Wujudkan Swasembada Pangan 2027, Zulhas akan Optimalkan Sumber Daya Alam

 

TARGET pemerintah menuju swasembada pangan 2027 terus dipersiapkan. Optimalisasi sumber daya alam dan distribusi pupuk subsidi yang selama ini melibatkan banyak pihak akan dipangkas.

Tidak hanya itu, pembenahan irigasi juga dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Sehingga sawah yang sebelumnya hanya satu kali panen, bertambah hingga 2 atau 3 kali panen. 

"Kita akan cetak sawah Baru, Pak Menteri Pertanian lagi di Merauke dan tahun depan mudah-mudahan selesai 150 ribu yang baru di sana, belum di daerah yang lain. Oleh karena itu, 2028, insya Allah kita tidak impor beras lagi karena di 2027 sudah swasembada pangan. Dan tahun depan kita usahakan untuk tidak impor beras, kalaupun impor sedikit," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, Jumat (22/11).

Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik untuk petani. Saat ini, lanjutnya, harga jual gabah dalam posisi tinggi, yakni Rp6.000.

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian saat ini mengalami penurunan,  karena makin berkurang anak muda yang jadi petani dan keterbatasan lahan.

"Kita akan kembalikan masa kejayaan sektor pertanian yang dulu pernah dicapai, karena itu perlu peran anak-anak muda untuk berkarya di bidang ini. Mohon do'a dan dukungan dari Pemuda Muhammadiyah," katanya penuh semangat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A.Tawalla menyampaikan telah ada komitmen bersama untuk membantu semua program-program pemerintah. Pihaknya, akan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya maupun madal-modal sosial yang dimiliki kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia.

"Seperti yang disampaikan Pak Zulhas fokus ke depan Presiden Prabowo Subianto adalah program Swasembada pangan dan ini ditunjukkan dengan nilai tukar hasil pertanian serta perkebunan di atas rata-rata. Semoga ini menjadi stimulan untuk memancing teman-teman Pemuda Muhammadiyah untuk turut aktif terlibat," ucap Dzulfikar yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dzulfikar menerangkan, hal kongkret lain yang sudah dilakukan Pemuda Muhammadiyah di Sumatra Barat yang mendapat kelola hutan kemasyarakatan seluas 4.000 hektare. Saat ini, pihaknya tengah mencari pola lanjutan untuk dapat memaksimalkan lahan tersebut supaya produktif.

"Yang paling memungkinkan kalau sepanjang Sumatera adalah tanaman kopi," pungkas Dzulfikar.

Wujudkan Swasembada Pangan 2027, Zulhas akan Optimalkan Sumber Daya Alam

Redaksi Sabtu, 30 November 2024

KPU Lobar Ingatkan Masyarakat, Hasil Hitung Cepat Tak Menjadi Acuan Penuh

 

KPU Lombok Barat (Lobar) mengingatkan masyarakat tak menjadikan hasil hitung cepat sebagai acuan penuh pada proses perhitungan hasil pemungutan suara Pilkada yang berlangsung Rabu, 27 November 2024.  Di mana ada dua lembaga survei yang mendaftar untuk hitung cepat atau quick count hasil pencoblosan Pilkada di Lobar, yakni Puspoll dan Konsultan Citra Indonesia (KCI).

“Ketika mereka daftar ke kita (KPU Lobar, Red) kemarin, kita lebih mengatensi terkait aspek administrasinya. Kalau berapa sampel yang akan dipakai untuk quick count kemarin belum kami terima,” terang Kordiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Lobar, Hamdi saat dikonfirmasi di gudang logistik KPU Lobar, Kamis, 28 November 2024.

Pihaknya pun mengaku sudah mencoba melakukan verifikasi terkait kredibilitas kedua lembaga survei tersebut. Untuk memastikan mereka tidak terafiliasi pada pasangan calon tertentu.”Itu sudah kami verifikasi, terutama soal administrasi kedua lembaga survei dan quick count ini. Terutama juga mengenai reputasi dan kredibilitasnya,” beber dia.

