Tembolak News

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan menjaga persatuan Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengapresiasi peranan Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi signifikan dengan mendirikan sejumlah fasilitas untuk rakyat.

“Jadi memang peran Muhammadiyah saya kira sangat tepat. Muhammadiyah kalau tidak salah hitungan terakhir memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan di luar negeri,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (04/12/2024).

Presiden Prabowo menguraikan peranan Muhammadiyah dalam mencetak banyak tokoh besar bangsa. Mulai dari Presiden Soekarno yang pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, hingga Jenderal Soedirman, Panglima Besar TNI pertama yang juga merupakan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto.

“Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta Tanah Air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari konflik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Kepala Negara menyoroti sejumlah konflik di berbagai wilayah dunia yang menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah anugerah yang harus dijaga.

“Apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, memberi peringatan kepada kita agar kita waspada, agar kita bersyukur. Kita harus bersyukur negara kita hari ini kita tidak dibom. Hari ini Masjid Istiqlal masih berdiri, hari ini Universitas Muhammadiyah masih utuh, pabrik-pabrik kita tidak di rusak,” katanya.

Di samping itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tantangan besar juga dihadapi Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Meski demikian, Kepala Negara yakin dan optimistis bahwa tantangan tersebut dapat terlewati dengan tetap waspada dan melakukan langkah hilirisasi mineral.

“Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah, kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar supaya kita punya nilai, nilai tambah bisa dipakai untuk menyejahterahkan rakyat kita. Jadi kita harus siap menghadapi,” tambahnya.

Menutup pidatonya, Presiden kembali menyampaikan terima kasih atas peranan Muhammadiyah dalam menjaga kebersamaan dan persatuan. Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk terus mempererat sinergi antarelemen bangsa demi kemajuan Indonesia di tengah keberagaman yang ada.

“Mari kita bersama-sama dengan semua komponen lain, semua organisasi lain. Banyak perbedaan, tapi carilah titik-titik persamaan untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Selamat Milad Ke-112 kepada Muhammadiyah. Berbaktilah terus kepada bangsa, rakyat, umat. Teruskan apa yang sudah saudara-saudara laksanakan dan saudara-saudara buktikan,” tutupnya. (BPMI Setpres/DNS)

prabowo

Presiden Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa

Redaksi Minggu, 08 Desember 2024

PARTISIPASI pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) merupakan napas dalam demokrasi. Tanpa itu demokrasi sulit berkembang. Partisipasi pemilih adalah elemen esensial yang memampukan pemerintahan rakyat untuk hidup, berjalan, bahkan berlari kencang.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tebal legitimasi terhadap hasil pemilihan. Calon kepala daerah yang keluar sebagai pemenang benar-benar figur yang diminati dan dipercayai oleh mayoritas warga, bukan hanya oleh segelintir orang.

Dengan filosofi yang sama, maka semakin rendah tingkat partisipasi akan berdampak pula pada lemahnya legitimasi terhadap hasil pemilihan. Dampaknya tentu menjadi tidak baik karena program-program yang ditelurkan kepala daerah kurang mendapat sambutan dari masyarakat.

Jika rakyat apatis dan merasa tidak perlu terlibat dalam program pemerintah, tentu bisa menghambat kemajuan daerah itu sendiri. Pada ujungnya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat akan menjadi tersakiti.

Kekhawatiran inilah yang tengah menghantui Indonesia lantaran tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2024 yang anjlok. Keikutsertaan masyarakat kali ini rata-rata secara nasional cuma 68%. Bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang selalu di atas 70%.

Partisipasi di pilkada kali ini bahkan jauh di bawah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 yang digelar pada Februari lalu. Ketika itu, partisipasi pemilih pada pileg dan pilpres tercatat di atas 81%.

Kondisi Jakarta yang menjadi barometer demokrasi di Tanah Air lebih memprihatinkan lagi. KPUD mendapati angka partisipasi di DKI Jakarta hanya 58%. Angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 itu menurun drastis jika dibandingkan dengan saat Pilkada 2017 yang mencapai di atas 70%.

Sulit untuk membantah bahwa telah terjadi penurunan minat dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi di Jakarta. Tentunya penurunan minat dan kepercayaan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan hal-hal yang bersifat kompleks.

Namun, ada satu pembeda yang absen dalam gelaran pilkada kali ini di Jakarta, yakni faktor calon kepala daerah yang benar-benar memiliki pendukung fanatik. Bukan tidak mungkin, itulah yang menjadi penyebab penurunan angka partisipasi.

Tujuh tahun silam, ada sosok petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikenal mampu membuat pelayanan administrasi di DKI yang selama ini dikenal lelet menjadi lebih cepat. Ada juga sosok Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang menawarkan gagasan baru.

