Tembolak News

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) siap berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyukseskan program unggulan makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"HNSI sangat menyambut baik program Pemerintah makan bergizi gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan di semua wilayah kerja HNSI," kata Sekjen HNSI Lydia Assegaf melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut, DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar makan bergizi gratis secara serentak dengan tema "Makan Bergizi Gratis HNSI Bersama Anak Nelayan" pada Kamis (12/12).

Pengurus DPP HNSI hadir secara langsung bersama DPD HNSI Daerah Khusus Jakarta di SDN 3 Pluit yang berlokasi di tengah-tengah perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.

Lydia mengatakan makan bergizi gratis yang digelar HNSI tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurut dia, makan bergizi gratis yang digelar HNSI untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

Sebab, lanjut Lydia, makan bergizi gratis tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia. Pertama, pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

"Serta tujuan ekonomi bagi nelayan, yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM di lingkungan nelayan," katanya.

Kedua, sebut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang, dan kecerdasan anak Indonesia. Untuk itu, HNSI mengharapkan melalui makan bergizi gratis secara serentak tersebut akan terbangun orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem makan bergizi gratis yang mengutamakan partisipasi nelayan.

"Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup di bawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat," ujar Lydia.

HNSI Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah Dukung Makan Bergizi Gratis

Redaksi Jumat, 13 Desember 2024

Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi atas rampung-nya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada gubernur dan wakil gubernur 2024 yang dinilai berjalan aman dan lancar.

"Atas nama pribadi dan pimpinan DPRD NTB, kami sampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya ke penyelenggara kpu - bawaslu, pihak keamanan TNI-Polri dan semua pihak yang terlibat aktif dalam suksesi pilkada serentak yang aman dan nyaman," kata Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya di Mataram, Minggu.

Ia menyatakan bahwa yang menang adalah pilihan rakyat. Oleh karena itu, Wirajaya berharap yang menang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, yang kalah bisa berbesar hati.

"Tentu demokrasi ini dari, oleh dan untuk rakyat," ucap Wakil Ketua Tim Parpol Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal - Dinda ini.

Di bawah kepemimpinan Iqbal - Dinda kedepannya NTB diharapkan bisa lebih aman, damai dan tentram.

"Mudahan ke depan NTB bisa aman, damai dan tentram. Terimakasih sekali lagi kepada semua pihak atas suksesi pilkada serentak 2024," ujarnya.

Sementara itu, perihal catatan yang disampaikan Bawaslu NTB terkait menurunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada NTB 2024, Wirajaya mengatakan kedepan pihak KPU bisa lebih berkreasi dalam menumbuhkan minat masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Ini mungkin efek karena tidak terlalu jauh jarak pilpres dan pilkada. Mungkin ada kejenuhan masyarakat. Tapi ke depan penyelenggara harus lebih kreatif dan berkreasi dalam menumbuhkan minat masyarakat dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebelumnya KPU NTB secara resmi menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda sebagai pemenang pilkada 27 Nopember 2024.

Keunggulan Iqbal-Dinda ini tertuang dalam keputusan KPU NTB Nomor 125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 yang digelar mulai Kamis (5/12) siang hingga berakhir pada Jumat (6/12) dini hari di Hotel Merumatta, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3, Iqbal-Dinda memperoleh suara sah sebanyak 1.163.194. Disusul pasangan calon nomor urut 2, Zulkieflimansyah-Moh Suhaili FT atau Zul-Uhel dengan perolehan suara sah sebanyak 887.791. Kemudian terakhir pasangan calon nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-W Musyafirin dengan perolehan suara sah sebanyak 775.937.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, Iqbal-Dinda berhasil merajai delapan kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.

Sedangkan, dua daerah yakni Kabupaten Sumbawa menjadi milik pasangan calon Zul-Uhel dan Sumbawa Barat menjadi milik pasangan calon Rohmi-Firin.

