rumah konvensional (Riko) sebanyak 758 KK dengan 63 pokmas.

"Dari jumlah itu, 716 KK atau 54 pokmas sudah rampung 100 persen. Sisanya 42 KK atau 5 pokmas sedang berproses," katanya.

Guna mempercepat perampungan pembangunan RTG, pemerintah kota telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyusun berbagai strategi percepatan penyelesaian baik fisik maupun administrasi.

"Targetnya tanggal 25 Desember 2019, semua harus tuntas seiring dengan berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Karenanya, dalam rakor tersebut telah ditekankan agar semua harus menjamin akuntabilitas proses pelaksaan dan pertanggung jawabab rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi di Mataram.

Selain itu, mempercepat dipersilakan melakukan inovasi tetapi inovasi harus mempercepat proses kerja dan tidak menambah prosedur sehingga kegiatan bisa sesuai dengan target.

"Jangan berharap kebijakan baru. Misalnya perpanjangan sama rehabilitasi dan rekonstruksi atau kelongggoran untuk pelaksanaan itu," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

pembangunan

Pembangunan RTG 1.149 Kepala Keluarga korban gempa Mataram rampung

Berita

PORTALNTB.Com - Pembebasan lahan untuk proyek jalan by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika ditargetkan tuntas Desember mendatang. Untuk mengejar proyek strategis tuntas 2020, Kementerian PUPR akan memecah pengerjaan proyek senilai Rp1,4 triliun tersebut menjadi empat paket.

‘’Januari sudah dilelang untuk pengerjaan konstruksinya. Konstruksi harus selesai Desember 2020,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 22 Oktober 2019.

Ia menjelaskan, setelah pembebasan lahan tuntas akhir tahun ini. Selanjutnya, pada Januari 2020 dilakukan pelelangan. Untuk proses lelang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan. Ia mengharapkan, Pokja yang melakukan pelelangan agar profesional, supaya jangan sampai proyek tersebut gagal lelang.

‘’Karena jalan by pass sepanjang 17 Km itu akan jadi empat paket. Karena itu besar. Pengerjaannya serentak. Dalam 17 Km itu sudah dibagi titik-titiknya,’’ terangnya.

Azhar mengungkapkan, saat ini tim appraisal sudah bekerja di lapangan. Dikatakan, biaya untuk pembebasan lahan proyek tersebut membengkak. Semua Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Mataram menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp147 miliar. Namun ternyata kebutuhannya mencapai Rp300 miliar.

Ia mengatakan pendataan ang dilakukan BPN by name by address sudah selesai. Ada beberapa warga yang masih belum tuntas terkait dengan masalah pembebasan lahan karena persoalan internal keluarga mereka. ‘’Kurang dari 25 persen bisa kita titip di pengadilan uang pembebasan lahannya,’’ tandas mantan Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB ini.

Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 Km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

bypass , KEK MANDALIKA , lombok , pembangunan

Kejar Target Tuntas 2020, Proyek “By Pass” LIA – KEK Mandalika Dipecah Empat Paket

Berita Kamis, 24 Oktober 2019

PortalNTB.Com – Pemprov NTB telah berencana melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek Jembatan Lombok – Sumbawa pada 2020 mendatang. Rencana FS Jembatan Lombok – Sumbawa sudah masuk daftar salah satu kegiatan yang dilaksanakan tahun depan.

Kepastian itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 16 Oktober 2019. Ia menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk FS tersebut sekitar Rp5 miliar.

‘’2020 dilakukan FS, biayanya sekitar Rp5 miliar. Sebab, tanpa FS, itu tidak bisa mengatakan secara pasti kelayakannya,’’ kata Ridwan.

Dari hasil FS itulah kemudian proyek tersebut akan ditawarkan ke investor. Pasalnya, kata Ridwan, tidak mungkin pembangunan proyek jembatan yang akan menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sepanjang 17 km tersebut dibiayai lewat APBD.

