BNPB Matangkan Konsep Penanganan Karhutla Terpadu di IKN


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) matangkan konsep penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terpadu untuk memperlancar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja bersama anggota Komisi VIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan konsep penanganan karhutla terpadu tersebut adalah program khusus yang ditugaskan Presiden RI 2024-2029 terpilih kepada BNPB untuk memperlancar segenap proses pembangunan IKN.

BNPB selaku penyelenggara anggaran untuk sektor kebencanaan itu ditargetkan dapat merampungkan konsep penanganan karhutla di IKN setidaknya pada Oktober 2024, sehingga bisa segera direalisasikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Suharyanto memaparkan dalam konsep yang sedang mereka siapkan tersebut antara lain membahas  upaya penguatan kemasyarakatan melalui pembentukan desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana, hingga kelengkapan logistik peralatan.

"Kami pun menindaklanjuti arahan presiden terpilih untuk pengendalian karhutla dengan mengintegrasikan keseluruhan sistem, alat, perangkat yang sudah ada saat ini oleh kementerian/lembaga dan OIKN," kata dia.

BNPB dalam perencanaannya juga akan segera memindahkan sebanyak 183 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon 1 dan 2 ke IKN.

Menurut dia, pemindahan pegawai itu dilakukan supaya garis koordinasi pengambilan keputusan operasi penanganan karhutla dan bencana alam lainnya bisa cepat dilakukan dan terawasi dengan optimal.

"Benar, penting untuk diketahui karhutla menjadi tantangan tersendiri di Kalimantan Timur yang menjadi daerah calon ibu kota negara nantinya, apalagi saat musim kering. Maka konsep kita adalah pencegahan bukan hanya penanganan (saat sudah terjadi karhutla)," kata dia.

Berdasarkan data inventaris yang dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada periode Januari--Juli tercatat jumlah sebaran titik panas di Kalimantan Timur mencapai 9.148 titik.

Titik panas tersebut mayoritas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, yang jika tidak ditangani maksimal berpotensi meluas ke wilayah lain, termasuk pusat pemerintahan IKN, seiring musim kering dengan terpaan angin kencang.

Untuk memitigasi potensi karhutla pada periode tersebut BNPB menabur sebanyak 111 ton NaCl dan 8 ton kalsium oksida (CaO) sebagai bahan semai dalam operasi modifikasi cuaca bersama dengan petugas dari BMKG.

BNPB juga mengerahkan empat helikopter untuk patroli dan penyiraman air dari udara atau water bombing ke Kalimantan Timur dan sebanyak 40 mesin pompa air beserta lima tandon air tambahan juga didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan kerja penyiraman darat pada areal lahan mineral dan gambut sehingga tidak mudah terbakar.

Redaksi Rabu, 04 September 2024
HLF-MSP 2024: RI Bahas Blended Finance-Ekonomi Biru



Delegasi Indonesia akan memaparkan beberapa hal terkait pembangunan berkelanjutan dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024. Beberapa topik yang akan dipaparkan di antaranya tips mendorong pembangunan tanpa bergantung APBN dan pengembangan ekonomi biru atau blue economy.


Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tips tersebut akan disampaikan dalam Thematic Session, South-South and Triangular Cooperation. Sesi tersebut akan dihelat pada hari ke-3 HLF-MSP 2024 pada Rabu, (3/9/2024).


"Ini akan menjadi salah satu topik dalam diskusi parallel besok, bahwa Indonesia akan terus mengedepankan bagaimana pembangunan suatu negara itu tidak hanya lewat kontribusi pemerintah, tapi juga partisipasi seluruh stakeholder termasuk nonpemerintah," kata Amalia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Senin, (2/9/2024).


Amalia berkata pembangunan yang dimaksud juga meliputi strategi pembiayaan yang tidak selalu mengandalkan APBN. Dia mengatakan pembangunan negara juga dapat melibatkan swasta melalui pembiayaan campuran/blended finance. Dia mengatakan blended finance ini juga bisa dipakai untuk membantu negara dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).


"Kami mengedepankan blended finance yang bisa menjadi aspek penting untuk mempercepat SDGs," kata dia.


Selain soal pembiayaan, Amalia mengatakan pada sesi yang sama Indonesia juga akan berbagai tentang ekonomi sirkular dan ekonomi biru. Soal ekonomi biru, kata dia, Indonesia menjadi salah satu yang terdepan di Asia Tenggara.


"Indonesia akan berbagi pengetahuan maupun pengalaman mengembangkan blue economy yang akan jadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," kata dia.

