KPU NTB Terbitkan Aturan Pendaftaran Cagub-Cawagub Sesuai PKPU RI

 

Anggota KPU NTB Divisi Sosalisasi dan Partisipasi Masyarakat Agus Hilman saat konferensi pers di kantor KPU NTB , Senin . Foto: Helmy Akbar/detikBali.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Keputusan KPU NTB Nomor 66 Tahun 2024 terkait syarat minimal perolehan suara sah partai politik dan gabungan partai politik untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah NTB.

 

Anggota KPU NTB Divisi Sosalisasi dan Parmas Agus Hilman mengatakan syarat minimal perolehan suara sah partai maupun gabungan partai peserta pemilu untuk Pilkada NTB yakni 8,5 persen."Dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD NTB 2024, yaitu 262.378 suara sah," katanya, Senin .Berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD NTB pada Pemilu 2024 Nomor: 123/PL-01-9-BA/52/2024 terdapat 3.086.799 suara sah.

 

Menurut Hilman, Keputusan KPU NTB Nomor 66 Tahun 2024 menjadi rujukan partai maupun koalisi partai saat hendak mengusung calon gubernur NTB."Dengan keputusan ini, Keputusan KPU NTB Nomor 59 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," katanya.

Redaksi Selasa, 27 Agustus 2024
Polisi-TNI Tingkatkan Sinergisitas Ciptakan Kamtibmas Pilkada di Papua


Kepolisian Resor (Polres) Jayapura bersama TNI meningkatkan sinergisitas guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Pentingnya sinergi antara semua pihak, baik dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung,” kata Kepala Polres (Kapolres) Jayapura AKBP Umar Nasatekay saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Cartenz dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang digelar di lapangan Mapolres Jayapura, Sabtu.

Menurut Kapolres, tantangan keamanan pada Pilkada Serentak 2024 kali ini cukup kompleks, terutama dengan adanya potensi konflik di beberapa wilayah yang harus diantisipasi sejak dini.

“Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 ini adalah wujud kesiapsiagaan Polri dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan aman, lancar, dan damai,” ujarnya.

Dia mengharapkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini harus berpegang teguh pada netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan serta melakukan patroli rutin guna mencegah gangguan keamanan yang dapat menghambat jalannya Pilkada,” katanya.

Dia menambahkan Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 akan berlangsung hingga seluruh rangkaian Pilkada Serentak selesai, dengan fokus pada pengamanan seluruh tahapan mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Kapolres mengatakan apel ini merupakan langkah awal dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada 2024 di wilayah hukum Kabupaten Jayapura.

Redaksi Sabtu, 24 Agustus 2024
Pj Gubernur: Pilkada Damai NTB Bisa Jadi Contoh Terbaik untuk Indonesia

 

Polda NTB mengundang para pihak untuk membuat komitmen bersama guna menciptakan pilkada serentak yang damai. Mereka mengucapkan ikrar untuk sama-sama memiliki satu kesepakatan yaitu menciptakan proses Pilkada dengan baik, tanpa diwarnai konflik. Kegiatan tersebut berlangsung di Lombok Raya Mataram, Rabu, 21 Agustus 2024.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda NTB, Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Kakanwil Kemenkumham NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi kepemudaan, BEM se-Kota Mataram, dan lembaga swadaya masyarakat berjalan dengan lancar.

Dalam sambutannya Pj Gubernur Hassanudin, menyampaikan dirinya sangat percaya dengan harmoni dalam keberagamaan yang tercipta di NTB pelaksanaan Pilkada, NTB tahun 2024, dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan damai, dan bisa menjadi  barometer dan rolemodel secara Nasional.

Pelaksanaan Pilkada, kita harus menjadi barometer dan role model yang baik secara nasional di Indonesia, saya sangat yakin bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan baik, ujar Pj Gubernur NTB.

H. Hassanudin mengatakan, pihaknya mengimbau para pihak atau seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, tokoh lintas agama, dan pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan Pilkada untuk menjalankan komitmen tersebut demi kemajuan daerah.

