Tembolak News

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. Pertemuan tersebut mencermikan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

Dalam agenda ini, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. Dalam keterangannya, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan antara keduanya.

“Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat. Salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

“Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat,” katanya.

Menurut Presiden, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat,” lanjutnya. (BPMI Setpres/ABD

ekonomi

Bertemu PM Pakistan, Presiden Prabowo Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Redaksi Jumat, 20 Desember 2024

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya terobosan inovasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Ribka Haluk saat memberikan sambutan dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis 5 Desember 2024.

Menurut Ribka, inovasi daerah bukan hanya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Namun, ini juga memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, inovasi juga dapat menjadi terobosan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan potensi yang belum tergarap secara maksimal. Misalnya, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan melalui langkah inovatif.

"Dalam upaya menghadirkan inovasi yang tepat, pemerintah perlu berinisiatif meletakkan dan menggali semua potensi yang belum dimanfaatkan dengan memaksimalkan semua potensi yang ada di daerah masing-masing," ungkapnya.

Dia juga menegaskan, inovasi daerah harus sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini khususnya dalam mendukung penguatan sistem pertahanan dan kemandirian bangsa.

Program seperti pengelolaan energi terbarukan, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan ekonomi hijau dan biru menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, Ribka mengatakan, inovasi pelayanan publik juga perlu menjadi prioritas daerah. Hal ini mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih murah, pintar, dan mudah diakses.

Sejalan dengan itu, IGA sebagai ajang apresiasi tahunan bagi daerah terinovatif diharapkan dapat memacu semangat untuk meningkatkan inovasi di berbagai bidang.

"Besar harapan kami kepada daerah terinovatif untuk dapat menginspirasi daerah lain dalam memacu dan membentuk inovasi guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan juga kemajuan bangsa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan penilaian objektif terhadap inovasi yang dihasilkan oleh Pemda. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menilai inovasi yang diterapkan daerah.

"Jadi masyarakat juga punya hak untuk juga memberikan penilaian pada inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah," imbuhnya

Dukung Ekonomi Berkelanjutan, Wamendagri Ribka Haluk Soroti Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah

Redaksi Kamis, 19 Desember 2024

Upaya menjaga wilayah yang harmonis dan damai usai Pilkada Tahun 2024, Kesbangpol Batang menggelar tatap muka bersama unsur Forkopimda.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengucapkan, terima kasih kepada semua pihak-pihak terkait yang telah menyukseskan Pilkada Kabupaten Batang.

“Keamanan terjaga mulai dari Pemilu hingga Pilkada ini bisa terlaksana, bukan karena TNI dan Polri serta Pemerintah tapi campur tangan semua pihak masyarakat di Kabupaten Batang,” katanya saat ditemui di Pendapa Kabupaten Batang, Selasa (17/12/2024).

Partisipasi Pilkada Kabupaten Batang sebesar 80 persen. Capaian ini melebihi nasional karena tidak lepas semua masyarakat sudah memberikan hak pilihnya. Untuk itu usai Pilkada Kabupaten Batang telah keluar hasil perhitungan Pilkada yang menghasilkan pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

“Semoga setelah ini masyarakat dapat kembali bersama-sama menjaga kondusifitas keamanan wilayah Kabupaten Batang,” harapnya.

Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo menyampaikan, alhamdulillah penyelengaraan Pilkada Kabupaten Batang berjalan lancar dan kondusif. Untuk pengamanan selama Pilkada sendiri kinerja TNI dan Polri serta Pemerintah Daerah sudah sangat maksimal pengamanannya.

“Usai Pilkada, ke depan masyarakat Kabupaten Batang dapat bersama kembali setelah adanya perbedaan kemarin untuk menjaga kondusifitas keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0736/Batang Letkol Inf Ahmad Budiman menyampaikan, bahwa usai Pilkada Kabupaten Batang baik TNI dan Polri serta Pemerintah Daerah mengajak bersama-sama masyarakat menjadi satu kembali.

