Tembolak News: politik

Results for "politik"

Lombok Barat: Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.

politik

Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

Redaksi Jumat, 13 Desember 2024

PARTISIPASI pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) merupakan napas dalam demokrasi. Tanpa itu demokrasi sulit berkembang. Partisipasi pemilih adalah elemen esensial yang memampukan pemerintahan rakyat untuk hidup, berjalan, bahkan berlari kencang.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tebal legitimasi terhadap hasil pemilihan. Calon kepala daerah yang keluar sebagai pemenang benar-benar figur yang diminati dan dipercayai oleh mayoritas warga, bukan hanya oleh segelintir orang.

Dengan filosofi yang sama, maka semakin rendah tingkat partisipasi akan berdampak pula pada lemahnya legitimasi terhadap hasil pemilihan. Dampaknya tentu menjadi tidak baik karena program-program yang ditelurkan kepala daerah kurang mendapat sambutan dari masyarakat.

Jika rakyat apatis dan merasa tidak perlu terlibat dalam program pemerintah, tentu bisa menghambat kemajuan daerah itu sendiri. Pada ujungnya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat akan menjadi tersakiti.

Kekhawatiran inilah yang tengah menghantui Indonesia lantaran tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2024 yang anjlok. Keikutsertaan masyarakat kali ini rata-rata secara nasional cuma 68%. Bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang selalu di atas 70%.

Partisipasi di pilkada kali ini bahkan jauh di bawah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 yang digelar pada Februari lalu. Ketika itu, partisipasi pemilih pada pileg dan pilpres tercatat di atas 81%.

Kondisi Jakarta yang menjadi barometer demokrasi di Tanah Air lebih memprihatinkan lagi. KPUD mendapati angka partisipasi di DKI Jakarta hanya 58%. Angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 itu menurun drastis jika dibandingkan dengan saat Pilkada 2017 yang mencapai di atas 70%.

Sulit untuk membantah bahwa telah terjadi penurunan minat dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi di Jakarta. Tentunya penurunan minat dan kepercayaan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan hal-hal yang bersifat kompleks.

Namun, ada satu pembeda yang absen dalam gelaran pilkada kali ini di Jakarta, yakni faktor calon kepala daerah yang benar-benar memiliki pendukung fanatik. Bukan tidak mungkin, itulah yang menjadi penyebab penurunan angka partisipasi.

Tujuh tahun silam, ada sosok petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikenal mampu membuat pelayanan administrasi di DKI yang selama ini dikenal lelet menjadi lebih cepat. Ada juga sosok Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang menawarkan gagasan baru.

Meski sempat memicu polarisasi di masyarakat, harus diakui Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat masyarakat yang selama ini kurang antusias menunaikan hak pilih menjadi tergerak untuk berbondong-bondong memenuhi tempat pemungutan suara (TPS).

Atmosfer itulah yang tidak ada dalam kenduri demokrasi di Jakarta kali ini. Bahkan bayang-bayang calon tunggal sempat muncul kalau saja Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghapus ambang batas pencalonan dalam pilkada.

Semua pihak terutama partai politik harus memetik pelajaran dari peristiwa ini. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan butuh calon kepala daerah yang menarik dan bukan sekadar penebar gimik. Ibarat menu, haruslah disajikan yang berkualitas premium lagi bergizi.

Partai politik dituntut mampu membidani kelahiran calon kepala daerah yang kompeten dalam menuntaskan beragam persoalan krusial seperti banjir dan kemacetan, juga penyediaan moda transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

Di luar persoalan figur, tentu ada banyak faktor yang perlu dievaluasi untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih. Rentang waktu yang terlalu berdekatan dengan Pilpres-Pileg 2024 bukan tidak mungkin menjadikan rakyat jenuh untuk mengikuti pilkada.

Kemudian, masa kampanye pilkada yang kurang bagi para kandidat dalam merebut hati rakyat. Sosialisasi oleh KPU selaku pihak penyelenggara pilkada juga tidak boleh luput dari evaluasi. Apalagi, anggaran sosialisasinya tidak sedikit. Semua harus diperbaiki demi menjaga mutu pilkada dan sehatnya demokrasi kita.

politik

Menjaga Mutu Pilkada

Redaksi Sabtu, 07 Desember 2024

Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing-masing selama masa tenang Pilkada serentak 2024. Imbauan ini bertujuan memastikan proses Pilkada berlangsung damai dan kondusif, sesuai harapan bersama.