‘’Supaya layak dijual, dokumen-dokumennya harus lengkap. Maka dibuatlah besok FS itu,’’ terangnya.

Untuk skema pembiayaan, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, dapat menggunakan dua skema. Pertama, pembiayaan dilakukan oleh swasta. Kedua, skema pembiayaan juga dapat menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

‘’Kalau selesai FS tahun 2020, kita akan segera mencari investor. Kalau DED (Detailed Engineering Design) biar disusun investor atau swasta,’’ katanya.

Terpenting, kata Ridwan, kajian teknis awal akni FS dapat segera dikerjakan. Dari FS tersebut akan diketahui secara lebih detail soal konstruksinya, panjang jembatan dan perhitungan biaya pembangunan.

Berdasarkan hasil pra-FS yang dilakukan konsultan asal Korea. Biaya konstruksi untuk 1 km jembatan Lombok – Sumbawa sekitar Rp850 miliar. Sehingga secara keseluruhan diperkirakan butuh Rp16 triliun.

Keberadaan jembatan Lombok – Sumbawa sangat strategis. Apalagi transportasi di NTB semakin berkembang. Terlebih dengan ditetapkannya Labuan Bajo menjadi destinasi super prioritas bersama dengan Mandalika.

Artinya, arus transportasi barang/jasa dan orang pasti akan meningkat. Selain itu, keberadaan jembatan Lombok – Sumbawa juga cukup penting. Mengingat akan dibangun industri smelter dan turunannya di Sumbawa Barat.

‘’Jadi akan memperpendek jarak dari Lombok – Sumbawa. Kalau selama ini butuh waktu dua jam, kalau ada jembatan paling 15 menit,’’ katanya.

Sebelumnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengungkapkan, investor asal China tertarik berinvestasi untuk pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa. Namun, mereka masih menunggu hasil FS rencana pembangunan jembatan sepanjang 17 km tersebut.

Amry mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan para investor asal China di Jakarta. Pada saat ini, ia menyampaikan tentang hasil pra-FS rencana pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa yang dilakukan konsultan asal Korea. Bahwa proyek tersebut layak secara teknis.

Dalam pra FS tersebut kata Amry, baru sebatas kajian awal kelayakan secara teknis tentang rencana pembangunan jembatan tersebut. Kajiannya belum sampai pada aspek finansial dan ekonomi. Saat pertemuan tersebut, Amry mengatakan pihaknya menawarkan agar investor China melakukan FS. ‘’Tapi sedang mereka pertimbangkan,’’ katanya. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

infrastruktur , pembangunan

2020, Pemprov Lakukan FS Proyek Jembatan Lombok – Sumbawa

Berita Jumat, 18 Oktober 2019

Mataram – Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya menegaskan, bahwa semua kebutuhan dasar yang ada di KEK Mandalika, harus bisa dirampungkan pada tahun 2020 mendatang. Sehingga berbagai persiapan dan kebutuhan untuk menunjang kawasan, harus segera diusulkan kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian yang sudah ditunjuk.

“Untuk tahun 2020, total alokasi dukungan anggaran untuk destinasi superprioritas Mandalika mencapai Rp2,02 triliun. Sehingga saya berharap agar dana ini harus segera dikawal oleh ITDC untuk melakukan berbagai program ke depannya,” ungkap Arief Yahya saat melakukan pemantauan pembangunan Sirkuit MotoGP, Kamis, 10 Oktober 2019.

Arif menjelaskan, bahwa dari Kementerian PUPR pada tahun 2020 dialokasikan sekitar Rp1,747 miliar, yang digunakan untuk perservasi jalan Bandara Internasional Lombok (BIL) – Kuta.

Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pengembangan ruang terbuka publik dan promenade di pesisir pantai selatan, serta pengembangan wisata di kasawan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara, yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno.