Redaksi Selasa, 03 September 2024
Dinas Ketahanan Pangan Gelar GPM di Enam Kecamatan

 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram menggelar gerakan pangan murah (GPM) di enam kecamatan. Kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke-31.


Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Lalu Jauhari melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Faesal Abdussamad menjelaskan, gerakan pangan murah digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke-31. Pelaksanaan GPM di enam kecamatan yakni, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranengara, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram dan halaman Kantor Lurah Babakan, Kecamatan Sandubaya. “Kita gelar di enam kecamatan dalam rangka HUT Kota Mataram,” kata Faesal dikonfirmasi pada Selasa, 20 Agustus 2024.


Dijelaskan, tujuan GPM adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar pada umumnya, sehingga membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga.


Faesal menegaskan, kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah menekan inflasi di Kota Mataram. Pihaknya memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. “Kegiatan ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.


Menurutnya, Kota Mataram sebagai daerah barometer inflasi memiliki wilayah yang peka atau sensitif dengan gejolak harga pangan, sehingga gerakan pasar murah menjadi solusi untuk menekan harga pangan.


Untuk mengoptimalkan pelaksanaan GPM dilibatkan 18 distributor dengan berbagai jenis produk pangan dijual, Bank Indonesia serta kelompok tani. Berbagai jenis bahan pangan yang memicu inflasi seperti, cabai rawit, telur, tomat, minyak goreng serta komoditas pangan lainnya disediakan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat.

Redaksi Senin, 02 September 2024
Bawaslu Papua Barat Lakukan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal dan komprehensif.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa pemetaan kerawanan merupakan langkah awal mengantisipasi pelanggaran dalam pemilihan calon kepala daerah serentak.

Elias menyebut ada empat dimensi pemetaan kerawanan yang mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, yaitu dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

"Dimensi sosial politik selama pelaksanaan pemilu di seluruh Tanah Papua relatif cukup tinggi," kata Elias.

Menurut dia, ada sejumlah potensi kerawanan meliputi penyalahgunaan dana hibah, ketiadaan pengawas tempat pemungutan suara (TPS), sengketa pemilu, kekerasan SARA, dan netralitas ASN/TNI/Polri.

Selain itu, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, pemilih tidak memenuhi syarat tetap terdaftar dalam DPT, perlengkapan pemungutan suara tidak sesuai dengan ketentuan, dan pemilihan suara ulang (PSU).

"Isu politisasi SARA pada Pemilu 2024 di Papua Barat cukup tinggi, termasuk politik uang sehingga perlu diantisipasi," kata dia.

Ia mengemukakan bahwa potensi kerawanan timbul pada tahapan perencanaan program dan anggaran, pembentukan pengawas ad hoc, pencalonan, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

Bawaslu juga mengidentifikasi sembilan isu kerawanan yang mencakup penyelenggara negara, pengawas pemilu, adjukasi dan keberatan, keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan kampanye.

"Isu rawan lainnya itu saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hak pemilih, dan partisipasi kelompok masyarakat," ujar Elias.

Sesuai dengan pemetaan isu yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan sejumlah langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko.

Langkah tersebut, lanjut dia, meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal, penguatan kapasitas pengawas pemilu, dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada seluruh masyarakat.

"Nanti akan ada patroli pengawasan, pembukaan posko pengaduan masyarakat, dan rutin mempublikasi hasil pengawasan setiap tahapan pemilu," ujar Elias.

Redaksi Sabtu, 31 Agustus 2024
Tiga Daerah di NTB Masuk Kategori Rawan Tinggi Pilkada 2024

 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk kategori rawan tinggi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Gumi Gora -sebutan NTB- rawan saat tahapan pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara.

Ketua Bawaslu NTB Itratip menyebut terdapat tiga daerah di provinsi tersebut yang rawan saat pilkada mendatang antara lain Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. "Kalau berdasarkan indeks kerawanan pemilihan, secara keseluruhan NTB masuk rawan sedang, tapi memang ada tiga kabupaten/kota yang masuk rawan tinggi," katanya saat di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (27/8/2024).

Menurut Itratip, ada empat indikator saat menentukan indeks kerawanan pemilu. Misalkan, aspek sosial politik yang diukur adalah keamanan. Selain itu, aspek yang dikaji adalah dimensi kontestasi dan partisipasi pemilu.

Itratip berpendapat Lombok Tengah, Bima, dan Kota Bima masuk kategori rawan tinggi lantaran terdapat masalah terkait netralitas ASN dan keamanan selama penyelenggaraan pilkada.

Bawaslu NTB dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Itratip melanjutkan, berkomitmen untuk mendukung penuh penegakan kode etik netralitas ASN menjelang Pilkada 2024.

