Tembolak News: pemerintahan

Results for "pemerintahan"

PortalNTB – NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019. Selain NTB, tujuh provinsi lainnya di Indonesia juga meraih penghargaan serupa. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat.

Anugerah diserahkan Wakil Presiden RI, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis, 21 November 2019 kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah. Mendampingi Wagub, Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslinda dan H.Dahlan A.Bandu.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, usai menerima tropy dan piagam penghargaan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan publik informatif tahun ini.

‘’Terima kasih untuk Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini. Jika tahun lalu NTB masih menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke-6 dari 34 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil meraih predikat tertinggi,’’ ujar Ummi Rohmi.

Wapres, KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik. Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya.

Namun Wapres juga mengingatkan tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya ke depan.

Pertama, kata Wapres Ma’ruf Amin adalah tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya. ‘’Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,’’ katanya.

Wapres mengharapkan badan publik harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoaks atau disinformasi.

Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya -upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik.

Ke tiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kata Wapres telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Ia menegaskan, masyarakat tidak lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

Hal ini menurutnya, menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang.

Bak gayung bersambut dengan harapan Wakil Presiden RI tersebut, maka praktik dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hampir tidak ada sekat antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota dan berbagai elemen masyarakat NTB, untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja.

‘’Inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktik keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,’’ ungkap Plt.Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi di Istana Wakil Presiden di Jakarta usai menerima penghargaan dari KI Pusat.

Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang.

Diantaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Kemudian, layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu diadakan karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan.

Saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB Care mencapai 1000 lebih.

Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu Data. Melalui portal itu, memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan.

Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre : 0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus Gubernur/Wagub dengan para Pimpinan Daerah dan Bupati/Walikota.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing informasi secara kolaboratif antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program DBIP (Desa Benderang Informasi Publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa. ‘’Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki website. Karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah.’’

Inilah bentuk dari NTB yang sangat terbuka. Komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk merajut komunikasi dan silahturahmi dengan warga tanpa sekat. ‘’Beliau juga memerintahkan dan mewajibkan seluruh jajarannya membuka komunikasi dan melayani/ merespons setiap keluh kesah masyarakat secara proporsional dan mencerahkan, baik di media sosial maupun pada media komunikasi lainnya,’’ pungkas Aryadi.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif” justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”. Oleh karena itu, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

‘’Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,’’ jelasnya. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

NTB , pemerintahan

NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019

Berita Rabu, 27 November 2019

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah memastikan sinergitas antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Rapat koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin," kata Gubernur NTB dalam keadaan keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis.

Gubernur NTB menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11). Kegiatan itu dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Bang Zul menerangkan, Rakornas ini merupakan satu langkah yang sangat baik. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dapat membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Terlebih lagi, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para peserta Rakornas untuk terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.

"Selesai Rakornas, kami bersama Forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi untuk mendukung pembangunan di NTB," katanya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, apabila melihat ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.

"Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi," tegas Presiden Jokowi.

Rakornas kepala daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

lombok , NTB , pemerintahan

Gubernur NTB memastikan sinergitas daerah dan pusat

Berita Jumat, 15 November 2019

Mataram - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov Nusa Tenggara Barat menyiapkan dukungan teknologi berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis daring untuk memperkuat pengembangan kegiatan posyandu keluarga.

"Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi posyandu, tapi juga menjelma sebagai bank data," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, menu yang tersedia dalam aplikasi SIP nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.

"Saat ini kami tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di posyandu keluarga," ucapnya.

Ia menjelaskan, didalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Tetapi kata mantan Irbansus Inspektorat NTB ini, didalamnya terdapat 4 model data dan informasi tentang program kegiatan posyandu. Pertama, Posyandu KIA di antaranya mencakup Bina keluarga balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lain-lain. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini.

"Ketiga, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Keempat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan), bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya," kata Gde Aryadi.

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB, Panca Yuniati menjelaskan, beberapa hal terkait pembangunan posyandu keluarga, tengah disiapkan. Termasuk dukungan teknologi informasi.

Menurutnya, ada 4 strata posyandu di NTB saat ini. Berdasarkan data hingga Juli 2019 Jumlah posyandu diseluruh kabupaten/kota se- NTB sebanyak 7.286. Dari jumlah itu, kata dia, jika dikaitkan dengan 4 strata posyandu tersebut maka Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4%), Madya sebanyak 3.076 buah (42,2%), Purnama 3.421 (47,0%) dan Posyandu Mandiri sebanyak 471 (6,5%).

"Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap agar memenuhi persyaratan ditingkatkan menjadi posyandu keluarga," ujarnya.

Pejabat Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno mengungkapkan, dari 3500 kader posyandu yang ada di NTB saat ini, sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian. Sebagai program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan balita.

Ia mengatakan, perluasan layanan posyandu membutuhkan stakeholder lain sebagai penyedia layanan posyandu dan tidak lagi dinas kesehatan semata. Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya posyandu keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program dinas kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam posyandu keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).

Karena itu, koordinasi dan sosialisasi diharapkan menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa. Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program posyandu keluarga.

"Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program posyandu keluarga. Selain dari sisi anggaran - dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam posyandu keluarga bagi warganya harus tersampaikan dengan baik," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

NTB , pelayanan , pemerintahan , teknologi

NTB siapkan teknologi digital perkuat layanan posyandu keluarga

Berita Selasa, 22 Oktober 2019

PortalNTB.Com – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengungkapkan keterbukaan informasi publik di NTB dalam 2 tahun ini terus diperkuat dan dibuka selebar-lebarnya. Langkah ini dilakukan, agar interaksi pemerintah daerah dengan rakyat tidak ada jarak.

‘’Kami buka seluruh kanal komunikasi dan arus informasi dua arah. Sehingga interaksi pemerintah daerah dan rakyat tidak ada jarak. Tidak hanya secara aktif menyampaikan informasi, program dan kebijakan pembangunan NTB Gemilang. Tetapi juga kami terbuka menerima kritik, saran dan mendengar beragam informasi. Termasuk apa-apa kebutuhan rakyat, sehingga dapat direspons, dilayani dan ditangani dengan cepat,’’ terang Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 dihadapan Tim Evaluator, dari Komisi Informasi (KI) pusat, di ruang Matraman Hotel Mercury, Jakarta Kamis, 17 Oktober 2019.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dari Tim Evaluator yang terdiri dari para pakar, Komisioner KI, praktisi dan tenaga ahli terkait inovasi dan kolaborasi mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik di NTB, Wagub yang hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos. MH menjelaskan, hampir semua kanal komunikasi dibuka dan terbuka bagi publik. Mulai dari komunikasi langsung hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial.

Sejak dilantik setahun lalu, pihaknya sudah menggagas tiga inovasi layanan publik yang dijadikan sebagai program unggulan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pertama, program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap Jumat. Program ini, kata Wagub merupakan implementasi konsep silaturahmi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, kritik dan saran secara langsung.

Sehingga forum itu sangat bermanfaat. Tidak saja sebagai media penyampaian aspirasi, kritik dan saran oleh masyarakat secara langsung kepada gubernur/wakil gubernur. Tetapi juga diseminasi dan klarifikasi informasi. Juga diskusi dan tanya jawab untuk menyempurnakan kebijakan dan program pemerintah. Sekaligus Pemecahan masalah dan solusi cepat yang terjadi di masyarakat bersama aparatur perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Karena pada forum itu, kata Umi Rohmi tidak hanya dihadiri oleh OPD, tetapi Kolaborasi antara Pemerintah dengan pakar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lintas generasi. Dan dilaksanakan secara bergilir dan rutin di Kabupaten/Kota se-NTB atau tempat khusus ( misal di kampus, dll).

Kedua: Layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu diadakan, kata Wagub karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan. “Dan kami ingin memberikan layanan yang secepat-cepatnya”, terang Wagub.

Sehingga dengan aplikasi NTB care, pihaknya dengan cepat mendapatkan beragam informasi dari warga.

Wagub juga menjelaskan bahwa di aplikasi NTB telah tersedia halaman khusus (whistle blowing system) untuk menampung pengaduan masyarakat yang ditangani secara cepat oleh instansi teknis terkait.

Tidak itu saja, Wagub Umi Rohmi menyebut layanan melalui aplikasi NTB Care telah diintegrasikan dengan sejumlah kanal komunikasi lainnya. Seperti NTB SMS Center/0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah di NTB. Sehingga semua informasi dari masyarakat dengan cepat dapat diketahui.

Ketiga, Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu Data. Melalui Portal itu, kata Wagub memudahkan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan. ‘’Ini sebagai alternatif media diseminasi data dan informasi pembangunan daerah,’’ ungkapnya.