Dirinya menuturkan kedua lembaga survei tersebut sudah mendaftarkan diri ke KPU Lobar, sejak 30 hari sebelum pencoblosan serta diakuinya juga tak ada pemilih di luar kedua lembaga survei tersebut yang mengajukan pendaftaran untuk quick count di KPU Lobar.

Hamdi pun berpesan kepada masyarakat, agar tidak menjadikan hasil hitung cepat atau quick count sebagai acuan terkait hasil akhir penghitungan suara. Agar tak menimbulkan gejolak dan gesekan, di tengah masyarakat, terutama yang menjadi tim pemenangan calon. Sebab potensi perubahan hasil penghitungan tentu akan berubah-ubah.

“Quick count ini adalah bukan rilis resmi dari KPU. Kalau dari KPU nanti berdasarkan hasil rekapitulasi, karena ada prosesnya, mulai dari tingkat kecamatan, sampai kabupaten,” pesannya. Karena rilis resmi mengenai kemenangan Pilkada ini tentu hanya berwenang dikeluarkan oleh KPU. “Di luar dari itu (KPU, red) termasuk lembaga quick count, itu bukan menjadi acuan resmi,” tegasnya.

Di mana untuk Puspoll sendiri diterangkan Hamdi, itu mendaftar untuk melakukan quick count terhadap Pilbup Lobar dan Pilgub NTB. Sedangkan KCI, hanya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saja.

KPU Lobar Ingatkan Masyarakat, Hasil Hitung Cepat Tak Menjadi Acuan Penuh

Redaksi Jumat, 29 November 2024

Kapolda NTB Bersama Forkopimda Tinjau Kesiapan Aplikasi SOT Presisi Polri untuk Pengamanan Pilkada 2024

 

Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan proses pemungutan serta penghitungan suara Pilkada serentak 2024, Rabu (27/11/2024), Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K. bersama Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, melaksanakan pengecekan aplikasi Sistem Operasi Terpadu (SOT) Presisi Polridi Ruang Presisi Polda NTB.

Aplikasi SOT Presisi Polri dirancang untuk memantau situasi keamanan secara real-time, serta mengawasi personel yang bertugas dalam pengamanan Pilkada. Teknologi ini memberikan akses langsung ke data lapangan, seperti laporan kejadian, lokasi personel, hingga potensi kerawanan di berbagai wilayah hukum Polda NTB.

Kapolda NTB menjelaskan jika aplikasi tersebut bagian inovasi Polri, dalam mendukung pengamanan Pilkada yang efektif dan efisien.

“Melalui SOT, kami dapat memonitor pergerakan dan kesiapan seluruh personel secara digital. Ini memastikan pengamanan berjalan sesuai rencana, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ungkapnya.

PJ Gubernur NTB juga memberikan apresiasi atas langkah proaktif tersebut.

“Pemanfaatan teknologi seperti SOT tidak hanya mempermudah koordinasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam proses pengamanan Pilkada. Ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dan Polri, dalam menjaga demokrasi yang damai,” ujatnya.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi NTB juga Danrem 162/WB menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, dalam menghadapi potensi dinamika Pilkada. Dengan aplikasi SOT Presisi Polri itu, Forkopimda NTB dapat memberikan respons cepat terhadap insiden, sekaligus meminimalisir potensi konflik di lapangan.

Pengecekan aplikasi SOT berlangsung lancar, diakhiri dengan simulasi penggunaan sistem yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda. Polri bersama pemerintah daerah optimistis, jika penggunaan teknologi canggih itu akan membawa Pilkada Serentak 2024 di NTB berjalan aman, tertib, dan sukses.