“Karena pelaksanaan Pilkada Serentak sudah dilaksanakan dan kedua calon yang sudah kita ketahui bersama hasilnya. Meskipun awalnya sedikit memanas antara kedua belah pihak, karena keinginannya sama-sama untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batang,” tegasnya.

Tapi setelah selesainya Pilkada Kabupaten Batang harus Bersatu, karena masyarakat Kabupaten Batang dikenal sebagai warga yang harmonis dan damai selalu menjaga persaudaraan.

“Makanya, usai Pilkada ini harus melupakan pilihan masing-masing masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun dan memajukan Kabupaten Batang,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

PILKADA

Usai Pilkada, Forkopimda Batang Ingin Masyarakat Kembali Harmonis dan Damai

Redaksi

Pada tahun 2024, dua agenda besar pesta demokrasi rakyat telah diselenggarakan, yaitu Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif serta Pilkada Serentak. Kedua agenda tersebut berjalan dengan aman dan lancar, sehingga suksesi kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat berlangsung dengan baik.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari peran utama penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Atas capaian tersebut, KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Provinsi NTB menjadi salah satu yang diakui keberhasilannya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

KPU NTB meraih dua penghargaan nasional, yaitu dalam Kategori Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara. KPU Provinsi NTB menerima penghargaan tersebut atas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. KPU Provinsi NTB meraih dua penghargaan sekaligus dari KPU Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB mendapatkan apresiasi dari KPU RI. Tentu ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran KPU NTB dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” ujar anggota KPU Provinsi NTB, Zuriati, pada Selasa, 17 Desember 2024.

Selain KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga meraih penghargaan dari KPU Republik Indonesia. KPU Provinsi NTB menerima penghargaan pertama sebagai Peringkat I KPU Provinsi Satuan Kerja Sedang dalam Pengelolaan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Selanjutnya, KPU NTB juga meraih Peringkat III dalam Pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada 2024. Sementara itu, KPU Kabupaten Lombok Utara meraih Peringkat III dalam Pengelolaan Pencalonan Pilkada 2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB, Zuriati, pada acara Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KPU NTB Raih Dua Penghargaan Nasional atas Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Redaksi Rabu, 18 Desember 2024

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menggelar Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Mataram, Senin (16/12/2024). Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan mengevaluasi situasi keamanan terkini, termasuk antisipasi terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dinilai berjalan kondusif dan sebagai langkah antisipasi menjelang perayaan Nataru.

“Pertemuan ini menjadi pembelajaran, referensi, dan antisipasi terhadap kemungkinan gangguan Kamtibmas, baik dari kejadian sebelumnya maupun situasi terkini yang berpotensi menimbulkan gangguan,” ujar Gubernur Hassanudin.

Hassanudin menilai bahwa situasi keamanan selama Pilkada cukup kondusif berkat kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat. Namun, Gubernur tetap menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, khususnya selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) ini turut dihadiri oleh jajaran Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Badan Intelijen Daerah (BIN), serta para Bupati dan Wali Kota se-NTB.

Dalam pemaparannya, Kabag BinOps Polda NTB, AKBP Rohadi, menyampaikan bahwa kondisi keamanan selama Pilkada dan menjelang Nataru relatif terkendali.

“Gangguan keamanan selama Pilkada yang sempat terjadi di Bima telah ditangani dengan baik oleh Polres setempat. Kami tetap fokus pada langkah preventif hingga penegakan hukum, berkoordinasi dengan TNI, Satpol PP, dan jajaran pemerintah daerah,” ungkap AKBP Rohadi.

Terkait pengamanan Nataru, Polda NTB akan menggelar Operasi Lilin yang melibatkan lebih dari 1.300 personel. Operasi ini meliputi patroli keamanan, razia minuman keras, petasan, dan narkoba secara intensif. Selain itu, pengendalian keramaian dan pengamanan transportasi juga akan menjadi fokus utama.

Sementara itu, Korem 162/Wira Bhakti dan BIN memaparkan adanya potensi gangguan seperti tawuran antarkampung di beberapa daerah serta aktivitas kelompok radikal keagamaan yang dikhawatirkan memanfaatkan momentum perayaan Nataru untuk mengganggu Kamtibmas.

