Tembolak News: sosial

Results for "sosial"

Situasi terkini kondisi di PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) pasca insiden bentrok yang terjadi pada Sabtu (14/1/2023) saat ini sudah kondusif dan para pekerja sudah beraktivitas seperti biasa dan mulai masuk kerja.

Tokoh agama Tokoh agama Ustadz Faisal Dg. Siame, Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Morowali Utara memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat dan pekerja PT. GNI untuk membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Morowali Utara untuk tetap beraktivitas sebagaimana biasa khususnya kepada seluruh karyawan, pekerja yang berada di lingkup perusahaan PT. GNI,” ujarnya.

“Bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban sehingga iklim investasi tetap berjalan sebagaimana biasanya,” lanjutnya.

Selain itu, guna menjaga kondusifitas dan persaudaraan antar karyawan PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) bersama PT. Sturdust Estate Investmen (SEI) mengadakan berbagai lomba. Perlombaan itu juga sebagai menyambut perayaan Imlek 2023.

Mister Jiang Chao selaku HOD public relation PT. GNI mengatakan bahwa perlombaan yang diadakan ini merupakan bentuk kebersamaan antar karyawan yang ada di PT. GNI untuk menjaga kerukunan yang ada.

“Kegiatan ini wujud rasa persaudaraan, kebersamaan, serta rasa syukur perusahaan dan para karyawan, baik Tenaga kerja lokal maupun TKA. Untuk menjaga kerukunan dan saling menguatkan,” kata Mr. Jiang

Selain itu, PT. GNI juga memberikan kontribusi kepada masyarakat Morowali Utara dengan memberikan bantuan kepada sejumlah panti asuhan yang ada di sana. PT GNI memberikan setidaknya 320 rak telur, 160 karung beras, 160 karton susuh, 160 botol minyak kelapa, 160 karton makanan ringan dan 160 paket kerupuk mentah ke sejumlah panti asuhan yang ada di Morowali Utara.

Mister Jiang Chao yang terjun langsung untuk memberikan bantuan ke sejumlah panti asuhan. Dirinya berharap bahwa bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

“Melalui bantuan ini kami harapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian yang berada di panti asuhan ini,” ujar Mister Jiang Chao.

sosial

Situasi PT GNI Makin Kondusif, Masyarakat Diimbau Jaga Ketertiban

Redaksi Minggu, 22 Januari 2023

Buruh akan berdemo lagi pada 29-30 November 2021 dengan alasan tidak puas dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Masyarakat menolaknya karena sangat rentan ditunggangi oleh provokator yang dapat memicu aksi anarkis dan menimbulkan kerusuhan massa.

Indonesia adalah negara demokrasi dan berunjuk rasa adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi yang diperbolehkan. Akan tetapi, demo saat pandemi tentu tidak diperbolehkan karena membuat kerumunan. Termasuk juga demo buruh yang akan dilakukan tanggal 29 hingga 30 November 2021.

Para buruh beralasan bahwa unjuk rasa dilakukan demi solidaritas dan menggugat, mengapa Upah Minimum Provinsi (UMP) dinaikkan sangat kecil? Padahal jika dipikir-pikir, masih untung ada kenaikan UMP, daripada malah berkurang karena alasan pandemi? Seharusnya para buruh berempati, banyak pengusaha yang nyaris kolaps bahkan harus berhutang demi membayar para karyawannya.

Selain alasan pandemi, demo buruh juga rawan provokasi. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch menyatakan bahwa provokator adalah musuh dalam demo buruh. Dalam artian, para buruh wajib mewaspadai ada provokator yang menyusup dan mereka sengaja menunggangi acara itu, dengan maksud-maksud tertentu.

