Pasca Pilkada, Polres Lombok Utara Tingkatkan Stabilitas Kamtibmas dengan Cooling System

 

Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas tetap kondusif usai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Satuan Binmas Polres Lombok Utara menggencarkan pelaksanaan program cooling system.

Dalam program tersebut, Sat Binmas Polres Lombok Utara menyambangi warga di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga. Kunjungan ini bertujuan memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya di tengah dinamika pasca pilkada.

Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Lombok Utara, AKP Agus Sugianto, S.H., dalam keterangannya, Kamis (12/11) menyampaikan bahwa cooling system dirancang untuk mencegah terjadinya polarisasi yang sering muncul selama masa Pilkada 2024 kemarin.

“Program ini berfokus pada mendinginkan potensi ketegangan di daerah rawan dengan pendekatan sosialisasi dan edukasi. Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Kamtibmas tetap aman, khususnya setelah proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024,” ungkapnya.

Upaya pihak Kepolisian ini juga menjadi langkah antisipasi untuk memastikan situasi tetap terkendali hingga masa Pilkada serentak selesai pada Februari 2025. Dengan metode pendekatan langsung seperti sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi bersama masyarakat, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif dan memperkuat solidaritas antarwarga.

“Harapan kami, program cooling system ini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan politik,” tambah Agus.

Dengan dukungan penuh dari warga, Polres Lombok Utara optimistis langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Pasca Pilkada, Polres Lombok Utara Tingkatkan Stabilitas Kamtibmas dengan Cooling System

Redaksi Minggu, 15 Desember 2024

Presiden Prabowo: Polri Harus Makin Profesional dan Berbakti kepada Bangsa

 

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat, profesionalisme, dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, Rabu (11/12/2024).

Presiden juga menyoroti peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

Acara apel ini merupakan momen tahunan yang mempertemukan para pimpinan wilayah Polri untuk menyusun strategi keamanan, mengevaluasi kinerja, dan memastikan sinergi yang lebih kuat dalam pelayanan publik. Kehadiran Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungannya terhadap transformasi Polri menuju institusi yang semakin modern, tangguh, dan terpercaya.

Diharapkan, arahan Presiden Prabowo ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan dedikasi dan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. (BPMI Setpres/DNS)

prabowo

Presiden Prabowo: Polri Harus Makin Profesional dan Berbakti kepada Bangsa

Redaksi Sabtu, 14 Desember 2024

Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

 

Lombok Barat: S​ebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.  

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.

Lombok Barat: S​ebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.  

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.  

politik

Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

Redaksi Jumat, 13 Desember 2024

HNSI Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah Dukung Makan Bergizi Gratis

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) siap berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyukseskan program unggulan makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"HNSI sangat menyambut baik program Pemerintah makan bergizi gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan di semua wilayah kerja HNSI," kata Sekjen HNSI Lydia Assegaf melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut, DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar makan bergizi gratis secara serentak dengan tema "Makan Bergizi Gratis HNSI Bersama Anak Nelayan" pada Kamis (12/12).

Pengurus DPP HNSI hadir secara langsung bersama DPD HNSI Daerah Khusus Jakarta di SDN 3 Pluit yang berlokasi di tengah-tengah perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.

Lydia mengatakan makan bergizi gratis yang digelar HNSI tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurut dia, makan bergizi gratis yang digelar HNSI untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

Sebab, lanjut Lydia, makan bergizi gratis tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia. Pertama, pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

"Serta tujuan ekonomi bagi nelayan, yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM di lingkungan nelayan," katanya.

Kedua, sebut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang, dan kecerdasan anak Indonesia. Untuk itu, HNSI mengharapkan melalui makan bergizi gratis secara serentak tersebut akan terbangun orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem makan bergizi gratis yang mengutamakan partisipasi nelayan.

"Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup di bawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat," ujar Lydia.