Terima kasih yang hadir saat ini dalam rangka ikrar untuk menyiapkan, mendukung, melaksanakan, pilkada serentak di Bumi Gora dengan lancar, aman dan jujur serta adil. Mudah-mudahan pelaksanaan Pileg 2024 yang kemarin berjalan aman dan lancar bisa diteruskan pada saat pilkada serentak di NTB, kata Hassanudin.

Ia mengaku optimis bahwa NTB bisa memelihara harmoni dalam keragaman. Sebab itulah modal yang utama untuk membangun daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok mengatakan, pihaknya gembira sudah ada komitmen dari seluruh lapisan masyarakat untuk penyelenggaraan Pilkada secara aman dan damai. Dirinya juga berkomitmen selaku aparat Keamanan bersama TNI mengawal pilkada 2024 agar berjalan jujur, adil dan aman.

Setiap tahapan pemilihan kepala daerah, ada sesuatu komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk Penyelenggaran Pilkada secara serentak harus di laksanakan secara damai dan sejahtera secara khususnya. Kami selaku aparat kemanan bersama TNI mengawal, tegasnya.

Ia mengatakan, semua daerah dan semua TPS akan dianggap rawan agar pengamanan bisa lebih kuat. Dengan demikian oknum warga yang tak menyukai stabilitas keamanan sudah mulai berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan yang merugikan orang banyak.

Intel dan agen-agen baik Kepolisian dan TNI sudah mulai menempel orang-orang yang tidak menyukai keamanan itu. Sehingga diharapkan penyelenggaraan pemilu nanti berjalan dengan tertib aman dan lancar, kata Kapolda.

Ia menginginkan agar seluruh warga negara yang memiliki hak pilih di Pilkada bersuka cita datang ke TPS tanpa ada rasa was-was atau intimidasi dari kelompok tertentu. Jika itu terlaksana dengan baik, maka warga yang akan menggunakan hak pilihnya bisa optimal yaitu mencapai 90-95 persen.

Ada penambahan personil di titik rawan? Semua dianggap rawan. Jadi semua tak ada yang stay, ada yang berpatroli keliling. Tidak hanya duduk di TPS saja. Tetapi dari keamanan termasuk Ormas mendukung keamanan itu, kita ajak bersama demi kelancaran pemungutan suara, ujar Jenderal Bintang dua ini.

Kapolda mengatakan, semua peserta yang hadir seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas dan lainnya sudah memiliki kesepakatan dan komitmen untuk melaksanakan pilkada secara damai.

Sementara tidak ada untuk konflik horizontal, situasi aman dan damai. Contohnya pilpres aman lancar tidak ada masalah, katanya.

Redaksi
Sebegini WBP di NTB yang Berpotensi Jadi Pemilih di Pilkada 2024, Kakanwil Merespons

 



Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menyatakan Pilkada merupakan bentuk demokrasi yang diwujudkan melalui adanya hak pilih masyarakat, termasuk para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lapas maupun Rutan. Pernyataan tersebut dilontarkan Kakanwil Parlindungan sesuai Deklarasi Pilkada Damai Serentak 2024 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Rabu kemarin (21/8). Berdasarkan data Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, sampai saat ini WBP yang termasuk pemilih potensial berjumlah 4.274 orang.


Mereka bisa memilih pada pada pemilihan gubernur, sedangkan pemilih potensial pada pemilihan bupati berjumlah 1.837 WBP, dan pemilihan wali kota 363 WBP. Data tersebut merupakan rekapitulasi laporan Progres NIK dan KTP Elektronik oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB per 16 Agustus 2024 di sembilan lapas dan Rutan di Provinsi NTB. Namun, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan ditentukan oleh KPU.


“Kanwil Kemenkumham NTB terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk memastikan pemenuhan hak memilih bagi WBP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. WBP memiliki hak yang sama untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” kata Parlindungan.


Tak hanya menjaga sinergi dengan seluruh stakeholder guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024, tetapi Kanwil Kemenkumham NTB juga memastikan netralitas seluruh ASN.


Dengan fokus pada keadilan pemilu dan netralitas aparatur pemerintah, Parlindungan berharap pemilu 2024 menjadi bukti kemajuan bangsa dalam praktik demokrasi yang damai.


Redaksi Kamis, 22 Agustus 2024
Bangun Sinergitas Dengan Awak Media dan Sukseskan Pilkada 2024, KPU Lombok Barat Gelar Media Gathering


KPU Lombok Barat menggelar Media Gathering Tahapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam rangka menyukseskan Pilkada.