Di sisi lain, Bupati Lombok Timur dan Lombok Utara turut menyampaikan sejumlah potensi gangguan lainnya, seperti masalah penanganan air bersih di kawasan Tiga Gili, izin tambang galian C, serta isu-isu lokal lainnya yang memerlukan penyelesaian melalui koordinasi lintas sektoral.

Bupati Bima dan Sumbawa juga menekankan pentingnya penanganan pertikaian antarkampung dan kelompok radikal. Mereka mengingatkan agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas yang sering berulang pada momentum Natal dan Tahun Baru. Selain itu, potensi gangguan akibat cuaca buruk dan bencana alam juga menjadi perhatian serius.

Pj Gubernur Hassanudin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Nataru.

“Kamtibmas adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar, aman, dan damai bagi seluruh masyarakat NTB,” tutupnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan di NTB, terutama di tengah dinamika sosial menjelang akhir tahun.

Pemprov NTB Gelar Rakor Kamtibmas Jelang Natal dan Tahun Baru 2024

Redaksi

Ahli Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya Hardjuno Wiwoho menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tak lagi dapat menikmati hasil korupsinya dan memberikan landasan hukum yang kuat.

Alasannya, kata dia, RUU Perampasan Aset akan menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

“Kuncinya konsistensi dan komitmen dari semua pihak. Jika ini bisa diwujudkan, tidak ada lagi tempat bagi koruptor untuk bersembunyi,” kata Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dirinya berharap RUU Perampasan Aset yang saat ini sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera disahkan dengan kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang matang.

Melalui penerapan NCB yang efektif, Hardjuno optimistis Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan NCB, menurut dia, mampu memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi, terutama dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat dijerat melalui jalur pidana konvensional.

Tetapi untuk menerapkan penerapan NCB di Indonesia, kata dia, memerlukan beberapa perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun budaya hukum.

Dia berpendapat Indonesia membutuhkan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme NCB agar dapat berjalan efektif.

Saat ini, sebagian besar perampasan aset diatur dalam kerangka hukum pidana melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, mekanisme tersebut mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas.

Dalam banyak kasus, sambung dia, kondisi seperti meninggalnya pelaku atau kurangnya alat bukti sering kali menghambat proses hukum pidana.

"Di sinilah mekanisme NCB menjadi relevan karena memungkinkan negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu pelaku dinyatakan bersalah,” tuturnya menjelaskan.

Oleh karenanya, ia menuturkan regulasi NCB membutuhkan pendekatan hukum perdata yang terpisah dari hukum pidana karena jika digabungkan dengan UU Tipikor, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih yang menghambat implementasi NCB.

Meski potensial, Hardjuno menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan NCB, salah satunya resistensi politik dan birokrasi.

Dirinya mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi melibatkan para aktor dari sektor politik dan birokrasi, yang bisa menghambat pelaksanaan instrumen NCB, sehingga dibutuhkan keberanian politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah.

Ia juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Perampasan aset tanpa pemidanaan, lanjut dia, harus dilakukan secara transparan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

"Proses ini tidak boleh melanggar prinsip keadilan, terutama terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana,” ujar Hardjuno.

Hardjuno turut menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengimplementasikan NCB lantaran sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri.

Untuk itu, menurutnya, Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset koruptor.

Dia pun mencontohkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah berhasil menggunakan NCB untuk memulihkan aset yang disembunyikan di luar negeri.

“Kita bisa belajar dari mereka. Dengan pendekatan yang tepat, NCB bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memerangi korupsi,” ucap dia.

RUU Perampasan Aset Pastikan Pelaku Tak Nikmati Hasil Korupsi

Redaksi Selasa, 17 Desember 2024

Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih periode 2025–2030, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan siap mendukung program pemerintah pusat saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

“Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, saya sampaikan salam rindu masyarakat NTB dan minta dukungan untuk NTB makmur mendunia,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Sabtu, 14 Desember 2024.

