KPU NTB Raih Dua Penghargaan Nasional atas Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

 

Pada tahun 2024, dua agenda besar pesta demokrasi rakyat telah diselenggarakan, yaitu Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif serta Pilkada Serentak. Kedua agenda tersebut berjalan dengan aman dan lancar, sehingga suksesi kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat berlangsung dengan baik.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari peran utama penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Atas capaian tersebut, KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Provinsi NTB menjadi salah satu yang diakui keberhasilannya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

KPU NTB meraih dua penghargaan nasional, yaitu dalam Kategori Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara. KPU Provinsi NTB menerima penghargaan tersebut atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. KPU Provinsi NTB meraih dua penghargaan sekaligus dari KPU Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB mendapatkan apresiasi dari KPU RI. Tentu ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran KPU NTB dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” ujar anggota KPU Provinsi NTB, Zuriati, pada Selasa, 17 Desember 2024.

Selain KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga meraih penghargaan dari KPU Republik Indonesia. KPU Provinsi NTB menerima penghargaan pertama sebagai Peringkat I KPU Provinsi Satuan Kerja Sedang dalam Pengelolaan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Selanjutnya, KPU NTB juga meraih Peringkat III dalam Pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada 2024. Sementara itu, KPU Kabupaten Lombok Utara meraih Peringkat III dalam Pengelolaan Pencalonan Pilkada 2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB, Zuriati, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

KPU NTB Raih Dua Penghargaan Nasional atas Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Redaksi Rabu, 18 Desember 2024

Pemprov NTB Gelar Rakor Kamtibmas Jelang Natal dan Tahun Baru 2024

 

 Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Mataram, Senin (16/12/2024). Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan mengevaluasi situasi keamanan terkini, termasuk antisipasi terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dinilai berjalan kondusif dan sebagai langkah antisipasi menjelang perayaan Nataru.

“Pertemuan ini menjadi pembelajaran, referensi, dan antisipasi terhadap kemungkinan gangguan Kamtibmas, baik dari kejadian sebelumnya maupun situasi terkini yang berpotensi menimbulkan gangguan,” ujar Gubernur Hassanudin.

Hassanudin menilai bahwa situasi keamanan selama Pilkada cukup kondusif berkat kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat. Namun, Gubernur tetap menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, khususnya selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) ini turut dihadiri oleh jajaran Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Badan Intelijen Daerah (BIN), serta para Bupati dan Wali Kota se-NTB.

Dalam pemaparannya, Kabag BinOps Polda NTB, AKBP Rohadi, menyampaikan bahwa kondisi keamanan selama Pilkada dan menjelang Nataru relatif terkendali.

“Gangguan keamanan selama Pilkada yang sempat terjadi di Bima telah ditangani dengan baik oleh Polres setempat. Kami tetap fokus pada langkah preventif hingga penegakan hukum, berkoordinasi dengan TNI, Satpol PP, dan jajaran pemerintah daerah,” ungkap AKBP Rohadi.

Terkait pengamanan Nataru, Polda NTB akan menggelar Operasi Lilin yang melibatkan lebih dari 1.300 personel. Operasi ini meliputi patroli keamanan, razia minuman keras, petasan, dan narkoba secara intensif. Selain itu, pengendalian keramaian dan pengamanan transportasi juga akan menjadi fokus utama.

Sementara itu, Korem 162/Wira Bhakti dan BIN memaparkan adanya potensi gangguan seperti tawuran antarkampung di beberapa daerah serta aktivitas kelompok radikal keagamaan yang dikhawatirkan memanfaatkan momentum perayaan Nataru untuk mengganggu Kamtibmas.

Di sisi lain, Bupati Lombok Timur dan Lombok Utara turut menyampaikan sejumlah potensi gangguan lainnya, seperti masalah penanganan air bersih di kawasan Tiga Gili, izin tambang galian C, serta isu-isu lokal lainnya yang memerlukan penyelesaian melalui koordinasi lintas sektoral.

Bupati Bima dan Sumbawa juga menekankan pentingnya penanganan pertikaian antarkampung dan kelompok radikal. Mereka mengingatkan agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas yang sering berulang pada momentum Natal dan Tahun Baru. Selain itu, potensi gangguan akibat cuaca buruk dan bencana alam juga menjadi perhatian serius.

Pj Gubernur Hassanudin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Nataru.

“Kamtibmas adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar, aman, dan damai bagi seluruh masyarakat NTB,” tutupnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan di NTB, terutama di tengah dinamika sosial menjelang akhir tahun.

Pemprov NTB Gelar Rakor Kamtibmas Jelang Natal dan Tahun Baru 2024

Redaksi

RUU Perampasan Aset Pastikan Pelaku Tak Nikmati Hasil Korupsi

Ahli Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya Hardjuno Wiwoho menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tak lagi dapat menikmati hasil korupsinya dan memberikan landasan hukum yang kuat.