Pimpinan DPRD Apresiasi Pilkada NTB 2024 Berjalan Kondusif

Redaksi Kamis, 12 Desember 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga menyampaikan apresiasi tinggi kepada satuan keamanan TNI-Polri serta masyarakat atas peran aktif dalam menjaga kondusivitas tahapan Pilkada Serentak 2024 di Lingga. Mulai dari tahapan kampanye hingga pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pelaksanaan berlangsung aman dan damai.

Komisioner Bawaslu Lingga, Zamroni, mengatakan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada.

“Kami sangat mengapresiasi peran TNI-Polri yang bekerja keras mengawal setiap tahapan Pilkada dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif menjaga ketertiban dan kedamaian, sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Zamroni, Senin (2/12/2024).

Ia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, turut memperkuat stabilitas selama berlangsungnya pesta demokrasi.

Zamroni juga mengingatkan pentingnya masyarakat tetap menjaga semangat kebersamaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.

"Dengan kerja sama yang baik, kami berharap suasana kondusif ini terus terjaga hingga tahapan akhir Pilkada. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis,” jelasnya.

Pihak Bawaslu Lingga juga menyatakan bahwa keberhasilan menjaga kedamaian selama Pilkada ini menjadi contoh positif untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ke depan, Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.

Dengan apresiasi yang diberikan kepada semua pihak, Bawaslu Lingga berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Lingga tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.

Bawaslu Apresiasi TNI-Polri, Masyarakat Jaga Pilkada Damai

Redaksi Rabu, 11 Desember 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memantau gugatan paslon di Pilkada serentak NTB 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB Suhardi.

“Sejauh ini, kami pantau sudah ada satu gugatan masuk di Pilkada Bima. Kami lihat sudah masuk gugatannya ke MK,” kata Suhardi pada Lombok Post, Minggu (8/12).

Terkait gugatan, Suhardi menegaskan jika pihaknya tidak mengimbau, namun di sisi lain juga tidak melarang jika memang ada kehendak untuk menggugat.

Keputusan paslon dan timnya untuk tidak menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPU memang sudah diberikan ruang oleh negara.

Lebih jauh dijelaskan, gugatan paslon di Pilkada Bima sudah tentu berkaitan dengan keberatan mereka atas hasil dan proses Pilkada serentak 2024.

“Materinya memang belum kita lihat. Kalau secara umum pastinya, penggugat itu pasti mempersoalkan hasil dan proses,” jelasnya.

Suhardi sendiri melihat proses pungut-hitung di Pilkada Kabupaten Bima berjalan baik dan lancar.

Kata dia, ia yang secara langsung hadir di rekapitulasi kecamatan sampai kabupaten melihat proses berjalan baik.

“Memang hampir tidak ada persoalan yang menurut kami cukup serius. Tapi kan kita sangat menghargai kalau ada gugat-menggugat ke MK. Karena itu saluran yang telah disiapkan oleh negara,” sambungnya.

Selain Pilkada Bima, pihaknya belum melihat adanya gugatan lain.

Namun ia terus memantau perkembangan gugatan tersebut melalui website resmi MK. Karena bagaimanapun, Bawaslu akan menjadi bagian dalam persidangan perkara nantinya.

“Kita monitoring terus ini. Sejauh ini masih baru satu. Jam 12 malam baru kita cek di website MK lagi,” tutupnya.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB akan segera menetapkan paslon Pilgub NTB terpilih.

Sesuai aturan, penetapan paslon terpilih dilakukan maksimal tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan permohonan yang terigistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke KPU RI.

“Mengenai penetapan calon terpilih, kita masih menunggu dari MK. Jika tak ada gugatan atau perkara, maka kita selanjutnya harus segera melakukan penetapan,” kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman pada Lombok Post, Minggu (8/12).

Sejauh berita ini ditulis, KPU NTB belum melihat ada paslon Pilgub NTB, khususnya paslon nomor 1 dan 2 yang mengajukan gugatan ke MK.