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, menyatakan hingga saat ini seluruh tahapan Pilkada di NTB berjalan dengan baik. Ia berharap situasi yang kondusif dapat terus terjaga hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang.

"Alhamdulillah sampai saat ini Pilkada NTB berjalan sesuai tahapan. Harapan kita kedepan semua berjalan lancar dan bisa terwujud pemilu damai sesuai harapan kita semua," ujar Hassanudin, Jumat (22/11/2024).

Penjabat Gubernur menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam menjaga suasana damai selama masa tenang yang dimulai pada 24 November hingga 26 November 2024. Ia mengingatkan agar para kontestan dan pendukung masing-masing bersikap bijak, sehingga suasana tetap kondusif menjelang hari pencoblosan.

“Saya berharap semua kontestan dan pendukung menyikapi hal ini secara bijak dan mempersiapkan diri untuk Pilkada serentak tanggal 27. Mari kita bergembira dan bersukacita dalam pesta demokrasi yang kita impikan bersama,” tegasnya.

Hassanudin juga meminta dukungan media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas. Ia berharap Pilkada 2024 dapat melahirkan pemimpin terbaik yang mampu melanjutkan pembangunan di NTB menuju kemajuan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Pilkada yang damai. Bersama-sama kita ciptakan suasana pesta demokrasi yang menyenangkan sehingga NTB semakin maju, baik, dan sukses,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi NTB optimistis bahwa dengan kerja sama semua pihak, pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

politik

Warga NTB Diimbau Jaga Ketertiban Selama Masa Tenang

Redaksi Senin, 25 November 2024

Bengkalis: Dalam rangkaian Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 (OMP-LK24), personel Bhabinkamtibmas Desa Sontang dari Polsek Bonai Darussalam, Polres Rokan Hulu, melaksanakan kegiatan Cooling System dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, Jumat (1/11/2024). Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono, melalui Kapolsek Bonai Darussalam, Iptu Romi Yendri, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dipimpin oleh Aiptu Fahrial, S.H. sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa Sontang.

Dalam pelaksanaannya, Aiptu Fahrial melakukan kunjungan kepada warga serta memberikan himbauan terkait Kamtibmas kepada tokoh masyarakat dan pemuda setempat.

"Bhabin tersebut mengajak dan menghimbau kepada warga Desa Sontang untuk ikut serta dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh warga lainnya dan keluarga supaya bersama-sama menciptakan Pilkada damai dan sejuk," ujar Iptu Romi Yendri.

Lebih lanjut, Iptu Romi menambahkan harapannya agar melalui kegiatan Cooling System ini, khususnya warga Desa Sontang, dapat terus menjaga situasi Kamtibmas yang aman di lingkungannya masing-masing.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan Cooling System tersebut, khususnya warga Desa Sontang, dapat saling menjaga situasi Kamtibmas yang aman di desanya," tutup Romi.

politik

Warga Desa Sontang Diajak Ciptakan Pilkada Damai

Redaksi Jumat, 01 November 2024

Guna memastikan kelancaran dan suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Toma), dan tokoh pemuda (Toda) di NTB berkomitmen mewujudkan menjaga stabilitas dan kedamaian selama proses demokrasi berlangsung.

Tokoh-tokoh dari perwakilan masyarakat NTB tersebut tersebut, Senin (12/2) menyampaikan kesediaan mereka untuk turut serta dalam memastikan atmosfer kesejukan membawa suasana yang kondusif dan menjaga kerukunan, serta keamanan selama masa kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim menjelaskan, seluruh toga, toma sudah sepakat dan memiliki semangat yang sama untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024, dan berharap seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang.

“Alhamdulillah seluruh Toga Toma sudah sepakat dan punya semangat yang sama dalam menyongsong pelaksanaan pemilu,” ujarnya, Selasa (13/2).

Pengurus Majelis Adat sasak (MAS), Dr. H Lalu Sajim Sastrawan menjelaskan, temu Forkpinda, Bupati/Walikota se NTB, tokoh agama, masyarakat, tokoh Parpol dan lainnya, dalam mengantisipasi semua persoalan-persoalan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, (ATHG) perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua Pemuda Pancasila NTB, Edi Sofian S.T, dalam mensukseskan pemilu 2024 Ormas pemuda Pancasila menyampaikan ke seluruh ketua MPC di Kabupaten/Kota, untuk mengawal pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Diharapkan pemerintah, masyarakat dan penyelenggara, memiliki komitmen yang sama, dan yang dilaksanakan hari itu menjadi modal dasar dalam meletakkan langkah-langkah kedepan.