“Dari PUPR, dana ini juga disiapkan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan rumah susun dan berbagai program lainnya. Sementara di Kementerian Pariwisata sendiri ada Rp118,25 miliar untuk fasilitas pengembangan destinasi wisata, fasilitas promosi, dan peningkatan kapasitas, serta potensi pariwisata,” jelasnya.

Selain itu juga ada anggaran di berbagai kementerian lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, PDT, Kementerian Lingkungan Hidup, dan berbagai kementerian lainnya. Sehingga dana tersebut, harus bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mendukung keberadaan KEK Mandalika. Terlebih ke depan akan ada event MotoGP yang akan menjadi daya tarik wisatawan.

“Jadi apapun kebutuhan dasar harus bisa diselesaikan pada tahun 2020. Sehingga pada tahun 2021, event MotoGP bisa berjalan. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan SDM masyarakat setempat. Mereka harus kita berikan berbagai pelatihan juga,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer menegaskan, pada tahun 2021, sebanyak 1.000 kamar sudah bisa ditempati, mulai dari Pullman, Royal Tulip, dan berbagai hotel lainnya.

‘’Termasuk berbagai persiapan menyambut event MotoGP sudah mulai kita laksanakan. Termasuk mitigasi bencana juga kita lakukan. Kedepan kita berharap berbagai pembangunan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

Disampaikan juga, bahwa progres pembangunan infrastruktur KEK Mandalika yang ada saat ini sudah sangat baik. Terlebih dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka ke depan berbagai pembangunan ini diharapkan bisa berjalan lancar. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

KEK MANDALIKA , lombok , NTB , pembangunan , Sirkuit MOTOGP

Pemerintah Menganggarkan Rp2,02 Triliun untuk Pengembangan KEK Mandalika

Berita Senin, 14 Oktober 2019

Mataram - Warga Dusun Suren, Desa Montong Gamang, Kabupaten Lombok Tengah, Amaq Kasman (73) merelakan rumah dan tanah miliknya dijadikan jalan penghubung antar-dusun di desa setempat.

Amaq Kasman saat ditemui Rabu, menyampaikan bahwa ia dan keluarganya ikhlas membongkar rumahnya yang berukuran 7 x 8 meter dan dapur 4 x 6 meter untuk dijadikan jalan baru.

"Insya Allah saya ikhlas membongkar rumah dan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan baru, semoga bisa menjadi amal jariah," ujarnya.

Amaq Kasman hanya meminta kompensasi untuk membiayai pembangunan kamar mandi dan MCK di samping rumah anaknya.

Pembukaan jalan baru sepanjang 1.450 meter dikerjakan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 tahun 2019 Kodim 1620/Loteng dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pembukaan jalan baru yang menghubungkan antara Dusun Suren dan Dusun Embung Karung Desa Montong Gamang tersebut tidak hanya mengambil lahan persawahan, namun juga melalui satu rumah dengan dapur milik Amaq Kasman (73) warga Dusun Suren Desa Montong Gamang.

Kepala Desa Montong Gamang H. M. Amin Abdullah saat dikonfirmasi di lokasi pembangunan jalan yang didampingi Babinsa setempat Serka Basri Hariwanto membenar apa yang sampaikan Amaq Kasman.

"Ya, Amaq Kasman memang betul memberikan tanahnya untuk digunakan sebagai jalan dengan membongkar rumah miliknya," ungkap Kades.

Selain itu, lanjutnya, Amaq Kasman meminta untuk dibuatkan MCK sebagai pengganti bangunan rumah miliknya.

"Kami sudah menyetujuinya sesuai permintaan. Semoga semuanya berjalan aman dan lancar," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com

NTB , pembangunan , Sirkuit MOTOGP

Warga Lombok Tengah sumbangkan tanah dan rumah untuk jalan

Berita Kamis, 10 Oktober 2019

Mataram - Menteri Pariwisata Arief Yahya dijadwalkan akan meninjau progres pembangunan Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis besok (10/10).