Alasannya, kata dia, RUU Perampasan Aset akan menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

“Kuncinya konsistensi dan komitmen dari semua pihak. Jika ini bisa diwujudkan, tidak ada lagi tempat bagi koruptor untuk bersembunyi,” kata Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dirinya berharap RUU Perampasan Aset yang saat ini sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera disahkan dengan kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang matang.

Melalui penerapan NCB yang efektif, Hardjuno optimistis Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan NCB, menurut dia, mampu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi, terutama dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat dijerat melalui jalur pidana konvensional.

Tetapi untuk menerapkan penerapan NCB di Indonesia, kata dia, memerlukan beberapa perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun budaya hukum.

Dia berpendapat Indonesia membutuhkan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme NCB agar dapat berjalan efektif.

Saat ini, sebagian besar perampasan aset diatur dalam kerangka hukum pidana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, mekanisme tersebut mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas.

Dalam banyak kasus, sambung dia, kondisi seperti meninggalnya pelaku atau kurangnya alat bukti sering kali menghambat proses hukum pidana.

"Di sinilah mekanisme NCB menjadi relevan karena memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu pelaku dinyatakan bersalah,” tuturnya menjelaskan.

Oleh karenanya, ia menuturkan regulasi NCB membutuhkan pendekatan hukum perdata yang terpisah dari hukum pidana karena jika digabungkan dengan UU Tipikor, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih yang menghambat implementasi NCB.

Meski potensial, Hardjuno menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan NCB, salah satunya resistensi politik dan birokrasi.

Dirinya mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi melibatkan para aktor dari sektor politik dan birokrasi, yang bisa menghambat pelaksanaan instrumen NCB, sehingga dibutuhkan keberanian politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah.

Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Perampasan aset tanpa pemidanaan, lanjut dia, harus dilakukan secara transparan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

"Proses ini tidak boleh melanggar prinsip keadilan, terutama terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana,” ujar Hardjuno.

Hardjuno turut menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengimplementasikan NCB lantaran sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri.

Untuk itu, menurutnya, Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset koruptor.

Dia pun mencontohkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah berhasil menggunakan NCB untuk memulihkan aset yang disembunyikan di luar negeri.

“Kita bisa belajar dari mereka. Dengan pendekatan yang tepat, NCB bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memerangi korupsi,” ucap dia.

RUU Perampasan Aset Pastikan Pelaku Tak Nikmati Hasil Korupsi

Redaksi Selasa, 17 Desember 2024

Gubernur NTB Terpilih Siap Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo

Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih periode 2025–2030, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan siap mendukung program pemerintah pusat saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

“Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, saya sampaikan salam rindu masyarakat NTB dan minta dukungan untuk NTB makmur mendunia,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Sabtu, 14 Desember 2024.

Dalam pertemuan itu, Iqbal menyampaikan gambaran terkini kepada Presiden Prabowo mengenai pembangunan dua bendungan di NTB, salah satunya Bendungan Meninting yang diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat.

“Rencananya bendungan ini dapat diresmikan Bapak Presiden awal tahun depan,” ujarnya.

Iqbal juga menyampaikan kepada Prabowo mengenai kesiapan NTB mendukung program prioritas nasional, khususnya ketahanan pangan. “Kami masyarakat NTB juga mohon dukungan berbagai program untuk membuat NTB makmur mendunia,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Iqbal mengatakan ada sinkronisasi Asta Cita dari Presiden Prabowo dengan program pemerintahan baru di Provinsi NTB. “Termasuk di antaranya program makan bergizi gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan selamat kepada Iqbal yang terpilih pada Pilkada NTB dan merasa bangga kepada mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu.

Prabowo juga mengaku terus mengikuti perkembangan NTB karena dia menilai NTB memiliki banyak potensi, hanya perlu keseriusan dan fokus. Secara khusus, presiden memberi perhatian pada potensi pariwisata.

Menag Dukung Gubernur NTB Terpilih Majukan Ekonomi Keumatan

Selaian menemui Prabowo, Iqbal juga menemui Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan itu, Menag mengatakan mendukung keinginan Iqbal dalam memajukan ekonomi keumatan dan kemandirian pondok pesantren di NTB.

Dalam pembicaraannya dengan Nasaruddin, Iqbal menuturkan ekonomi keumatan serta kemandirian ponpes menjadi hal penting dalam memajukan NTB. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan isu keumatan perlu dibahas lebih serius. Dengan begitu, nantinya program keumatan dapat tepat sasaran.

“Saya senang sekali mendapat dukungan dan apresiasi dari Pak Prof Nasaruddin Umar,” ujarnya. 

Iqbal mengatakan, dalam pertemuan itu, dia juga membahas langkah memajukan institusi pendidikan keagamaan. Peran pendidikan agama cukup vital untuk kemajuan daerah. Mendidik dan menyiapkan kader berkarakter yang baik untuk NTB di masa depan. “Tidak kalah penting juga membahas kemandirian pesantren dan ekonomi pesantren,” tutur Iqbal.