Semua kanal komunikasi publik itu, terang Umi Rohmi dikelola secara kolaborasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Misalnya Pemanfaatan Forum Data yang melakukan pertemuan tiap bulan untuk updating data dan informasi yang akan dipublikasikan di Portal NTB Satu Data. Anggota Forum Data adalah seluruh OPD dan dibina oleh BPS. Forum Data Provinsi juga melakukan sinkronisasi data informasi dengan Forum Data Kabupaten/Kota se-NTB sehingga terwujud layanan NTB Satu Data yang update dan akurat.

Demikian juga NTB Care dikelola secara bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan instansi pengelola layanan dasar lainnya.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar perangkat daerah Provinsi NTB. Sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan.

Juga program pemberdayaan Desa – Sejak 2016 melaksanakan program DBip (Desa Benderang Informasi Publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3. Ini merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. ‘’Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki website, karena desa-desa itu masih blank spot. Insya Allah tahun 2020 nanti, kami berkomitmen seluruh desa blankspot akan bisa dituntaskan,’’ katanya.

Tidak itu saja, NTB juga sudah mengintegrasikan website resmi Badan Publik Provinsi dan Badan Publik Perangkat Daerah dengan media sosial (Facebook, Twitter, dan WA Group). Serta diseminasi informasi melalui Inspiratif Expo serta pergelaran seni budaya dan pertunjukan rakyat bekerja sama dengan pekerja seni, pemerintah kabupaten/kota dan desa. (PN)

Sumber: https://www.suarantb.com/

pemerintahan

NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik, Percepat Layanan kepada Masyarakat

Berita Jumat, 18 Oktober 2019

LOMBOK - KH Ma’ruf Amin memenuhi undangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019.

Mereka salat Jumat bersama dan menggelar makan siang. Di sela itu JK berkoordinasi dengan KH Ma’ruf Amin soal tugas Wapres.

JK menjelaskan tentang persoalan yang akan dihadapi Ma’ruf pasca dilantik nanti, khususnya masalah birokrasi termasuk penanganan gempa Lombok.

“Ya banyak masalah-masalah birokrasi. Tugas-tugas Wapres ya. Masalah koordinasi-koordinasi bencana, Sulawesi Tengah, NTB, dan masalah-masalah lain yang sudah berjalan kemudian dilanjutkan,” kata JK, dilansir dari VIVAnews.com.

JK berbagi pengalamannya menjadi Wapres di era Jokowi. Dia menjelaskan kerja yang dihadapi seorang Wapres nantinya. (PN)

Sumber: https://koranntb.com/

pemerintahan

Ma’ruf Amin Bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla Bahas Gempa Lombok

Berita Minggu, 06 Oktober 2019

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. melepas sebanyak 176 mahasiswa penerima beasiswa tujuan Polandia dan Malaysia di Gedung Graha Bhakti Praja NTB, Senin (16/09/2019).

Dari 176 penerima beasiswa tersebut, sebanyak 28 orang akan melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di Polandia. Sementara, 148 lainnya akan melanjutkan studi di sejumlah perguruan tinggi di Malaysia. Program pengiriman anak-anak NTB ke Luar Negeri merupakan program yang diinisiasi oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Seluruh penerima beasiswa tersebut merupakan anak-anak terbaik NTB yang telah diseleksi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB. Mereka berasal dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Bahkan, mereka telah mendapatkan pembekalan terkait studi yang akan mereka laksanakan di dua negara tersebut.

Saat melepas mereka, Gubernur NTB berpesan untuk memperhatikan segala hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk keberangkatan. Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu berharap mereka dapat menjadi inspirasi pemuda lainnya yang ada di NTB. Sehingga semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri demi tercapainya NTB yang gemilang.

“Teman-teman mahasiswa yang dipilih ini bukan hanya pintar, tapi saya yakin teman-teman punya mental yang kuat untuk berjuang, meretas jalan baru yang pernah dilakukan oleh para pahlawan," ujar Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur NTB juga berharap untuk mahasiswa senatiasa menjaga nama baik daerah di Polandia maupun Malaysia sehingga dapat tercipta jembatan pengertian dengan banyak negara dan dapat mengharumkan nama baik NTB di kancah internasional.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), Irwan Rahadi, M.Sc., berpesan agar mahasiswa selalu menjaga diri dan menjaga nama baik NTB di Polandia dan Malaysia.