"Rencananya Pak Menteri akan meninjau lokasi Sirkuit Mandalika," kata Corporate Secretary PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Miranti Nasti Rendranti di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan, dalam kunjungannya tersebut, Menpar Arief Yahya akan melihat apa yang bisa di bantu oleh Kementerian Pariwisata untuk tahun berikutnya.

"Misalkan Kemenpar membantu adanya event-event di kawasan Mandalika, sehingga ada rangkaian kegiatan atau branding sebelum gelaran MotoGP dilaksanakan," katanya.

Diketahui, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC memastikan proses pembangunan sirkuit jalan raya (Street Circuit) dan penyelenggaraan MotoGP tahun 2021 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB akan berjalan sesuai rencana dan jadwal yang ditetapkan.

Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer, mengatakan pembangunan Mandalika Street Circuit, untuk penyelenggaraan MotoGP mulai 2021, telah menyelesaikan proses pengukuran topografi dan penyelidikan tanah. Dan, saat ini telah memasuki tahap "land clearing" dan pemagaran sekeliling area sirkuit.

Dari pagar keliling sepanjang 6,25 km, telah terbangun 2,5 km atau sekitar 42 persen. Sementara land clearing mencapai 98.000m2 dari rencana 432.000 m2.

"Kami pastikan pembangunan Mandalika Street Circuit saat ini berjalan sesuai rencana, yaitu memulai konstruksi pada Oktober 2019. Selain kegiatan di lapangan yang fokus pada area sirkuit, berupa pemagaran yang hampir mencapai 50 persen dan land clearing," ucap Abdulbar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara.

Proses homologasi desain Mandalika Street Circuit juga telah menyepakati Center Line desain sirkuit, artinya telah menyepakati titik-titik koordinat, panjang, dan lengkung lintasan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan kesepakatan Center Line tersebut, ITDC bersama mitra kerja pembangunan Mandalika Street Circuit, yaitu Mrk1 Consulting dan Vinci Construction Grands Projects, investor Mandalika Street Circuit, tengah menyiapkan dokumen homologasi yang akan diserahkan kepada Federation Internationale de Motocyclisme/International Motorcycling Federation (FIM) dalam waktu dekat.

Selanjutnya dokumen homologasi yang telah disetujui FIM akan menjadi dasar penyusunan Detailed Engineering Design (DED) atau gambar kerja yang mencakup rencana teknis, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan sebelum memulai tahapan konstruksi pada Oktober 2019.

"Sejak Mandalika Street Circuit disepakati menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, kami mengikuti setiap proses perencanaan, khususnya homologasi sirkuit dengan hati-hati dan sesuai ketentuan, untuk memastikan sirkuit dapat digunakan mulai 2021 dengan tingkat safety sesuai standarisasi FIM dan Dorna," paparnya.

Menurut Abdulbar, inspeksi FIM atas sirkuit dilakukan selama proses homologasi desain, saat sirkuit selesai dibangun dan

sebelum tanggal balapan. Sedangkan uji coba sirkuit oleh riders akan ditentukan oleh Dorna, sesuai dengan availability riders sebelum tanggal race/balapan.

"Promoter’s Agreement yang kami tandatangani bersama Dorna, tidak mensyaratkan uji coba sirkuit harus dilakukan satu tahun sebelum tanggal balapan," tegas Abdulbar.

Ia mengatakan tanggal balapan MotoGP Mandalika untuk musim 2021 akan diumumkan pada Agustus 2020. ITDC menargetkan dapat melakukan uji kelayakan sirkuit pada akhir 2020.

Kepastian penyelenggaraan even MotoGP di KEK Mandalika diperoleh setelah ITDC menandatangani Promoter's Agreement dengan Dorna pada 28 Januari di Madrid, dimana Mandalika ditunjuk untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP selama 5 tahun mulai tahun 2021.