Menurut dia, upaya ini sejalan dengan program Iqbal-Dinda yang mendorong generasi muda NTB mengambil peran dalam pembangunan di Provinsi itu, maka santri-santriwati juga dapat ikut terlibat. “Untuk menuju Indonesia Emas 2045, dari pesantren juga harus kita siapkan,” katanya.

Dia menuturkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB merupakan salah satu pilar pemajuan umat dan pesantren di NTB. "NTB bukan hanya provinsi seribu masjid, tapi juga seribu pesantren,” ujarnya.

Di NTB, kata dia, lebih banyak siswa pesantren ketimbang sekolah negeri. Pesantren menjadi elemen penting untuk mencerdaskan masyarakat NTB. “Dari sejarah bangsa ini, jelas sekali peran dari pondok pesantren untuk kemajuan," ucap lulusan Ponpes Assalam, Surakarta, ini.

Adapun Nasaruddin Umar yakin dengan pemimpin NTB di masa depan. Dia memandang Iqbal memiliki wawasan, pengalaman, dan reputasi yang baik.

“Saya kenal Iqbal selama ini, saya yakin dapat memajukan umat di NTB. Kemenag siap memberikan dukungan penuh bagi niat baik Pak Iqbal memajukan umat,” kata dia.

Komisi Pemilihan Umum NTB telah menetapkan rekapitulasi hasil Pilkada NTB 2024. Pasangan calon nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), meraih 1.163.194 suara sah atau 41,15 persen; paslon nomor urut 2, Zulkieflimansyah-Moh. Suhaili Fadil Tohir (Zul-Uhel) memperoleh 887.791 suara sah Atau 31,40 persen; dan paslon nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapatkan 775.937 suara sah atau 27,45 persen.

Gubernur NTB Terpilih Siap Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo

Redaksi Senin, 16 Desember 2024

Pasca Pilkada, Polres Lombok Utara Tingkatkan Stabilitas Kamtibmas dengan Cooling System

 

Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas tetap kondusif usai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Satuan Binmas Polres Lombok Utara menggencarkan pelaksanaan program cooling system.

Dalam program tersebut, Sat Binmas Polres Lombok Utara menyambangi warga di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga. Kunjungan ini bertujuan memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya di tengah dinamika pasca pilkada.

Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Lombok Utara, AKP Agus Sugianto, S.H., dalam keterangannya, Kamis (12/11) menyampaikan bahwa cooling system dirancang untuk mencegah terjadinya polarisasi yang sering muncul selama masa Pilkada 2024 kemarin.

“Program ini berfokus pada mendinginkan potensi ketegangan di daerah rawan dengan pendekatan sosialisasi dan edukasi. Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Kamtibmas tetap aman, khususnya setelah proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024,” ungkapnya.

Upaya pihak Kepolisian ini juga menjadi langkah antisipasi untuk memastikan situasi tetap terkendali hingga masa Pilkada serentak selesai pada Februari 2025. Dengan metode pendekatan langsung seperti sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi bersama masyarakat, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif dan memperkuat solidaritas antarwarga.

“Harapan kami, program cooling system ini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan politik,” tambah Agus.

Dengan dukungan penuh dari warga, Polres Lombok Utara optimistis langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Pasca Pilkada, Polres Lombok Utara Tingkatkan Stabilitas Kamtibmas dengan Cooling System

Redaksi Minggu, 15 Desember 2024

Presiden Prabowo: Polri Harus Makin Profesional dan Berbakti kepada Bangsa

 

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat, profesionalisme, dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, Rabu (11/12/2024).

Presiden juga menyoroti peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

Acara apel ini merupakan momen tahunan yang mempertemukan para pimpinan wilayah Polri untuk menyusun strategi keamanan, mengevaluasi kinerja, dan memastikan sinergi yang lebih kuat dalam pelayanan publik. Kehadiran Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungannya terhadap transformasi Polri menuju institusi yang semakin modern, tangguh, dan terpercaya.

Diharapkan, arahan Presiden Prabowo ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan dedikasi dan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan menjaga stabilitas nasional. (BPMI Setpres/DNS)

prabowo

Presiden Prabowo: Polri Harus Makin Profesional dan Berbakti kepada Bangsa

Redaksi Sabtu, 14 Desember 2024

Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

 

Lombok Barat: S​ebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.  

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.

Lombok Barat: S​ebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan demokrasi yang damai, Gerakan Aktivis Lombok Barat menggelar Deklarasi Pilkada Damai, Sabtu (7/12/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Asmuni, Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PPLS, ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas keamanan pasca rapat pleno dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.  

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.  

politik

Pasca Pemilu, Aktivis Lombok Barat Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas

Redaksi Jumat, 13 Desember 2024