Wamenkeu Pastikan BPI Danantara Tidak Gadaikan Saham Pemerintah di BUMN

Pemerintah menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak akan menggadaikan saham pemerintah yang dimiliki di badan usaha milik negara (BUMN) untuk kepentingan investasi. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantornya, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Thomas menjelaskan, BPI Danantara dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025, dengan tujuan memperkuat peran BUMN sebagai penggerak pembangunan dan mesin pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Di sini saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen untuk digunakan Danantara dalam hal investasi. Jadi, entitas pemerintah tidak akan digadaikan," ungkapnya. 

Dalam mekanisme yang diterapkan, dividen yang diperoleh dari keuntungan tiap BUMN akan dikumpulkan di Danantara, kemudian dioptimalkan dan dikelola melalui investasi. Peneliti UGM: Jika Menggunakan Indikator yang Sama, IPK 2024 Masih Stagnan di Skor 34 Artikel Kompas.id "Dan disitulah pool investasi dividen tersebut akan di-leverage," tambah Thomas, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. 

BPI Danantara dibentuk dengan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun, yang bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) berupa saham milik negara di BUMN dan uang tunai. Baca juga: Rosan Pastikan Pengumuman Struktur Danantara Pekan Ini Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan keyakinannya, BPI Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan terbesar di dunia, dengan target total aset yang dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun. 

Pada tahap awal, investasi Danantara diperkirakan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun, yang bersumber dari efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dollar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund (SWF) negara terbesar di dunia," kata Prabowo dalam peluncuran pada Senin (24/2/2025). 

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada investasi dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga berupaya mentransformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. 

"Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global, kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia," ujar Prabowo. Mantan Menteri Pertahanan ini juga menyebutkan gelombang investasi pertama akan difokuskan pada sekitar 20 proyek strategis.

Wamenkeu Pastikan BPI Danantara Tidak Gadaikan Saham Pemerintah di BUMN

Redaksi Jumat, 14 Maret 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemicu Minat Siswa Masuk Sekolah

Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakamuning Raka yang penerapanya dilaksanakan di seluruh tanah air termasuk di Papua Selatan.

Pada hakekatnya terdapat empat tujuan utama dari program Makan Bergizi Gratis yaitu, menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Ini disampaikan Menteri Koperasi RI  Budi Ari Setiadi saat meninjau langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di SD 05 Angkasa, Kompleks Halim Perdana Kusuma seperti yang dilansir dari Kantor Berita Antara.

Terlepas dari Dinamika public terhadapa MBG namun sejumlah pihak mulai merasakan dampak posistif dari program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu seperti yang diutarakan Kepala SMP Negeri Buti yang merasa terbantu dengan adanya makan bergizi gratis ini.

Selain memberikan  kemudahan bagi kebutuhan siswa dalam hal ketersediaan makanan dan pasokan gizi, MBG juga telah memberikan dampak lain seperti minat siswa masuk sekolah semakin tinggi dan ini dibenarkan Kepala SMP Negeri Buti Yusinta Pangrasia,S.Pd .

Ia menyebut jika sebelumnya tingkat kehadiran siswa belum maksimal namun setelah diimplementasikanya program BMG, telah terjadi peningkatan angka masuk sekolah.

Biasanya dari jumlah siswa sebanyak 280 orang, sebelum dilasanakan MBG hanya berkisar 200 siswa namun setelah dilaksanakan MBG maka jumlah siswa yang masuk sekolah hampir mencapai 100 persen.

Kepala Sekolah menyebut sejak tanggal  7 ( tujuh) januari 2025 program MBG ini sangat membantu ekonomi keluarga siswa dimana tidak semua siswa mendapat uang jajan saat ke sekolah. Maka pihak sekolah berterimakasih kepada pemerintah karena program MBG ini dapat bermanfaat untuk membantu sekolah.

Keadaan ini juga terjadi di wilayah Wanam Distrik Ilwayap seperti yang disampaikan Komandan Yonif 801/NAY Mayor Inf I Nyoman Adhisaputra yang menyebut, sebelum ada makan bergizi gratis anak-anak di kampung wanam sekolahnya belum rutin, namun setelah dilaksanakan makan bergizi gratis ini menambah semangat para siswa untuk belajar ke sekolah. 