Provokator akan sengaja bermain di air kotor untuk menghasut para buruh dalam berbuat kerusakan, misalnya dengan membakar ban dan merusak fasilitas umum. Demo yang berawal dengan damai bisa berakhir ricuh, bahkan bisa memicu kerusuhan. Jika ada kerusuhan dan tawuran maka bisa dimanfaatkan provokator untuk makin menggalang massa dan menggerakkannya untuk mendekat ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dikhawatirkan, ada provokasi seperti ini yang berujung pada ‘nostalgia’ peristiwa tahun 1998. Padahal keadaannya sangat berbeda. Jika dulu massa berdemo dan menggulingkan kekuasaan karena orde baru sudah terlalu lama berdiri, maka sekarang temanya adalah protes gaji buruh. Namun bisa saja tema demo dibelokkan karena bisikan setan dari para provokator.

Provokator bisa memancing di air keruh dan terus mengompori para pendemo untuk menghujat pemerintah lalu merusak fasilitas-fasilitas umum. Jika kekacauan terjadi maka juga dikhawatirkan ada pencurian massal, karena keadaan sudah chaos dan penuh emosi. Jakarta bisa membara gara-gara demo buruh yang terus dihasut oleh para provokator jahat.

Oleh karena itu aparat menjaga jangan sampai ada kemungkinan buruk seperti ini. Penyebabnya karena akan sangat merugikan masyarakat dan juga pemerintah, karena akan ada banyak fasilitas umum yang rusak. Padahal untuk membangunnya kembali butuh biaya yang sangat besar, tetapi para buruh tidak mau bertanggungjawab sama sekali.

Untuk mencegah terjadinya kerusuhan karena demo buruh maka sejak awal aparat menegaskan tidak akan memberi izin pada unjuk rasa tersebut. Jika para buruh masih nekat maka akan dihalau. Selain karena berkerumun dan harus dibubarkan, massa memang wajib dipecah agar demo dibatalkan.

Pembatasan gerak dilakukan tidak hanya di dekat patung kuda, lapangan monas, atau istana negara. Akan tetapi pencegahan kedatangan para pendemo dilakukan juga di stasiun dan terminal. Sehingga mereka tidak akan bisa bergerak ke lokasi demo, karena sudah dihalau sejak awal oleh aparat.

Para pendemo seharusnya tidak marah ketika dihalau oleh aparat. Pertama, demo jelas tidak berizin karena masih masa pandemi. Kedua, demo bisa ditunggangi oleh provokator sehingga bisa memicu kericuhan dan membahayakan masyarakat.

Demo buruh yang akan dilakukan pada akhir November 2021 ini sejak awal tak mendapat izin, karena masih masa pandemi. Selain itu, unjuk rasa bisa rawan disusupi oleh provokator. Sehingga dikhawatirkan ada kerusuhan besar yang merugikan pemerintah dan masyarakat.

Buruh , sosial

Demo Buruh Rentan Ditunggangi Provokator

Redaksi Minggu, 05 Desember 2021

Mataram - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Tokopedia untuk memberikan pelatihan kemampuan berwirausaha dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Kasubdit Investasi dan Permodalan Kemendes PDTT, Jamaludin, di Kabupaten Lombok Barat, Rabu menjelaskan pihaknya sengaja menggandeng Tokopedia untuk membantu pemasaran UMKM karena merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital untuk dapat dikenal masyarakat luas hingga ke luar negeri

"Kehadiran kami di Lombok Barat, tidak hanya sebatas penyaluran anggaran, tetapi juga membawa Tokopedia yang akan memberikan pelatihan cara promosi dan menjual produk untuk membantu UMKM memasarkan secara daring (online)," katanya di sela pelatihan UMKM.

Jamaludin menambahkan pihaknya juga telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana yang ada di kementerian untuk dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM di 122 kabupaten yang statusnya masih tertinggal.

Dana tersebut merupakan pinjaman lunak dengan suku bunga relatif kecil. Masing-masing koperasi dan UMKM mendapatkan dana sebesar Rp10 juta. Dana tersebut kemudian diurus melalui koperasi yang ada di kabupaten untuk disalurkan kepada koperasi UMKM yang sehat dan masih aktif.

"Ke depan diharapkan memiliki produk unggulan masing-masing desa. Dimana produk itu bisa laku dan disukai banyak orang untuk dipasarkan. Dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa," ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat, M Fajar Taufik mengatakan melalui pelatihan tersebut diharapkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM bertambah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Ia mengatakan tidak hanya para pelaku UMKM, kegiatan pelatihan juga diikuti oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Lombok Barat.