“Kami mengirim teman-teman semua untuk berprestasi di luar sana, selalu jaga nama baik daerah NTB, dan jangan sampai melupakan darimana kalian berasal," jelasnya di hadapan Gubernur dan para orang tua penerima beasiswa. (Humas NTB). (PN).

Sumber: http://pendidikan.kampung-media.com/2019/09/17/gubernur-lepas-penerima-beasiswa-tujuan-polandia-dan-malaysia-32381

NTB , pemerintahan

Gubernur Lepas Penerima Beasiswa Tujuan Polandia dan Malaysia

Berita Rabu, 18 September 2019

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di ruang kerjanya, Jumat (13/09/2019). Dalam agenda bernuansa silaturrahim tersebut, Gubernur mengaku senang dan menyambut baik kedatangan FPK ini. Menurut Gubernur, FPK ini hadir sebagai penjaga persatuan di NTB.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini berharap, FPK bisa menjadi tempat informasi dan konsultasi lintas etnis di tengah masyarakat. Hal ini menurutnya penting untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dalam pembauran kebangsaan.

“Forum ini saya kira bukan hanya pakaiannya yang beragam. Tapi saya yakin hati kita juga beragam. FPK ini harus bisa saling memahami dan mengerti perasaan satu sama lain,” ungkap gubernur.

Kehadiran sekitar 10 pengurus FPK yang lengkap dengan pakaian etnis masing-masing ini dipimpin langsung Ketuanya, Ali Ahmad. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kabinda NTB, Tarwo Koesnarno dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i.

Terpisah, Ketua Umum FPK, Ali Ahmad mengaku senang sekali bisa bersilaturrahim bersama Gubernur NTB.

Ali Ahmad, yang sekaligus mewakili etnis mbojo mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan salah satu dari hasil rekomendasi rapat koordinasi FPK NTB.

“Alhamdulillah semua suku maupun etnis yang tergabung dalam FPK ini, bisa bersilaturahim langsung bersama Gubernur NTB,” ungkapnya

Adapun suku-suku dan etnis yang hadir dalam silaturrahim tersebut seperti suku Sasak, Samawa, Mbojo, Betawi, Tionghoa, dan berbagai etnis lain yang ada di Indonesia.

“Semua suku yang tergabung dalam FPK ini, harapan kami sama, yaitu menghadirkan pembauran dan keharmonisan di daerah kita NTB,” tutupnya. (PN)

Sumber: http://rupa-rupa.kampung-media.com/2019/09/15/silaturahmi-gubernur-ntb-dengan-forum-pembauran-kebangsaan-32325

gubernur , kebangsaan , Mataram , NTB , pemerintahan

Silaturahmi Gubernur NTB dengan Forum Pembauran Kebangsaan

Berita Senin, 16 September 2019

Mataram - Tak terasa setahun sudah bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa. Gempa bumi beruntun mengguncang daerah berjuluk pulau "Seribu Masjid" ini.

Setidaknya tiga kali gempa bumi dahsyat yang terjadi secara beruntun. Musibah itu diawali gempa bermagnitudo 6,4 yang kemudian diperparah oleh dua kali gempa dengan magnitudo 7.

Sejatinya gempa bumi beruntun itu selain menelan ratusan korban jiwa dan merusak ribuan bangunan juga telah menghancurkan perekonomian masyarakat, karena tak sedikit toko dan kios roboh dan rata dengan tanah akibat gempa.

Kondisi ini keprihatinan berbagai pihak baik pemerintah, lembaga kemanusiaan, swasta maupun lembaga internasional. Bantuan itu tak hanya berwujud bahan pangan, hunian sementara, hunian tetap dan berbagai fasilitas lainnya.

Namun juga bantuan untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang kini mulai menggeliat pascagempa dahsyat. Kini para penyintas gempa Lombok mulai bangkit.

Di tengah kesibukan memperbaiki rumah, sebagian penyintas membuka usaha untuk membangkitkan perekonomian mereka pascabencana gempa bumi setahun lalu.

Sejumlah lembaga kemanusiaan dan lembaga internasional membantu membangkitkan kembali perekonomian masyarakat di Pulau Lombok dengan harapan kehidupan masyarakat semakin membaik usai kejadian bencana gempa bumi tersebut.