Kapolda NTB Bersama Forkopimda Tinjau Kesiapan Aplikasi SOT Presisi Polri untuk Pengamanan Pilkada 2024

Redaksi Kamis, 28 November 2024

Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dengan PM Keir Starmer

 

PERTEMUAN bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, tengah pekan lalu, mempertegas kemitraan lebih dalam kedua negara untuk tahun-tahun mendatang. Hal itu terlihat dari kesepakatan kedua pemimpin, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bilateral yang lebih seimbang. 

Salah satu contoh konkretnya adalah dukungan Inggris untuk pengembangan kapal kelas atas bagi sektor perikanan Indonesia, kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Dukungan itu membuka peluang besar bagi Indonesia, untuk mengadopsi teknologi dan metode baru dari Inggris, yang dikenal memiliki keunggulan di sektor ini.

Pada sektor pertahanan, rencana pengembangan kapal fregat atau kapal militer, menjadi bukti nyata peningkatan hubungan strategis. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan militer Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang alih teknologi dan pengembangan industri pertahanan nasional.

Di sisi lain, kesepakatan kedua negara untuk mengatasi tantangan perubahan iklim patut diapresiasi. Kesepakatan ini mendukung Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih, sekaligus memberikan contoh bagi dunia, tentang pentingnya kolaborasi internasional dalam menjaga lingkungan.

Dampak dari kesepakatan ini jelas positif bagi kedua negara. Bagi Indonesia, kemitraan ini membuka jalan modernisasi di berbagai sektor, sementara Inggris mendapatkan mitra strategis di kawasan Asia Tenggara yang potensinya terus berkembang.

Pertemuan ini tentunya menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral yang lebih solid, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan. Sekian Komentar, selamat pagi.

internasional

Pertemuan Bilateral Presiden Prabowo dengan PM Keir Starmer

Redaksi Selasa, 26 November 2024

Warga NTB Diimbau Jaga Ketertiban Selama Masa Tenang

 

Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing-masing selama masa tenang Pilkada serentak 2024. Imbauan ini bertujuan memastikan proses Pilkada berlangsung damai dan kondusif, sesuai harapan bersama.

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, menyatakan hingga saat ini seluruh tahapan Pilkada di NTB berjalan dengan baik. Ia berharap situasi yang kondusif dapat terus terjaga hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang.

"Alhamdulillah sampai saat ini Pilkada NTB berjalan sesuai tahapan. Harapan kita kedepan semua berjalan lancar dan bisa terwujud pemilu damai sesuai harapan kita semua," ujar Hassanudin, Jumat (22/11/2024).

Penjabat Gubernur menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam menjaga suasana damai selama masa tenang yang dimulai pada 24 November hingga 26 November 2024. Ia mengingatkan agar para kontestan dan pendukung masing-masing bersikap bijak, sehingga suasana tetap kondusif menjelang hari pencoblosan.

“Saya berharap semua kontestan dan pendukung menyikapi hal ini secara bijak dan mempersiapkan diri untuk Pilkada serentak tanggal 27. Mari kita bergembira dan bersukacita dalam pesta demokrasi yang kita impikan bersama,” tegasnya.

Hassanudin juga meminta dukungan media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas. Ia berharap Pilkada 2024 dapat melahirkan pemimpin terbaik yang mampu melanjutkan pembangunan di NTB menuju kemajuan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Pilkada yang damai. Bersama-sama kita ciptakan suasana pesta demokrasi yang menyenangkan sehingga NTB semakin maju, baik, dan sukses,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi NTB optimistis bahwa dengan kerja sama semua pihak, pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

politik

Warga NTB Diimbau Jaga Ketertiban Selama Masa Tenang

Redaksi Senin, 25 November 2024

Mendes PDT Alokasikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa khusus ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Yandri di Serang, Provinsi Banten, Minggu, menjelaskan 20 persen dari total dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp16 triliun.

"Untuk anggaran dana desa nya berbeda-beda ada yang Rp1 miliar lebih, ada yang di bawah Rp1 miliar. Tapi totalnya itu kira-kira Rp71 triliun untuk di tahun 2025 dan 20 persennya itu untuk ketahanan pangan," katanya.

