NTB Masih Kesulitan Belanja dan Bayar Secara Digital

 

MATARAM-Provinsi NTB dinilai masih sangat kesulitan melakukan pembelanjaan dan pembayaran digital. Sebagian besar masih melakukan pembayaran dengan cash.

”Pengalaman saya beberapa hari lalu ke Mataram, kita tidak bisa bayar saat ketinggalan dompet di hotel. Mau tidak mau saya harus kembali ke hotel ambil dompet dan melakukan pembayaran tunai,” kata CEO Office Lead Avana Indonesia Devy Sofia pada media, Rabu (13/7).

Dikatakan, beberapa tenan yang didatangi saat berbelanja melakukan pembayaran cash. Sehingga dirinya yang selama ini di kota besar melakukan pembayaran dan belanja digital masih merasa kesulitan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarananya yang belum lengkap  dan memadai. Bisa juga transaksi digital ini belum menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

”Harapan kami semoga kedepannya sebaran cakupan bisnis digitalisasi ini tidak hanya di kota besar. Namun bisa juga merata di seperti di Lombok, Mataram, dan kota lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Fashion Enterpreneur Tasya Nur Medina mengatakan pengusaha harus sudah melek dengan digitalisasi ini. Jadi tidak kelabakan seperti saat awal pandemi tahun 2020 silam. Dimana, pada saat itu bisnis offline berkurang dan bisnis digital melejit dengan sangat pesatnya.

”Mulai adaptasi bisnis digitalisasi harus dilakukan, mengingat saat pandemi tidak bisa berjualan offline yang mengakibatkan toko offline banyak tutup,” ujarnya.

Banyak keuntungan yang didapatkan dengan pengembangan bisnis ke arah digitalisasi. Salah satunya jangkauan pasar yang lebih luas, sehingga pengembangan bisnis akan semakin terasa.

”UMKM harus bersiap mengembangkan bisnis digitalisasi ini,” imbuhnya. (nur)

teknologi

NTB Masih Kesulitan Belanja dan Bayar Secara Digital

Redaksi Jumat, 15 Juli 2022

RI-Jepang memperkuat kerja sama kembangkan kendaraan listrik

Indonesia dan Jepang terus menjalin kerja sama dalam upaya pengembangan industri otomotif, termasuk mendorong percepatan produksi kendaraan yang ramah lingkungan.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui sinergi antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian (Ministry of Economy, Trade and Industry/METI) Jepang.

“Mereka memberikan gambaran tentang pengembangan industri kendaraan listrik. Adapun yang kami bahas, antara lain mengenai kebijakan pengembangan industri otomotif kedua negara,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin RI Harjanto lewat keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, lanjutnya, tren dan aktivitas penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan baterai di dunia pada acara The 2nd Indonesia – Japan Automotive Dialogue di Bali.

Harjanto menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut guna saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai standardisasi dan regulasi teknis yang diimplementasikan di kedua negara. Salah satunya adalah pemanfaatan energi baru terbarukan (biofuel).

“Kami juga mendapatkan input dari mereka khususnya untuk implementasi B30. Misalnya, mereka memberikan masukan tentang bagaimana mendapatkan fuel yang berkualitas lebih baik. Contohnya, campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME)-nya itu ada proses lanjutan, sehingga akan menghasilkan proses hydrogenated vegetable oil,” ujarnya.

Bahkan, menurut Harjanto, kedua belah pihak membicarakan terkait perkembangan investasi dan insentif untuk pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, Indonesia - Jepang telah lama menjadi mitra strategis dalam menjalin kerja sama ekonomi.

Di sektor alat transportasi, Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia sampai dengan triwulan III tahun 2019, dengan nilai sebesar Rp7,46 Triliun.

Di sektor otomotif, Jepang juga adalah salah satu kisah sukses dari para investor yang ingin terus menanamkan modalnya di Tanah Air, di mana produsen otomotif jepang skala global telah menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

“Kami sampaikan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, yang bertujuan mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik. Kami jelaskan secara komprehensif kepada mereka, sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang jelas,” paparnya.

Harjanto menambahkan, guna menarik investor dalam pengembangan kendaraan listrik ini, Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pemberian insentif fiskal seperti tax holiday.

“Di antaranya kami fokus membidik investasi untuk pembuatan baterai, electric motor, dan power control unit, yang menjadi tiga komponen utamanya. Insentif tersebut diberikan sepanjang investasi mereka sekitar 50 juta dolar AS atau mereka melakukan proses industrialisasi di dalam negeri,” imbuhnya.