Satu dari sekian lembaga internasional itu adalah Badan Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Program (UNDP) membantu membangkitkan kembali perekonomian para korban gempa bumi Lombok.

UNDP bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan kemitraan untuk mendorong pembangunan ekonomi di sebuah desa pertanian yang pernah dilanda gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Peluncuran kerja sama UNDP - Baznas tu dilakukan oleh Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze, Komisioner Baznas Nana Mintarti, bersama Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar di Desa Sambik Elen, Kabupaten Lombok Utara.

Komisioner Baznas Nana Mintarti menyebutkan pada Agustus 2018, Pulau Lombok dilanda gempa bermagnitudo 7,0 yang menewaskan 564 orang dan menyebabkan 400.000 orang lainnya mengungsi serta merusak lebih dari 70.000 rumah dan infrastruktur utama kegiatan ekonomi pertanian.

Desa Sambik Elen yang merupakan produsen utama kopi dan kacang mete di Kabupaten Lombok Utara, adalah salah satu desa yang mengalami dampak terparah akibat gempa tersebut.

UNDP dan Baznas, kata dia, kemudian menyelenggarakan acara di Pulau Lombok, satu minggu setelah meluncurkan sebuah desa agrowisata di Jambi, salah satu kantong komoditas utama Indonesia.

Kedua inisiatif tersebut merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih besar tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai kelanjutan pembangunan pembangkit listrik mikro hidro di provinsi Jambi tahun lalu.

Dengan kemitraan tersebut, menurut Nana, penduduk Desa Sambik Elen akan belajar keterampilan baru untuk meningkatkan produksi tanaman, memelihara perkebunan, dan menciptakan produk jadi untuk membangun usaha ekonomi menggunakan komoditas lokal.

Nana mengatakan kolaborasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal di Desa Sambik Elen akan mencakup beberapa potensi di desa itu seperti jambu mete, kopi, porang, madu trigona, dan UKM.

Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sophie Kemkhadze mengatakan pemanfaatan ekonomi lokal akan memberikan kesempatan bagi desa yang dilanda gempa untuk membangun kembali dengan lebih baik.

Keterampilan baru dan pemahaman tentang produksi pertanian diperlukan untuk meningkatkan mata pencaharian petani. Keterampilan baru seperti itu sangat diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan kembali di daerah yang dilanda gempa.

Menurut Sophiie, kemitraan tersebut dapat menciptakan peluang besar bagi penduduk Desa Sambik Elen untuk membangun kembali dengan lebih baik, setelah selamat dari salah satu bencana besar dalam beberapa tahun terakhir.

Dia optimistis, kesempatan tersebut juga merupakan peluang untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan.

Bupati Lombok Utara, Bapak Najmul Akhyar menyampaikan, apresiasinya kepada Baznas dan UNDP Indonesia terkait perhatian dua lembaga untuk membangun kembali Desa Sambik Elen.

Proyek percontohan

Ia berharap agar desa itu dapat menjadi proyek percontohan bagi kebangkitan ekonomi lokal di desa lainnya.

Sejatinya ini merupakan wujud komitmen UNDP bekerja sama dengan Baznas dalam membantu membangkitkan perekonomian para penyintas bencana gempa bumi Lombok.

Bersama dengan badan-badan PBB lainnya, UNDP telah melaksanakan program bantuan bencana cepat di pulau Lombok, untuk mendukung upaya pemulihan setelah bencana pada 2018, dengan sebagian dana berasal dari sumber daya UNDP sendiri dan dana tanggap darurat pusat PBB.

Hasil dari inisiatif tersebut adalah untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian di desa dengan memberikan bantuan teknis baik "on-farm maupun off-farm".

Setelah mengidentifikasi fitur potensial di Sambik Elen, peluang nilai tambah dapat diberikan kepada petani lokal untuk pencapaian keuntungan yang signifikan. Pengembangan peralatan produksi melalui pinjaman lunak dan hibah mikro yang ditargetkan diharapkan di desa ini.

UNDP berharap inisiatif pembangunan ekonomi lokal ini akan mengakomodasi upaya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah yang terkena bencana alam untuk mencapai SDGs, terutama tujuan nomor satu (peniadaan kemiskinan), dan nomor delapan (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi).

Perekonomian Provinsi NTB, termasuk Pulau Lombok tumbuh positif setelah setahun pascabencana gempa bumi Diharapkan perekonomian masyarakat normal kembali.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2019 tumbuh positif sebesar 2,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y on y) karena adanya aktivitas rekonstruksi pascagempa bumi.