"Kami sangat mengapresiasi sinergitas yang dilakukan Kemendes PDTT dengan menggandeng Bumdes, koperasi, dan UMKM," ujarnya.

Taufik menyebutkan jumlah wira usaha pemula (WUP) dalam empat tahun terakhir (2016-2019), sebanyak 1.488 unit usaha. Pertumbuhan pada 2019 cukup menggembirakan, yaitu tercipta wira usaha pemula sebanyak 420 usaha, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 323 WUP.

Data tersebut menggembirakan karena menjadi jalan keluar juga terhadap pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lombok Barat.

Sementara untuk peningkatan kualitas usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pembinaan kepada aneka UKM, baik formal maupun informal.

"Untuk diketahui sasaran pembinaan yang dilakukan mencakup UKM formal dan informal berjumlah 8.101 hingga 2019," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

ekonomi , sosial

Kemendes menggandeng Tokopedia latih UMKM Lombok Barat

Berita Kamis, 17 Oktober 2019

PortalNTB.com – Kecelakaan terjadi di lokasi pacuan kuda tradisional yang melibatkan joki cilik di Kelurahan Sambi Na’e, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Senin sore, 14 Oktober 2019.

Muhammad Sabila Putra (10 tahun) meninggal dunia akibat terjatuh dari kuda saat pacuan. Kuda yang ditungganginya cidera dan jatuh. Dia tertindih dan mengalami cidera di kepala.

Korban tergeletak pisang dengan mulut mengeluarkan darah. Dia kemudian dinyatakan meninggal setelah sempat dibawa ke rumah sakit.

Bocah laki-laki yang masih duduk di kelas empat SD itu meninggal dunia dengan tragis di tengah lintasan pacuan kuda. Dia meninggal dalam ajang pacuan kuda yang diselenggarakan untuk merayakan event perebutan piala Walikota Bima menyambut HUT TNI ke 74 tahun 2019.

Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, mengatakan saat ini tengah berkoordinasi dengan LPA Kota Bima untuk menginvestigasi kematian korban.

“Tidak hanya menyayangkan, kita selalu menolak pacuan kuda dengan joki anak, karena dampaknya sangat luar biasa,” katanya di Mataram, Selasa, 15 Oktober 2019.

Joko mengatakan, dampak pacuan kuda yang melibatkan anak tidak hanya dari sisi keselamatan. LPA melihat adanya eksploitasi anak dan rusaknya pergaulan anak.

“Tidak hanya soal keselamatan anak saja tapi dari sisi pergaulan. Kita juga melihat kemungkinan adanya eksploitasi anak di kasus-kasus joki anak yang di Sumbawa dan di Bima, termasuk di Lombok,” ujarnya.

Joko mengatakan ada indikasi eksploitasi anak dalam ajang balapan kuda tersebut. Anak sering dijadikan objek meraup keuntungan di arena pacuan kuda.

“Ini disadari atau tidak dalam kasus joki anak ada putaran uang. Satu anak bisa sampai Rp10 juta dalam sekali event, yang menikmati sebenarnya orang tua, dan orang tua yang mempekerjakan anak menjadi joki. Misalnya dijaga ketat agar berat badannya tidak naik,” katanya.

Selain itu, kata Joko, di lokasi pacuan kuda juga sering digunakan sebagai ajang judi, merokok hingga minuman keras. Ini berdampak pada pergaulan dan kesehatan anak.

“Belum lagi mereka meninggalkan bangku sekolah untuk menjadi joki. Mereka akhirnya tidak sekolah dalam jangka waktu bisa sampai sepuluh hari, karena lokasinya tidak dekat dengan sekolah,” ujarnya.

Diketahui, sebagian besar kuda tersebut merupakan milik pejabat daerah. LPA menyadari itu merupakan problem serius tentang komitmen Pemda tentang perlindungan anak. Terlebih lagi, sarana keselamatan anak saat pacuan kuda sangat minim. Bahkan video yang beredar, joki cilik yang terjatuh harus dilarikan ke rumah sakit karena jarang ada petugas kesehatan di lokasi pacuan.