“Kami khususnya ormas pemuda Pancasila. Kepada seluruh ketua MPC di Kabuptaen kota, kami sudah menghimbau agar pemilu 2024 kita benar-benar kawal, agar bisa aman dan kondusif. Dengan dukungan dan kesejukan yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai". Baca selengkapnya: https://www.gatra.com/news-592633-regional-tokoh-agama-adat-dan-pemuda-ntb-sepakat-wujudkan-pemilu-damai.html

politik

Tokoh Agama, Adat dan Pemuda NTB Sepakat Wujudkan Pemilu Damai

Redaksi Jumat, 08 Maret 2024

Mataram: Untuk mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024 di NTB, Subsatgas PAM Tempat Kampanye Tim Ranpam VIP dan Ran VIS Operasi Mantap Brata (OMB) Rinjani 2024 Polda NTB melakukan koordinasi ke Kantor Bawaslu NTB, Rabu (10/1/2024). Kegiatan ini untuk mendapatkan informasi terkait jadwal Kampanye Capres / Cawapres sebagai bagian dari tugas Subsatgas Tempat Kampanye Tim Ranpam VIP dan Ran VIS pada OMB Rinjani 2024 di Polda NTB.

Kasatgas Humas OMB Rinjani 2024 Polda NTB Kombes Pol Rio Indra Lesmana mengatakan kegiatan ini bertujuan mempermudah Pengamanan yang dilakukan nantinya untuk pemilu damai 2024.

“Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satgas dan Subsatgas OMB Rinjani Polda NTB sebagai upaya mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024 di NTB,” ujarnya.

Dengan menyambangi kantor Bawaslu NTB, diharapkan dapat memperoleh informasi sehingga pengamanan dapat dipersiapkan dengan optimal.

politik

Pemilu Damai, Polda NTB Koordinasi ke Bawaslu NTB

Redaksi Minggu, 21 Januari 2024

Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara (HMI Badko Bali Nusra) menggelar dialog publik bertajuk ‘NTB Sebagai Sentral Pemilu Damai?, Mempertegas Netralitas ASN, TNI/Polri) yang digelar, Selasa 26 Desember 2023 di Kedai Tuwa Kawa Kota Mataram.

Ketua Umum HMI MPO Badko Bali Nusra Abdul Halik menjelaskanbdalam sambutannya, dengan kondisi politik jelang Pilpres 2024 mempertanyakan netralitas ASN, TNI dan Polri. Dimana, ASN khususnya menjadi barang ‘renyah’ mendulang suara.

“Ini kondisi dan fakta hari ini, dimana ASN dijadikan sebagai komoditas politik yang renyah untuk para kepala daerah yang berafiliasi dengan para Caleg dan Capres tertentu,” ungkap Halik.

ASN yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat sambung Halik, justru terlibat dalam politik praktis. Pihaknya berharap kepada Bawaslu NTB dan jajarannya untuk menindak tegas jika ada ASN yang terlibat di dalam politik praktis sesuai dengan UU.

“Saya berharap Bawaslu tidak pandang bulu, baik terhadap ASN maupun terhadap TNI dan Polri, tidak diskriminasi menegakkan aturan,” tegasnya.

Dialog yang dihadiri puluhan audiens tersebut mengahadirkan sejumlah pembicara yaitu Danrem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti, Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB Abdul Haris Mewakili Dir Intelkam dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB Ruslan Abdul Gani.

Sementara dari unsur penyelenggara Pemilu, hadir sebagai narasumber yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri serta Perwakilan dari KPU NTB Aresa Reza.

Brigjen TNI Agus Bhakti menegaskan bahwa TNI sebagai penjaga teritorial RI berkomitmen untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 nantinya. Bukti komitmen TNI netral tersebut, TNI katanya sudah membuat posko pengaduan jika ada oknum anggota yang terlibat mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu. “Jika ada anggota kami yang terlibat dalam hal itu silahkan diadukan ke posko itu,” katanya.