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Kasimirus Gebze, dan tokoh Agama seperti Vikjen Keuskupan Agung Merauke Pastor Hendrikus Kariwop,MSC dan Ketua Klasis GKI Merauke Pendeta Hety Lumowa dengan berbagai catatan.

Pastor Hengki menyarankan agar program ini harus kontinyu dan menjangkau semua siswa secara bertahap, selain itu memaksimalkan bahan pangan produksi masyarakat setempat sehingga juga memilikin dampak ekonomi bagi masyarakat.

Disis lain Pendeta Heti menyarankan agar program ini harus menjangkau semua Kawasan dengan prioritas siswa asli Papua yang berada di kampung-kampung dan distrik terjauh.

Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemicu Minat Siswa Masuk Sekolah

Redaksi Kamis, 13 Maret 2025

Bersatu Dukung Program Nasional, Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Tidak Relevan

 

Belakangan ini, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada seruan untuk menggelar demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap Jilid 2.” Gerakan ini tidak perlu dilanjutkan, karena jelas-jelas menyasar pemerintah. Sebaliknya, masyarakat seharusnya mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan. Ketika negara sedang bekerja keras untuk menciptakan perubahan positif, dukungan masyarakat justru akan mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan demonstrasi semacam itu tidak diperlukan. Sebab, pemerintah sedang giat bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Banyak tuntutan masyarakat yang sejatinya sudah dijawab oleh kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh stakeholder terkait. Berbagai program kerja telah diinisiasi untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang ada, dan ini perlu dilihat dengan objektif. Adalah hal yang wajar jika ada kritik, namun kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang konstruktif, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demonstrasi memang menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, apakah dengan memobilisasi massa dan menciptakan ketegangan di jalanan akan menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak. Sebagai negara demokratis, Indonesia sudah memiliki saluran-saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, seperti melalui pertemuan dengan perwakilan rakyat di lembaga legislatif atau melalui forum-forum dialog yang sudah ada. Demo yang hanya bertujuan untuk membuat kerusuhan bukanlah jalan yang bijak, apalagi ketika banyak masalah yang telah ditangani dengan baik oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berani menyuarakan apa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa suara generasi muda tetap sangat penting dalam proses demokrasi. Namun, kritik yang ada akan lebih efektif jika disampaikan melalui saluran yang sesuai dan produktif, seperti melalui lembaga DPRD Kaltim yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tugas lembaga tersebut. Semua elemen bangsa memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan, dan saluran yang tepat dapat memastikan bahwa semua suara tersebut didengar dan dipertimbangkan dengan baik.

Di sisi lain, Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa, mengatakan pihaknya akan terus berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengawal program-program pemerintah dan memastikan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam hal ini, peran legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, Yordan juga mengingatkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Masyarakat tidak seharusnya hanya berfokus pada kekurangan yang ada, tetapi juga harus memberi kesempatan bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

Sebagai masyarakat, kita harus memahami bahwa perubahan yang terjadi membutuhkan waktu. Tidak ada perubahan besar yang bisa terjadi dalam semalam. Pemerintah saat ini telah menunjukkan komitmennya untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu, dalam perjalanan ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Namun, itu bukan berarti kita harus terjebak dalam rasa pesimis dan terus-menerus meragukan kinerja pemerintah.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Jika ada hal-hal yang masih kurang, mari kita suarakan dengan cara yang benar dan konstruktif. Kritik yang membangun akan lebih membantu daripada sekadar menuntut perubahan tanpa memberikan solusi yang jelas. Negara ini adalah milik kita bersama, dan untuk maju, kita harus bersatu dan bekerja sama.