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

teknologi

RI-Jepang memperkuat kerja sama kembangkan kendaraan listrik

Berita Minggu, 15 Desember 2019

NTB siapkan teknologi digital perkuat layanan posyandu keluarga

Mataram - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemprov Nusa Tenggara Barat menyiapkan dukungan teknologi berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis daring untuk memperkuat pengembangan kegiatan posyandu keluarga.

"Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi posyandu, tapi juga menjelma sebagai bank data," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Gde Putu Aryadi di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, menu yang tersedia dalam aplikasi SIP nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan, baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.

"Saat ini kami tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di posyandu keluarga," ucapnya.

Ia menjelaskan, didalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Tetapi kata mantan Irbansus Inspektorat NTB ini, didalamnya terdapat 4 model data dan informasi tentang program kegiatan posyandu. Pertama, Posyandu KIA di antaranya mencakup Bina keluarga balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lain-lain. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini.

"Ketiga, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Keempat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan), bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya," kata Gde Aryadi.

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB, Panca Yuniati menjelaskan, beberapa hal terkait pembangunan posyandu keluarga, tengah disiapkan. Termasuk dukungan teknologi informasi.

Menurutnya, ada 4 strata posyandu di NTB saat ini. Berdasarkan data hingga Juli 2019 Jumlah posyandu diseluruh kabupaten/kota se- NTB sebanyak 7.286. Dari jumlah itu, kata dia, jika dikaitkan dengan 4 strata posyandu tersebut maka Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4%), Madya sebanyak 3.076 buah (42,2%), Purnama 3.421 (47,0%) dan Posyandu Mandiri sebanyak 471 (6,5%).

"Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap agar memenuhi persyaratan ditingkatkan menjadi posyandu keluarga," ujarnya.

Pejabat Bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno mengungkapkan, dari 3500 kader posyandu yang ada di NTB saat ini, sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian. Sebagai program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan balita.

Ia mengatakan, perluasan layanan posyandu membutuhkan stakeholder lain sebagai penyedia layanan posyandu dan tidak lagi dinas kesehatan semata. Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya posyandu keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program dinas kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam posyandu keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).

Karena itu, koordinasi dan sosialisasi diharapkan menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa. Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program posyandu keluarga.

"Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program posyandu keluarga. Selain dari sisi anggaran - dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam posyandu keluarga bagi warganya harus tersampaikan dengan baik," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/

NTB , pelayanan , pemerintahan , teknologi

NTB siapkan teknologi digital perkuat layanan posyandu keluarga

Berita Selasa, 22 Oktober 2019

Mataram menyiapkan insinerator olah sampah jadi listrik

Mataram - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berencana menyiapkan mesin insinerator untuk mengolah sampah menjadi energi listrik, bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari Pemerintah Taiwan.

"Beberapa kali, salah satu perusahaan dari Pemerintahan Taiwan sudah melakukan ekspose terbatas, dan tampaknya program tersebut cocok diterapkan di Kota Mataram," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura, di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, kerja sama dalam program pengelolaan sampah menggunakan mesin insinerator ini merupakan salah satu terobosan dan menjadi solusi penanganan sampah jangka panjang di Kota Mataram.

Pasalnya, berdasarkan ekspose yang dilakukan salah satu perusahaan dari Pemerintah Taiwan tersebut menyebutkan bahwa insinerator yang akan ditempatkan di Kota Mataram kapasitasnya pas dengan volume sampah setempat.

Insinerator yang ditawarkan tersebut memiliki kapasitasn 300-400 ton per hari dan bisa diolah menjadi tenaga listrik sebesar 6 megawatt per jam. Dengan demikian, ke depan Mataram bisa kekurangan sampah.

"Karena itulah, pemerintah kota serius ingin melakukan kerja sama dengan perusahaan dari Taiwan tersebut," katanya.

Pasalnya, harga satu unit mesin insinerator yang ditawarkan itu sekitar Rp400 miliar, dengan melihat anggaran daerah pemerintah kota tidak mampu membeli sendiri mesin tersebut kecuali ada subsidi dari pemerintah pusat.

Oleh karena itulah, pemerintah kota ingin menjajaki secara serius kerja sama dengan pengusaha asal Taiwan tersebut. Sementara, Kota Mataram siap memberikan "sharing" berupa penyiapan lahan.

"Mereka hanya butuh lahan sekitar 2 hektare, dan itu rencananya akan kita bebaskan di dekat lahan PLN agar listrik yang dihasilkan bisa terkoneksi langsung," katanya. (PN)

Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/79156/mataram-menyiapkan-insinerator-olah-sampah-jadi-listrik

tehnologi , teknologi

Mataram menyiapkan insinerator olah sampah jadi listrik

Berita Sabtu, 21 September 2019