Kegiatan tersebut diikuti 24 wartawan dari media cetak, online, Televisi, dan elektronik, bertempat di Aula Kantor KPU Lombok Barat, Minggu, 18 Aguatus 2024.


Ketua Divisi dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Hamdi menyampaikan tujuan dari media gathering ini untuk menyukseskan Pilkada pada tanggal 27 November 2024.


"Kami ucapkan selamat datang teman-teman media, semoga selalu bersinergi dengan KPU Lombok Barat, "Kata Hamdi.


Ia menuturkan, peran media penting dalam menyukseskan Pilkada 2024, utamanya dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat.


Dengan berjalan dengan baik dan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan-kebijakannya terutama kepentingan publik tentunya penyelenggaraan ini tidak bisa lepas dari media. Salah satu aktor kunci dari keberhasilan pembangunan termasuk konteks demokrasi adalah salah satunya media.


Hamdi menambahkan, pilar demokrasi selain partai politik adalah media, sehingga teman teman punya posisi yang sangat urgent keterlibatannya dalam rangka mensukseskan Pilkada ini, serta dalam angka menyamakan persepsi.


Dikatakan Hamdi, setelah pendaftaran Pilkada akan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan itu dari luar pada tanggal 27 - 29 Agustus 2024 dan penetapannya pada tanggal 22 September 2024.


Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisioner KPU Lombok Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Riadi.  Ia menyampaikan mengenai tahapan-tahapan Pilkada 2024, salah satunya kampanye sesuai dengan PKPU No 15 dan 20 Tahun 2023.


"Satu sasaran tahapan penting dalam Pilkada itu adalah cek kesehatan dan dilakukan di RSUP Provinsi NTB," tegasnya.


Riadi menjelaskan untuk pendaftaran pasangan calon akan berlangsung pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Hingga saat ini belum ada perwakilan dari bakal pasangan calon yang berkomunikasi dengan KPU Lobar terkait pencalonan, setelah pendaftaran baru KPU akan mengetahui total pasangan calon Pilkada 2024.


"Sampai hari ini belum ada LO Paslon yang berkomunikasi terkait pencalonan ini Jadi kami masih berkomunikasi dengan partai politik untuk mensosialisasikan syara-syarat pencalonan," tutup Riadi.

Redaksi Rabu, 21 Agustus 2024
ASN NTB Diingatkan untuk Tetap Netral Menjelang Pendaftaran Pilkada 2024



Menjelang pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali diingatkan untuk menjaga netralitas. Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, menegaskan pentingnya netralitas ASN sebagai faktor kunci untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di NTB berjalan dengan aman, damai, dan lancar. 


“Secara khusus saya ingatkan dalam rangka persiapan Pilkada yang akan kita laksanakan, poin penting yang harus dijaga adalah netralitas ASN,” ujarnya, Senin (12/8/2024).


Hassanudin menekankan netralitas ASN adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ia mengingatkan agar ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diemban tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang ada.


Meskipun ASN memiliki hak untuk memilih, Hassanudin menegaskan keberpihakan politik ASN hanya boleh dilakukan di bilik suara saat pemilihan. "Saya segarkan ingatan ini kepada para ASN, mari kita laksanakan amanah ini dengan istikamah," tegasnya.


Hassanudin juga menyampaikan netralitas ASN di NTB sejauh ini terjaga dengan baik dan berharap agar hal ini tetap dipertahankan hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang. Ia berharap proses Pilkada di NTB dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada pelanggaran netralitas dari ASN.


Redaksi Minggu, 18 Agustus 2024
Paskibraka Putri Tetap Berjilbab Saat Bertugas di IKN

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Paskibraka putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru di Jakarta, Rabu.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku menyaksikan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN Rabu pagi.  

Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab  sebagaimana saat mereka mendaftar. 

Sebelumnya, sempat viral di kalangan masyarakat terkait dugaan pasukan Paskibraka 2024 putri yang beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa (14/8).

Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka putri 2024 yang berjilbab dalam momen pengukuhan tersebut.

Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya.

Redaksi Kamis, 15 Agustus 2024