Kata Hilman, sejauh ini memang tidak ditemukan gejala ke sana. Terutama jika melihat proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Pilgub NTB 2024.

Ia menerangkan jika tak ada aral melintang, maka penetapan akan dilakukan sesegara mungkin setelah memastikan Pilgub NTB 2024 nihil dari gugatan.

“Kalau melihat dari wacana-wacana, dan jalannya pleno sepertinya tidak ada. Hari ini juga batas terakhir,” terangnya.

Sementara itu, Bawaslu NTB mempersilahkan seluruh paslon di Pilkada NTB serentak 2024 untuk melayangkan gugatan jika sekiranya memang merasa keberatan dengan hasil pungut-hitung yang telah ditetapkan.

“Silahkan. Karena gugatan ke MK ini merupakan ruang yang diberikan kontitusi kita,” kata Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri.

Hasan sendiri mengapresiasi seluruh proses Pilkada serentak 2024 yang berjalan aman dan lancar.

Bawaslu NTB Hormati Gugatan Paslon di Pilkada Bima ke MK

Redaksi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan menjaga persatuan Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengapresiasi peranan Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi signifikan dengan mendirikan sejumlah fasilitas untuk rakyat.

“Jadi memang peran Muhammadiyah saya kira sangat tepat. Muhammadiyah kalau tidak salah hitungan terakhir memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan di luar negeri,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (04/12/2024).

Presiden Prabowo menguraikan peranan Muhammadiyah dalam mencetak banyak tokoh besar bangsa. Mulai dari Presiden Soekarno yang pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, hingga Jenderal Soedirman, Panglima Besar TNI pertama yang juga merupakan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto.

“Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta Tanah Air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari konflik di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Kepala Negara menyoroti sejumlah konflik di berbagai wilayah dunia yang menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah anugerah yang harus dijaga.

“Apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, memberi peringatan kepada kita agar kita waspada, agar kita bersyukur. Kita harus bersyukur negara kita hari ini kita tidak dibom. Hari ini Masjid Istiqlal masih berdiri, hari ini Universitas Muhammadiyah masih utuh, pabrik-pabrik kita tidak di rusak,” katanya.

Di samping itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tantangan besar juga dihadapi Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Meski demikian, Kepala Negara yakin dan optimistis bahwa tantangan tersebut dapat terlewati dengan tetap waspada dan melakukan langkah hilirisasi mineral.

“Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah, kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar supaya kita punya nilai, nilai tambah bisa dipakai untuk menyejahterahkan rakyat kita. Jadi kita harus siap menghadapi,” tambahnya.

Menutup pidatonya, Presiden kembali menyampaikan terima kasih atas peranan Muhammadiyah dalam menjaga kebersamaan dan persatuan. Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk terus mempererat sinergi antarelemen bangsa demi kemajuan Indonesia di tengah keberagaman yang ada.

“Mari kita bersama-sama dengan semua komponen lain, semua organisasi lain. Banyak perbedaan, tapi carilah titik-titik persamaan untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Selamat Milad Ke-112 kepada Muhammadiyah. Berbaktilah terus kepada bangsa, rakyat, umat. Teruskan apa yang sudah saudara-saudara laksanakan dan saudara-saudara buktikan,” tutupnya. (BPMI Setpres/DNS)

prabowo

Presiden Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa

Redaksi Minggu, 08 Desember 2024

PARTISIPASI pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) merupakan napas dalam demokrasi. Tanpa itu demokrasi sulit berkembang. Partisipasi pemilih adalah elemen esensial yang memampukan pemerintahan rakyat untuk hidup, berjalan, bahkan berlari kencang.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tebal legitimasi terhadap hasil pemilihan. Calon kepala daerah yang keluar sebagai pemenang benar-benar figur yang diminati dan dipercayai oleh mayoritas warga, bukan hanya oleh segelintir orang.

