Pemprov Papua Tengah-LAN Jain Kerja Sama Tingkatkan Kompetensi ASN

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalin kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk meningkatkan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan setempat.

Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik dalam siaran pers di Jayapura, Minggu, mengatakan sebanyak 40 ASN terpilih dari Provinsi Papua Tengah untuk menjadi peserta magang.

"Kerja sama dengan LAN itu merupakan salah satu upaya kami dalam meningkatkan kompetensi para ASN dimana pemilihannya sendiri melalui seleksi ketat," katanya.

Menurut Anwar program magang ini merupakan kebijakan dari penjabat gubernur yang bekerja sama dengan LAN RI sebagai penyelenggara pelaksanaan magang.

“Magang ini berlangsung kurang lebih 45 hari kerja dengan lokasi pertama di Kampus ASN Corporate University Lan Jakarta,  dilanjutkan dengan magang di instansi pusat, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPPKP),” ujarnya.

Selanjutnya magang di instansi daerah, yaitu Provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Tangerang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi, untuk itu diharapkan agar ada keseriusan dari para peserta magang.

"Kami berharap agar ASN yang ikut dapat menjadi pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah," katanya lagi.

Dia menambahkan sebagai wakil dari ASN Provinsi Papua Tengah pihaknya mengharapkan juga agar pegawai yang magang dapat kesehatan, serta sikap dan tingkah laku untuk menjaga nama baik daerah.

"Bagi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang stafnya mengikuti kegiatan magang ini agar dapat memberikan dukungan yang maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik telah dilakukan pelepasan kepada 40 ASN untuk magang di LAN yang bertempat aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (9/8).

Pemprov Papua Tengah-LAN Jain Kerja Sama Tingkatkan Kompetensi ASN

Redaksi Senin, 12 Agustus 2024

Kejagung Mitigasi Potensi Pelanggaran Tipilu di Pilkada NTB 2024

 

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB menyambangi kantor KPU dan Bawaslu NTB pada Kamis, 8 Agustus 2024.   Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan pencegahan berbagai kerawanan hukum dalam proses pelaksanaan Pilkada di NTB tahun 2024.

Kasi Penyelenggara Pemerintah pada Subdit Politik Kejaksaan Agung, Sutriyono yang didampingi oleh perwakilan Kejati NTB mengungkapkan perlunya sinergitas antara Kejaksaan dan Bawaslu untuk mencegah potensi kerawanan yang bakal terjadi di perhelatan Pilkada NTB 2024.

“Kita semua tentu ingin Pilkada ini berjalan dengan lancar, dan kalau bisa tanpa pelanggaran hukum, dan kunjungan kerja kami di sini untuk memotret kerawanan apa saja yang ada di NTB, agar bisa bersama memitigasi kerawanan tersebut dengan Bawaslu,” ungkap Sutriyono usai berkunjung ke kantor Bawaslu NTB.

Dari Bawaslu NTB, Sutriyono menyampaikan bahwa informasi bahwa salah satu potensi kerawanan pelanggaran hukum di Pilkada NTB yakni netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditegaskan Sutriyono bahwa siapapun yang digaji oleh negara dan dibuktikan dengan Surat Keputusan atau SK dari pemerintah, maka ia masuk dalam kualifikasi pejabat sebagai subjek hukum dalam undang-undang pemilihan.

“Seharusnya masuk, selama diatur undang-undang dan digaji oleh negara maka menjadi bagian dari pemerintah. Kita bisa mitigasi bersama soal netralitas nantinya dan menyamakan persepsi kembali di sentra Gakkumdu,” ungkap Sutriyono.

Diketahui kejaksaan juga termasuk dalam tim Sentra Gakumdu bersama Polri dan Bawaslu untuk menangani tindak pidana pemilu. Karena itu kunjungan kerja tersebut juga membahas mengenai sinergi antara Bawaslu dan Kejaksaan dalam pencegahan pelanggaran dalam berbagai metode, termasuk pertukaran informasi mengenai potensi-potensi pelanggaran pidana pemilihan.