“Ini persoalannya tidak hanya soal eksploitasi, tapi para petinggi wilayah. Yang punya kuda sebenarnya pejabat juga, ada bupati sampai gubernur. Ini menjadi problem tersendiri. Kami tidak menolak pacuan kuda, tapi pacuan kuda dengan joki anak, apalagi keamanan minimalis,” ujarnya. (PN)

Sumber: https://koranntb.com/

sosial

LPA NTB Usut Kematian Joki Cilik saat Pacuan Kuda

Berita Rabu, 16 Oktober 2019

Mataram - Pengamat pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram Prof H Tajidan menyatakan perkebunan tembakau mampu memberdayakan dan mengangkat harkat hidup warga di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Tidak diragukan bahwa komoditas tersebut menjadi penopang penting ekonomi dan dapat memberdayakan serta mengangkat harkat hidup warga Lombok," kata Tajidan, ketika menjadi pembicara dalam forum grup diskusi membahas masa depan pertembakauan NTB, di Mataram, Senin.

Ia menyebutkan peranan perkebunan tembakau dalam memberdayakan dan mengangkat harkat hidup warga Pulau Lombok dapat ditinjau dari karakteristik usaha tani tembakau dan potensinya.

Pulau Lombok merupakan daerah penghasil Tembakau Virginia paling banyak di Indonesia. Di samping menghasilkan tembakau rakyat sebesar 15 persen.

Dari sekitar 140.000 ton kebutuhan Tembakau Virginia di dalam negeri, sekitar 100.000 ton atau sekitar 70 persen dipenuhi dari impor.

"Dari 40.000 ton produksi dalam negeri untuk kebutuhan nasional, sekitar 80 persen dihasilkan di Pulau Lombok," ujarnya.

Ia juga menyebutkan usaha tani tembakau merupakan usaha yang padat modal dan tenaga kerja. Dalam satu hektare luas lahan membutuhkan dana sekitar Rp50 juta dan tenaga kerja yang terserap selama 5-6 bulan sekitar 500 Hari Kerja Orang (HKO).

Hal itu berimplikasi terhadap berkembangnya lembaga keuangan pedesaan, baik formal maupun non-formal, bank maupun non-bank. Selain itu, terciptanya peluang kerja bagi anggota rumah tangga petani tembakau, dan bagi banyak rumah tangga buruh tani.

Jumlah petani dan pengoven tembakau diperkirakan sebanyak 20.000orang dan menyerap tenaga kerja sekitar 156.000 orang.

"Perkebunan tembakau di Lombok juga menciptakan peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di luar usaha pertanian, seperti usaha dagang, jasa angkutan, dan usaha lain," ucap Tajidan.

Ia mengatakan peranan komoditas tembakau bagi masyarakat Lombok dan NTB secara umum, juga dapat dilihat dari jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima dari pemerintah pusat.

Pada 2010 DBHCHT yang diterima adalah Rp119 miliar, kemudian terus meningkat setiap tahun. Pada 2019 sudah mencapai Rp295,6 miliar.

"Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil tembakau di Pulau Lombok, tapi untuk semua daerah kota/kabupaten se-NTB," katanya.

Menurut dia, usaha tani tembakau yang memberikan efek positif bagi perekonomian warga Pulau Lombok juga memiliki banyak resiko yang harus selalu diwaspadai.

Beberapa resiko tersebut, di antaranya resiko produksi karena sangat peka dengan perubahan iklim (curah hujan), resiko harga karena berhadapan dengan pasar global, resiko pembiayaan karena membutuhkan modal yang besar, dan resiko kebijakan karena dianggap sebagai sumber banyak penyakit dan penyebab banyak kematian.

Untuk itu, kata Tajidan, salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi munculnya resiko adalah dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik.

"Harus ada saling mempercayai, saling membutuhkan, saling mempekuat dan saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan tembakau atau pabrik rokok, dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tegas," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/