HNSI Siap Berkolaborasi dengan Pemerintah Dukung Makan Bergizi Gratis

Redaksi

Pimpinan DPRD Apresiasi Pilkada NTB 2024 Berjalan Kondusif

Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi atas rampung-nya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada gubernur dan wakil gubernur 2024 yang dinilai berjalan aman dan lancar.

"Atas nama pribadi dan pimpinan DPRD NTB, kami sampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya ke penyelenggara kpu - bawaslu, pihak keamanan TNI-Polri dan semua pihak yang terlibat aktif dalam suksesi pilkada serentak yang aman dan nyaman," kata Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya di Mataram, Minggu.

Ia menyatakan bahwa yang menang adalah pilihan rakyat. Oleh karena itu, Wirajaya berharap yang menang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, yang kalah bisa berbesar hati.

"Tentu demokrasi ini dari, oleh dan untuk rakyat," ucap Wakil Ketua Tim Parpol Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal - Dinda ini.

Di bawah kepemimpinan Iqbal - Dinda kedepannya NTB diharapkan bisa lebih aman, damai dan tentram.

"Mudahan ke depan NTB bisa aman, damai dan tentram. Terimakasih sekali lagi kepada semua pihak atas suksesi pilkada serentak 2024," ujarnya.

Sementara itu, perihal catatan yang disampaikan Bawaslu NTB terkait menurunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada NTB 2024, Wirajaya mengatakan kedepan pihak KPU bisa lebih berkreasi dalam menumbuhkan minat masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Ini mungkin efek karena tidak terlalu jauh jarak pilpres dan pilkada. Mungkin ada kejenuhan masyarakat. Tapi ke depan penyelenggara harus lebih kreatif dan berkreasi dalam menumbuhkan minat masyarakat dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebelumnya KPU NTB secara resmi menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda sebagai pemenang pilkada 27 Nopember 2024.

Keunggulan Iqbal-Dinda ini tertuang dalam keputusan KPU NTB Nomor 125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 yang digelar mulai Kamis (5/12) siang hingga berakhir pada Jumat (6/12) dini hari di Hotel Merumatta, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3, Iqbal-Dinda memperoleh suara sah sebanyak 1.163.194. Disusul pasangan calon nomor urut 2, Zulkieflimansyah-Moh Suhaili FT atau Zul-Uhel dengan perolehan suara sah sebanyak 887.791. Kemudian terakhir pasangan calon nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-W Musyafirin dengan perolehan suara sah sebanyak 775.937.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, Iqbal-Dinda berhasil merajai delapan kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.

Sedangkan, dua daerah yakni Kabupaten Sumbawa menjadi milik pasangan calon Zul-Uhel dan Sumbawa Barat menjadi milik pasangan calon Rohmi-Firin.

Pimpinan DPRD Apresiasi Pilkada NTB 2024 Berjalan Kondusif

Redaksi Kamis, 12 Desember 2024

Bawaslu Apresiasi TNI-Polri, Masyarakat Jaga Pilkada Damai

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga menyampaikan apresiasi tinggi kepada satuan keamanan TNI-Polri serta masyarakat atas peran aktif dalam menjaga kondusivitas tahapan Pilkada Serentak 2024 di Lingga. Mulai dari tahapan kampanye hingga pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pelaksanaan berlangsung aman dan damai.  

Komisioner Bawaslu Lingga, Zamroni, mengatakan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada.  

“Kami sangat mengapresiasi peran TNI-Polri yang bekerja keras mengawal setiap tahapan Pilkada dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif menjaga ketertiban dan kedamaian, sehingga proses demokrasi ini dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Zamroni, Senin (2/12/2024).

Ia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, turut memperkuat stabilitas selama berlangsungnya pesta demokrasi.  

Zamroni juga mengingatkan pentingnya masyarakat tetap menjaga semangat kebersamaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.  

"Dengan kerja sama yang baik, kami berharap suasana kondusif ini terus terjaga hingga tahapan akhir Pilkada. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis,” jelasnya.  