Meski sempat memicu polarisasi di masyarakat, harus diakui Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat masyarakat yang selama ini kurang antusias menunaikan hak pilih menjadi tergerak untuk berbondong-bondong memenuhi tempat pemungutan suara (TPS).

Atmosfer itulah yang tidak ada dalam kenduri demokrasi di Jakarta kali ini. Bahkan bayang-bayang calon tunggal sempat muncul kalau saja Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghapus ambang batas pencalonan dalam pilkada.

Semua pihak terutama partai politik harus memetik pelajaran dari peristiwa ini. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan butuh calon kepala daerah yang menarik dan bukan sekadar penebar gimik. Ibarat menu, haruslah disajikan yang berkualitas premium lagi bergizi.

Partai politik dituntut mampu membidani kelahiran calon kepala daerah yang kompeten dalam menuntaskan beragam persoalan krusial seperti banjir dan kemacetan, juga penyediaan moda transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

Di luar persoalan figur, tentu ada banyak faktor yang perlu dievaluasi untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih. Rentang waktu yang terlalu berdekatan dengan Pilpres-Pileg 2024 bukan tidak mungkin menjadikan rakyat jenuh untuk mengikuti pilkada.

Kemudian, masa kampanye pilkada yang kurang bagi para kandidat dalam merebut hati rakyat. Sosialisasi oleh KPU selaku pihak penyelenggara pilkada juga tidak boleh luput dari evaluasi. Apalagi, anggaran sosialisasinya tidak sedikit. Semua harus diperbaiki demi menjaga mutu pilkada dan sehatnya demokrasi kita.

politik

Menjaga Mutu Pilkada

Redaksi Sabtu, 07 Desember 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga menyampaikan apresiasi tinggi kepada satuan keamanan TNI-Polri serta masyarakat atas peran aktif dalam menjaga kondusivitas tahapan Pilkada Serentak 2024 di Lingga. Mulai dari tahapan kampanye hingga pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pelaksanaan berlangsung aman dan damai.

Komisioner Bawaslu Lingga, Zamroni, mengatakan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada.

“Kami sangat mengapresiasi peran TNI-Polri yang bekerja keras mengawal setiap tahapan Pilkada dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif menjaga ketertiban dan kedamaian, sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Zamroni, Senin (2/12/2024).

Ia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, turut memperkuat stabilitas selama berlangsungnya pesta demokrasi.

Zamroni juga mengingatkan pentingnya masyarakat tetap menjaga semangat kebersamaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.

"Dengan kerja sama yang baik, kami berharap suasana kondusif ini terus terjaga hingga tahapan akhir Pilkada. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis,” jelasnya.

Pihak Bawaslu Lingga juga menyatakan bahwa keberhasilan menjaga kedamaian selama Pilkada ini menjadi contoh positif untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ke depan, Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.

Dengan apresiasi yang diberikan kepada semua pihak, Bawaslu Lingga berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Lingga tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.

Bawaslu Apresiasi TNI-Polri, Masyarakat Jaga Pilkada Damai

Redaksi Jumat, 06 Desember 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengatakan dua TPS yang direkomendasikan untuk melakukan PSU, masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Hilman mengatakan alasan KPU NTB menolak melakukan PSU lantaran tidak memenuhi persyaratan berdasarkan kajian hukum.

"Berbeda PSU pada saat Pemilu dan Pilkada, kalau PSU saat Pemilu wajib hukumnya KPU menjalankan saran Bawaslu sementara pada Pilkada, KPU melakukan kajian hukum terlebih dahulu," kata Hilman, Rabu (4/12/2024).

Hilman mengatakan alasan Bawaslu merekomendasikan KPU untuk melakukan PSU lantaran disalah satu TPS di Lombok Tengah, terdapat satu orang pemilih yang mencoblos dua kali.

Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat seorang pemilih yang menyalurkan hak pilihnya tidak sesuai prosedur.

Hilman menjelaskan berdasarkan pasal 112 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, serta pasal 50 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 syarat untuk melakukan PSU harus lebih dari satu orang yang mencoblos lebih dari satu kali.

"Jadi kita simpulkan tidak memenuhi syarat, sudah kita sampaikan ke Bawaslu juga tidak memenuhi syarat," jelas Hilman.

KPU NTB melanjutkan tahapan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi tanpa adanya PSU.

Hilman mengatakan 10 kabupaten/kota di NTB telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara.

KPU NTB Tolak Rekomendasi Bawaslu Soal PSU, Anggap Tidak Memenuhi Syarat

Redaksi Kamis, 05 Desember 2024

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pasangan calon (Paslon) yang berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Lampung.

Pada Sabtu, 30 November 2024, Kapolda mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan pilkada yang berjalan dengan aman, damai, dan tertib.

"Pilkada kali ini menunjukkan kedewasaan politik dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Paslon yang telah menjalankan kontestasi ini dengan penuh tanggung jawab," kata Kapolda.