Kepala Kesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani, bahwa ASN harus netral dan punya integritas etika dan moral. “Tentunya netralitas ASN dengan TNI dan Polri berbeda, kalau netralitas ASN itu bisa memilih namun dia tidak boleh berpihak kepada golongan atau partai politik tertentu,” jelasnya.

Begitun dengan seluruh anggota Polri. Bahwa anggota Polri menurut Kanit I Subdit I Dit Intelkam Polda NTB Abdul Haris berkomitmen untuk tetap netral dalam pemilu 2024 nanti sesuai dengan amanat UU dan Peraturan Kapolri.

Sementara Perwakilan dari KPU NTB Aresa Reza menegaskan bahwa di dalam politik 5 tahun sekali ini adalah sarana yang sah untuk pergantian kekuasaan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat NTB untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya.

“Saya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani,” ajaknya.

Pembicara terakhir yaitu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri. Hasan menegaskan untuk mengahasilkan pemilu damai ada empat syarat yaitu regulasi yang ber-integrity, penyelenggara, peserta pemilu pemerintah di antaranya ASN, TNI dan Polri serta masyarakat harus memiliki integrity.

“Jika semua syarat itu terpenuhi maka saya yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan baik,” katanya. (Iba)

Pemilu 2024 , politik

Dialog Publik HMI Badko Bali Nusra: ASN, TNI dan Polri Komit Netral di Pemilu 2024

Redaksi Rabu, 10 Januari 2024

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024, karena ada beberapa norma dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah.

Dia menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Komisi II DPR akan membahas bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, apakah revisi UU Pemilu atau Presiden keluarkan Perppu. Namun kalau mau cepat, Presiden keluarkan Perppu," kata Rifqi di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait munculnya dapil baru.

Namun menurut dia, Komisi II DPR membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perppu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif karena sudah memenuhi unsur mendesak untuk dikeluarkan Perppu.

"Kami menilai urgen Presiden keluarkan Perppu terkait dengan mitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar," ujarnya.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR memandang sangat penting terkait munculnya dapil baru termasuk alokasi kursi legislatif di tiga provinsi di Papua dan IKN Nusantara.

Rifqi mengatakan, Perppu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu antara lain keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada.

Namun menurut dia, Komisi II DPR belum membicarakan dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait apakah perlu dilakukan revisi UU Pemilu atau Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Komisi II DPR akan membicarakan persoalan tersebut bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Masa Sidang mendatang," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (30/6) menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan provinsi di Papua menjadi undang-undang.

Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan tiga RUU DOB Papua tersebut merupakan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Dalam Pasal 76 ayat 2 dimana pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten atau kota menjadi daerah otonom, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua," kata Doli.

Doli berharap, disetujuinya tiga RUU pemekaran Papua dapat mengatasi masalah konflik di Bumi Cenderawasih, percepat dan pemerataan pembangunan di Papua.

Dia juga memaparkan, tujuan pemekaran Papua sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otsus Papua yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan harkat serta martabat Orang Asli Papua (OAP).

Sumber : https://www.antaranews.com/berita/2974765/anggota-dpr-sarankan-presiden-keluarkan-perppu-terkait-pemilu-2024

politik

Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024

Redaksi Senin, 04 Juli 2022

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Munarman, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam telah dilakukan sejak 20 April 2021.

"Penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara, dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 20 April 2021," kata Ramadhan, dikonfirmasi, Rabu malam.

Ramadhan mengatakan usai penetapan tersangka, penangkapan terhadap Munarman dilakukan Selasa (27/4) setelah terbit surat perintah penangkapan.

Munarman pun ditangkap sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di kawasan Pondok Cabai, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan tersebut, kata Ramadhan, sudah diberitahukan lewat surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada pihak keluarga, yakni Istri Munarman.

"Jadi disampaikan dan diterima serta di tandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan," ucap Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, penangkapan terhadap kasus terorisme diatur dalam Pasal 28 ayat 1, di mana penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana aksi terorisme.

Kemudian pada Pasal 28 ayat 2 apabila dibutuhkan akan dilakukan penambahan 7 hari. Sehingga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman.

"Kemudian kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah Pasal 14 juncto Pasal 7 dan atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme," kata Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, proses yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dan pasal yang dipersangkakan sudah jelas. Penetapan tersangka tanggal 20 April 2021 kemudian surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2021.