Melihat bagaimana berbagai elemen pemerintah, dari legislatif hingga eksekutif, berusaha keras untuk memenuhi harapan rakyat, kita seharusnya merasa optimis. Setiap kebijakan yang diambil pasti berdasarkan pertimbangan matang dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tentu saja, setiap kebijakan akan selalu menghadirkan pro dan kontra. Namun, dengan cara yang tepat, protes dan kritik bisa disalurkan untuk menciptakan perbaikan, bukan hanya untuk menunjukkan ketidakpuasan semata.

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh seruan untuk demo yang dapat merugikan banyak pihak. Demonstrasi yang tidak konstruktif hanya akan menambah ketegangan dan memperburuk situasi. Mari dukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan sampaikan aspirasi kita dengan cara yang lebih bermartabat. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun bangsa ini. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Bersatu Dukung Program Nasional, Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Tidak Relevan

Redaksi Rabu, 12 Maret 2025

Presiden Ingatkan Danantara Pilih Tim Terbaik

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memilih orang-orang terbaik saat membentuk tim pelaksana dan Presiden mengingatkan Danantara jangan menerima orang-orang titipan.

Jajaran pimpinan BPI Danantara, yaitu Kepala Badan Pelaksana (CEO) Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Dony Oskaria, dan Kepala Pelaksana Bidang Investasi (CIO) Pandu Sjahrir menghadap Presiden Prabowo di Istana, Rabu sore, dan melaporkan kegiatan mereka selama seminggu lebih sejak Danantara resmi terbentuk pada 24 Februari.

“Kami laporkan pembentukan tim yang akan bersama-sama di Danantara juga di level operasi. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami pilihlah orang-orang terbaik dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik,” kata CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani saat jumpa pers selepas bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.

Rosan melanjutkan Presiden juga menyarankan Danantara perlu mencari orang-orang yang tidak hanya terbaik di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Oleh karena itu, Rosan menyebutkan Danantara menggandeng perekrut profesional (headhunter) dan sejumlah ahli serta penasihat untuk menyusun nama-nama kandidat yang nantinya akan tergabung dalam tim Danantara itu.

Rosan menyebut sejauh ini ada beberapa nama yang telah disetorkan kepada Presiden. Tidak hanya nama-nama kandidat, jajaran pimpinan Danantara juga menyerahkan daftar riwayat hidup (CV), rekam jejak profesional mereka.

“Harapannya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya rasa kami akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat, dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan manajemen Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih, dan memang expertise di bidangnya,” kata CEO BPI Danantara, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Presiden meresmikan BPI Danantara pada 24 Februari 2025 dalam acara yang dihadiri oleh mayoritas pejabat negara, kalangan pelaku usaha, duta-duta besar negara sahabat, dan tamu-tamu asing. Presiden Prabowo, saat acara peluncuran, menegaskan Danantara bukan hanya badan pengelola investasi, tetapi juga instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Ingatkan Danantara Pilih Tim Terbaik

Redaksi Kamis, 06 Maret 2025

Eks Pekerja Sritex Banjir Janji Manis: Dapat Pesangon hingga Pekerjaan Baru

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex dan tiga anak usahanya usai resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja Sritex yang di-PHK pada 26 Februari 2025. Secara terperinci, PT. Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT. Primayuda Boyolali 956 orang, PT. Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT. Bitratex Semarang 104 orang. 

Adapun, Tim Kurator mengumumkan telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit. Hal itu disampaikan melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025. “...dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit,” tulis kurator dalam surat yang diterima Bisnis, dikutip Jumat (28/2/2025).

Di tengah polemik terkait PHK massal tersebut, eks pekerja Sritex mendapatkan 'angin segar'. Sejumlah kementerian/lembaga menjanjikan eks pekerja Sritex mendapatkan pesangon, dipekerjakan kembali, pesangon, hingga pekerjaan baru. Dipekerjakan Kembali Demi menyelamatkan ribuan pekerja Sritex dari PHK, dikabarkan ada calon investor yang berminat menyewa aset milik raksasa tekstil tersebut.

Tim kurator yang menangani proses kepailitan Sritex rencananya bakal memutuskan investor yang bakal menyewa aset Sritex Group dalam kurun 2 pekan ke depan. Perwakilan tim kurator Nurma Sadikin menyampaikan, penyewaan alat berat menjadi opsi untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga agar nilai aset tidak mengalami penurunan.

“Dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex,” kata Nurma dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Nurma menyebut, sejauh ini sudah ada sejumlah investor yang telah menghubungi tim kurator. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan investor-investor yang berminat untuk menyewa aset Sritex Group. Sayangnya, tim kurator masih belum bersedia menyebutkan nama-nama calon investor yang dimaksud. Dapat Pekerjaan Baru Opsi lain yang ditawarkan kepada eks pekerja Sritex adalah pekerjaan baru. 

Janji lapangan pekerjaan baru bagi korban PHK Sritex dilontarkan oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Dilansir dari Antaranews, Ahmad Luthfi menyampaikan tiga janji kepada karyawan Sritex yang terkena PHK yang salah satunya terkait lapangan kerja baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), kata Ahmad, merangkul sembilan perusahaan untuk mengupayakan agar para buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Sri Rejeki Isman (Tbk) atau Sritex di Sukoharjo, bisa bekerja kembali. 

"Ada [perusahaan] garmen, sepatu, dan lainnya. Nanti HRD-nya akan kami rapatkan dengan dinas kita, agar mereka bisa ditampung. Kemarin info awal mereka menyanggupi kalau akan menerima bekerja bila usianya tidak lebih dari 45 tahun," katanya. 

Sementara itu, janji lainnya adalah peluang eks pekerja Sritex berwirausaha. Ahmad Lutfi mengatakan untuk eks karyawan Sritex yang memilih jalan untuk berwirausaha, lanjut dia, Pemprov Jateng juga akan memfasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). "BLK sudah ada. Tinggal programnya yang diselaraskan. Mereka yang punya wirausaha, kami masukkan ke situ untuk bisa berwirausaha," katanya.

Tawaran lainnya adalah eks pekerja Sritex menjadi Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Hal itu disampaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa BPJPH membuka peluang untuk para eks karyawan Sritex yang di-PHK dengan menjadi P3H. 

Adapun, dia menjelaskan, jika eks pekerja Sritex berhasil mendampingi satu pelaku usaha yang ingin disertifkasi halal maka akan mendapatkan jasa dari negara senilai Rp150.000. Bahkan, jika eks karyawan Sritex secara rutin mendampingi dua pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka mereka bisa mengantongi hingga Rp9 juta per bulan dari negara. 

“Kalau satu hari dia [eks pekerja Sritex] bisa mendapatkan 2 pelaku usaha secara rutin. Maka satu bulan, dia mendapatkan fee dari negara, resmi, tercatat, terakreditasi, tersertikasi oleh kami Rp9 juta per bulan,” ungkap Babeh Haikal.

Janji Dapat Pesangon DPR menyatakan akan mengawal hak-hak pekerja PT Sri Rejeki Isman (SRIL) alias Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, seperti pesangon hingga jaminan sosial. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Hendry Munief mengatakan PHK massal yang dilakukan Sritex menyangkut masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan industri tekstil. Terlebih, Hendry menyebut industri tekstil selama ini menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. 

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” kata Hendry dalam laman resmi PKS, Minggu (2/3/2025). 

Terkait pesangon, Tim kurator yang menangani proses kepailitan Sritex menyatakan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak buruh perusahaan tekstil yang kini resmi bangkrut itu. Hal itu disampaikan oleh Nurma Sadikin, perwakilan tim kurator, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Nurma hadir bersama dengan perwakilan buruh Sritex dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. 

"Kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh [Sritex], yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya," ujar Nurma.

Eks Pekerja Sritex Banjir Janji Manis: Dapat Pesangon hingga Pekerjaan Baru

Redaksi Rabu, 05 Maret 2025

Progam MBG Bakal Serap Rp 2 Triliun per Bulan, Begini Dampaknya ke Perekonomian

 

Pemerintah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menyerap anggaran hingga Rp 2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan anggaran MBG hingga Rp 2 triliun per bulan sangatlah  besar, sehingga harus dipastikan terbebas dari korupsi, efisien, dan tepat sasaran.