Irjen Helmy juga memberikan penghargaan khusus kepada Paslon yang meraih kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat (quick count).

Ia mengapresiasi sikap bijak yang ditunjukkan oleh para pemenang, yang memilih untuk tidak melakukan euforia berlebihan.

Sebaliknya, mereka justru memberikan contoh edukasi politik yang baik dengan mendatangi kontestan yang kalah, saling menghargai dan mempererat silaturahmi.

"Ini adalah contoh politik yang sejuk dan matang. Kemenangan bukan hanya tentang hasil, tetapi bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, saling menghormati, dan menjaga kerukunan," tambah Kapolda.

Tak hanya itu, Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian Lampung yang berhasil mengamankan Berbagai Tahapan Pemilukada di Lampung, hingga mampu mengungkap sejumlah kasus besar, di antaranya perjudian online dan peredaran narkoba.

Keberhasilan ini, kata Kapolda, merupakan langkah konkret untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada serta upaya yang tegas untuk memberantas kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat.

"Upaya pemberantasan tindak kriminal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang mengedepankan keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia. Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga Lampung agar tetap aman dan kondusif," jelas Kapolda.

Kapolda berharap, keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan damai.

PILKADA

Kapolda Lampung: Pilkada 2024 Aman dan Damai, Tunjukkan Kedewasaan Politik Semua Pihak

Redaksi Selasa, 03 Desember 2024

Kepolisian Resor (Polres) Bima akhirnya mengembalikan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda NTB. Pelepasan itu dilakukan pada Minggu (01/12/2024).

Pelepasan 130 anggota BKO ini dilakukan langsung oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bima AKBP Eko Sutomo.

AKBP Eko Sutomo mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh pasukan BKO selama menjalankan tugas pengamanan Pilkada di Kabupaten Bima.

Kapolres menyebut, kehadiran pasukan BKO dari Mapolda NTB turut memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kabupaten Bima dalam menggunakan hak pilihnya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras, disiplin, dan loyalitas yang ditunjukkan oleh rekan-rekan Polda NTB, Pilkada 2024 di Kabupaten Bima berjalan lancar, damai, dan sejuk berkat sinergi yang baik antara Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat," katanya, Minggu (02/12/2024).

Orang nomor satu di Polres Bima itu mengungkapkan dengan pelepasan ini, maka para personel akan kembali ke satuannya masing-masing untuk beraktivitas seperti biasanya.

"Dengan pelepasan ini, pasukan BKO ini akan kembali ke kesatuan asal mereka," tambahnya.

Kapolres Bima menegaskan bahwa Polres Bima tetap siaga menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum setempat pasca Pemungutan suara dan menjelang Rapat Pleno tingkat KPU.

Pengamanan Pilkada 2024 di Kabupaten Bima menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat mampu menciptakan situasi yang aman, damai, dan demokratis.

130 Pasukan BKO di Polres Bima Kini Kembali ke Satuannya

Redaksi Senin, 02 Desember 2024

Maskapai Indonesia AirAsia mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga tiket penerbangan domestik selama periode periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

"Indonesia AirAsia mendukung penuh arahan pemerintah untuk menciptakan transportasi udara yang lebih terjangkau, terutama di momen penting seperti libur Natal dan tahun baru. Dengan langkah-langkah yang telah kami implementasikan, kami optimistis dapat membantu masyarakat mengakses layanan penerbangan yang lebih terjangkau sekaligus berkontribusi pada peningkatan mobilitas dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine di Jakarta, Minggu.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya perjalanan sekaligus mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya perjalanan udara, selaras dengan proyeksi pemerintah yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat sekitar 10 persen. Pengurangan tersebut mencakup sejumlah komponen biaya tiket seperti fuel surcharge, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), jasa pendaratan, dan komponen penunjang lainnya.

Indonesia AirAsia, kata dia, juga tetap berkomitmen untuk memastikan implementasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini tanpa mengurangi kualitas layanan dengan fokus pada keselamatan, dan kenyamanan penerbangan.

Selain mendorong keterjangkauan harga tiket, pihaknya juga menyambut baik koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan dalam memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini.

Ia meyakini, kolaborasi solid antarstakeholder akan memperkuat dampak positif kebijakan ini terhadap masyarakat dan industri penerbangan.

Pihaknya juga akan mengedepankan standar keamanan dan keselamatan di setiap penerbangan, hal ini dibuktikan secara resmi sebagai operator yang telah menyelesaikan audit keselamatan operasional yang dilakukan oleh International Air Transport Association (IATA), atau yang dikenal dengan IATA Operational Safety Audit (IOSA).

AirAsia Dukung Kebijakan Pemerintah Turunkan Harga Tiket

Redaksi Minggu, 01 Desember 2024

Langganan: Postingan ( Atom )