"Terkait dengan surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik Densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan. Karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan," kata Ramadhan.

Munarman ditangkap, diduga menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Selain menangkap Munarman, Densus 88 Anti Teror juga melakukan penggeledahan di rumah Munarman di Pamulang, Tangerang Selatan dan ditemukan 70 item barang bukti.

Penggeledahan juga dilakukan di markas FPI Pertamburan, Polri menemukan sejumlah barang bukti beberapa cairan kimia dan serbuk yang diduga menjadi komponen bahan peledak.

Cairan kimia dan serbuk yang ditemukan mirip dengan barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021 lalu. [ant]

hukum , politik

Polri menetapkan Munarman sebagai tersangka per 20 April

Redaksi Jumat, 30 April 2021

Palembang – Menjelang pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Sumsel ke-22, H. Herman Deru mengatakan jangan bawa-bawa nama saya ke politik NU, karena NU bukan partai politik, “saya tidak mendukung salah satu orang yang menjadi calon”, katanya saat sambutan safari Jumat di Masjid Raudhatul Muklisin, kec. Sako Palembang (Jumat, 10/01/20).

Menurut Herman Deru hari ini NU akan bermusyawarah menentukan nahkodanya yang baru, “saya tidak ingin ada salah satu oknum yang sengaja memanfaatkan nama saya untuk mencapai kepentingannya, karena NU bukan partai politik dan saya tidak ingin melihat NU di manfaatkan untuk kepentingan politik”, tegas Deru.

Pernyataan Herman Deru tersebut banyak menuai respon dari beberapa tokoh NU, Syuriah NU sampai ke PC NU. Berdasarkan data yang di rangkum tim RepublikaNews.id terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut :

Prof. Amin Suyitno selaku Dirjen Pendis Kementerian Agama sekaligus salah satu tokoh NU Sumsel itu berpendapat dirinya sepakat atas pernyataan Herman Deru, “ya, saya sangat setuju apa yang di tegaskan Bapak Herman Deru dalam pidatonya. Saya juga berharap semoga Konferwil NU Sumsel berjalan dengan lancar dan bersih dari kepentingan politik”, ucapnya, “Senin, 13/01/20”.

Disisi lain Rois Syuriah PCNU Kab. OKU KH. Sofyan Shihab juga berpendapat dirinya sangat setuju dengan apa yang di ungkapkan Herman Deru, “NU harus kembali ke Khittahnya, jangan hanya di manfaatkan”, tegasnya.

Ketua PCNU Pagar Alam Win Harta juga sependapat dengan apa yang di sampaikan Herman Deru, dirinya mengapresiasi atas apa yang di sampaikan Bapak Gubernur untuk menjaga marwah NU,”katanya”.

Sementara ketua panitia Konferwil NU Alfian Toni juga sepedapat dengan apa yang di ungkapkan para tokoh NU dan terkhusus H. Herman Deru.

Selanjutnya pernyataan juga keluar dari stafsus Gubernur Sumsel bidang hubungan antar agama KH. Amiruddin Nahrawi berpendapat ia juga sangat setuju dengan apa yang di sampaikan Bapak Herman Deru, “saya tidak ingin melihat NU di obok-obok oleh orang yang tidak paham dengan NU dan hanya untuk memenuhi nafsunya saja”.

“kita harus sama-sama menjaga NU, jangan sampai NU di bawa-bawa ke kepentingan politik salah satu oknum apalagi sampai bawa nama Gubernur untuk mencapai kepentingannya”, tegas Cak Amir yang juga selaku ketua IKA PMII Sumsel.

Di sisi lain Prof. Duski Ibrahim selaku Direktur Pasca Sarjana UIN RF Palembang sekaligus yang mewakili kalangan akademisi NU juga senada dengan apa yang telah di sampaikan oleh para tokoh NU, “saya juga sangat setuju dengan apa yang di ucapkan Gubernur Sumsel (Herman Deru), pak Gubernur sudah sangat tepat menyatakan itu, karena kita khawatir akan ada oknum yang memanfaatkan namanya untuk memimpin NU.