Ditempat yang sama Ketua Bawaslu NTB, Itratif menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dari Kejaksaan Agung tersebut dan mengungkapkan sejumlah kerawanan pada tahapan Pilkada. Kerawanan tersebut seperti netralitas ASN, politik uang, politisasi SARA, serta kerawanan kamtibmas apabila berkaca pada Pemilu tahun 2024 lalu.

“Terutama netralitas ASN ya, karena Pilkada ini ada beberapa bakal calon dari kalangan pejabat publik. Kemarin juga sempat ada kepala sekolah yang ikut kampanye, dan ada beberapa kendala dalam menentukan kualifikasinya sebagai ASN dan pejabat negara,” ungkap Itratip.

Itratif juga menyampaikan ada dua hal yang membedakan tantangannya yaitu dari segi prosedur penanganan dan subjek hukum.  Subjek hukum yang diawasi pada saat Pilkada lebih sedikit dibanding Pemilu, karena peserta Pilkada tidak sebanyak saat Pemilu. Di sisi lain, perbedaan prosedur penanganan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) pada Pilkada tahun 2024 lebih singkat dibanding pada saat pemilu.

“Ini yang jadi tantangan, kalau di Pemilu kita punya waktu 14 hari untuk pembahasan dugaan pelanggaran, di Pilkada hanya 5 hari, apapun keputusannya langsung dilimpahkan ke kepolisian, tantangannya, bagaimana memenuhi semua alat bukti dalam waktu 5 hari agar Gakkumdu sepakat untuk lanjut ke penyidikan,” jelas Itratip.

Karena itu Itratip berharap sinergitas Bawaslu dengan kejaksaan dan polri di dalam sentra Gakkumdu dalam melakukan penegakkan hukum terkait tindak pidana Pilkada 2024 sangat penting terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemilihan yang bersih dan berintegritas.

Kejagung Mitigasi Potensi Pelanggaran Tipilu di Pilkada NTB 2024

Redaksi Sabtu, 10 Agustus 2024

Kemenkominfo-Pemuda Muhammadiyah Siap Bangun Generasi Emas Bebas Judi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sepakat untuk melakukan sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah untuk membangun generasi emas bebas dari praktik perjudian termasuk judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan pihaknya terbuka berkolaborasi dengan PP Pemuda Muhammadiyah terutama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, apalagi mengingat komunitas ini terhubung dengan jaringan 127 kampus Muhammadiyah yang kuat.

“Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan mendorong mereka untuk menolak segala bentuk perjudian,” kata Budi dalam keterangannya yang diterima, Kamis.

Hal itu disampaikan Budi saat bertemu perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah pada Rabu (7/8) di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.

Menanggapi ide tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A. Tawalla merasa langkah tersebut dapat diwujudkan dan perlu dilakukan agar Indonesia bisa memiliki generasi muda yang tidak lagi terjerat oleh bahaya perjudian online.

Ia menyepakati bahwa jaringan kampus Muhammadiyah di Indonesia mampu menjadi salah satu ujung tombak kampanye edukasi antijudi online kepada masyarakat luas.

“Mahasiswa dapat menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan Kampanye #StopJudiOnline dan mengajak masyarakat untuk menolak pinjol,” kata Dzulfikar.

Ia pun mengajak lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pencegahan hingga pemberantasan judi online agar nantinya Indonesia bisa memiliki penerus-penerus bangsa yang dapat diandalkan.

Tidak hanya itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online diharapkan mampu mengarahkan generasi muda untuk bisa mengambil peluang memanfaatkan infrastruktur digital menjadi inovasi dan solusi yang sifatnya positif dan produktif bagi masyarakat.

“Bersama kita bangun Generasi Emas yang bebas dari jeratan perjudian dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Mari lindungi masa depan bangsa!” tutupnya.