Pihak Bawaslu Lingga juga menyatakan bahwa keberhasilan menjaga kedamaian selama Pilkada ini menjadi contoh positif untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ke depan, Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.  

Dengan apresiasi yang diberikan kepada semua pihak, Bawaslu Lingga berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Lingga tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.  

Bawaslu Apresiasi TNI-Polri, Masyarakat Jaga Pilkada Damai

Redaksi Rabu, 11 Desember 2024

Bawaslu NTB Hormati Gugatan Paslon di Pilkada Bima ke MK

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memantau gugatan paslon di Pilkada serentak NTB 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB Suhardi.

“Sejauh ini, kami pantau sudah ada satu gugatan masuk di Pilkada Bima. Kami lihat sudah masuk gugatannya ke MK,” kata Suhardi pada Lombok Post, Minggu (8/12).

Terkait gugatan, Suhardi menegaskan jika pihaknya tidak mengimbau, namun di sisi lain juga tidak melarang jika memang ada kehendak untuk menggugat.

Keputusan paslon dan timnya untuk tidak menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPU memang sudah diberikan ruang oleh negara.

Lebih jauh dijelaskan, gugatan paslon di Pilkada Bima sudah tentu berkaitan dengan keberatan mereka atas hasil dan proses Pilkada serentak 2024.

“Materinya memang belum kita lihat. Kalau secara umum pastinya, penggugat itu pasti mempersoalkan hasil dan proses,” jelasnya.

Suhardi sendiri melihat proses pungut-hitung di Pilkada Kabupaten Bima berjalan baik dan lancar.

Kata dia, ia yang secara langsung hadir di rekapitulasi kecamatan sampai kabupaten melihat proses berjalan baik.

“Memang hampir tidak ada persoalan yang menurut kami cukup serius. Tapi kan kita sangat menghargai kalau ada gugat-menggugat ke MK. Karena itu saluran yang telah disiapkan oleh negara,” sambungnya.

Selain Pilkada Bima, pihaknya belum melihat adanya gugatan lain.

Namun ia terus memantau perkembangan gugatan tersebut melalui website resmi MK. Karena bagaimanapun, Bawaslu akan menjadi bagian dalam persidangan perkara nantinya.

“Kita monitoring terus ini. Sejauh ini masih baru satu. Jam 12 malam baru kita cek di website MK lagi,” tutupnya.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB akan segera menetapkan paslon Pilgub NTB terpilih.

Sesuai aturan, penetapan paslon terpilih dilakukan maksimal tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan permohonan yang terigistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke KPU RI.

“Mengenai penetapan calon terpilih, kita masih menunggu dari MK. Jika tak ada gugatan atau perkara, maka kita selanjutnya harus segera melakukan penetapan,” kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman pada Lombok Post, Minggu (8/12).

Sejauh berita ini ditulis, KPU NTB belum melihat ada paslon Pilgub NTB, khususnya paslon nomor 1 dan 2 yang mengajukan gugatan ke MK.

Kata Hilman, sejauh ini memang tidak ditemukan gejala ke sana. Terutama jika melihat proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Pilgub NTB 2024. 

Ia menerangkan jika tak ada aral melintang, maka penetapan akan dilakukan sesegara mungkin setelah memastikan Pilgub NTB 2024 nihil dari gugatan.

“Kalau melihat dari wacana-wacana, dan jalannya pleno sepertinya tidak ada. Hari ini juga batas terakhir,” terangnya.

Sementara itu, Bawaslu NTB mempersilahkan seluruh paslon di Pilkada NTB serentak 2024 untuk melayangkan gugatan jika sekiranya memang merasa keberatan dengan hasil pungut-hitung yang telah ditetapkan.

“Silahkan. Karena gugatan ke MK ini merupakan ruang yang diberikan kontitusi kita,” kata Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri.

Hasan sendiri mengapresiasi seluruh proses Pilkada serentak 2024 yang berjalan aman dan lancar. 

Bawaslu NTB Hormati Gugatan Paslon di Pilkada Bima ke MK

Redaksi