Sumber: https://www.masifmedia.com/

NU , politik

Gubernur Sumsel Dukung Konferwil NU Tanpa Intervensi Politik

Berita Jumat, 17 Januari 2020

Mataram - Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Dr H Najmul Akhyar SH MH, Minggu, resmi mendaftarkan diri ke DPC PDIP Kabupaten Lombok Utara sebagai bakal calon Bupati Lombok Utara pada kontestasi Pilkada tahun 2020.

Najmul Akhyar selaku ketua DPC Partai Demokrat Lombok Utara mendatangi Kantor DPC PDIP Lombok Utara sekitar pukul 16.30 Wita.

Najmul Akhyar menyatakan bahwa pendaftaran ini adalah bagian dari proses politik menuju Pilkada 2020.

"Kami mengikuti proses dan mekanisme dari masing-masing partai dalam merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020," katanya.

Ketua Bidang Komunikasi Politik Partai Demokrat KLU Anhar Putra Iswanto

mengatakan saat ini Partai Demokrat sedang membangun komunikasi dengan partai-partai lain untuk mendapatkan dukungan pada Pilkada nanti.

"Partai Demokrat tengah membangun komunikasi dengan partai-partai lain," katanya.

Sementara itu, kedatangannya ke DPC PDIP Lombok Utara itu ditemani Sekretaris Partai Demokrat H Burhan M Nur SH, Ketua Bidang Komunikasi Politik Anhar Putra Iswanto, sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, tokoh adat, dan puluhan relawan, Najmul langsung menyerahkan pengembalian berkas pendaftaran.

Sekretaris DPC PDIP Lombok Utara I Made Karyase dan sejumlah pengurus DPC PDIP menerima berkas pendaftaran tersebut. Dr H Najmul Akhyar adalah calon pertama yang mendaftarkan diri di PDIP.

Ada juga calon yang mengambil formulir pendaftaran namun sampai batas akhir pendaftaran tidak dikembalikan. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/79388/najmul-akhyar-daftarkan-diri-sebagai-bakal-cabup-lombok-utara-ke-pdip

politik

Najmul Akhyar daftarkan diri sebagai bakal Cabup Lombok Utara ke PDIP

Berita Senin, 23 September 2019

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram Bambang Mei Finarwanto, SH yang akrab disapa didu menilai, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Lombok Tengah pada 2020 akan berbeda dari pilkada sebelumnya.

Didu menyebut tiga poin yang menjadi pembeda dalam pilkada Lombok Tengah pada tahun depan.

"Pertama, Bupati Lombok Tengah Suhaili tak lagi maju karena sudah dua periode memimpin," kata didu yang juga Mantan Direktur Eksekutif Walhi NTB , Senin ( 16/9).

Poin kedua, kata Didu, kondisi ini memberikan peluang bagi banyak tokoh-tokoh potensial di Lombok Tengah untuk maju menawarkan gagasannya kepada masyarakat.

Poin ketiga, tentu saja keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika menjadi magnet dan Pesona kuat Pilkada Lombok Tengah.

Khusus KEK Mandalika, menurut Didu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang baru nanti memiliki tantangan besar dalam menjaga salah satu destinasi super prioritas Indonesia tersebut. Tak hanya itu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah juga diminta mampu mengelaborasikan keberadaan KEK Mandalika dengan mendorong keterlibatan dan meningkat perekonomian masyarakat Lombok Tengah.

"Sejak operasional KEK Mandalika diresmikan pada 20 Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemkab Lombok Tengah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)," katanya.

Terkait pemanfaatan SDM lokal pada industri di KEK Mandalika, ungkap didu akan sangat bergantung pada kebijakan pemimpin setempat dalam menyiapkan SDM warganya agar dapat memenuhi persyaratan mengisi berbagai posisi dan lapangan kerja di KEK Mandalika.

Didu menerangkan, saat meresmikan operasional KEK Mandalika, Jokowi menyebut kehadiran KEK Mandalika akan membutuhkan sekira 58 ribu tenaga kerja untuk operasional. (PN)

Sumber: http://politik.kampung-media.com/2019/09/16/kek-mandalika-jadikan-pilkada-lombok-tengah-2020-lebih-menarik-32339

KEK MANDALIKA , NTB , PARIWISATA , PILKADA , politik

KEK Mandalika Jadikan Pilkada Lombok Tengah 2020 Lebih Menarik

Berita Senin, 16 September 2019

Portal NTB - Memasuki proses siding PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) NTB, Prof Syaiful Muslim mengajak seluruh masyarakat di Provinsi NTB untuk menjaga kondusifitas daerah dan tidak melakukan pengerahan massa untuk datang ke MK Jakarta.