Dengan filosofi yang sama, maka semakin rendah tingkat partisipasi akan berdampak pula pada lemahnya legitimasi terhadap hasil pemilihan. Dampaknya tentu menjadi tidak baik karena program-program yang ditelurkan kepala daerah kurang mendapat sambutan dari masyarakat.

Jika rakyat apatis dan merasa tidak perlu terlibat dalam program pemerintah, tentu bisa menghambat kemajuan daerah itu sendiri. Pada ujungnya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat akan menjadi tersakiti.

Kekhawatiran inilah yang tengah menghantui Indonesia lantaran tingkat partisipasi Pilkada Serentak 2024 yang anjlok. Keikutsertaan masyarakat kali ini rata-rata secara nasional cuma 68%. Bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang selalu di atas 70%.

Partisipasi di pilkada kali ini bahkan jauh di bawah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 yang digelar pada Februari lalu. Ketika itu, partisipasi pemilih pada pileg dan pilpres tercatat di atas 81%.

Kondisi Jakarta yang menjadi barometer demokrasi di Tanah Air lebih memprihatinkan lagi. KPUD mendapati angka partisipasi di DKI Jakarta hanya 58%. Angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 itu menurun drastis jika dibandingkan dengan saat Pilkada 2017 yang mencapai di atas 70%.

Sulit untuk membantah bahwa telah terjadi penurunan minat dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi di Jakarta. Tentunya penurunan minat dan kepercayaan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan hal-hal yang bersifat kompleks.

Namun, ada satu pembeda yang absen dalam gelaran pilkada kali ini di Jakarta, yakni faktor calon kepala daerah yang benar-benar memiliki pendukung fanatik. Bukan tidak mungkin, itulah yang menjadi penyebab penurunan angka partisipasi.

Tujuh tahun silam, ada sosok petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikenal mampu membuat pelayanan administrasi di DKI yang selama ini dikenal lelet menjadi lebih cepat. Ada juga sosok Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang menawarkan gagasan baru.

Meski sempat memicu polarisasi di masyarakat, harus diakui Pilkada DKI Jakarta 2017 membuat masyarakat yang selama ini kurang antusias menunaikan hak pilih menjadi tergerak untuk berbondong-bondong memenuhi tempat pemungutan suara (TPS).

Atmosfer itulah yang tidak ada dalam kenduri demokrasi di Jakarta kali ini. Bahkan bayang-bayang calon tunggal sempat muncul kalau saja Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghapus ambang batas pencalonan dalam pilkada.

Semua pihak terutama partai politik harus memetik pelajaran dari peristiwa ini. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan butuh calon kepala daerah yang menarik dan bukan sekadar penebar gimik. Ibarat menu, haruslah disajikan yang berkualitas premium lagi bergizi.

Partai politik dituntut mampu membidani kelahiran calon kepala daerah yang kompeten dalam menuntaskan beragam persoalan krusial seperti banjir dan kemacetan, juga penyediaan moda transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

Di luar persoalan figur, tentu ada banyak faktor yang perlu dievaluasi untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih. Rentang waktu yang terlalu berdekatan dengan Pilpres-Pileg 2024 bukan tidak mungkin menjadikan rakyat jenuh untuk mengikuti pilkada.

Kemudian, masa kampanye pilkada yang kurang bagi para kandidat dalam merebut hati rakyat. Sosialisasi oleh KPU selaku pihak penyelenggara pilkada juga tidak boleh luput dari evaluasi. Apalagi, anggaran sosialisasinya tidak sedikit. Semua harus diperbaiki demi menjaga mutu pilkada dan sehatnya demokrasi kita.

politik

Menjaga Mutu Pilkada

Redaksi Sabtu, 07 Desember 2024

Komisioner Bawaslu Lingga, Zamroni, mengatakan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada.

Zamroni juga mengingatkan pentingnya masyarakat tetap menjaga semangat kebersamaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.

Bawaslu Apresiasi TNI-Polri, Masyarakat Jaga Pilkada Damai

Redaksi Jumat, 06 Desember 2024

Langganan: Postingan ( Atom )