“Rakyat pelosok dan miskin, perlu mendapatkan prioritas, bukan rakyat kelas menengah perkotaan,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (4/3).

Wijayanto tak memungkiri, program MBG punya dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, hanya saja bagaimana membuat manfaat tersebut dinikmati UMKM dan tidak menyasar kelompok tertentu saja.

Meski demikian, lanjut dia, dampak negatif dari besarnya anggaran jumbo tersebut adalah APBN dinilai tidak memadai, sehingga perlu realokasi anggaran untuk memasukkan MBG senilai Rp 171 triliun di tahun 2025.

“Artinya, ada bisnis tertentu yang mengecil, ada ekosistem bisnis/supply chain yang selama ini berputar cepat harus terhenti,” terangnya.

Wijayanto mengungkapkan, dampak negatif program MBG lebih dominan ketimbang dampak positifnya. Menurutnya, program ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi memperbaiki alokasi anggaran APBN.

“Kita tidak akan sanggup menampung MBG yang akan mencapai Rp 400-an triliun per tahun di masa mendatang, karena APBN kita sangat terbatas,” kata dia.

Lebih lanjut, Wijayanto menuturkan perlunya modifikasi besar terhadap program MBG di antaranya, desentralisasi pelaksanaan, libatkan kabupaten/kota, sekolah dan komite sekolah dalam pelaksanaan.

“Ini akan meningkatkan efisiensi karen ada sharing resources dan mampu menyasar daerah-daerah terpencil,” tuturnya.

Berikutnya, prioritaskan daerah miskin dan terpencil, jangan berkutat di daerah kota yang mudah dijangkau saja. Perbaiki perencanaan, buat lebih realistis, target 83 juta siswa di Desember 2025 bahkan ada info September 2025 sangat tidak realistis.

Kemudian, pertimbangkan pemberian tiga hari seminggu dan makanan tambahan bukan makanan pokok.

“Pemerintah harus open minded menerima masukan, krn ini program yg sangat besar. Lebih baik diralat oleh analisa (bermindset terbuka) daripada diralat oleh fakta alias gagal,” kata Wijayanto.

Baca Juga: Dimulai September, Kepala BGN Sebut Anggaran Percepatan MBG Rp 25 Triliun per Bulan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program makan bergizi gratis bakal menyerap anggaran hingga Rp 2 triliun per bulan. Hal ini berlaku per Maret 2025.

“Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1 triliun – Rp 2 triliun per bulan,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/3).

Zulhas mengungkapkan, alasan mengapa anggaran yang dibutuhkan begitu besar, sebab jumlah penerima manfaat MBG akan terus bertambah, di mana hingga akhir tahun 2025 ditaksir mencapai 82,9 juta orang.

“Maret ini akan berkali-kali lebih besar (jumlah penerima manfaat), bahkan nanti tentu sampai akhir tahun akan (mencapai) 82,9 juta penerima manfaat,” kata Zulhas.

Progam MBG Bakal Serap Rp 2 Triliun per Bulan, Begini Dampaknya ke Perekonomian

Redaksi Selasa, 04 Maret 2025

Danantara Diharapkan Bantu Pembangunan Industri dan Pangan

 

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Merdeka diharapkan mendukung program strategis nasional. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng dari ITS, menyatakan bahwa Danantara berfokus pada reindustrialisasi dan sektor pangan.

Arman Nasution menjelaskan, Danantara bertujuan untuk mengembangkan reindustrialisasi dan meningkatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. "Program ini adalah bagian dari program strategis nasional yang langsung dikoordinasikan oleh Presiden," katanya, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, program strategis nasional ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan golongan atau individu. "Keputusan yang diambil oleh Presiden harus memperhatikan kesejahteraan bangsa dan negara," ungkap Arman.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan bahwa Danantara akan fokus pada investasi sumber daya alam dan aset negara. "Sektor yang menjadi prioritas adalah energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan," ujar Arman.

Danantara Diharapkan Bantu Pembangunan Industri dan Pangan

Redaksi Kamis, 27 Februari 2025