Himbauan tersebut disampaikan oleh Ketua MUI NTB dalam rangka menyikapi situasi Nasional pasca pengumuman perolehan suara hasil Pemilu 2019. Secara umum situasi wilayah NTB saat ini dalam kondisi aman dan kondusif namun pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar menjaga kondusifitas wilayah yang sudah aman ini.

“Sebagai Ketua MUI NTB, menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB untuk bersama-bersama menjaga kondusifitas keamanan daerah”, ungkapnya.

Dirinya juga meminta masyarakat agar tidak melakukan pengerahan massa untuk datang menyaksikan proses sidang di Mahkamah Konstitusi yang dimulai pada 14 Juni 2019.

“Selain itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pengerahan massa untuk datang ke Jakarta dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum”, tambahnya.

Terkahir, Ketua MUI NTB juga meminta masyarakat untuk mempercayakan proses yang sedang berjalan kepada MK sehingga terjaga keamanan secara nasional.

“Mari kita dukung TNI dan Polri untuk menciptakan kedamaian di NKRI”, tutupnya. (www.sumbawabaratpost.com)

berita ntb , politik , terkini

Menyikapi Sidang PHPU Di MK, Ketua MUI NTB Himbau Masyarakat Untuk Tetap Jaga Kondusifitas

Berita Jumat, 14 Juni 2019

Portal NTB - Mataram, Jaringan Demokrasi Nusa Tenggara Barat (JADI NTB) menilai kualitas dan tingkat partisipasi pemilu di Nusa Tenggara Barat pada Pemilu 2019 kali ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Diretur Jaringan Demokrasi Nusa Tenggara Barat Lalu Aksar Ansori saat Talk Show di Fave Hotel Mataram bersama jajaran KPU-Bawaslu dan para pemerhati demokrasi serta organisasi kemahasiswaan dan pemuda di Nusa Tenggara Barat, Jumat, (31/05/19).

Aksar menilai bahwa pada tahun 2014 yang lalu partisipasi pemilih tidak sesignifikan pada tahun 2019 kali ini. Terbukti dengan grafik partisipasi pemilih yang meningkat drastis mencapai 80 persen lebih.

Ini merupakan prestasi dari penyelenggara pemilu dan juga Bawaslu serta masyarakat Nusa Tenggara Barat yang telah menggunakan hak suaranya.

"Terbukti dengan sedikitnya juga angka gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ini juga menjadi faktor suksesnya penyelenggaraan pemilu di NTB," kata Aksar.

Sudah sepantasnya tambah Aksar untuk diberikan apresiasi kepada para penyelenggara dan keamanan pemilu 2019 yang ada di Nusa Tenggara Barat. "Pada intinya, kita harus apresiasi kinerja dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan TNI-POLRI yang telah sukses menjadikan pemilu tentram dan aman di NTB," ungkap Direktur JADI NTB.

berita ntb , politik , terkini

JADI (Jaringan Demokrasi) NTB: Kualitas dan Partisipasi Pemilu 2019 di NTB Meningkat

Berita Sabtu, 01 Juni 2019

Portal NTB - Mataram, Jaringan Demokrasi Indonesia Nusa Tenggara Barat (JADI NTB) melaksanakan talk Show dan juga buka bersama dalam rangka refleksi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini digelar di Hotel Fave Jalan Langko Kota Mataram, Jumat, (31/05/19).

Dalam kegiatan ini ada empat narasumber yang akan memantik jalannya diksusi, diantaranya Ketua KPU NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailid, Ketua JADI NTB, L. Aksar Ansori, Dir reskrimsus Polda NTB atau Sentra Gakumdu NTB Jaye.

Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan bahwa realitanya, pemilu 2019 terbilang sangat baik dan terus menurun grafik tuntutannya ke MK RI. Partisipasi pemilih di NTB, khususnya Indonesia sangat meningkat.

"Ini menunjukkan bahwa Pemilu tahun ini justru semakin membaik di negara kita, tahun 2009, hingga 2019 tindak pengajuan sengketa ke MK menurun drastis pada pemilu tahun 2019," ungkap Suhardi.