Kemenkominfo-Pemuda Muhammadiyah Siap Bangun Generasi Emas Bebas Judi

Redaksi Jumat, 09 Agustus 2024

BNPB Bangun Gudang Makanan di Papua, Atasi Kelaparan Karena Embun Upas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun gudang makanan di Sinak dan Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, untuk mengatasi ancaman kelaparan bagi masyarakat setempat yang dipicu oleh fenomena iklim embun upas.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, mengatakan total anggaran yang digunakan untuk membangun dua gudang cadangan makanan tersebut senilai lebih dari Rp82miliar menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Ia mengatakan untuk gudang makanan di Kecamatan Sinak sudah selesai dan sudah berisi cadangan bahan makanan yang saat ini siap didistribusikan kepada masyarakat dibantu personel TNI Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih.

Namun, Abdul menyebutkan untuk gudang di Kecamatan Agandugume masih dalam proses pembangunan karena sulitnya akses dan sempat ada gangguan konflik horisontal dari kelompok tertentu hingga pasukan TNI harus turun ke lapangan melakukan pengamanan.

"Gangguan itu sudah berhasil diselesaikan oleh TNI dan selagi gudang masih proses pembangunan, maka makanan dari gudang Sinak diangkut untuk didistribusikan ke masyarakat di Agandugume," katanya dalam siaran daring bertajuk disaster briefing BNPB.

Ia menjelaskan fenomena iklim embun upas merupakan ancaman serius yang hampir setiap tahun mengakibatkan warga masyarakat Sinak - Agandugume kekurangan makanan hingga menjadi ancaman kelaparan.

​​​​​Embun upas merupakan fenomena munculnya embun dingin atau salju beku pada medio Juli, Agustus hingga awal September ​​​​​​yang membekukan permukaan lahan. Hal ini sama seperti yang terjadi di wilayah pegunungan Dieng, Jawa Tengah.

Namun masalahnya, menurut dia, embun upas ini signifikan berdampak bagi masyarakat Puncak Papua karena telah membekukan hingga merusak hasil bumi, seperti umbi-umbian dan sejenisnya sebagai sumber makanan yang mereka tanam dan disimpan di tanah.

Data sejarah yang dihimpun BNPB dampak cuaca iklim yang melanda di Papua itu berlangsung mulai dari tahun 1997, 1998, 2015, 2018, 2019 dan 2022.

BNPB melaporkan jalur penerbangan udara dibuka tahun 2023 dari Timika ke Sinak, namun tidak semua pesawat bisa mendarat di Agandugume dengan waktu 40 menit -1 jam penerbangan atau bisa lebih karena landasan udara yang ada di sana belum memadai. Distribusi makanan​​​​​​ hanya bisa dilakukan pesawat jenis Caravan dari Timika ke Sinak dilanjutkan perjalanan darat selama dua hari ke Agandugume. ​​​

Berkaca dari kondisi tersebut maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BNPB, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, dan TNI, pada tahun 2023 berkomitmen kondisi kekurangan makanan tersebut tidak boleh terulang lagi tahun ini oleh masyarakat, dengan membangunkan gudang makanan.

BNPB Bangun Gudang Makanan di Papua, Atasi Kelaparan Karena Embun Upas

Redaksi Selasa, 06 Agustus 2024

Pemerintah Papua bagikan 5.000 Liter Minyak Tanah Gratis kepada Warga Jayapura

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membagikan 5.000 liter minyak tanah gratis kepada masyarakat pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bertempat di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Herman Bleskadit di Jayapura, Jumat, mengatakan pembagian minyak tanah gratis ini juga dalam rangka pencanangan HUT Republik Indonesia.

"Pemberian minyak tanah gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok," katanya.

Sementara itu Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan dengan menghadirkan minyak tanah ini juga merupakan salah satu bentuk partisipasi Pertamina dalam rangka memeriahkan HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Ini merupakan bentuk partisipasi kami dalam memeriahkan HUT Ke-79 RI di Provinsi Papua," katanya.

Menurut Edi, ini juga merupakan sinergi bersama dengan pemerintah guna menyukseskan dan menggelorakan perayaan HUT Ke-79 RI di Tanah Papua.

"Selain minyak tanah kami juga menghadirkan kompor gas dan tabung gas. Di mana setiap pembelian tabung bright gas 12 kg atau 5 kg mendapatkan kompor satu tungku,"ujarnya.