Dalam pertemuan itu, Iqbal menyampaikan gambaran terkini kepada Presiden Prabowo mengenai pembangunan dua bendungan di NTB, salah satunya Bendungan Meninting yang diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat.

“Rencananya bendungan ini dapat diresmikan Bapak Presiden awal tahun depan,” ujarnya.

Iqbal juga menyampaikan kepada Prabowo mengenai kesiapan NTB mendukung program prioritas nasional, khususnya ketahanan pangan. “Kami masyarakat NTB juga mohon dukungan berbagai program untuk membuat NTB makmur mendunia,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Iqbal mengatakan ada sinkronisasi Asta Cita dari Presiden Prabowo dengan program pemerintahan baru di Provinsi NTB. “Termasuk di antaranya program makan bergizi gratis,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan selamat kepada Iqbal yang terpilih pada Pilkada NTB dan merasa bangga kepada mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu.

Prabowo juga mengaku terus mengikuti perkembangan NTB karena dia menilai NTB memiliki banyak potensi, hanya perlu keseriusan dan fokus. Secara khusus, presiden memberi perhatian pada potensi pariwisata.

Menag Dukung Gubernur NTB Terpilih Majukan Ekonomi Keumatan

Selaian menemui Prabowo, Iqbal juga menemui Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan itu, Menag mengatakan mendukung keinginan Iqbal dalam memajukan ekonomi keumatan dan kemandirian pondok pesantren di NTB.

Dalam pembicaraannya dengan Nasaruddin, Iqbal menuturkan ekonomi keumatan serta kemandirian ponpes menjadi hal penting dalam memajukan NTB. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan isu keumatan perlu dibahas lebih serius. Dengan begitu, nantinya program keumatan dapat tepat sasaran.

“Saya senang sekali mendapat dukungan dan apresiasi dari Pak Prof Nasaruddin Umar,” ujarnya.

Iqbal mengatakan, dalam pertemuan itu, dia juga membahas langkah memajukan institusi pendidikan keagamaan. Peran pendidikan agama cukup vital untuk kemajuan daerah. Mendidik dan menyiapkan kader berkarakter yang baik untuk NTB di masa depan. “Tidak kalah penting juga membahas kemandirian pesantren dan ekonomi pesantren,” tutur Iqbal.

Menurut dia, upaya ini sejalan dengan program Iqbal-Dinda yang mendorong generasi muda NTB mengambil peran dalam pembangunan di Provinsi itu, maka santri-santriwati juga dapat ikut terlibat. “Untuk menuju Indonesia Emas 2045, dari pesantren juga harus kita siapkan,” katanya.

Dia menuturkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB merupakan salah satu pilar pemajuan umat dan pesantren di NTB. "NTB bukan hanya provinsi seribu masjid, tapi juga seribu pesantren,” ujarnya.

Di NTB, kata dia, lebih banyak siswa pesantren ketimbang sekolah negeri. Pesantren menjadi elemen penting untuk mencerdaskan masyarakat NTB. “Dari sejarah bangsa ini, jelas sekali peran dari pondok pesantren untuk kemajuan," ucap lulusan Ponpes Assalam, Surakarta, ini.

Adapun Nasaruddin Umar yakin dengan pemimpin NTB di masa depan. Dia memandang Iqbal memiliki wawasan, pengalaman, dan reputasi yang baik.

“Saya kenal Iqbal selama ini, saya yakin dapat memajukan umat di NTB. Kemenag siap memberikan dukungan penuh bagi niat baik Pak Iqbal memajukan umat,” kata dia.

Komisi Pemilihan Umum NTB telah menetapkan rekapitulasi hasil Pilkada NTB 2024. Pasangan calon nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), meraih 1.163.194 suara sah atau 41,15 persen; paslon nomor urut 2, Zulkieflimansyah-Moh. Suhaili Fadil Tohir (Zul-Uhel) memperoleh 887.791 suara sah Atau 31,40 persen; dan paslon nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin (Rohmi-Firin) mendapatkan 775.937 suara sah atau 27,45 persen.

Gubernur NTB Terpilih Siap Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo

Redaksi Senin, 16 Desember 2024

Langganan: Postingan ( Atom )