Selain menjadi tuan rumah balap MotoGP, Mandalika juga mendapatkan kontrak untuk menggelar FIM MOTUL Superbike World Championship (WSBK).

"Penyelenggaraan even MotoGP dan WSBK ini diyakini akan memberikan positioning yang kuat bagi The Mandalika sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Indonesia," ucapnya.

Abdulbar menjelaskan komitmen manajemen untuk mewujudkan MotoGP Mandalika 2021 juga didasari oleh besarnya multiplier effect yang akan dihasilkan oleh even tersebut, seperti penciptaan lapangan kerja langsung bagi sekitar 7.500 orang, memberikan tambahan investasi lokal sebesar 150 juta dollar AS.

Selain itu, juga menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hingga mencapai 300 ribu orang/tahun, serta diperkirakan akan mendorong peningkatan belanja wisatawan hingga mencapai 40 juta dollar AS per tahun.

Guna mewujudkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2021, manajemen ITDC mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bahkan Pemerintah Pusat telah berkomitmen meningkatkan aksesibilitas ke kawasan melalui pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur tersebut berupa penyiapan akses jalan langsung/bypass sepanjang 17 km dari Lombok International Airport (LIA) ke The Mandalika, perpanjangan lintasan pesawat (runway) di Lombok International Airport (LIA), pengembangan pelabuhan Gili Mas menjadi cruise terminal.

Sedangkan dukungan Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah diberikan guna menjamin terwujudnya penyelenggaraan MotoGP di The Mandalika mulai 2021, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Gabungan Percepatan Pembangunan The Mandalika oleh Pemkab dan Forkopimda Lombok Tengah.

"Dengan perhatian dan dukungan yang begitu besar dari pemerintah pusat dan daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2021, kami yakin persiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2021 dapat berjalan sesuai jadwal. Kami mohon dukungan semua pihak agar kami dapat mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan gelaran MotoGP 2021 di Mandalika," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

NTB , PARIWISATA , pembangunan , Sirkuit MOTOGP

Menpar akan meninjau progres Sirkuit MotoGP Mandalika

Berita

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah melakukan "groundbreaking" atau peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Bendungan Meninting di Dusun Bukit Tinggi, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis.

Kegiatan groundbreaking Bendungan Meninting tersebut, merupakan kado di satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur NTB, didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Danrem/162 Wira Bhakti, Penjabat Sekda NTB, Sekda Lombok Barat dan Kepala Dinas PUPR NTB.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan kebahagiannya karena impian dari masyarakat NTB, untuk dapat menghadirkan sebuah bendungan yang dapat menyelesaikan persoalan pengairan dan ketersediaan air bersih di NTB, khususnya di Lombok bagian selatan, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Ini bukan persoalan sederhana, tapi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, jika ada kemauan yang kuat. Hari ini kita menjadi saksi, bahwa Bendungan Meninting akan kita lakukan groundbreaking. Mudah-mudahan dengan adanya Bendungan Meninting yang sangat istimewa ini, banyak persoalan perairan dan air bersih bisa kita atasi bahkan sampai Lombok Selatan," ujarnya.

Gubernur menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Dr. Hari Suparyogi, yang mengetahui detail-detail perairan di NTB dan menyarankan daerah-daerah mana saja yang dirasa cocok untuk dibangun.

"Atas nama Pemerintah Provinsi NTB kami mengucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan kehadiran bendungan yang istimewa dan luar biasa ini mampu menghasilkan pembangunan yang berkesinambungan, standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang ada di NTB," jelasnya.

Sementara, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Dr. Hari Suprayogi, menyampaikan ucapan selamat atas satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB. Ia mengatakan bahwa, Provinsi NTB merupakan daerah yang memiliki bendungan paling banyak di Indonesia. Menurut data Kementerian PUPR, sebanyak 73 bendungan kecil dan bendungan besar, NTB menempati peringkat pertama di Indonesia.