Direskrim Polda NTB atau Sentra Gakumdu Provinsi NTB Jaye menyampaikan bahwa dari ada 13 perkara yang ada Lombok Tengah, penyumbang terbanyak kasus di NTB. "Keinginan dari para penyidik dan aparat kepolisian sebetulnya kondusifnya pelaksanaan kamtibmas dan pelaksanaan pemilu di Nusa Tenggara Barat," cetusnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sisi keamanan di Nusa Tenggara Barat sangat baik dan konduif. "Sisi keamanan wilayah NTB cukup kondusif daripada daerah-daerah lain di indonesia," ungkapnya.

Direktur JADI NTB Lalu Aksar Ansori menerangkan bahwa, seharusnya konsolidasi demokrasi melalui pemilu ini sudah tuntas. Demokrasi di Indonesia sudah mapan, namun tidak pernah normal tetapi tidak juga pernah gagal. "Berita hoaks yang menerpa penyelenggara pemilu pada tahun 2019. Musibah bagi penyelenggara pemilu tahun ini cukup banyak, mulai 7 kontainer surat suara, hingga seterusnya," ulas Aksar.

Aksar juga menjelaskan bahwa relawan JADI di NTB ada di semua Kab/kota. "JADI memiliki relawan pemilu di semua TPS di NTB, sehingga kami memiliki semua data se NTB berbasis C Plano," ujarnya.

"KPU-Bawaslu mestinya kita apresiasi karena telah melaksanakan pemilu dengan sangat baik," kata Aksar mengapresiasi penyelenggara.

Ketua Bawaslu NTB M. Khuailid meminta jangan jadikan momentum pemilu sebagai ajang pembelah, aktivitas pemilu hari ini seolah-olah menjadikan bangsa ini terbelah-belah. "Jangan lah karena pemilu menjadikan kita terkotak-kotak dan terbelah, harus tetap menyatu dan bersatu," ajak M. Khuailid.

"Kita harus akui fakta di lapangan CI berbeda dengan CI Plano itu fakta,C1 Berbeda dengan DAA itu fakta, apakah itu di sengaja atau tidak, itu diluar kemampuan kita," katanya.

Kegiatan refleksi Pemilu 2019 yang digelar JADI NTB ini, dihadiri mantan Komisioner KPU NTB dan KPU Kab/kota sepulau Lombok, KPU dan Bawaslu se Pulau Lombok, Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram, OKP tingkat Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat.

berita ntb , politik , terkini

Refleksi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu 2019, JADI NTB Gelar Talkshow

Berita

Portal NTB - Mataram, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin mengungguli perolehan suara atas pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di pilpres 2019. Hasil pilpres itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional di gedung KPU Jakarta Pusat Selasa (21/05/2019) dini hari.

Atas keputusan KPU tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras KPU menuntaskan perhitungan suara lebih kurang sebulan terakhir. Doktor Zul, sapaan akrabnya, juga meminta seluruh pihak menerima dengan legowo, ikhlas dan lapang dada serta menghormati keputusan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara transparan dan terbuka tersebut. Usai pilpres, saatnya untuk membangun rekonsiliasi seluruh anak bangsa demi membangun dan memajukan Indonesia lebih baik.

“Terhadap pihak yang belum menerima keputusan atau merasa dirugikan, Gubernur Zul meminta menggunakan jalur-jalur konstitusional atau jalur hukum yang diatur oleh undang-undang ataupun konstitusi” ungkapnya.

Dan terakhir, Gubernur Zulkieflimansyah mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin yang telah memenangi kontestasi Pilpres 2019, untuk memegang amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Terpisah, Kabinda NTB, Tarwo Kusnarno SE., M.Si juga menyampaikan himbaun serupa kepada masayrakat menyikapi hasil Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, agar tetap menjaga kondusiftias wilayah.

“Siapapun yang terpilih menjadi presiden dan anggota legislatif, semuanya harus kita hormati sebagai proses dari hasil Demokrasi melalui Pileg dan Pilpres” ungkapnya (www.infontbnow.blogspot.com).

berita ntb , nasional , politik , terkini

Gubernur NTB Himbau Masyarakat NTB Untuk Menerima Hasil Pemilu 2019 Dan Jaga Kondusifitas Wilayah

Berita Selasa, 21 Mei 2019

Langganan: Postingan ( Atom )