Results for "pemerintah"
Muncul Petisi PNS Tolak THR, Cek Dulu Yuk Fakta Sebenarnya!


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan aparatur sipil negara (ASN), TNI Polri, hingga pensiunan akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini.

Bukan hanya THR, pemerintah juga memastikan akan menyalurkan gaji ke-13 sebelum tahun ajaran baru dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi.

Namun, harus diakui tidak semua orang senang dengan keputusan tersebut, setelah muncul sebuah petisi online di change.ord berjudul 'THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019'.

Petisi tersebut dibuat dimulai oleh Romansyah H dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan, serta ketua dan para wakil ketua DPR. Hingga pukul 14:45, petisi ini telah ditandatangani oleh 4.789 akun.

Petisi ini dimulai dengan kutipan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima para abdi negara. Mereka mempertanyakan THR dan gaji ke-13 hanya diberikan sebesar gaji pokok.

"Hal ini berbeda dengan pernyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan di tahun 2019," tulis isi petisi tersebut, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (30/4/2021).

Pembuat petisi ini menganggap tidak ada penjelasan dari Kementerian Keuangan terkait keputusan pemerintah yang seakan memangkas hak komponen THR dan gaji ke-13 yang seharusnya diterima abdi negara.

"Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan," jelasnya.

Mereka lantas meminta agar kepala negara meninjau kembali besaran THR dan gaji ke-13 ASN. Mereka meminta agar pemerintah kembali memasukkan pos tunjangan kinerja dalam komponen pembentukan THR dan gaji ke-13.

"Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 Tahun 2021 tersebut," tulis petisi ini.

Redaksi Minggu, 02 Mei 2021
Semangat Bung Karno Harus Jadi Spirit Bangun Papua




Permasalahan di Papua masih terus berlangsung hingga saat ini. Keinginan memerdekakan diri terus digelorakan oleh segelintir orang di Bumi Cendrawasih itu.


Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyarankan para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Soekarno atau Bung Karno sebagai ruh dalam merumuskan pendekatan pembangunan Papua.

Spirit Presiden pertama Indonesia ini dinilainya sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tanah mutiara hitam sekarang ini.

"Saya kira, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua ke depan. Kesempatan ini kita harapkan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup," tutur Said dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Said berharap seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru. Harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

"Pembangunan yang tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapan pun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno," tuturnya.

Bung Karno, kata Said, berusaha keras merebut Papua dari cengkraman Belanda. Tekad Bung Karno tersebut harus menjadi ruh dan semangat pembangunan Papua saat ini.

Bahkan Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia berpendapat Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia.




Redaksi Minggu, 07 Februari 2021
Vaksin Covid-19 Telah Teruji dan Minim Efek Samping



Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa tidak ada efek samping serius yang ia rasakan selepas menerima suntikan baik dosis pertama maupun kedua dari vaksin Covid-19. Budi menjadi salah satu perwakilan yang turut mengikuti vaksinasi bersama Presiden Joko Widodo dalam dua pelaksanaan vaksinasi.


"Rasanya jadi ingin makan banyak. Tidak ada efek yang serius," ujarnya di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 27 Januari 2021.

Menkes juga mengingatkan bahwa pembentukan antibodi memerlukan waktu selepas pemberian dosis kedua vaksin. Setelahnya, risiko bagi penerima vaksin untuk tertular Covid-19 menjadi lebih kecil walaupun masih harus menerapkan disiplin terhadap protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Sementara itu, Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM. yang kembali bertindak sebagai vaksinator Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil perbincangannya dengan Presiden sebelum menyuntikkan dosis kedua kepada Kepala Negara.

"Berbincang tadi dengan Bapak Presiden, saya menanyakan apakah Bapak ada keluhan setelah vaksinasi pertama? Ternyata tidak ada sama sekali. Begitu juga waktu disuntik hanya merasakan sedikit, selainnya tidak ada apa-apa," tuturnya.

Adapun Raffi Ahmad, yang hadir sebagai perwakilan anak muda, mengatakan bahwa vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua kali ini berjalan lancar. Dirinya tidak merasakan efek samping serius setelah penyuntikan vaksin tersebut selain mengantuk dan sedikit pegal.

Dalam kesempatan tersebut, Raffi juga mengajak seluruh pihak untuk turut mengikuti program vaksinasi massal yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Sebab, vaksinasi menjadi salah satu jalan dan upaya bagi penanganan pandemi Covid-19.

"Ayo semua jangan takut divaksin, tetap semangat, karena Pak Presiden saja sudah divaksin. Kita semua juga percaya kepada pemerintah karena pemerintah juga akan melakukan yang terbaik," tandasnya.




Redaksi Jumat, 29 Januari 2021
AMSI NTB Siap Dukung dan Gelar Diskusi Soal Kabinet Jokowi-KH Ma’ruf


PortalNTB.com – Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, wacana penyusunan kabinet mulai mengental. Bahkan beberapa rekomendasi maupun polling telah memilih figur alternatif dalam kabinet ke dua Jokowi.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) ambil bagian dalam berdiskusi soal kabinet. Bertajuk ‘Menyusun Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, Membidik Tokoh Asal NTB’, AMSI akan menggelar diskusi di Hotel Grand Madani, Kota Mataram, pada Sabtu 19 Oktober 2019 mendatang.
“Kegiatan forum diskusi ini untuk yang pertama kami gelar. Insyaallah akan berlanjut di setiap bulannya dengan thema diskusi yang berbeda,” kata TGH. Fauzan Zakaria Amin, Ketua AMSI NTB, di Mataram, Selasa, 17 Oktober 2019.
Fauzan  menyebutkan, diskusi Aspirasi Masyarakat (Asmara) NTB merupakan acara forum diskusi bulanan AMSI NTB. Kegiatan ini juga  sebagai wadah untuk membahas  dan mengupas berbabagai issu terkini ditengah publik sebagai ikhtiar serta kontribusi nyata organisasi AMSI untuk daerah dan masyarakat.
“Masyarakat dan daerah harus mendapatkan manfaat nyata dari berkembangnya industri media NTB,” ujarnya.
Lebih jauh, Fauzan menyampaikan bahwa dalam acara diskusi Asmara NTB edisi perdana tersebut akan menghadirkan narasumber dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi serta wartawan.
“Dengan mengundang berbagai narasumber yang kapabel dan berbagai tokoh yang kompeten diharapkan diskusi ini mampu memberikan solusi alternatif untuk kemajuan pembangunan daerah,” kata mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB ini. (PN)







Sumber: https://koranntb.com/

Berita Jumat, 18 Oktober 2019