Kepala BPS NTB Suntono menyebutkan sektor konstruksi merupakan lapangan usaha paling tinggi pertumbuhannya pada triwulan I-2019, yakni sebesar 8,14 persen, karena aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.

Menurut dia, lapangan usaha lainnya yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 7,51 persen, dan kategori jasa kesehatan serta kegiatan sosial sebesar 7,51 persen.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB tercatat sebanyak 29.944 unit rumah korban gempa bumi sudah terbangun hingga 3 Mei 2019.

Sebanyak 29.944 unit rumah yang sudah terbangun terdiri atas 6.132 unit milik warga korban gempa bumi yang rumahnya rusak berat, 5.038 rusak sedang dan 18.744 rusak ringan.

Rumah yang mengalami kerusakan akibat rentetan gempa bumi yang terjadi pada 29 Juli dan sepanjang Agustus 2018, tersebar di Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 72.221 unit, Lombok Utara 70.370 unit, Lombok Tengah 27.565 unit, Lombok Timur 25.755 unit, Sumbawa 11.886 unit, Sumbawa Barat 5.919 unit, dan Kota Mataram 13.151 unit.

Total bantuan dana stimulan yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke NTB senilai Rp5,11 triliun. Dari total dana tersebut sebesar Rp5,1 triliun sudah disalurkan ke masyarakat korban gempa melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kepala Cabang BRI Mataram, Mochammad Harsono menilai dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa bumi dari pemerintah pusat tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi NTB karena nilainya mencapai triliunan rupiah. Belum termasuk bantuan dana dari organisasi nirlaba dan swasta.

Berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang dibantu berbagai lembaga kemanusian dan para dermawan

diharapkan dapat mendorong kebangkitan perekonomian masyarakat Lombok dan NTB umumnya pascabencana gempa bumi. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/78226/mendorong-kebangkitan-perekonomian-di-lombok-utara-pascagempa

pemerintahan

Menghidupkan kembali perekonomian di Lombok Utara pascagempa

Berita Minggu, 15 September 2019

Mataram - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mencatat sampai hari ini telah mencetak puluhan ribu kartu identitas anak (KIA) dengan sasaran anak mulai usia 0-17 tahun.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar di Mataram, Sabtu, mengatakan, KIA yang tercetak sampai hari ini sebanyak 60.292 keping dari potensi 108 ribu usia 0-17 tahun kurang sehari.

"Usia 17 tahun kurang sehari masukan, begitu anak sudah masuk usia 17 tahun, maka KIA akan diganti dengan kartu tanda penduduk elektronik," ujarnya.

Chairul mengatakan, KIA ini berfungsi seperti halnya kartu tanda penduduk (KTP) karena menjadi identitas anak sebelum mendapatkan KTP di usia 17 tahun, selain itu KIA juga sebagai perlindungan hak atas anak.

"Jadi ke depan, kalau anak mau sekolah, buat paspor atau lainnya cukup menunjukkan KIA," katanya.

Dikatakan, untuk penerbitan KIA di Kota Mataram sampai sekarang belum ada kendala termasuk untuk pengadaan blangko sebab untuk blangko KIA, bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah.

"Untuk pengadaan blangko KIA, kita bisa cetak sendiri dengan menggunakan anggaran daerah tidak seperti blangko KTP elektronik yang pengadaan dari pusat," katanya.

Karena itu, untuk terus mendorong partisipasi kepemilikan KIA di Kota Mataram, Dukcapil telah melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta di antaranya perusahaan Time Zone di Lombok Epicentrum Mall, kolam renang Kura-Kura, Family Entertainment, Water Boom, Gramedia, Cakar Mas, dan Bimbel Alumni.

Kerja sama dilakukan dengan pemberian potongan harga kepada setiap anak yang menunjukkan kepemilikan KIA, saat berkunjung ke salah satu perusahaan tersebut bisa mendapatkan diskon mulai 10-30 persen.

Selain itu, kerja sama dilakukan juga dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Mataram untuk mengakomodasi ibu hamil, sehingga saat bayi lahir mereka sudah bisa mendapatkan KIA, akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang baru secara gratis. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/78196/puluhan-ribu-kartu-identitas-anak-sudah-tercetak-di-mataram

pemerintahan