"Pj Gub dan Bawaslu sepakat untuk mendukung penuh upaya menegakkan pelanggaran dugaan kode etik netralitas," ungkap Itratip.

Pendaftaran Pilgub NTB akan mulai dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Tercatat calon gubernur-wakil gubernur NTB yakni Zulkieflimansyah dan Suhaili, Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin, serta Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti.

Redaksi Kamis, 29 Agustus 2024
RSUD Provinsi NTB Siap Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Balon Pilkada 2024

 


Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh bakal calon (Balon) kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2024. Untuk memastikan pelayanan optimal, RSUD Provinsi NTB menyiapkan 32 tim medis yang terdiri dari dokter spesialis dan tenaga kesehatan profesional lainnya.


Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, yang akrab disapa Dokter Jack, mengungkapkan pemeriksaan kesehatan akan dimulai, Rabu 28 Agustus hingga 2 September 2024.


"Kami sudah siap melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi para bakal calon kepala daerah. Hari ini, beberapa calon sudah mulai mendaftar untuk menjalani pemeriksaan, sementara yang lainnya masih menunggu jadwal yang tentatif," ujar Dokter Jack kepada RRI, Selasa (27/8/2024).


Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan kondisi fisik dan mental para calon dalam keadaan prima. Beberapa pemeriksaan tersebut antara lain tes kesehatan jiwa, jantung, mata, serta pemeriksaan fisik lengkap lainnya.


"Untuk menjamin kualitas dan kelancaran proses pemeriksaan, kami telah menyiapkan 32 tim medis yang kompeten di bidangnya masing-masing," imbuhnya.


Dokter Jack juga menyampaikan koordinasi dengan KPU berjalan dengan baik, dan pihaknya meminta agar daftar nama bakal calon yang akan diperiksa dapat diserahkan sehari sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan persiapan dan memastikan proses pemeriksaan berjalan efisien.


"Kami siap memberikan kontribusi maksimal dalam proses demokrasi ini melalui pelayanan kesehatan yang profesional dan terpercaya," tegas Dokter Jack.

Redaksi Rabu, 28 Agustus 2024
Polda Papua Barat kerahkan 888 personel amankan Pilkada di Papua Barat Daya

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menerjunkan 888 personel pada Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Kepala Polda Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, di Sorong, Senin, menjelaskan pada Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 melibatkan 1.789 personel yang akan dibagi ke dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat sebanyak 829 personel dan Papua Barat Daya 888 personel.

"Operasi ini berlangsung pada 27 Agustus 2024 hingga 7 Februari 2025 atau selama 151 hari," jelas dia saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 di halaman Kantor Wali Kota Sorong.

Dia mengakui bahwa proses pengamanan Pilkada 2024 memiliki tantangan tersendiri, khususnya di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Sistem kekerabatan masyarakat sangat dekat dan kuat antara pemilih dan yang dipilih, kemudian kondisi geografis di dua provinsi ini sangat unik mulai dari pegunungan, pesisir dan wilayah pedalaman dengan infrastruktur dan telekomunikasi yang terbatas.

Karena itu, dia menekankan hal penting kepada seluruh personel sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, yakni tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan berkat.

"Selain itu, setiap personel harus meningkatkan profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan," ujar dia.

Selain itu juga perlu meningkatkan sinergisitas dan solidaritas antara personel dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait.

"Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapan baik personel maupun peralatan untuk mendukung pengamanan di lapangan," kata dia.

Dia meminta kepada personel agar dalam menyelesaikan persoalan di lapangan harus mengedepankan sisi humanis dengan mengajak seluruh elemen untuk bersama menjaga kondusifitas Pilkada di Papua Barat dan Papua Barat Daya aman dan lancar.

Kasatgaswil Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024 Papua Barat Daya, Kombes Pol Budy Utomo, mengatakan secara geografis memang ada beberapa wilayah di Papua Barat Daya yang perlu diantisipasi seperti wilayah kepulauan dan Kabupaten Maybrat.

"Kalau Maybrat sampai saat ini memang masih ada gerakan dari kelompok separatis sehingga nanti akan ada penambalan pasukan di wilayah itu baik itu dari TNI, Satgas Tindak dari Brimob," kata dia.

Mekanisme pembagian personel keenam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya bersifat rayonisasi dengan menyesuaikan dengan kegiatan kerawanan pada saat kampanye oleh pasangan calon kepala daerah.

"Tentunya kita akan penambahan personel ke kabupaten dan kota untuk mengamankan seluruh proses dan tahapan Pilkada 2024," ujar dia.

Redaksi Selasa, 27 Agustus 2024