Ia menjelaskan, Bendungan Meninting mampu menampung debit air dengan kapasitas 8 juta kubik. Yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai air irigasi dan air baku. Selain itu, keberadaan dari Bendungan ini juga akan dikembangkan menjadi salah satu destinasi pariwista, yang akan menjadi nilai tambah dalam mengangkat ekonomi masyarakat di sekitarnya.

"Hari ini kita berada di Bendungan Meninting, bendungan ini memiliki tampungan lebih dari 8 juta yang manfaatnya adalah untuk irigasi dan jangan lupa untuk air baku, selain itu juga sebagai pengembangan pariwisata dan untuk mengangkat ekonomi masyarakat di wilayah bendungan," ujarnya.

Ia berharap, dengan bendungan ini, pada tahun 2022 nanti, akan menghijaukan wilayah hulu di Pulau Lombok. Untuk itu, masyarakat Lombok harus kompak membangun bendungan tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Gubernur NTB, dalam membangun NTB.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTB, Ir. Azhar menuturkan, Bendungan Meninting merupakan salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk menampung air pada musim hujan. Sehingga bisa dimanfaatkan nanti pada musim kemarau.

Ia menjelaskan, Bendungan Meninting berada cukup tinggi dari permukaan air laut. Dengan tinggi Spillway 74 Meter. Bendungan Meninting merupakan bendungan yang memiliki genangan yang cukup dalam, sehingga bisa dapat mengalirkan air hingga ke Lombok Selatan. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/78968/gubernur-ntb-letakan-batu-pertama-pembangunan-bendungan-meninting

pembangunan

Gubernur NTB letakan batu pertama pembangunan Bendungan Meninting

Berita Jumat, 20 September 2019

Giri Menang – KM. Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, berkenan meresmikan pembangunan Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari - Lombok Barat. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur bersama Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, Danrem 162/WB, dan para pejabat terkait di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari, Kamis (19/9/2019).

Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional ini menelan dana lebih dari Rp 1,5 Triliun. Mega proyek strategis ini, diperkirakan mampu menjadi sumber irigasi yang akan mengairi ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Barat dan sebagian Lombok Tengah. Selain itu juga akan menjadi sumber air baku untuk konsumsi air bersih dan air minum rumah tangga.

"Provinsi NTB mempunyai daerah yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga ada mempunyai aliran air yang banyak dan daerah yang kurangnya sumber air,” papar Ditjen Sumberdaya Air Kemen PUPR, Hari Suprayogi. Kata dia, kondisi seperti ini harus mempunyai tampungan ai. Gunanya untuk mengantisipasi derah-daerah yang kekurangan air dengan cara membuat bendungan.

Lebih lanjut dipapakan Hari, bendungan Meninting ini dapat bermanfaat untuk irigasi, untuk air baku dan yang lebih bermanfaat adalah listrik. Selain itu bendungan ini, juga dapat sebagai tempat pariwisata yang dapat mengangkat derajat daerah tersebut.

Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengaku, sangat banga dan gembira dengan groundbreaking Bendungan Meninting ini. Dia berharap, Bendungan Meninting ini, dapat berguna untuk menampung air dimusim hujan dan dimanfaatkan pada musim kemarau serta dapat memberi solusi mengantisipasi kekeringan khususnya di Lombok Barat.

Gubernur mengaku sangat gembira, karena mimpi telah menjadi kenyataan. Bendungan Meninting ke depan bisa menyelesaikan masalah perairan di NTB. Dan pada hari ini groundbreaking pembangunannya sidah bisa dimulai.

"Dengan adanya bendungan ini, mudah-mudahan perairan di Lombok bisa teratasi serta dapat bermanfaat untuk masyarakat dan mengangkat perekonomian mereka," harapnya. (PN)

Sumber: http://infrastruktur.kampung-media.com/2019/09/19/bendungan-meninting-mulai-dibangun-32413

pembangunan