Agar dana desa tersebut dapat dikelola dengan baik, ia mengaku telah melakukan kerja sama dengan pihak terkait, di antaranya TNI/Polri, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan Kehutanan dan Perikanan untuk kemajuan desa di Indonesia.

"Pokoknya kita kolaborasi karena untuk mewujudkan ini semua tidak bisa sendirian. Dan bagaimana dana-dana yang masuk ke desa itu kita komunikasikan dengan baik, kita kelola dengan baik untuk kemajuan di desa tersebut," katanya.

Dengan anggaran ini, ia berharap, setiap desa dapat swasembada pangan. Dengan begitu, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi, yang mana sebagian besar berasal dari desa.

"Uang ketahanan pangan itu tidak sekali pakai dan langsung habis. Jadi bisa untuk diputar kembali, melalui pengembangan potensi yang ada di desa sehingga ekonomi terus tumbuh," katanya.

Yadri juga berharap pada 2025 sebanyak 75.000 desa di Indonesia dapat lebih fokus kepada produktivitas bukan lagi kepada infrastruktur.

"Saya minta 2025 itu lebih fokus kepada produktivitas bukan lagi infrastrukturnya. Jadi produksinya mungkin nanam cabai, nanam tomat, atau budi daya ikan yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes)," katanya.

Mendes PDT Alokasikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Redaksi

Pengusulan RUU Perampasan Aset Bukti Serius Lawan Korupsi

Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengemukakan pengusulan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di urutan ke-5 dari 40 usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 merupakan bukti serius pemerintah melawan korupsi.

"Menempatkan RUU Perampasan Aset di posisi lima besar menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memahami urgensi instrumen ini dalam memberantas korupsi. Ini bukan hanya simbolis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum kita," ujar Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, ia memberikan apresiasi atas langkah pemerintah tersebut sebagai sinyal kuat pemberantasan korupsi secara sistematis.

Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan elemen krusial untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pidana panjang.

Model tersebut, yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), kata dia, telah terbukti efektif di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Menurutnya, Indonesia harus segera mengadopsi mekanisme itu untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan para koruptor.

Dengan regulasi yang jelas, negara pun bisa mengambil kembali kekayaan publik yang telah diselewengkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Sebelumnya, pada Senin (18/11), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan telah menempatkan usulan RUU Perampasan Aset di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029.

Supratman mengatakan pemerintah yang lalu juga telah mengusulkan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode sebelumnya, namun pembahasan itu terganjal dinamika politik hingga akhirnya tidak tuntas di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kini, pemerintah kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas agar RUU tersebut dapat dibahas hingga akhirnya bisa disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang (UU) oleh DPR.

Hardjuno memandang pengusulan ulang RUU itu sebagai bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak gentar menghadapi tantangan politik yang sebelumnya menggagalkan pembahasan RUU tersebut di periode lalu.

"Keberanian ini patut diapresiasi. Ini bukan sekadar janji, tetapi bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo dalam memberikan efek jera bagi koruptor," katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa regulasi seperti RUU Perampasan Aset bukan hanya soal pengembalian aset, tetapi juga tentang memperkuat supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan dorongan politik yang kuat, dirinya meyakini RUU tersebut akan segera disahkan menjadi UU.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya implementasi yang hati-hati agar regulasi tersebut tidak disalahgunakan, seperti halnya penerapan prinsip kehati-hatian di Inggris.

Untuk itu, ia berpendapat RUU Perampasan Aset harus diterapkan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Hardjuno pun berharap DPR dapat menunjukkan komitmen yang sama dengan pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

"DPR harus sejalan dengan visi pemerintah. Jangan biarkan kesempatan ini terbuang lagi seperti periode sebelumnya," tutur Hardjuno.

Pengusulan RUU Perampasan Aset Bukti Serius Lawan Korupsi

Redaksi Minggu, 24 November 2024