Dia menjelaskan harga tabung 5 kg yakni Rp400 ribu per tabung sudah dengan isinya, lalu tabung 12 kg dijual Rp615 ribu per tabung.

Pemerintah Papua bagikan 5.000 Liter Minyak Tanah Gratis kepada Warga Jayapura

Redaksi Minggu, 04 Agustus 2024

Badko HMI Bali Nusra Serukan Pilkada Damai di NTB

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung secara serentak di Indonesia, November 2024 ini. Salah satunya di NTB.

 

Di Bumi Gora, ada 10 kota dan kabupaten yang menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini. Ditambah Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Sejumlah bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota sudah bermunculan.

 

Ketua Umum Badko HMI Bali Nusa Tenggara (Nusra) Rahmat Jayadi Pratama mengatakan, pilkada serentak kali ini menjadi ajang adu gagasan, visi dan misinya dalam membangun NTB selanjutnya. Bukan sebaliknya, saling menjatuhkan antara satu sama lain.

 

"Pilkada serentak adalah ajang adu gagasan, bagaimana membangun NTB ke depannya," seru Rahmat, Selasa (30/7).

 

Dia meminta kepada masyarakat NTB agar sama-sama menjaga sikap dan saling menghargai perbedaan pilihan. ”Mari sama-sama menjaga sikap. Jangan saling hujat menghujat dan menjatuhkan lantaran mempertahankan ego, RAS dan suku masing-masing," kata dia.

 

Menurut dia, Pilkada ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat NTB. Karena dalam momentum ini masyarakat bisa memberikan hak demokrasi dalam menentukan pemimpin daerah yang ke depannya. ”Saya mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menciptakan Pilkada damai,” ajak Rahmat.

Badko HMI Bali Nusra Serukan Pilkada Damai di NTB

Redaksi Rabu, 31 Juli 2024

Polda NTB siapkan 800 personel pengamanan di Pilkada 2024

 

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyiapkan 800 personel untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Jumlah yang 800 ini dari Polda NTB sendiri. Nantinya masih bisa bertambah tergantung dari skala kebutuhan di lapangan," kata Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol. Rio Indra Lesmana di Mataram, Kamis.

Pola pengamanan, jelas dia, berbeda dengan giat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Kalau waktu Pilpres Pileg itu Polda NTB yang mengatur. Sekarang untuk Pilkada, pengaturan ada di masing-masing Polres," ujarnya.

Oleh karena itu, personel Polda NTB yang dikerahkan dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 bersifat dukungan operasional pengamanan.

"Jadi, pengerahan personel akan mengikuti situasi perkembangan di lapangan," ucap dia.

Sebagai bentuk dukungan pengamanan, lanjut dia, Polda NTB turut menyiagakan sarana pendukung keamanan. Baharkam Polri juga memberikan bantuan sarana untuk kelengkapan pengamanan di NTB.

"Bantuan itu ada mobil sebanyak 40 unit, alat taktis, senjata dan lainnya," kata Rio.

Perihal objek yang menjadi atensi pengamanan berupa barang, orang, dan tempat. Seluruhnya masuk dalam atensi agar situasi keamanan tetap terjaga.

"Seperti yang pernah disampaikan Pak Kapolda NTB, kompetisi ini (Pilkada) seperti olahraga, ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau kalah, ya terima dengan legowo," ujarnya.

Rio menambahkan bahwa pada pengamanan Pilkada serentak 2024 di NTB, Polres kabupaten/kota yang akan menentukan jumlah personel pengamanan tempat pemungutan suara (TPS).

"Begitu juga dengan daerah yang masuk kategori rawan gangguan, yang menentukan itu Polres sendiri, dan Polres sudah memetakan wilayahnya," kata Rio.

Sebagai bentuk kesiapan pengamanan, Polda NTB telah menggelar apel personel di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB pada Rabu (24/7). Hadir dalam kegiatan tersebut Kabaharkam Polri Komjen Pol. Mohamad Fadil Imran.

Polda NTB siapkan 800 personel pengamanan di Pilkada 2024

Redaksi Minggu, 28 Juli 2024